1. Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia mulai dari tahun 1957 hingga 2013 dengan berbagai istilah yang digunakan seperti Kewarganegaraan, Civics, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan PPKn.

2. Bahan Kajian
• Menguraikan hakiat, fungsi, dan tujuan PPKn
• Menganalisis ruang lingkup PPKn
• Menguraikan perkembangan historis mata
pelajaran PPKn di Indonesia
• Menganalisis paradigma baru PPKn

3. PPKn

4. Suatu bidang kajian yang memusatkan telaahannya
pada seluruh dimensi psikologis dan sosial-kultural
kewarganegaraan individu, menggunakan ilmu
politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan
epistemology intinya, diperkaya dengan disiplin
ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi
aksiologis terhadap instrumentasi dan praksis
pendidikan setiap warga negara dalam konteks
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara
Udin S Winataputra (2012:249)

5. 1. Program kurikuler kewarganegaraan untuk
pendidikan dasar, pendidikan menengah,
pendidikan tinggi, dan pendidikan
nonformal-kesetaraan (school civic
education)
2. Program sosial-kultural kewarganegaraan
(community civic education)
3. Kajian ilmiah kewarganegaraan (di
dalamnya tercakup civic research and
development)

6. Paradigma Konseptual Pendidikan
Kewarganegaraan
Academic Civic Education
Community Civic Education
School Civic Education

7. PKn sebagai hasil seleksi dan
adaptasi dari lintas disiplin ilmu-
ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan,
humaniora, dan kegiatan-kegiatan
dasar manusia yang
diorganisasikan dan disajikan
secara psikologis dan ilmiah untuk
ikut mencapai salah satu tujuan
Pendidikan IPS.
M. Nu’man Somantri (2001)

8. ;
(2) social studies taught as social
science; dan,
(3) social studies taught as
reflective inquiry.
PKn sbg salah satu dari tiga
tradisi pengajaran social studies

9. Murray Print (1999)
mencakup kajian tentang pemerintahan,
konstitusi, rule of law, serta hak dan
tanggung jawab warga negara.
cakupan dan penekanan kajian meliputi
proses-proses demokrasi, partisipasi aktif
warga negara, dan keterlibatan warga
dalam suatu civil society (masyarakat
warga).

10. Kajian PKN
1. hak-hak dan tanggung jawab warga
negara;
2. pemerintah dan lembaga-lembaga
negara;
3. sejarah dan konstitusi;
4. identitas nasional;
5. sistem hukum dan rule of law;
6. hak-hak asasi manusia, politik, ekonomi
dan sosial;
7. prinsip dan proses demokratik;
8. partisipasi aktif warga negara dalam
masalah kewargaan;
9. perspektif internasional; dan
10. nilai-nilai kewarganegaraan demokratis.
Murray Print (1999)

13. 1) mengambil bagian dalam
kehidupan demokrasi publik,
2) untuk menggunakan hak-hak
mereka dan
3) untuk membebaskan
tanggung-jawab mereka
dengan pengetahuan dan
keterampilan-keterampilan...
PKn adala komponen
penting pendidikan
yang mengajarkan
warga negara

14. 1. knowledge of citizenship and
government in democracy (
);
2. cognitive skills of democratic
citizenship (
);
3. participatory skills of democratic
citizenship (
); dan
4. virtues and dispositions of
democratic citizenship (
).

15. 1. demokrasi perwakilan
(representative democracy);
2. konstitusionalisme;
3. hak asasi (liberalisme);
4. kewarganegaraan (citizenship);
5. masyarakat kewargaan (civil
society);
6. ekonomi pasar (free and open
economic system); dan,
7. tipe-tipe isu publik.

16. National Standard on Civics and Government (CCE, 1994)
1. What is government and what should it
do?
2. What are the basic values and principles
of American democracy?
3. How does the government established by
the constitution embody the purposes,
values, and principles of American
Democracy?
4. What is relationship of the United States
to other nations and to world affairs?
5. What are the roles of the citizen in
American democracy?

17. Domain Kajian PKn Inggris (Crick Report, 1998)
(Advisory Group on Citizenship, 1998: 40-41)
• Students learn self-confidence and socially and morally
responsible behavior towards those in authority and towards each
other, both inside and outside the classroom.
Social and moral responsibility
• Students learn how to become involved in the life and concerns of
their neigbourhood and communities, including learning through
community involvement and service.
Community involvment
• Students learn about the institutions, issues, problems and
practices of the UK’s democracy and how citizens can make
themselves effective in public life, locally, regionally and
nationally, through skills, values and knowledge
Political Literacy

18. Ruang Lingkup Kajian PKn Inggris
1. demokrasi dan otokrasi;
2. kerjasama dan konflik;
3. kesetaraan dan keragaman;
4. kejujuran, keadilan, rule of law,
aturan-aturan, hukum dan hak
asasi manusia;
5. kebebasan dan ketertiban;
6. individual dan masyarakat;
7. kekuasaan dan otoritas;
8. hak-hak dan tanggung jawab
(Advisory Group on Citizenship, 1998: 44).

