Mata Kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan
Lutfi Arsi Astuti 12105241022
Teknologi Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
PENGANTAR PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
PENDAHULUAN
Pendidikan kewarganegaraan
merupakan salah satu bidang kajian
yang mengemban misi nasional
untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa Indonesia melalui koridor
“value-based education”
Kendala yang dihadapi Pendidikan
Kewarganegaraan sejak
diimplementasikan :
1. Masukan instrumental terutama yang
berkaitan dengan kualitas pendidik
serta keterbatasan fasilitas dan sumber
belajar.
2. Masukan lingkungan terutama yang
berkaitan kondisi dan situasi
kehidupan politik Negara yang kurang
demokratis.
Upaya Departemen Pendidikan
Nasional dalam meningkatkan
kualitas Pendidikan
Kewarganegaraan, yaitu :
1. Menyelenggarakan pelatihan
untuk meningkatkan kualitas
kemampuan mengajar guru
dan dosen PKN.
2. Penataan kembali materi
PKN agar lebih sesuai
dengan tuntutan kebutuhan
bagi kehidupan masyarakat
yang demokratis.
3. Perubahan sistem belajar
belum memperlihatkan
hasil yang memadai.
ALASAN PERLUNYA
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Dalam perkembangannya, sejak
proklamasi 17 Agustus 1945 sampai
penhujung abad 20, rakyat Indonesia
telah mengalami berbagai peristiwa
yang mengancam persatuannya
sehingga Pancasila dan Konstitusi
negara Indonesia perlu ditanamkan
kepada seluruh komponen bangsa
Indonesia, khususnya generasi muda
sebagai penerus bangsa.
Pendidikan Kewarganegaraan
(Citizenhip) merupakan mata kuliah
yang memfokuskan pada
pembentukan diri yang beragam
dari segi agama, sosio-kultural,
bahasa, usia, dan suku bangsa untuk
menjadi warga negara Indonesia
yang cerdas, terampil, dan
berkarakter yang dilandasi oleh
Pancasila dan UUD 1945.
PERKEMBANGAN
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
DI INDONESIA
Mata pelajaran ini muncul pertama
kali pada tahun 1957 dengan nama
“kewarganegaraan”
Terdapat buku Manusia dan Masyarakat
Baru Indonesia tahun 1962 yang menjadi
acuan mata pelajaran civic atau
kewarganegaraan yang telah muncul
pada tahun 1966.
Pada kurikulum 1968, mata
pelajaran ini muncul dengan nama
“Kewarganegaraan Negara”
Mata pelajaran ini berubah
nama menjadi Pendidikan
Moral Pancasila (PMP) pada
Kurikulum 1975
Pada Kurikulum 1984 maupun Kurikulum
1994, dimana PMP telah berubah nama
menjadi “Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan” (PPKn)
Saat ini lebih dikenal dengan
mata pelajaran/ mata kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan.
TUJUAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
(Pusat Kurikulum,2003:3)
1. Berpikir secara kritis,
rasional dan kreatif dalam
menanggapi isu
kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu
dan bertanggung jawab dan
bertindak secara cerdas dalam
kegiatan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan
demokratis untuk membentuk
diri berdasarkan karakter
masyarakat Indonesia agar dapat
hidup bersama dengan bangsa –
bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa
lain dalam percaturan dunia
secara langsung atau tidak
langsung dengan
memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.
SUBSTANSI MATERI
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Waterwoth (1998:3) mengemukakan
butir - butir concept of citizenship
dan warga Negara yang baik sebagai
berikut :
1. Menghargai warisan budaya masyarakatnya.
2. Menggunakan hak pilih.
3. Menghormati hokum dan norma – norma
masyarakat.
4. Memahami berbagai proses politik dan
ekonomi.
5. Menggunakan hak berbicara.
6. Memberikan sumbangan bagi kebaikan
keluarga dan masyarakat.
7. Peduli terhadap lingkungan lokalnya.
Abdul Azis Wahab (2000:5)
mengemukakan sepuluh pilar
demokrasi Indonesia yang harus
menjadi prinsip utama
pengembangan kewarganegaraan
yaitu :
1. Konstitusionalisme.
2. Keimanan dan ketaqwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Kuasa.
3. Kewarganegaraan cerdas.
4. Kedaulatan rakyat.
5. Kekuasan hukum.
6. Hak Asasi Manusia.
7. Pembagian Kekuasaan.
8. Sistem peradilan yang bebas.
9. Pemeritahan daerah.
10. Kesejahteraan sosial dan keadilan.
KOMPETENSI YANG
DIHARAPKAN DARI
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Dimilikinya seperangkat tindakan
cerdas dan penuh tanggung jawab
dari seorang warga negara dalam
berhubungan dengan negara.
Mampu turut serta dalam
memecahkan berbagai persoalan
yang dihadapi masyarakat, bangsa
dan negara sesuai dengan profesi
dan kapasitas masing-masing.
TIGA ASPEK
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
(Margaret S. Bronson, dkk., 1999:8-25)
1. Civic knowledge atau
pengetahuan kewarganegaraan
2. Civic skills atau ketrampilan
kewarganegaraan
3. Civic dispositions atau karakter
kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan