Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komerisal Anak menerbitkan buku tentang empat instrumen internasional yang mengatur perlindungan hak anak dari eksploitasi seksual komersial, yaitu Konvensi Hak Anak, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, Deklarasi Stokholm, dan Komitmen Yokohama. Buku ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah terkait upaya penghapusan eksploitasi

1. Diterbitkan oleh :
KOALISI NASIONAL PENGHAPUSAN
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIL ANAK
Anggota ECPAT Internasional di Indonesia

2. Eksploitasi seksual komersial pada Anak di Indonesia merupakan satu
masalah yang belum terpecahkan. Sampai saat ini masih banyak ditemukan
praktek-praktek ekploitasi seksual yang melibatkan anak-anak baik praktek
prostitusi anak, pornografi anak, pariwisata seks anak, hingga perdagangan
anak untuk tujuan seksual.
Melalui sebuah proses yang panjang, maka pada tahun 2005, dibentuklah
Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
yang merupakan sebuah jaringan nasional yang didukung dan diperkuat
oleh anggota koalisi yang tersebar di Indonesia. Anggota koalisi nasional
terdiri dari organisasi dan individu yang memiliki komitmen, dedikasi dan
kepedulian dalam memerangi ESKA di Indonesia. Koalisi Nasional
Penghapusan ESKA di Indonesia telah disepakati dan disahkan sebagai
Anggota ECPAT Internasional dimana kehadirannya menjadi penting sebagai
watch dog, agar pemerintah sungguh-sungguh melaksanakan penghapusan
ESKA.
Dalam rangka memperkuat pemahaman baik masyarakat secara umum,
lembaga-lembaga penyelenggara penghapusan eksploitasi seksual komersial
terhadap anak maupun pemerintah, kami memper-sembahkan sebuah
buku mengenai Instrumen Internasional Tentang Hak dan
Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploitasi Seksual Komersial,
untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam dan terbangunnya
kerjasama dan koordinasi yang baik terkait usaha penghapusan ESKA baik
secara nasional maupun internasional.
Buku ini terdiri dari empat instrumen internasional yang mengatur soal
ESKA dan oleh koalisi nasional dikodefikasikan menjadi satu, sehingga
memudahkan dalam menggunakannya. Keempat instrument ini memiliki

3. Disetujui oleh
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada tanggal 20 November 1989
status yang berbeda, ada yang diratifikasi dan ada juga yang statusnya baru
sebatas ditandatangani saja.
Keempat instrumen tersebut adalah :
• Konvensi Hak Anak (KHA),
• Optional Protokol Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak,
Pornograpi anak dan Pelacuran Anak,
• Deklarasi Stokholm untuk Menghapus ESKA 1996 dan
• Komitmen Yokohama untuk Menghapus ESKA 2001.
Khusus untuk KHA hanya pasal 34 yang mengatur soal ESKA, dan hal ini
dirasakan kurang memadai sehingga dilengkapi dengan Protokol Opsional
KHA.
Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada
segenap pihak yang terlibat dan memberi dukungan penuh, sehingga
terlaksananya penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi
pegangan yang bermanfaat dan menghasilkan sepenuhnya yang terbaik
bagi anak. Terima kasih.
Medan, Mei 2008
Koalisi Nasional Penghapusan ESKA
Ahmad Sofian
Koordinator Nasional

4. Mengingat bahwa,sesuaidenganprinsip-prinsipyangdinyatakan
dalam Piagam PBB, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-
hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh seluruh
anggota keluarga manusia merupakan landasan dari kemerdekaan,
keadilan dan perdamaian di seluruh dunia,
Mengingat bahwa suku-suku bangsa dalam Perserikatan Bangsa-
Bangsa telah menegaskan lagi dalam piagam itu, keyakinan mereka
pada hak-hak azasi manusia, dan pada harkat dan martabat manusia,
dan bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan taraf kehidupan
dalam kemerdekaan yang lebih luas,
Menyadari bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi
Sedunia tentang Hak-Hak Azasi Manusia, dan dalam Perjanjian-
Perjanjian Internasional Hak-Hak Azasi Manusia, telah menyatakan
dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan
kemerdekaan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa perbedaan dalam
bentuk apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin,
bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal-usul
bangsa dan sosial, harta kekayaan, kelahiran dan status lain,
Mengingat bahwa, dalam Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia
Sedunia, Perserikatan Bangsa-bangsa telah menyatakan bahwa masa
kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus.
Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok inti dari masyarakat
dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejah-
teraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak, hendaknya
diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga keluarga
mampu mengemban tanggung jawabnya dalam masyarakat,
Menyadari bahwa anak, demi pengembangan kepribadiannya
secara penuh dan serasi, hendaknya tumbuh kembang dalam suatu
lingkungan keluarga, dalam suatu lingkungan yang bahagia, penuh
kasih sayang dan pengertian,
Menimbang bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk
menghayati kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan
dalam semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam PBB, dan
khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, tenggang rasa,
kemerdekaan, persamaan dan kesetiakawanan,
Mengingat bahwa perlunya perluasan pelayanan khusus bagi
anak telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Azasi
Anak tahun 1942 dan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak yang disetujui
Majelis Umum PBB pada tahun 1959 dan diakui dalam Deklarasi Hak-
Hak Azasi Manusia Sedunia, dalam Perjanjian Internasional tentang
Hak-HakSipildanPolitik(khususnyapasal23dan24),dalamPerjanjian
InternasionaltentangHak-HakEkonomiSosialdanBudaya(khususnya
pasal 10) dan dalam ketentuan-ketentuan dan instrumen-instrumen
terkaitdaribadan-badankhususdanorganisasi-organisasiinternasional
yang berkepentingan dengan kesejahteraan anak,
Mengingat bahwa, sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi
Hak-HakAnak,“anakkarenaketidak-matanganjasmanidanmentalnya,
memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk
perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran”,
Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-
prinsip Sosial dan Hukum sehubungan dengan Perlindungan dan
Kesejahteraan Anak, dengan Rujukan Khusus pada Penempatan

5. sebagi Anak Angkat dan Adopsi secara Nasional maupun Internasional,
Ketentuan-Ketentuan Minimum PBB yang Baku bagi Pelaksanaan
Peradilan Anak (ketentuan-ketentuan Beijing), dan Deklarasi tentang
Perlindungan terhadap Wanita dan Anak dalam keadaan Darurat dan
Persengketaan Bersenjata,
Mengakui bahwa, di semua Negara di dunia, ada anak-anak
yang hidup dalam keadaan yang sulit, dan bahwa anak-anak seperti
itu membutuhkan perhatian khusus,
Memperhatikan pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya dari
setiap bangsa demi perlindungan dan pengembangan anak yang
serasi,
Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk
meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap Negara, khususnya
di Negara-negara berkembang,
Telah menyetujui sebagai berikut :
BAGIAN I
Pasal 1
Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang
berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang
berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
Pasal 2
1. Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak
yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam
wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun,
tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, suku
bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status
lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah
menurut hukum.
2. Negara-Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang
layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua
bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status,
kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua
anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.
Pasal 3
1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan
oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau
swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan
legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan
utama.

6. 2. Negara-Negara Peserta berupaya untuk menjamin adanya
perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan
untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan
kewajiban orang tua nak, walinya yang sah, atau orang lain yang
secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan,
dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif
dan administratif yang layak.
3. Negara-Negara Peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga,
instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas
pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan diri
dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, baik
dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan keserasian
petugas mereka, begitu pula pengawasan yang berwenang.
Pasal 4
Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif dan
administratif, dan langkah-langkah lain untuk pelaksanaan hak-hak
yang diakui dalam Konvensi ini.
