Untuk tugas mata kuliah konsep dasar pendidikan kewarganegaraan SD semester III PGSD

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai calon guru khususnya guru sekolah dasar, kita dituntut untuk
menguasai semua mata pelajaran di sekolah dasar. Salah satu mata pelajaran yang
wajib dikuasai adalah Pendidikan Kewarganegaraan.
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan
pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-
hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas,
terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk dapat berfikir secara kritis,
rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi
secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi, berkembang secara
aktif dan demokratis, dan berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam
pencaturan dunia.
Selain harus menguasai materi yang akan diajarkan, seorang guru juga harus
mengetahui Standar Kompetensi dan Kompensi Dasar apa yang harus dicapai agar
sesuai dengan tujuan diadakannya pembelajaran tersebut.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperoleh rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan PKn?
2. Bagaimana kurikulum PKn itu?
3. Bagaimana PKn dalam Kurikulum KTSP?
4. Apa saja kelebihan dan kekurangan Kurikulum KTSP?
5. Bagaimana contoh analisis materi PKn dalam Kurikulum KTSP?
6. Bagaimana PKn dalam Kurikulum 2013?

2. C. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh berbagai tujuan sebagai
berikut:
1. Mengetahui yang dimaksud PKn
2. Menunjukkan yang dimaksud dengan kurikulum PKn
3. Mengetahui PKn dalam Kurikulum KTSP
4. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan Kurikulum KTSP
5. Mengetahui materi PKn SD dalam Kurikulum KTSP
6. Mengetahui PKn dalam kurikulum 2013

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian PKn
Pendidikan Kewarganegaraan dikenal civic education dalam konteks wacana
pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis menurut konstitusi
negaranya masing-masing. Sebagaimana berkembang di berbagai belahan dunia,
tercatat adanya berbagai nomenklatuur untuk itu, yakni: “Citizenship education”
(UK), termasuk di dalamnya “civic education” (USA) atau disebut juga
pendidikan kewarganegaraan (Indonesia), atau “ta’limatul muwwatanah/at
tarbiyatul alwatoniyah (Timur Tengah) atau “educacion civicas” (Mexico), atau
“Sachunterricht” (Jerman) atau “civics” (Australia) atau “social studies” (New
Zealand) atau “Life Orientation (Afrika Selatan) atau “People and society”
(Hungary), atau “Civics and moral education” (Singapore)
Pendidikan kewarganegaraan (PKn) atau Civic Education adalah program
program pendidikan/pembelajaran yang secara programatik-prosedural berupaya
memanusiakan (Humanizing) dan membudayakan (Civilizing) serta
memberdayakan (empowering) manusia dalam hal ini peserta didik (diri dan
kehidupannya menjadi warganegara yang baik sebagimana tuntutan keharusan/
yuridis konstitusional bangsa/ Negara yang bersangkutan (Kosasih
djahiri,2006:9).
Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada
Pasal 37 dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah mata
pelajaran wajib untuk jenjang sekolah dasar. Dengan pernyataan ini PKn
memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan wajib tidak saja untuk
diselenggarakan tetapi juga dikembangkan sesuai dengan tuntutan perubahan
jaman.

4. B. Pengertian Kurikulum PKn
Kurikulum adalah seperangkat rencana/acuan dan pengaturan mengenai tujuan,
isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam menyelenggarakan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Kurikulum PKn adalah acuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran
pendidikan Kewarganegeraan yang merangsang siswa untuk memiliki kecakapan
berfikir secara kritis, rasional dan Kreatif. di samping itu untuk meningkatkan
partisipasi aktif dan rasa bertanggung jawab serta membiasakan bertindak cerdas
dalam kegiatan masyarakat dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan.
Kemasan kurikuler pendidikan Pancasila secara historis-kurikuler telah
mengalami pasang surut (Winataputra:2001). Dalam kurikulum sekolah sudah
dikenal, mulai dari Civics tahun 1962, Pendidikan Kewargaan Negara dan
Kewargaan Negara tahun 1968, Pendidikan Moral Pancasila tahun 1975,
Pendidikan Pencasila dan Kewarganegaraan tahun 1994, dan Pendidikan
Kewarganegaraan tahun 2003.
Sementara itu di perguruan tinggi sudah dikenal Pancasila dan Kewiraan
Nasional tahun 1960-an, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan tahun
1985, dan Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2003.
Sementara itu ditetapkan pula bahwa ”Kedalaman muatan kurikulum pada
setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi
yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum
dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar
kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar
kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan
bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah.”
C. PKn dalam Kurikulum 2006 (KTSP)
Kurikulum merupakan seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai
tujuan isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyediaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

5. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang diberlakukan Departemen
Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP),
sesungguhnya dimaksudkan untuk mempertegas pelaksanaan KBK (Kurikulum
Berbasis Kompetensi) artinya kurikulum baru ini tetap memberikan tekanan pada
pengembangan kompetensi siswa.
KTSP untuk jenjang pendidikan dasar dikembangkan oleh sekolah (komite
sekolah) dengan berpedoman pada standar isi dan standar kompetensi lulusan
serta panduan penyusunan kurikulum yang diterbitkan oleh BSNP.
Pengembangan KTSP berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki potensi
sentral untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan tujuan mata pelajaran
PKn.
Dalam kurikulum 2006 (KTSP) materi keilmuwan mata pelajaran Pkn
mencakup dimensi pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills), dan nilai
(values). Sejalan dengan ide pokok mata pelajaran Pkn yang membentuk warga
negara yang ideal yaitu warga negara yang memiliki keimanan dan ketaqwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai sesuai
dengan konsep dan prinsip-prinsip PKn. Pada gilirannyawarga Negara yang baik
tersebut diharapkan dapat membantu terwujudnya masyarakat yang demokratis
Adapun hal-hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan KTSP adalah
sebagai berikut:
a. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia
b. Peningkatan potensi, kecerdasan sesuai dengan tingkat perkembangan dan
kemempuan peserta didik
c. Perkembangan IPTEK dan Seni
d. Dinamika perkembangan global
e. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
f. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat

6. Hal-hal tersebut diatas mempunyai prinsip dan tujuan yang sama dengan mata
pelajaran PKn di sekolah dasar karena secara ideal PKn membentuk warga negara
yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara serta nasionalisme yang tinggi.
D. Kelebihan dan Kekurangan KTSP
1. Kelebihan Kurikulum 2006 (KTSP)
Setiap kurikulum yang diberlakukan diIndonesiamemiliki kelebihan
masing-masing tergantung pada situasi dan kondisi pada saat kurikulum
diberlakukan. Kelebihan-kelebihan KTSP ini antara lain :
a. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam pendidikan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan
kurikulum damasa lalu adalah adanya penyeragaman kurikulum
diseluruhIndonesia, tidak melihat situasi riil dilapangan, dan kurang
menghargai potensi keunggulan lokal. Untuk itulah kehadiran KTSP
diharapkan dapat memberikan jawaban yang konkrit terhadap mutu dunia
pendidikan diIndonesia. Dengan semangat otonomi itu, sekolah bersama
dengan komite sekolah dapat secara bersama-sama merumuskan kurikulum
sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi lingkungan.
b. Mendorong guru, kepala sekolah dan pihak manajemen untuk semakin
meningkatkan kreatifitasnya dalam penyelenggaraan program pendidikan.
Dengan berpijak pada panduan KTSP sekolah diberi kebebasan untuk
merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum sekolah
sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi keunggulan local yang bisa
dimunculkan oleh sekolah. KTSP sangat memungkinkan bagi tiap sekolah
untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa.
c. KTSP menitikberatkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap paling
membutuhkan siswanya. Sebagai contoh sekolah yang berada dalam
kawasan pariwisata dapat lebih menfokuskan pada mata pelajaran bahasa
Inggris atau mata pelajaran di bidang kepariwisataan lainnya.
d. KTSP mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan
kurang lebih 20 persen.

