Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan prinsip-prinsip demokrasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain definisi demokrasi, asal kata demokrasi, pilar-pilar demokrasi, perkembangan demokrasi di Indonesia, dan proses demokratisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila, meliputi pengertian, asas-asas, ciri-ciri, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan, contoh penerapan, pelanggaran, serta cara mengatasi masalah demokrasi Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian demokrasi menurut para ahli, ciri-ciri, nilai, dan prinsip demokrasi, serta jenis dan pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia secara historis.
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan rakyat. Terdapat dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi di Indonesia telah berkembang dari UUD 1945 hingga reformasi dengan tantangan seperti kelompok radikal dan menurunnya kepercayaan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat dan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan oleh dan untuk rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dokumen tersebut juga membedakan berbagai jenis demokrasi dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem demokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila, meliputi pengertian, asas-asas, ciri-ciri, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan, contoh penerapan, pelanggaran, serta cara mengatasi masalah demokrasi Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian demokrasi menurut para ahli, ciri-ciri, nilai, dan prinsip demokrasi, serta jenis dan pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia secara historis.
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan rakyat. Terdapat dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi di Indonesia telah berkembang dari UUD 1945 hingga reformasi dengan tantangan seperti kelompok radikal dan menurunnya kepercayaan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat dan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan oleh dan untuk rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dokumen tersebut juga membedakan berbagai jenis demokrasi dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem demokrasi.
Dokumen ini membahas tentang pengertian, jenis, prinsip, asas, ciri, dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan dimana seluruh warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua jenis demokrasi yaitu langsung dan perwakilan. Prinsip demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan kebebas
Dokumen tersebut merupakan tugas akhir semester yang membahas konsep dan perkembangan demokrasi. Ringkasannya adalah: Dokumen tersebut membahas konsep demokrasi secara filosofis, sosiologis, dan psikologis. Juga membahas 11 pilar demokrasi, 4 bentuk demokrasi, dan 3 gelombang demokrasi dalam sejarah.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian demokrasi, ciri-ciri, manfaat, dan prinsip-prinsip demokrasi serta perkembangan pelaksanaannya di Indonesia.
Understanding democracy in general is a system of government by providing opportunities for all citizens in decision making. Where the decision will affect the lives of all people. Another meaning is that the people act as the supreme authority.
This system of government allows all citizens to actively participate. Such participation can be represented or directly in the formulation, development and enactment of laws. Every expert has his own interpretation of democracy. Although it boils down to the same goal.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Secara ringkas, demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan yang memperoleh kekuasaan dari rakyat melalui pemilihan atau perwakilan. Dokumen juga menjelaskan berbagai teori dan model demokrasi serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pendidikan demokrasi diuraikan sebagai upaya mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi kepada masy
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan dan hak serta kewajiban warga negara Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa kewarganegaraan Indonesia didasarkan pada asas darah dan tanah, warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945, serta negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negara dan menyelenggarakan layanan publik seperti pendidikan.
1. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.
2. Demokrasi memiliki ciri seperti keputusan pemerintah yang mempertimbangkan kehendak rakyat, sistem konstitusional dan perwakilan, serta kebebasan berekspresi.
3. Terdapat berbagai penggolongan demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat,
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia dijelaskan sebagai hak yang melekat pada manusia sejak lahir, sedangkan kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang harus dilakukan agar hak asasi dapat terpenuhi. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana
Dokumen ini membahas tentang pengertian, jenis, prinsip, asas, ciri, dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan dimana seluruh warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua jenis demokrasi yaitu langsung dan perwakilan. Prinsip demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan kebebas
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti pemerintahan rakyat. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian demokrasi menurut para ahli seperti merupakan sistem politik dimana kebijakan umum ditentukan melalui pemilihan umum bebas dan adil, serta kekuasaan berada di tangan rakyat. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi sepert
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptxguruppkn11
Teks tersebut membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai dasar, instrumental, dan praktis yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut mencakup pengakuan martabat manusia, hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, dan kebebasan berserikat."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Ilmu Politik meliputi pengertian, obyek, metodelogi, dan pemikir-pemikir politik.