Sepanjang yang menyangkut hak ekonomi, sosial dan budaya, Negara-
Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah seperti itu secara
maksimal dari sumber-sumber yang tersedia, bila diperlukan, dalam
kerangka kerjasama internasional.
Pasal 5
Negara-Negara Peserta akan menghormati tanggung jawab, hak dan
kewajiban para orang tua atau, bila dapat diterapkan, para anggota
keluarga besar luas atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan
oleh adat istiadat setempat, wali yang sah atau orang-orang lain yang
secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, untuk
memberi pengarahan dan bimbingan yang layak kepada anak dalam
penerapan hak-haknya yang diakui dalam Konvensi ini, dengan cara
yang sesuai dengan kemampuannya.
Pasal 6
1. Negara-Negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak
yang merupakan kodrat hidup.
2. Negara-Negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin
kelangsungan hidup dan pengembangan anak.
Pasal 7
1. Anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir
berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan,
dan sejauh memungkinkan, berhak mengetahui dan dipelihara
oleh orangtuanya.
2. Negara-Negara Peserta akan menjamin pelaksanaan hak-hak ini
sesuai dengan dengan hukum nasional dan kewajiban-kewajiban
mereka berdasarkan perangkat-perangkat internasional yang
terkait dalam bidang ini, khususnya jika, anak akan menjadi tanpa
kewarganegaraan.
Pasal 8
1. Negara-Negara Peserta berupaya untuk menghormati hak anak
untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganega-
rannya, nama dan hubungan keluarga sebagaimana yang diakui
oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah.
2. Dalam beberapa hal atau semua unsur identitas seorang anak
dirampas secara tidak sah, Negara-Negara Peserta akan memberi
bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan memulihkan
kembali identitas anak dengan cepat.

7. Pasal 9
1. Negara-Negara Peserta akan menjamin bahwa seorang anak tidak
akan dipisahkan dari orang tuanya bertentangan dengan keinginan
anak, kecuali bila penguasa yang berwenang yang tunduk pada
peninjauan kembali oleh pengadilan menetapkan, sesuai dengan
undang-undang dan prosedur yang berlaku, bahwa pemisahan
tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik dari anak
itu sendiri. Penetapan seperti itu mungkin diperlukan dalam kasus
seperti kasus khusus yang melibatkan penyalah-gunaan atau
penelantaran anak yang bersangkutan oleh orang tuanya, atau
kasus dimana kedua orang tuanya hidup terpisah, dan suatu
keputusan harus menetapkan tempat tinggal anak tersebut.
2. Dalam setiap proses hukum menurut ayat 1 dari pasal ini, semua
pihak yang berkepentingan akan diberi kesempatan untuk turut
serta dalam proses tersebut dan diberi kesempatan untuk
mengemukakan pandangan mereka.
3. Negara-Negara Peserta akan menghormati hak anak yang terpisah
dari salah satu atau kedua orang tuanya, untuk mempertahankan
hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan
kedua orang tuanya, kecuali hal ini bertentangan dengan kepen-
tingan terbaik dari anak yang bersangkutan,
4. Dalam hal pemisahan sedemikian itu merupakan akibat dari
tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara peserta seperti
penahanan, pemenjaraan, pembuangan, deportasi atau kematian
termasuk kematian karena sebab apapun sementara orang yang
bersangkutan dalam tahanan negara peserta salah satu atau kedua
orang tuanya atau kematian anak yang bersangkutan, Negara
Peserta tersebut, atas permintaan, akan memberikan kepada
orang tua, anak atau, jika layak, kepada anggota keluarga yang
absen itu, kecuali jika pemberian informasi seperti itu akan
mengganggu kehidupan anak yang bersangkutan. Negara-Negara
Peserta lebih jauh akan menjamin bahwa akibat yang merugikan
bagi orang yang berkepentingan.
