   Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari    sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang    bersama-sama mendia...
• Wilayah          • Tujuan negara• Rakyat           • Konstitusi• Pemerintahan     • Pengakuan dari  yang berdaulat     n...
•   Istilah konstitusi “constitution” (bahasa Inggris), “constitutie”    (bahasa Belanda), “constitutionel” (bahasa Pranci...
   Konstitusi adalah peraturan tertulis, kebiasaan, dan    konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang    menentuk...
Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjaditiga, yaitu:1. Konstitusi dalam pengertian politis-sosiologis. Konstitu...
KONSTITUSI NKRI• 18 Agt 1945—27 Des                           • 27 Des 1949—17 Agt  1949.                                 ...
   Ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999 dalam Sidang    Umum MPR (berlangsung tanggal 14-21 Oktober    1999).   Dalam peru...
   Ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000 dalam Sidang    Tahunan MPR tahun 2000 (tanggal 7-18 Agustus 2000).   Pada sidang ...
   Ditetapkan tanggal 9 November 2001 dalam Sidang Tahunan MPR    Tahun 2001 (tanggal 1-9 Nopember 2001).   Melalui Sida...
   Ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002 dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002 (tanggal 1-11    Agustus 2002).   Dalam naskah...
PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945     Tuntutan Reformasi            Sebelum Perubahan             ...
Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakuk...
konstitusi nkri
konstitusi nkri
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

konstitusi nkri

2,723 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
164
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

konstitusi nkri

  1. 1.  Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Negara lahir karena dorongan manusia sebagai makhluk sosial (animal social/homo socius), sebagai makhluk politik (animal politicum/zoon politicon), dan untuk melindungi individu, kelompok, dan masyarakat
  2. 2. • Wilayah • Tujuan negara• Rakyat • Konstitusi• Pemerintahan • Pengakuan dari yang berdaulat negara lain • Masuk dalam PBBKonstitutif Deklaratif
  3. 3. • Istilah konstitusi “constitution” (bahasa Inggris), “constitutie” (bahasa Belanda), “constitutionel” (bahasa Prancis), “verfassung” (bahasa Jerman), “constitutio” (bahasa Latin), “fundamental laws” (Amerika Serikat).• Undang-Undang Dasar (bahasa Belanda Grondwet). Perkataan wet diterjemahkan menjadi undang-undang, dan grond berarti tanah/dasar• Istilah UUD (grondwet) adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan constitution (konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis (L.J Van Apeldoorn)
  4. 4.  Konstitusi adalah peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antara organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. (Jimly Asshiddiqie) Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.
  5. 5. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjaditiga, yaitu:1. Konstitusi dalam pengertian politis-sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.2. Konstitusi dalam pengertian yuridis. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum.3. Konstitusi pengertiannya lebih luas dari undang-undang dasar. Konstitusi adalah yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
  6. 6. KONSTITUSI NKRI• 18 Agt 1945—27 Des • 27 Des 1949—17 Agt 1949. 1950 UUD Konstitusi 1945 RIS UUD UUDS 1945 1950• Dekrit • 17 Agt 1950-5 Presiden, 5 Juli Juli 1959 1959-sekarang
  7. 7.  Ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR (berlangsung tanggal 14-21 Oktober 1999). Dalam perubahan pertama itu, MPR mengubah Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 UUD 1945.
  8. 8.  Ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000 dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 (tanggal 7-18 Agustus 2000). Pada sidang tahunan tersebut, MPR mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25A, bab X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C UUD 1945.
  9. 9.  Ditetapkan tanggal 9 November 2001 dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 (tanggal 1-9 Nopember 2001). Melalui Sidang Tahunan itu, MPR mengubah dan/atau menambah Pasal 1 ayat (2) dan (3); Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 ayat (1) dan (2); Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (2) dan (3); Pasal 17 ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F ayat (1) dan (2); Pasal 23G ayat (1) dan (2); Pasal 24 ayat (1) dan (2); Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UUD 1945.
  10. 10.  Ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002 dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002 (tanggal 1-11 Agustus 2002). Dalam naskah perubahan keempat ini, MPR menetapkan: 1. UUD Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, dan ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat; 2. Penambahan bagian akhir pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat “Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; 3. Perubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A; 4. Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan negara; 5. Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII; Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  11. 11. PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Tuntutan Reformasi Sebelum Perubahan Latar Belakang Tujuan Perubahan Perubahan Menyempurnakan aturan Antara lain: • Pembukaan • Kekuasaan tertinggi di tangan dasar, mengenai: • Amandemen UUD 1945 • Batang Tubuh MPR • Tatanan negara • Penghapusan doktrin Dwi - 16 bab • Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden • Kedaulatan Rakyat Fungsi ABRI - 37 pasal • Pasal-pasal yang terlalu • HAM • Penegakan hukum, HAM, dan - 49 ayat “luwes” sehingga dapat • Pembagian kekuasaan pemberantasan KKN - 4 pasal Aturan Peralihan menimbulkan multitafsir • Kesejahteraan Sosial • Otonomi Daerah - 2 ayat Aturan Tambahan • Kewenangan pada Presiden • Eksistensi negara demokrasi • Penjelasan untuk mengatur hal-hal dan negara hukum • Kebebasan Pers penting dengan undang- • Hal-hal lain sesuai dengan • Mewujudkan kehidupan undang perkembangan aspirasi dan demokrasi • Rumusan UUD 1945 tentang kebutuhan bangsa semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi Hasil Perubahan Sidang MPR Kesepakatan Dasar Dasar Yuridis• Pembukaan • Sidang Umum MPR 1999 • Tidak mengubah Pembukaan • Pasal 3 UUD 1945 UUD 1945 • Pasal 37 UUD 1945• Pasal-pasal: Tanggal 14-21 Okt 1999 • Tetap mempertahankan - 21 bab Negara Kesatuan Republik • TAP MPR No.IX/MPR/1999 • Sidang Tahunan MPR 2000 • TAP MPR No.IX/MPR/2000 - 73 pasal Indonesia Tanggal 7-18 Agt 2000 • Mempertegas sistem • TAP MPR No.XI/MPR/2001 - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan • Sidang Tahunan MPR 2001 presidensiil • Penjelasan UUD 1945 yang - 2 pasal Aturan Tambahan Tanggal 1-9 Nov 2001 memuat hal-hal normatif • Sidang Tahunan MPR 2002 akan dimasukan ke dalam pasal-pasal Tanggal 1-11 Agt 2002 • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”
  12. 12. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukankembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sertadikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DewanPerwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran NegaraNomor 75 Tahun 1959)Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999)Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000)Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001)Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam SatuNaskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 SebagaiNaskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)

×