2. Ilmu Politik didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari negara, kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan politik.
3. Obyek utama Ilmu Politik adalah negara dan kekuasaan, sedangkan obyek formalnya meliputi le
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia menurut UUD 1945, meliputi pengertian HAM, penjabaran HAM dalam UUD 1945 pada beberapa pasal, konsep HAM secara global dan menurut PBB, permasalahan dan upaya penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM.
[Ringkasan]
Periode 1945-1949 merupakan awal pelaksanaan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan. Karakteristiknya adalah memberikan hak politik yang sama kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, serta sistem presidensial yang memungkinkan presiden berasal dari berbagai latar belakang. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pendiri bangsa terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
1. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia meliputi pembunuhan Munir dan Marsinah yang merupakan aktivis, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa di Trisakti, pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok, serta pembantaian sipil di Rawagede.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan masyarakat madani. Terdapat penjelasan mengenai makna demokrasi, sejarah demokrasi, pilar-pilar demokrasi, macam-macam demokrasi, dan faktor yang memungkinkan terwujudnya masyarakat madani.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian demokrasi, asas-asas demokrasi, budaya demokrasi, dan prinsip-prinsip budaya demokrasi. Secara ringkas, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, didasarkan pada prinsip kesetaraan, kebebasan, dan supremasi hukum.
Dokumen ini membahas tentang pengertian, jenis, prinsip, asas, ciri, dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan dimana seluruh warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua jenis demokrasi yaitu langsung dan perwakilan. Prinsip demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan kebebas
Dokumen tersebut merupakan tugas akhir semester yang membahas konsep dan perkembangan demokrasi. Ringkasannya adalah: Dokumen tersebut membahas konsep demokrasi secara filosofis, sosiologis, dan psikologis. Juga membahas 11 pilar demokrasi, 4 bentuk demokrasi, dan 3 gelombang demokrasi dalam sejarah.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian demokrasi, ciri-ciri, manfaat, dan prinsip-prinsip demokrasi serta perkembangan pelaksanaannya di Indonesia.
Understanding democracy in general is a system of government by providing opportunities for all citizens in decision making. Where the decision will affect the lives of all people. Another meaning is that the people act as the supreme authority.
This system of government allows all citizens to actively participate. Such participation can be represented or directly in the formulation, development and enactment of laws. Every expert has his own interpretation of democracy. Although it boils down to the same goal.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Secara ringkas, demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan yang memperoleh kekuasaan dari rakyat melalui pemilihan atau perwakilan. Dokumen juga menjelaskan berbagai teori dan model demokrasi serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pendidikan demokrasi diuraikan sebagai upaya mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi kepada masy
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan dan hak serta kewajiban warga negara Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa kewarganegaraan Indonesia didasarkan pada asas darah dan tanah, warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945, serta negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negara dan menyelenggarakan layanan publik seperti pendidikan.
1. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.
2. Demokrasi memiliki ciri seperti keputusan pemerintah yang mempertimbangkan kehendak rakyat, sistem konstitusional dan perwakilan, serta kebebasan berekspresi.
3. Terdapat berbagai penggolongan demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat,
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia dijelaskan sebagai hak yang melekat pada manusia sejak lahir, sedangkan kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang harus dilakukan agar hak asasi dapat terpenuhi. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana
Dokumen ini membahas tentang pengertian, jenis, prinsip, asas, ciri, dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan dimana seluruh warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua jenis demokrasi yaitu langsung dan perwakilan. Prinsip demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan kebebas
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti pemerintahan rakyat. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian demokrasi menurut para ahli seperti merupakan sistem politik dimana kebijakan umum ditentukan melalui pemilihan umum bebas dan adil, serta kekuasaan berada di tangan rakyat. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi sepert
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptxguruppkn11
Teks tersebut membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai dasar, instrumental, dan praktis yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut mencakup pengakuan martabat manusia, hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, dan kebebasan berserikat."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Ilmu Politik meliputi pengertian, obyek, metodelogi, dan pemikir-pemikir politik.