Pasal 10
1. Sesuai dengan kewajiban Negara-Negara Peserta berdasarkan
Pasal 9 ayat 1, permohonan yang diajukan oleh seorang anak atau
orang tuanya untuk memasuki atau meninggalkan suatu Negara
Peserta dengan tujuan untuk penyatuan kembali keluarga akan
ditangani oleh Negara-Negara Peserta dengan cara yang positif,
manusiawi dan cepat. Negara-Negara Peserta lebih jauh akan
menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan
membawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan bagi anggota
keluarga mereka.
2. Seorang anak yang orang tuanya bertempat tinggal di Negara
yang berbeda akan berhak untuk memelihara hubungan pribadi
dan kontak langsung dengan kedua orang tuanya secara tetap.
Untuk tujuan itu dan sesuai dengan kewajiaban Negara-Negara
Peserta berdasarkan pasal 9 ayat 1, Negara-Negara Peserta akan
menghormati hak-hak anak dan hak orang tuanya untuk mening-
galkan suatu Negara, termasuk Negara mereka sendiri, dan hak
mereka untuk memasuki negaranya. Hak untuk meninggalkan
suatu negara hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang
ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk
melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan
umum, moral umum, atau hak dan kebebasan orang lain dan
sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam Konvensi ini.

8. Pasal 11
1. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Peserta akan mengambil langkah-
langkah untuk memberantas penyerahan anak keluar negeri yang
dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali.
2. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Peserta akan meningkatkan
persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau
penambahan atas persetujuan-persetujuan yang sudah ada.
Pasal 12
1. Negara-Negara Peserta akan menjamin anak-anak yang mampu
membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai
hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas
dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan anak
dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak.
2. Untuk tujuan ini, anak secara khusus akan diberi kesempatan
untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif
yang mempengaruhi anak, baik secara langsung, atau melalui
suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai
dengan hukum acara nasional.
Pasal 13
1. Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat;
hak ini akan mencakup kebebasan yang terlepas dari pembatasan
untuk meminta, menerima dan memberi informasi dan gagasan
dalam segala jenis, baik secara lisan, tertulis atau cetakan, dalam
bentuk seni, atau melalui media lain menurut pilihan anak yang
bersangkutan.
2. Penggunaan hak ini dapat disertai pembatasan-pembatasan
tertentu, tetapi pembatasan ini hanya dapat yang ditetapkan oleh
undang-undang dan yang diperlukan:
a) untuk menghormati hak-hak atau reputasi orang lain; atau
b) untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum,
kesehatan umum dan moral.
Pasal 14
1. Negara-Negara Peserta akan menghormati hak anak atas
kemerdekaan berfikir, hati nurani dan beragama.
2. Negara-Negara Peserta akan menghormati hak dan kewajiban
kedua orang tua dan, apabila sesuai, hak dan kewajiban wali yang
sah, untuk memberi pengarahan kepada anak dalam menerapkan
haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemam-
puan anak.
3. Kebebasan untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan
seseorang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang
ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk
melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan umum dan moral,
atau hak-hak azasi dan kebebasan orang lain.
Pasal 15
Negara-Negara Peserta mengakui hak anak atas kemerdekaan ber-
serikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai.
Tak ada pembatasanpun yang dikenakan untuk melakukan hak-hak
ini selain yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan
yang diperlukan di dalam masyarakat demokratis demi kepentingan
keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum,
perlindungan kesehatan umum atau moral atau perlindungan hak
dan kemerdekaan orang lain.
Pasal 16
1. Tak seorang anakpun akan tunduk pada campur tangan sewenang-
wenang dan tidak sah atas kehidupan pribadinya, keluarga, rumah

9. tangganya atau yang dilakukan surat menurut, juga atas serangan-
serangan yang tidak sah atas kehormatan dan reputasinya.
2. Anak berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan
atau serangan seperti itu.