7. Dengan diberlakukannya KTSP beban belajar siswa berkurang karena
KTSP lebih sederhana. Tetapi tetap memberikan tekanan bagi
perkembangan siswa. Alasan diadakannya pengurangan jam pelajaran ini
karena menurut pakar pendidikan anak bahwa jam pelajaran di sekolah-
sekolah selama ini terlalu banyak. Sehingga suasana yang tercipta pun
terkesan sangat formal. Akibat yang lebih jauh lagi dapat mempengaruhi
perkembangan jiwa anak. Hal ini dirasakan oleh siswa SD yang masih anak-
anak dan mereka membutuhkan waktu bermain yang cukup untuk
mengembangkan kepribadiannya secara alami.
e. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus
untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya.
2. Kekurangan Kurikulum 2006 (KTSP)
Setiap kurikulum yang diberlakukan diIndonesiadisamping memiliki
Kelebihan juga memiliki kelemahan. Kelemahan-kelemahan KTSP antara lain:
1. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada
kebanyakan satuan pendidikan yang ada.
Pola penerapan KTSP terbentur pada masih minimnya kualitas guru.
Sebagian guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan
ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan KTSP. Selain itu juga
disebabkan pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreatifitas guru.
2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai
kelengkapan dari pelaksanaan KTSP.
Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap merupakan salah satu
syarat yang paling penting bagi pelaksaan KTSP. Sementara kondisi di
lapangan menunjukan masih banyak satuan pendidikan yang minim alat
peraga, laboratorium serta fasilitas penunjang lainnya.
3. Masih banyaknya guru yang belum memahami KTSP secara komprehensip
baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktek pelaksaannya di
lapangan.

8. 4. Masih rendahnya kuantitas guru yang diharapkan mampu memahami dan
menguasai KTSP dapat disebabkan karena pelaksanaan sosialisasi masih
belum terlaksana secara menyeluruh.
5. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran
berdampak pada pendapatan guru.
E. Contoh Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi PKn SD
Menurut KTSP 2006
Kelas I, Semester 1
Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar
1. Menerapkan hidup rukun
dalam perbedaan
1.1 Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama,
dan suku bangsa.
1.2 Memberikan contoh hidup rukun melalui
kegiatan di rumah dan di sekolah
1.3 Menerapkan hidup rukun di rumah dan di
sekolah
2. Membiasakan tertib di
rumah dan di sekolah
2.1 Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah
dan di sekolah
2.2 Melaksanakan tata tertib di rumah dan di
sekolah
Kelas I, Semester 2
Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar
3. Menerapkan hak anak di rumah
dan di sekolah
3.1 Menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar
dengan gembira dan didengar pendapatnya
3.2 Melaksanakan hak anak di rumah dan

9. di sekolah
4. Menerapkan kewajiban anak di
rumah dan di sekolah
4.1 Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah
4.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di
masyarakat
Kelas II, Semester 1
Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar
1. Membiasakan hidup
bergotong royong
1.1 Mengenal pentingnya hidup rukun, saling
berbagi dan tolong menolong
1.2 Melaksanakan hidup rukun, saling berbagi
dan tolong menolong di rumah dan di sekolah
2. Menampilkan sikap cinta
lingkungan
2.1 Mengenal pentingnya lingkungan alam
seperti dunia tumbuhan dan dunia hewan
2.2 Melaksanakan pemeliharaan lingkungan
alam
Kelas II, Semester 2
Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar
3. Menampilkan sikap
demokratis
3.1 Mengenal kegiatan bermusyawarah
3.2 Menghargai suara terbanyak (mayoritas)
3.3 Menampilkan sikap mau menerima
kekalahan
4. Menampilkan nilai-
nilai Pancasila
4.1 Mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, dan
senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari
4.2 Melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan
senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari

10. Kelas III, Semester 1
Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar
1. Mengamalkan makna
Sumpah Pemuda
1.1 Mengenal makna satu nusa, satu bangsa dan
satu bahasa
1.2 Mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda
dalam kehidupan sehari-hari
2. Melaksanakan norma yang
berlaku di masyarakat
2.1 Mengenal aturan-aturan yang berlaku di
lingkungan masyarakat sekitar
2.2 Menyebutkan contoh aturan-aturan yang
berlaku di lingkungan masyarakat sekitar
2.3 Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di
lingkungan masyarakat sekitar
Kelas III, Semester 2
Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar
3. Memiliki harga diri sebagai
individu
3.1 Mengenal pentingnya memiliki harga diri
3.2 Memberi contoh bentuk harga diri, seperti
menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan
dan kekurangan diri sendiri dan lain lain
3.3 Menampilkan perilaku yang mencerminkan
harga diri
4. Memiliki kebanggaan
sebagai bangsa Indonesia
4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia,
seperti kebhinekaan, kekayaan alam,
keramahtamahan
4.2 Menampilkan rasa bangga sebagai anak
Indonesia
Kelas IV, Semester 1
Stándar Kompetensi Kompetensi

11. Dasar
1. Memahami sistem pemerintahan desa dan
pemerintah kecamatan
1.1 Mengenal
lembaga-
lembaga dalam
susunan
pemerintahan
desa dan
pemerintah
kecamatan
1.2 Menggambarka
n struktur
organisasi desa
dan pemerintah
kecamatan
2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan
provinsi
2.1 Mengenal
lembaga-
lembaga dalam
susunan
pemerintahan
kabupaten, kota,
dan provinsi
2.2 Menggambarka
n struktur
organisasi
kabupaten, kota,
dan provinsi
Kelas IV, Semester 2
Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar

12. 3. Mengenal sistem
pemerintahan tingkat pusat
3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara dalam
susunan pemerintahan tingkat pusat,
seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan
BPK dll.
3.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan
tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil
Presiden dan para Menteri
4. Menunjukkan sikap terhadap
globalisasi di lingkungannya
4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh
globalisasi di lingkungannya
4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia
yang pernah ditampilkan dalam misi
kebudayaan internasional
4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh
globalisasi yang terjadi di lingkungannya
Kelas V, Semester 1
Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar
1. Memahami pentingnya
keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI)
1.1 Mendeskripsikan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
1.2 Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
1.3 Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
2. Memahami peraturan
perundang-undangan tingkat
pusat dan daerah
2.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya
peraturan perundang-undangan tingkat pusat
dan daerah
2.2 Memberikan contoh peraturan perundang-
undangan tingkat pusat dan daerah,
seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas,

13. Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar
larangan merokok
Kelas V, Semester 2
Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar
3. Memahami kebebasan
berorganisasi
3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi
3.2 Menyebutkan contoh organisasi di
lingkungan sekolah dan masyarakat
3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih
organisasi di sekolah
4. Menghargai keputusan
bersama
4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan
bersama
4.2 Mematuhi keputusan bersama
Kelas VI, Semester 1
Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar
1. Menghargai nilai-nilai juang
dalam proses perumusan
Pancasila sebagai Dasar
Negara
1.1 Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam
proses perumusan Pancasila sebagai Dasar
Negara
1.2 Menceritakan secara singkat nilai
kebersamaan dalam proses perumusan
Pancasila sebagai Dasar Negara
1.3 Meneladani nilai-nilai juang para tokoh
yang berperan dalam proses perumusan
Pancasila sebagai Dasar Negara dalam
kehidupan sehari-hari

14. 2. Memahami sistem
pemerintahan Republik
Indonesia
2.1 Menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada
2.2 Mendeskripsikan lembaga-lembaga negara
sesuai UUD 1945 hasil amandemen
2.3 Mendeskripsikan tugas dan fungsi
pemerintahan pusat dan daerah
Kelas VI, Semester 2
Stándar Kompetensi Kompetensi Dasar
3. Memahami peran Indonesia
dalam lingkungan negara-
negara di Asia Tenggara
2.1 Menjelaskan pengertian kerjasama negara-
negara Asia Tenggara
2.2 Memberikan contoh peran Indonesia dalam
lingkungan negara-negara di Asia Tenggara
4. Memahami peranan politik
luar negeri Indonesia dalam era
globalisasi
4.1 Menjelaskan politik luar negeri Indonesia
yang bebas dan aktif
4.2 Memberikan contoh peranan politik luar
negeri Indonesia dalam percaturan
internasional
F. PPKn dalam Kurikulum 2013
Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
akan memberlakukan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah pengembangan
2006. Menurut Pasal 1 ayat (19) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional
Nomor 20 Tahun 2003 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu. Selanjutnya Tujuan Pendidikan nasional sebagaimana telah
dirumuskan dalam Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 adalah untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.

15. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan
Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara
yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi
pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.
Kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia
memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat
menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif.
1. Penataan Ulang PKn Menjadi PPKn
Salah satu langkah dalam penyusunan kurikulum 2013 adalah penataan ulang
PKn menjadi PPKn, dengan rincian sebagai berikut:
a. Mengubah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
b. Menempatkan mata pelajaran PPKn sebagai bagian utuh dari kelompok
mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan
Mengorganisasikan SK-KD dan indikator PPKn secara nasional dengan
memperkuat nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD NRI Tahun
1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan
komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi: (1)
pengetahuan kewarganegaraan; (2) sikap kewarganegaraan; (3)
keterampilan kewarganegaraan; (4) keteguhan kewarganegaraan; (5)
komitmen kewarganegaraan; dan (6) kompetensi kewarganegaraan.
d. Mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang
sesuai dengan karakteristik PPKn yang berorientasi pada pengembangan
karakter peserta didik sebagai warganegara yang cerdas dan baik secara
utuh.
e. Mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian proses
pembelajaran dan hasil belajar PPKn.
2. Hakikat dari PPKn
Menurut (Sumber : Balitbang Puskurbuk Kemdibud, 2012) salah satu
pertimbangan PKn berubah kembali menjadi PPKn adalah karena pada pada

16. kurikulum 2006, Pancasila tidak dimunculkan secara eksplisit sehingga
(seolah) hilang dalam Kurikulum PKn walau ada pokok bahasa yang khusus
membahas tentang Pancasila, hanya porsinya sedikit. Oleh karena itu, saat ini
Pancasila dimunculkan kembali untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa
karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia berlandaskan kepada
Pancasila, tidak mengadopsi secara mentah-mentah nilai-nilai pendidikan
kewarganegaraan versi barat (Amerika) yang membuat kondisi demokrasi di
Indonesia kebablasan seperti saat ini. Masuknya kembali Pancasila sebagai
bagian dari perubahan mata pelajaran PKn menjadi PPKn adalah sebagai
bagian dari penguatan 4 (empat) pilar kebangsaan yang meliputi: Pancasila,
Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Keempat pilar
tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain, dan kesemuanya dijiwai
oleh Pancasila.
Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. PPKn
merupakan mata pelajaran yang sangat relevan untuk mewujudkan fungsi dan
tujuan pendidikan nasional tersebut.
Nama PPKn sebenarnya bukan hal yang baru pada kurikulum pendidikan
nasional. Pada Kurikulum 1994 nama PPKn juga muncul, kemudian pada
kurikulum 2006 “hilang”, dan pada Kurikulum 2013 Pancasila dimunculkan
kembali. Pada kurikulum 2006 disebutkan bahwa Pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

17. demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan pada kurikulum 2013
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan peserta didik
menjadi manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air,
yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
3. Ruang lingkup kurikulum/substansi utama perubahan PKn menjadi
PPKn adalah sebagai berikut :
PKn 2006:
1. Persatuan dan kesatuan bangsa
2. Norma, hukum, dan peraturan;
3. Hak asasi manusia;
4. Kebutuhan warga negara;
5. Konstitusi negara;
6. Kekuasaan dan politik;
7. Pancasila;
8. Globalisasi
PPKn 2013:
1. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa;
2. UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif
dan utuh;
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara
Indonesia.
Berdasarkan uraian pada tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat
penyederhanaan dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013. Hal-hal yang dibahas
pada pada kurikulum 2006 bukan berari dihilangkan atau tidak diajarkan pada
kurikulum 2013, tetapi hal-hal dikaitkan dengan penguatan empat pilar
kebangsaan.
Empat pilar kebangsaan merupakan empat nilai atau empat ajaran yang pada
mulanya disosialisasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak

18. tahun 2009. Hal ini dilandasi atas keprihatinan semakin lunturnya kepribadian dan
jati diri bangsa. Bangsa Indonesia seolah-olah menjadi bangsa yang lupa terhadap
nilai-nilai yang dulu diperjuangkan para pendiri bangsa. Gejolak sosial terjadi di
banyak daerah. Kekerasan, pemaksaan kehendak, dan anarkisme menjadi headline
berita media. Kasus korupsi semakin mewabah dan seolah menjadi budaya.
Pancasila adalah kristalisasi kepribadian bangsa. Ajaran yang dinilai paling
tepat untuk kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Kedudukan Pancasila adalah
sebagai ideologi bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara Republik Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila harus dipelajari, dipahami, dan dilestarikan oleh seluruh
bangsa Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari
kelima silanya. Masing-masing sila tidak dapat dipahami dan diberi arti secara
terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya dan menggambarkan adanya paham
persatuan.
Undang-undang Dasar 1945 adalah perjanjan luhur para pendiri negara yang
dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam
perjalanannya, pascabergulirnya reformasi tahun 1998, UUD 1945 mengalami
amandemen sebanyak 4 (empat) kali, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
Sementara pembukaan UUD 1945 disepakati tidak boleh diubah karena
pembukaan UUD 1945 adalah fondasi dari bangunan negara NKRI. Merubah
pembukaan UUD 1945 berarti mengubah bangunan negara.

19. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diperoleh menurut Kosasih Djahiri, 2006:9 Pendidikan
kewarganegaraan (PKn) atau Civic Education adalah program program
pendidikan/pembelajaran yang secara programatik-prosedural berupaya
memanusiakan (Humanizing) dan membudayakan (Civilizing) serta
memberdayakan (empowering) manusia dalam hal ini peserta didik (diri dan
kehidupannya menjadi warganegara yang baik sebagimana tuntutan keharusan/
yuridis konstitusional bangsa/ Negara yang bersangkutan .
Sedangkan Kurikulum PKn adalah acuan untuk mewujudkan tujuan
pembelajaran pendidikan Kewarganegeraan yang merangsang siswa untuk
memiliki kecakapan berfikir secara kritis, rasional dan Kreatif. di samping itu
untuk meningkatkan partisipasi aktif dan rasa bertanggung jawab serta
membiasakan bertindak cerdas dalam kegiatan masyarakat dalam menanggapi isu-
isu kewarganegaraan.
Jika di dalam kurikulum KTSP materi keilmuwan mata pelajaran Pkn
mencakup dimensi pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills), dan nilai
(values). Sedangkan PKn dalam kurikulum 2013 pancasila dimunculkan kembali
dan lebih menekankan pada empat pilar kebangsaan. Selanjutnya Ruang lingkup
kurikulum/substansi utama perubahan PKn menjadi PPKn adalah sebagai berikut :
PKn 2006:

20. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa
2. Norma, hukum, dan peraturan;
3. Hak asasi manusia;
4. Kebutuhan warga negara;
5. Konstitusi negara;
6. Kekuasaan dan politik;
7. Pancasila;
8. Globalisasi
PPKn 2013:
1. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa;
2. UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh;
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara Indonesia.
jadi dapat dilihat bahwa terdapat penyederhanaan dari kurikulum 2006 ke
kurikulum 2013. Hal-hal yang dibahas pada pada kurikulum 2006 bukan berari
dihilangkan atau tidak diajarkan pada kurikulum 2013, tetapi hal-hal dikaitkan
dengan penguatan empat pilar kebangsaan.
B. Saran
Dengan adanya makalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis pada
khususnya dan bagi guru-guru pada umumnya. Diharapkan seorang guru mampu
menganalisis materi PKn SD serta kurikulum yang sesuai, yang cocok untuk
digunakan di Indonesia,sehingga guru dapat menentukan metode strategi
pembelajaran yang menarik dan baik.