2. Ilmu Politik didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari negara, kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan politik.
3. Obyek utama Ilmu Politik adalah negara dan kekuasaan, sedangkan obyek formalnya meliputi le
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia menurut UUD 1945, meliputi pengertian HAM, penjabaran HAM dalam UUD 1945 pada beberapa pasal, konsep HAM secara global dan menurut PBB, permasalahan dan upaya penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM.
[Ringkasan]
Periode 1945-1949 merupakan awal pelaksanaan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan. Karakteristiknya adalah memberikan hak politik yang sama kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, serta sistem presidensial yang memungkinkan presiden berasal dari berbagai latar belakang. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pendiri bangsa terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
1. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia meliputi pembunuhan Munir dan Marsinah yang merupakan aktivis, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa di Trisakti, pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok, serta pembantaian sipil di Rawagede.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan masyarakat madani. Terdapat penjelasan mengenai makna demokrasi, sejarah demokrasi, pilar-pilar demokrasi, macam-macam demokrasi, dan faktor yang memungkinkan terwujudnya masyarakat madani.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian demokrasi, asas-asas demokrasi, budaya demokrasi, dan prinsip-prinsip budaya demokrasi. Secara ringkas, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, didasarkan pada prinsip kesetaraan, kebebasan, dan supremasi hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dokumen tersebut juga menjelaskan ciri-ciri sistem demokrasi seperti memungkinkan pergantian pemerintahan secara berkala dan pengakuan terhadap hak menyatakan pendapat.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi, meliputi pengertian, ciri-ciri, prinsip-prinsip, model-model demokrasi, dan perbedaan jenis demokrasi. Dokumen ini juga menjelaskan unsur-unsur penting budaya demokrasi seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pluralisme.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian demokrasi, hakikat dan prinsip demokrasi, bentuk pemerintahan demokrasi, sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, pengembangan kehidupan demokratis, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai periode sejarah.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi dan prinsip-prinsipnya, meliputi pengertian demokrasi, prinsip universal seperti partisipasi warga negara dan kebebasan berpendapat, serta penerapan demokrasi di Indonesia."
Demokrasi akan terwujud jika didukung oleh perilaku masyarakat yang mendukung nilai-nilai demokrasi, seperti taat hukum, berpartisipasi secara damai dalam pembuatan keputusan, serta menghormati hak dan kebebasan orang lain.
Makalah ini membahas tentang demokrasi di Indonesia dengan menjelaskan pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan jenis-jenis demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai gagasan yang memberikan hak yang sama kepada seluruh warga negara. Prinsip demokrasi terdiri dari prinsip sistem politik demokrasi dan prinsip non-demokrasi. Jenis demokrasi mencakup demokrasi langsung, tidak
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian demokrasi menurut para ahli, sejarah demokrasi di Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi, ciri-ciri demokrasi, dan jenis-jenis demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang memberikan hak yang sama kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia, demokrasi mulai berkembang sejak era reformasi
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, termasuk definisi, aspek-aspek penting, model-model, dan prinsip demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan didasarkan pada kesepakatan mayoritas. Unsur-unsur penegak demokrasi mencakup negara hukum, masyarakat madani, dan infrastruktur politik seperti partai politik dan pers bebas.
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Elna Mayang kasumah
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Bab 3 membahas dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi dijelaskan sebagai pemerintahan oleh dan untuk rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila mencakup kedaulatan rakyat, rule of law, HAM. Demokrasi di Indonesia dilaksanakan melalui berbagai periode sejarah.