Pasal 17
Negara-Negara Peserta mengakui fungsi penting yang dilaksanakan
oleh media massa dan akan menjamin bahwa anak bisa memperoleh
informasi dan bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional,
terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan
kehidupan sosial, spiritual dan moralnya serta untuk kesehatan rohani
dan jasmaninya. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Peserta akan:
a) Mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan
bahan yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak dan
sesuai dengan semangat Pasal 29.
b) Mendorong kerjasama internasional dalam pengadaan, pertukaran
dan penyebarluasan informasi dan bahan-bahan seperti itu dari
berbagai sumber kebudayaan, nasional dan internasional.
c) Mendorong pengadaan dan penyebarluasan buku-buku anak.
d) Mendorong media massa untuk secara khusus memperhatikan
kebutuhan studi bahasa anak yang termasuk kelompok minoritas
atau pribumi.
e) Mendorong pengembangan pedoman-pedoman yang tepat untuk
melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang berbahaya
bagi kehidupannya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
Pasal 13 dan Pasal 18.
Pasal 18
1. Negara-Negara Peserta akan membuat upaya yang terbaik guna
menjaminpengakuanatasprinsipbahwakeduaorangtuamemikul
tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan mengembang-
kan anak. Orang tua, atau mungkin walinya yang sah, memikul
tanggung jawab utama untuk membesarkan dan mengembangkan
anak yang bersangkutan. Kepentingan terbaik anak akan menjadi
perhatian utama.
2. Untuk menjamin dan meningkatkan hak-hak yang dinyatakan
dalam Konvensi ini, Negara-Negara Peserta akan memberi bantuan
yang layak kepada orang tua dan wali yang sah dalam pelaksanaan
tanggungjawab membesarkan anak dan akan menjamin
pengembangan lembaga-lembaga, fasilitas dan pelayanan untuk
memelihara anak.
3. Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak
untuk menjamin bahwa anak yang kedua orang tuanya bekerja
berhak untuk memperoleh manfaat dari jasa pelayanan
pemeliharaan anak dalam hal mereka telah memenuhi syarat
memperolehnya.
Pasal 19
1. Negara-Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif
administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi
anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, atau
penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, luka (injury)
atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara
mereka dalam pemeliharaan orang tua, wali yang sah atau setiap
orang lain yang memelihara anak.
2. Langkah-Langkah yang perlindungan seperti itu, hendaknya, jika
dianggap layak, mencakup prosedur-prosedur yang efektif dalam
menetapkan program-program sosial guna memberi dukungan
yang diperlukan bagi anak, dan mereka yang berhak memelihara
anak dan juga dalam menentukan bentuk-bentuk pencegahan

10. danbagikepentinganidentifikasi,pelaporan,rujukan,pemeriksaan,
perlakuan dan tindak lanjut dari contoh-contoh pemeliharaan
yang salah seperti yang diuraikan di atas, dan, jika perlu bagi
kepentingan proses pribadi, untuk keterlibatan peradilan.
Pasal 20
1. Seorang anak yang kehilangan lingkungan keluarganya baik
sementara maupun tetap, atau demi kepentingannya yang terbaik
tidak dapat terus berada dalam lingkungan itu, akan berhak
memperoleh dukungan dan bantuan khusus dari Negara.
2. Negara-Negara peserta sesuai dengan hukum nasional mereka,
akan menjamin adanya pemeliharaan alternatif untuk anak seperti
itu.
3. Pemeliharaan seperti itu bisa mencakup, antara lain, tempat
penitipan anak, hukum Islam Kafala, adopsi atau jika perlu
penempatan dalam lembaga-lembaga yang sesuai untuk
pemeliharaan anak. Dalam mempertimbangkan pemecahan
masalah, perhatian selayaknya diberikan pada kesinambungan
pengasuhan anak dan pada latar belakang suku bangsa dan agama,
kebudayaan dan bahasa anak yang bersangkutan.
