Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan proses perumusannya. Terdapat lima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

1. Dikdik Baehaqi Arif | dik2baehaqi@yahoo.com

2. Kelas/
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
Semester
II / 2 4. Menampilkan nilai-nilai 4.1 Mengenal nilai kejujuran,
Pancasila kedisiplinan, dan senang bekerja
dalam kehidupan sehari-hari
4.2 Melaksanakan perilaku jujur,
disiplin, dan senang bekerja dalam
kegiatan sehari-hari

3. Kelas/
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
Semester
VI / 1 1. Menghargai nilai-nilai 1.1 Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam
juang dalam proses proses perumusan Pancasila sebagai Dasar
perumusan Pancasila Negara
sebagai Dasar Negara
1.2 Menceritakan secara singkat nilai
kebersamaan dalam proses perumusan
Pancasila sebagai Dasar Negara
1.3 Meneladani nilai-nilai juang para tokoh
yang berperan dalam proses perumusan
Pancasila sebagai Dasar Negara dalam
kehidupan sehari-hari

4. Sidang BPUPKI pertama
(29 Mei-1 Juni 1945)
Sidang BPUPKI kedua
(10-17 Juli 1945)

5. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan
Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil
dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin
1. Peri Kebangsaan,
oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan
2. Peri Kemanusiaan,
perwakilan
3. Peri Ketuhanan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh
4. Peri Kerakyatan,
rakyat Indonesia
5. Kesejahteraan Rakyat
Pendapat yang disampaikan Rancangan sementara
langsung rumusan UUD RI

6. 1. Persatuan,
2. Kekeluargaan,
3. Keseimbangan lahir batin,
4. Musyawarah,
5. Keadilan rakyat

7. Pancasila
1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan,
3. Mufakat atau Demokrasi,
4. Kesejahteraan sosial,
5. Ketuhanan yang berkebudayaan
Tri Sila (Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi, Ketuhanan Yang
Maha Esa)
Eka Sila (gotong-royong)

8. “…. Ke-Tuhanan, dengan
kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya
menurut dasar Kemanusiaan yang
adil dan beradab, Persatuan
Indonesia dan Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan /
perwakilan serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Piagam Jakarta, 22 Juni 1945

10. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan
beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia

11. “Maka dengan ini kami menyusun kemerdekaan kami
itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk
republik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan
Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan,
kerakyatan dan keadilan sosial untuk mewujudkan
kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan
kemerdekaan dalam masyarakat negara-hukum
Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna”
Alinea 3 Pembukaan Konstitusi RIS

12. “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu
dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik-
kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang
Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan
dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan,
kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam
masyarakat negara-hukum Indonesia merdeka yang
berdaulat sempurna”
Alinea 4 Mukadimah UUDS 1950

13. ”.... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar
Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia, yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada….”
Alinea 4 Pembukaan UUD 1945

14. Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia harus
dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan
bernegara.
Pasal 1 TAP MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP
MPR RI NO II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan
tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara

15. o Merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber
tertib hukum di Indonesia.
o Meliputi suasana kebatinan (geistlichenhintergrund) dari UUD
1945.
o Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik
hukum dasar tertulis maupun tertulis)
o Mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 dan
Peraturan Perundang-undangan lainnya mengandung isi yang
mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara
(termasuk partai politik) memegang teguh nilai-nilai Pancasila.
o Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, penyelenggara
negara, para pelaksana tugas pemerintahan, penyelenggara
partai politik dan golongan fungsional lainnya.

17.  Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling
berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan
tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu
kesatuan yang utuh.
 Ciri-ciri sistem
◦ Suatu kesatuan bagian-bagian
◦ Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-
sendiri
◦ Saling berhubungan dan saling ketergantungan
◦ Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai
suatu tujuan tertentu (tujuan sistem)
◦ Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks
 (Shore dan Voich, 1974 dalam Kaelan, 2004)

18. Sila-silanya
bersifat organis
Kesatuan
sila-sila
Pancasila
sebagai
suatu sistem
Hubungan sila-
Sila-silanya
silanya saling
bersifat hierarkis
mengisi dan
piramidal
mengkualifikasi

19.  Bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia
yang monopluralis
◦ Susunan = jasmani-rohani
◦ Sifat = individu-makhluk sosial
◦ kedudukan = sebagai pribadi berdiri sendiri-sendiri-makhluk
Tuhan Yang Maha Esa
 Sila-sila Pancasila adalah suatu kesatuan dan
keutuhan – setiap sila merupakan unsur dari
Pancasila –

20.  Dilihat dari intinya, urutan lima-lima sila menunjukkan
suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi
sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila di
mukanya
◦ Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari sila-sila
berikutnya.
 Di dalam setiap sila terkandung sila-sila lainnya
◦ Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang
berkemanusiaa, berpersatuan, berkerakyatan, serta
berkeadilan sosial
 Landasan sila-sila Pancasila – Tuhan, manusia, satu,
rakyat, dan adil (Notonagoro)

21. 1
Sila 1
2
Sila 5 Sila 2
3
4
Sila 4 Sila 3
5

22.  Dalam setiap sila terkandung nilai
keempat sila lainnya atau dalam setiap
sila senantiasa dikualifikasi oleh
keempat sila lainnya.
 Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah
berkemanusiaan yang adil dan beradab,
berpersatuan Indonesia, berkerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan dan
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia
 Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,
dst (Notonagoro, 1975)