Demokrasi dan rule of law merupakan dua konsep penting dalam pemerintahan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan untuk menentukan pemerintahan, sementara rule of law menjamin supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi dan rule of law serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti ekonomi, sosial, budaya, serta pel
Individu merupakan manusia perorangan yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, individu hidup beragama dan berinteraksi secara toleran dengan umat beragama lain dalam masyarakat beragama yang berbeda.
1. Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia mulai dari tahun 1957 hingga 2013 dengan berbagai istilah yang digunakan seperti Kewarganegaraan, Civics, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan PPKn.
Dokumen tersebut membahas sejarah perumusan dan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, mulai dari masa perumusan hingga interpretasi di berbagai era kepemimpinan. Beberapa poin kunci yang diangkat antara lain proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara melalui sidang BPUPKI dan PPKI, penafsiran di masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi beserta pengakuan Pancasila sebagai
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila dijelaskan sebagai visi masa depan bangsa yang kemudian perlu disistematisasikan menjadi ideologi agar lebih proyektif dan dapat diturunkan menjadi aksi konkret. Pancasila memenuhi kriteria ideologi terbuka karena nilai-nilainya bersumber dari budaya Indonesia dan merupakan hasil konsensus bangsa. Sebagai ideologi terbuka, Pancas
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain definisi Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan UUD 1945, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia, serta perlunya mempertegas implementasi Pancasila di berbagai aspek kehidupan.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan proses perumusannya. Terdapat lima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang norma, hukum, dan peraturan dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Dokumen tersebut menjelaskan ruang lingkup materi norma, hukum, dan peraturan pada setiap tingkatan kelas serta pengertian dan tujuan dari norma, hukum, dan peraturan."
Kewarganegaraan adalah status hukum dan identitas seseorang sebagai anggota suatu negara dengan hak dan kewajiban tertentu. Warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli atau yang disahkan sebagai WNI berdasarkan undang-undang. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak warga negara di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang keragaman sosial budaya Indonesia dan konsep-konsep seperti nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, dan bela negara. Dokumen tersebut menjelaskan tentang geografi, etnografi, agama, dan konsep-konsep bangsa serta unsur-unsur pembentukan rasa kebangsaan di Indonesia.
1. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan membahas tentang pembentukan warga negara Indonesia yang memiliki karakter sesuai Pancasila dan UUD 1945
2. Ruang lingkup kajian mata pelajaran ini meliputi persatuan bangsa, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan peran serta warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
3. Landasan hukum PKn adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemer
Dokumen tersebut membahas tentang Wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia yang menegaskan persatuan dan kesatuan wilayah negara, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Irian Jaya.
Tiga lembaga negara utama menurut UUD 1945 yaitu Presiden, DPR, dan MPR. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, DPR memegang kekuasaan legislasi, dan MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD serta melantik dan memberhentikan Presiden.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Terdapat penjelasan mengenai definisi negara menurut para ahli, unsur-unsur pembentuk negara, sifat-sifat dan fungsi negara, tujuan negara, serta proses perubahan konstitusi Indonesia.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
2. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
Memilih Demokrasi
Sebagai suatu sistem,
demokrasi telah dijadikan
alternatif dalam berbagai
tatanan aktivitas
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara pada hampir
sebagian besar negara di
dunia.
4. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
KONSEP DEMOKRASI
Demos
Rakyat
Kratos/Kratein
Pemerintahan
Demokrasi
5. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Demokrasi “the government from
the people, by the people, and for
the people”, yaitu pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat
Abraham Lincoln Presiden Amerika Serikat ke-16
(Periode 1861-1865)
Universitas
Ahmad Dahlan
6. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
Demokrasi
1. Konsep kehidupan negara atau masyarakat
dimana warga negara dewasa turut
berpartisipasi dalam pemerintahan melalui
wakilnya yang dipilih;
2. Pemerintahannya mendorong dan menjamin
kemerdekaan berbicara, beragama,
berpendapat, berserikat, menegakkan rule of
law, adanya pemerintahan mayoritas yang
menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan
masyarakat yang warga negaranya saling
memberi peluang yang sama. (Hornby, dkk,
1962)
7. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
PERKEMBANGAN DEMOKRASI
DEMOKRASI
LANGSUNG
DEMOKRASI
PERWAKILAN
8. GAGASAN DASAR PEMERINTAH DEMOKRASI
DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
PEMERINTAH DEMOKRASI
Pengakuan partisipasi
di dalam
pemerintahan
(misalnya melalui
Pemilu)
Pengakuan hakikat
dan martabat manusia
(misalnya tindakan
pemerintah untuk
melindungi HAM demi
kepentingan bersama)
9. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
PILAR-PILAR DEMOKRASI
Universitas
Ahmad Dahlan
Kedaulatan rakyat
Pemerintahan
berdasarkan
persetujuan yang
diperintah
Kekuasaan
Mayoritas
Hak-hak Minoritas
Jaminan hak asasi
manusia
Pemilihan yang
bebas dan jujur
Persamaan di
depan hukum
Proses hukum yang
wajar
Pembatasan
pemerintahan
secara
konstitusional
Pluralisme sosial,
ekonomi, dan
politik
Nilai-nilai toleransi,
pragmatisme,
kerjasama dan
mufakat
10. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
Ahmad Sanusi
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
dengan kecerdasan
yang berkedaulatan rakyat
dengan rule of law
dengan pembagian kekuasaan negara
dengan Hak Asasi Manusia
dengan peradilan yang merdeka
dengan Otonomi Daerah
dengan kemakmuran
yang berkeadilan sosial
11. 1. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Esensinya adalah seluruh sistem serta perilaku
dalam menyelenggarakan kenegaraan RI
haruslah taat asas, konsisten, atau sesuai
dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar
Ketuhanan Yang Maha Esa.
DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
12. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
2. Demokrasi dengan kecerdasan
Demokrasi harus dirancang dan dilaksanakan
oleh segenap rakyat dengan pengertian-pengertiannya
yang jelas, dimana rakyat sendiri
turut terlibat langsung merumuskan
substansinya, mengujicobakan desainnya,
menilai dan menguji keabsahannya.
13. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
• Demokrasi menurut UUD 1945 ialah
demokrasi yang berkedaulatan rakyat
• Kedaulatan itu kemudian dilaksanakan
menurut undang-undang dasar.
14. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
4. Demokrasi dengan rule of law
• Esensi lainnya adalah bahwa seluruh
warga negara memiliki kedudukan yang
sama di hadapan hukum, memiliki akses
yang sama kepada layanan hukum.
• Sebaliknya, seluruh warga negara
berkewajiban mentaati semua peraturah
hukum.
15. 5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara
Demokrasi dikuatkan dengan pembagian
kekuasaan negara dan diserahkan kepada
badan-badan negara yang bertanggung jawab
menurut undang-undang dasar.
DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
16. Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945
BPK Presiden DPR MPR DPD MA MK
DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Lingkungan
Peradilan Umum
Lingkungan
Peradilan Agama
Lingkungan
Peradilan Militer
Universitas
Ahmad Dahlan
kementerian
negara
dewan
pertimbangan
TNI/POLRI
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
KY
UUD 1945
kpu bank
sentral
DAERAH
Lingkungan
Peradilan TUN
Perwakilan
BPK Provinsi
Pemerintahan Daerah
Provinsi
Gubernur DPRD
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
DPRD
Bupati/
Walikota
PUSAT
17. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia
DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
Demokrasi menurut UUD 1945
mengakui hak asasi manusia
yang tujuannya bukan saja
menghormati hak-hak asasi,
melainkan untuk meningkatkan
martabat dan derajat manusia
seutuhnya.
18. 7. Demokrasi dengan peradilan yang merdeka
DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
• Lembaga peradilan
merupakan pelaksana
kekuasaan kehakiman yang
merdeka (independent).