Pasal 21
Negara-Negara Peserta yang mengakui dan/atau membolehkan sistem
adopsi akan menjamin bahwa kepentingan terbaik anak yang
bersangkutan akan merupakan pertimbangan paling utama dan
Negara-negara itu akan:
a. Menjamain bahwa adopsi anak hanya disahkan oleh penguasa
yang berwenang yang menetapkan, sesuai dengan hukum dan
prosedur yang berlaku dan berdasarkan semua informasi yang
terkait dan terpercaya bahwa adopsi itu diperkenankan mengingat
status anak sehubungan dengan keadaan orang tua, keluarga dan
walinya yang sah dan, jika disyaratkan, orang-orang yang
berkepentingan telah memberi persetujuan mereka atas adopsi
tersebut atas dasar nasehat yang mungkin diperlukan.
b. Mengakui bahwa adopsi antarnegara dapat dianggap sebagai
alternatif pemeliharaan anak, jika anak tidak dapat dipelihara
dengan cara yang tepat di negara asal anak yang bersangkutan.
c. Menjamin bahwa anak yang diadopsi anatarnegara memperoleh
perlindungan dan norma-norma yang sama dengan perlindungan
dan norma yang berlaku dalam adopsi nasional.
d. Mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa
dalam adopsi antar Negara penempatan anak tidak mengakibatkan
perolehan finansial yang tidak patut bagi mereka terlibat dengan
adopsi tersebut.
e. Bilamana layak, meningkatkan sasaran-sasaran yang dimaksud
dari Pasal ini dengan mengadakan pengaturan-pengaturan atau
persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral, dan upaya,
dalam menempatkan kedudukan anak di Negara lain dilaksanakan
oleh penguasa atau badan yang berwenang.
Pasal 22
1. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang
layak untuk menjamin bahwa anak yang mengusahakan status
pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan
hukum dan prosedur internasioanl atau nasional yang berlaku,
baik didampingi maupun tidak didampingi oleh orangtuanya atau
orang lain, akan memperoleh perlindungan dan bantuan
kemanusiaan yang layak dalam menikmati hak-hak yang berlaku
yang dinyatakan dalam Konvensi ini dan dalam perangkat-

11. perangkat hak-hak azasi manusia atau kemanusiaan dimana
Negara-Negara tersebut adalah kelompok peserta.
2. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Peserta, bila mereka mengang-
gapnya layak, akan bekerjasama dalam setiap upaya yang dilakukan
PBB dan lembaga-lembaga antar pemerintah yang berwenang
atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat, untuk melindungi
dan membantu anak seperti itu dan melacak apakah orang tuanya
atau anggota lain dari keluarganya memiliki anak sebagai
pengungsi, agar bisa memperoleh informasi yang diperlukan
untuk penyatuan kembali dan keluarganya. Dalam kasus-kasus
dimana tidak bisa ditemukan orang tua atau anggota keluarga
lain, anak yang bersangkutan akan diberi perlindungan yang sama
seperti halnya dengan anak lain yang manapun yang kehilangan
lingkungan keluarganya secara tetap atau sementara karena alasan
apapun, seperti dinyatakan dalam Konvensi ini.
Pasal 23
1. Negara-negara Peserta mengakui bahwa anak yang cacat fisik dan
mental hendaknya menikmati kehidupan penuh dan layak, dalam
keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya
diri dan mempermudah peran serta aktif anak dalam masyarakat.
2. Negara-Negara Peserta mengakui hak anak cacat atas pemeliharaan
khusus dan akan mendorong dan menjamin pemberian, sesuai
dengan sumber yang tersedia, kepada anak yang berhak dan
kepada mereka yang bertanggungjawab atas pemeliharaannya,
bantuan yang layak bagi kondisi anak dan bagi keadaan orang tua
atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan.
3. Mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak cacat, bantuan yang
diberikan sesuai dengan ayat 2 dari Pasal ini akan diberikan secara
cuma-cuma, bilamana mungkin dengan memperhatikan sumber-
sumber keuangan orang tua atau orang lain yang memelihara
anak yang bersangkutan, dan akan dirancang untuk menjamin
bahwa anak-anak cacat bisa memperoleh dan menerima
pendidikan,pelatihan,pelayanankesehatan,pelayananpemullihan,
persiapan untuk lapangan kerja dan kesempatan untuk rekreasi
dengan cara yang membantu anak untuk mencapai integrasi sosial
sepenuh mungkin dan pengembangan individu, termasuk
pengembangan budaya dan rohaninya.
4. Negara-negara peserta akan meningkatkan, dalam semangat
kerjasama internasional, pertukaran informasi yang layak dalam
bidang pelayanan kesehatan pencegahan dan perawatan medis,
psikologis fungsional anak-anak cacat, termasuk penyebaran dan
akses pada informasi mengenai metoda-metoda pemulihan,
pendidikan dan pelayanan-pelayanan kejuruan, dengan stujuan
memberi kemungkinan bagi negara-negara peserta untuk
meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dan
memperluas pengalaman mereka dalam bidang-bidang ini. Dalam
hal ini perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-
kebutuhan negara berkembang.
Pasal 24
1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk menikmati
norma kesehatan tertinggi yang bisa dicapai dan fasilitas perawatan
sakit dan pemulihan kesehatan. Negara-Negara Peserta akan
berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anakpun
yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-
pelayanan perawatan kesehatan seperti itu.
2. Negara-Negara Peserta akan mengupayakan penyelesaian
pelaksanaan sepenuhnya dari hak ini dan, khususnya, akan
mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:

12. a. Mengurangi kematian bayi dan anak;
b. Menjamin pengadaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan
perawatan kesehatan untuk semua anak dengan menitik
beratkan pada pengembangan pelayanan kesehatan dasar;
c. Memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam
rangka pelayanan kesehatan dasar, antara lain, melalui
penerapan teknologi yang tersedia secara mudah dan melalui
pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum
yang bersih, dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko
polusi lingkungan.
d. Menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah
kelahiran.
e. Menjamin bahwa semua golongan masyarakat, khususnya para
orangtua dan anak, mendapat informasi, pendidikan, dan
mendapat dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar
mengenai kesehatan anak dan gizi, manfaat pemberian ASI,
kebersihan,penyehatanlingkungandanpencegahnkecelakaan.
f. Mengembangkanperawatankesehatanpencegahan,bimbingan
untuk orang tua dan pendidikan dan pelayanan keluarga
berencana.
3. Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang
efektif dan tepat dengan tujuan menghapuskan praktek – praktek
tradisional yang merugikan kesehatan anak.
4. Negara-Negara Peserta berupaya untuk meningkatkan dan
mendorong kerjasama internasional dengan tujuan secara
bertahap mewujudkan sepenuhnya hak anak yang diakui dalam
pasal ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada
kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.
Pasal 25
Negara-Negara Peserta mengakui hak anak yang diterapkan oleh
penguasa yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan
atau perawatan kesehatan rohani dan jasmaninya yang ditinjau secara
berkala yang diberikan kepada anak yang bersangkutan dan semua
keadaan lain yang terkait dengan penempatannya itu.
Pasal 26
1. Negara-Negara Peserta akan mengakui anak untuk memperoleh
manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan
mengambil langkah-langkah yang perlu guna mencapai per-
wujudan sepenuhnya dari hak ini sesuai dengan hukum nasional
mereka.
2. Orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas anak
memikul tanggung jawab utama untuk menjamin, dalam batas
kemampuan dan kapasitas keuangan mereka, kondisi kehidupan
yang perlu untuk pengembangan anak.
Pasal 27
1. Negara-Negara Peserta mengakui hak setiap anak atas tingkat
kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual,
moral dan sosial anak.
2. Orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab untuk
menjamin, dalam batas kemampuan dan kepastian keuangan
mereka, kondisi kehidupan yang perlu untuk pengembangan
anak.