19. Tema PKn Asia-Pasifik (Lee Wing On, 2009)
Kennedy dan Fairbrother (dalam Lee,
2009: 4-5)
1. Negara-negara Asia ditandai oleh
modernitas ganda yang memberikan
kekayaan dan konteks yang komplek
bagi perkembangan PKn.
2. PKn Asia lebih ditandai oleh konsepsi-
konsepsi kebajikan moral dan nilai-nilai
personal daripada nilai-nilai publik dan
kewargaan.

20. 3. Masyarkat kewargaan (civil society) disusun
secara berbeda di Barat dan di negara-negara
Asia, namun tak pernah dapat memainkan peran
penting.
4. Negara-bangsa menjalankan peran yang sama
di negara-negara Asia dan Barat berkaitan
dengan pendidikan kewarganegaraan.
5. Ada semacam ketegangan antara pendidikan
kewarganegaraan, mata-mata pelajaran sekolah,
dan kurikulum akademik.
6. Para guru menjadi pemain penting ketika ia hadir
untuk mengimplementasikan pendidikan
kewarganegaraan di sekolah.
7. Badan kesiswaan dalam menanggapi
pendidikan kewarganegaraan perlu dilakukan
dalam menentukan pertimbangan.

21. Bernard Crick (1998)
Education for Citizenship and the Teaching of Democracy
in Schools: Final Report of the Advisory Group for
Citizenship

22. Peta Konsep PKn

23. (Lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan)

24. Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional

26. Pasal 2
Pancasila dan UUD
1945 sbg
Dasar pendidikan
nasional
Pasal 3
Fungsi dan tujuan
pendidikan nasional
Pasal 4
Prinsip
Penyelenggaraan
pendidikan
Pasal 37
Pkn sebagai muatan
wajib kurikulum
pendidikan dasar dan
menengah, dan
pendidikan tinggi
PP 19Tahun 2005-SNP:Pasal 6,7,8,9
PKn sebagai mata pelajaran
Dikdasmen/mata kuliah Dikti
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
PP 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP 19
Tahun 2005 tentang SNP

27. Apa saja Tujuan Mata Pelajaran PKn? (KTSP)
1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif
dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung
jawab, dan bertindak secara cerdas dalam
kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, serta anti-korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis
untuk membentuk diri berdasarkan
karakter-karakter masyarakat Indonesia
agar dapat hidup bersama dengan bangsa-
bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain
dalam percaturan dunia secara langsung
atau tidak langsung dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi.

28. PPKn

29. Ruang Lingkup Materi PKn (KTSP 2006)
1. Persatuan dan Kesatuan
bangsa
2. Norma, hukum dan
peraturan
3. Hak Asasi Manusia
4. Kebutuhan Warga Negara
5. Konstitusi Negara
6. Kekuasaan dan Politik
7. Pancasila
8. Globalisasi

30. 1. Persatuan dan Kesatuan bangsa
• Hidup rukun dalam perbedaan,
• Cinta lingkungan,
• Kebanggaan sebagai bangsa
Indonesia,
• Sumpah Pemuda,
• Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia,
• Partisipasi dalam pembelaan
negara,
• Sikap positif terhadap Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan
• Keterbukaan dan jaminan keadilan;
SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA

31. 2. Norma, hukum dan peraturan
 Tata tertib di sekolah,
 Norma yang berlaku di masyarakat,
 Peraturan-peraturan daerah,
 Norma-norma dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, dan
 Sistem hukum dan peradilan nasional;

32. 3. Hak asasi manusia
• Hak dan kewajiban anak,
• Hak dan kewajiban
anggota masyarakat,
• Instrumen nasional dan
internasional HAM, dan
• Pemajuan, penghormatan
dan perlindungan HAM;

33. 4. Kebutuhan warga negara
 Hidup gotong royong,
 Harga diri sebagai warga masyarakat,
 Kebebasan berorganisasi,
 Kemerdekaan mengeluarkan pendapat,
 Menghargai keputusan bersama,
 Prestasi diri, dan
 Persamaan kedudukan warga negara;

34. 5. Konstitusi Negara
• Proklamasi kemerdekaan
dan konstitusi yang
pertama,
• Konstitusi-konstitusi yang
pernah digunakan di
Indonesia, dan
• Hubungan dasar negara
dengan konstitusi;

35. 6. Kekuasan dan Politik
 Pemerintahan desa dan kecamatan,
 Pemerintahan daerah dan otonomi,
 Pemerintah pusat,
 Demokrasi dan sistem politik,
 Budaya politik,
 Budaya demokrasi menuju masyarakat madani,
 Sistem pemerintahan, dan
 Pers dalam masyarakat demokrasi;

36. 7. Pancasila
• Kedudukan Pancasila sebagai dasar
negara dan ideologi negara,
• Proses perumusan Pancasila sebagai
dasar negara,
• Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari, dan
• Pancasila sebagai ideologi terbuka;

37. 8. Globalisasi
 Globalisasi di lingkungannya,
 Politik luar negeri Indonesia di era
globalisasi,
 Dampak globalisasi,
 Hubungan internasional dan
organisasi internasional, dan
 Mengevaluasi globalisasi.

39. Mata Pelajaran PPKn

41. Perkembangan Historis PKn di Indonesia
1957
Dalam kurikulum
SMP/SMA ada istilah
Kewarganegaraan,
ditempelkan pada
pelajaran Tata Negara
Isinya hanya membahas
tentang Tatacara
memperoleh dan
kehilangan
kewarganegaraan
1961/1962
Kep. Menteri PPK No. 122274/S Tg
10 Desember 1959 tentang
penerbitan Buku Civics, Masyarakat
dan Manusia Indonesia Baru”
Civics, membahas sejarah
kebangkitan nasional, UUD 1945,
pidato-pidato politik kenegaraan,
terutama diarahkan untuk”nation and
character building” bangsa Indonesia
Tahun 1962, civics diganti menjadi
“Kewargaan Negara”
1968
CIVICS di sekolah-
sekolah diberi
nama Pendidikan
Kewargaan
Negara
Sebagai implikasi UU No. 2 Tahun
1989 tentang Sistem Pendidikan
diperkenalkan PPKn berisi materi
dan pengalaman belajar yang
diorganisasikan secara
spiral/artikulatif atas dasar butir-
butir nilai yang secara konseptual
terkandung dalam Pancasila
Sebagai pengganti Pendidikan
Kewargaan Negara diperkenalkan
istilah Pendidikan
Kewarganegaraan dengan label
Pendidikan Moral Pancasila (PMP)
Berisi materi dan pengalaman belajar
mengenai Pedoman Penghayatan
dan Pengalaman Pancasila (P4)
GBHN
1973, 1978,
1984
1994
Kewarganegaraan
(Ujicoba KBK)
2004 2006
Pendidikan
Kewarganegaraan
(KTSP)
PPKn
2013

42. Kewarganegaraan 1957-1962
(1957)
membahas
Kep. Menteri PPK No. 122274/S Tgl
10 Desember 1959 tentang
penerbitan Buku
CIVICS membahas
yang diarahkan untuk nation and
character building bangsa Indonesia.

43. Jenjang Istilah yang digunakan Keterangan
SD Pendidikan Kewargaan
Negara
Program ini meliputi pengajaran
Sejarah Indonesia, Civics, dan Ilmu
Bumi
SMP Pendidikan Kewargaan
Negara
Program ini mengidentikkan civics
dengan pendidikan
kewarganegaraan yang isinya
Sejarah kebangsaan (30%), kejadian
setelah Indonesia merdeka (30%)
dan UUD 1945 (40%)
SMA Pendidikan Kewargaan
Negara
Bahan pelajaran sebagian besar
terdiri atas UUD 1945
PKn 1968
Sumber: Nu’man Sumantri, 2001:285

44. PMP 1973/1978/1984

46. (Lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan)

47. PPKn

48. Paradigma PKn
Suatu model atau kerangka konseptual yang
digunakan dalam PKn di Indonesia.

49. Revitalisasi Paradigma PKn
• Perkembangan kehidupan masyarakat yang cepat
yang ditandai oleh semakin terbukanya
persaingan antar bangsa yang semakin ketat
• Transisi proses perjalanan bangsa menuju
masyarakat madani (civil society)
• Perlunya revitaslisasi proses pembangunan
karakter dan bangsa (nation and character
building) agar sesuai dengan arah dan pesan
konstitusi (demokrasi sebagai titik sentral)

50. Misi PKn dengan paradigma yang direvitalisasi
Mengembangkan pendidikan demokrasi yang
mengembangkan tiga fungsi pokok:
1. Mengembangkan kecerdasan warga negara (civic
intelligence)
2. Membina tanggung jawab warga negara (civic
responsibility)
3. Mendorong partisipasi warga negara (civic
participation)