• Di muka pengadilan, semua
pihak mempunyai hak dan
kedudukan yang sama.
19. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah
SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan
DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
kota yang masing-masing mempunyai
pemerintahan daerah (Pasal 18 UUD 1945).
20. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
9. Demokrasi dengan kemakmuran
Universitas
Ahmad Dahlan
Demokrasi ditujukan untuk
membangun negara
kesejahteraan (welfare state)
oleh dan untuk sebesar-besarnya
rakyat Indonesia.
21. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial
Keadilan sosial merujuk pada keadilan peraturan
dan tatanan kemasyarakatan yang tidak
diskriminatif untuk memperoleh kesempatan
atau peluang hidup, tempat tinggal, pendidikan,
pekerjaan, politik, administrasi pemerintahan,
layanan birokrasi, bisnis, dan lain-lain.
DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
22. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
DEMOKRATISASI
Demokratisasi adalah proses
diimplementasikannya sistem
pemerintahan demokrasi dalam suatu
negara, dimana negara itu sebelumnya
bersistem politik non-demokrasi
(Zamroni, 2011, p. 95)
23. • Penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip
demokrasi pada setiap kegiatan politik
kenegaraan untuk terbentuknya kehidupan
politik yang bercirikan demokrasi.
DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
• Proses menegakkan nilai-nilai demokrasi
sehingga sistem politik demokratis dapat
terbentuk secara bertahap.
24. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
Proses Demokratisasi
• pengakhiran rezim non-demokratis,
• pengukuhan rezim demokratis, dan
• pengkonsolidasian sistem yang demokratis
Huntingthon (2001)
25. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
Karakteristik
Demokratisasi
1Berlangsung
secara
evolusioner
2Proses
perubahan
secara
persuasif
3Proses yang
tidak
pernah
selesai
26. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
Nilai-nilai
Demokrasi
(kultur politik)
menjadi sikap dan pola
hidup masyarakat dan
penyelenggara negara
dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara
Lembaga
Demokrasi
(struktur
politik) dalam
sistem politik dan
pemerintahan
27. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
Nilai-nilai Demokrasi
1. Penyelesaian pertikaian-pertikaian secara
damai dan sukarela
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai
dalam suatu masyarakat yang selalu berubah
3. Pergantian penguasa dengan teratur
4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai
keanekaragaman
6. Menegakkan keadilan
7. Memajukan ilmu pengetahuan
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap
kebebasan
(Henry B. Mayo)
28. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
LANDASAN
PENGEMBANGAN
DEMOKRASI
1. Pertumbuhan ekonomi yang
memadai
2. Pluralisme, dan
3. Pola hubungan negara dan
masyarakat
(Asykuri Ibn Chamin, 2003).
29. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
KRITERIA NEGARA DEMOKRASI
(International Conference of Jurists, Bangkok,1965)
1. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak
warga negara
2. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan
tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat
5. Kebebasan untuk berorganisasi
6. Pendidikan kewarganegaraan
30. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
DEMOKRASI INDONESIA?
Demokrasi
Parlementer
(Liberal)
Demokrasi
Pancasila
Terpimpin
Demokrasi
Pancasila
Orde Baru
Demokrasi
era
reformasi
31. DIKDIK BAEHAQI ARIF |
dik2baehaqi@yahoo.com |
Universitas
Ahmad Dahlan
• Tema Makalah Kelompok
1. Pendidikan demokrasi untuk penguatan sistem demokrasi di
Indonesia Kalkim cs
2. Negara dan Konstitusi Indonesia -- Oby
3. Kesadaran Konstitusi Masyarakat -- Maryadi
4. Menumbuhkan Kesadaran HAM -- Ade
5. Pemilihan Kepala Daerah Secra Langsung --Mamlu
• Sistematika Makalah
A. Pendahuluan
B. Rumusan Masalah
C. Pembahasan
D. Penutup
E. Daftar Pustaka