3. Negara-Negara Peserta sesuai dengan kondisi nasional dan dalam
batas kemampuan mereka, akan mengambil langkah-langkah
yang layak guna membantu orang tua dan orang-orang lain yang

13. bertanggung jawab atas anak untuk melaksanakan hak ini dan
bila diperlukan akan memberikan bantuan meteril dan dukungan
program,terutamayangmenyangkutgizi,sandangdanperumahan.
4. Negara-Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang
layak untuk menjamin pemulihan pemeliharaan anak dari orang
tua atau orang-orang lain yang memikul tanggung jawab keuangan
atas anak baik dari dalam negara peserta maupun dari luar negeri
khususnya, dimana orang yang memikul tanggung jawab keuangan
atas anak yang tinggal di negara yang berbeda dari negara anak
yang bersangkutan. Negara-Negara Peserta akan meningkatkan
pencapaian persetujuan-persetujuan seperti itu, dan juga
pengadaan penetapan-penetapan lain.
Pasal 28
1. Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dengan
tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan
kesempatan sama, khususnya mereka akan:
a) Membuat pendidikan dasar wajib dan tersedia cuma-cuma
untuk semua anak;
b) Mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari
pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan
kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap
anak, dan akan mengambil langkah-langkah yang layak seperti
penerapan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan
keuangan bila diperlukan;
c) Membuat pendidikan tinggi wajib untuk semua anak yang
didasarkan pada kemampuan dari setiap sasaran yang layak;
d) Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan
tersedia dan dapat dicapai oleh semua anak;
e) Mengambil langkah-angkah untuk mendorong kehadiran anak
secara teratur di sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah.
2. Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak
untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan
cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan sesuai
dengan konvensi ini.
3. Negara-Negara Peserta akan meningkatkan dan mendorong
kerjasama internasional dalam masalah yang terkait dengan
pendidikan, khususnya dengan tujuan untuk membantu
menghapuskan kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia dan
mempermudah akses pada pengetahuan ilmiah dan teknologi
dan metoda mengajar yang modern. Dalam hal ini perhatian
khusus akan diberikan kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.
Pasal 29
1. Negara-negara peserta sependapat bahwa pendidikan anak akan
diarahkan pada:
a) Pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan
mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang paling
penuh.
b) Pengembangan penghormatan atas hak-hak azasi manusia dan
kebebasan azasi, dan atas prinsip-prinsip yang diabadikan
dalam piagam PBB.
c) Pengembangan rasa hormat kepada orang tua anak, identitas
budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, kepada nilai-nilai
nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak, dan
kepada peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya
sendiri.
d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab
dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling
pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis kelamin,

14. dan persahabatan antara sesama, suku bangsa, kelompok
nasional dan agama dan orang-orang pribumi.
e) Pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam.
2. Tidak ada bagian dari pasal ini atau pasal 28 akan ditafsirkan
sedemikian rupa sehingga mengganggu kemerdekaan perorangan
dan lembaga-lembaga pendidikan, yang selalu mematuhi prinsip-
prinsip yang dinyatakan dalam ayat I Pasal ini dan kebutuhan
bahwa pendidikan yang diberi lembaga-lembaga seperti itu akan
sesuai dengan norma-norma minimal sebagai yang mungkin
ditetapkan oleh negara.
Pasal 30
Di negara-negara dimana terdapat minoritas suku bangsa, agama dan
bahasaatauorang-orangpribumi,seoranganakdarikalanganminoritas
seperti itu atau anak yang pribumi tidak, akan disangkal haknya dalam
bermasyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya baik
wanita maupun pria, untuk menikmati budayanya sendiri, untuk
mengakui dan melaksanakan agamanya sendiri, atau menggunakan
bahasanya sendiri.
Pasal 31
1. Negara-Negara Peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan
bersantai, bermain dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi
yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan dan untuk turut
serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.
2. Negara-Negara Peserta akan menghormati dan meningkatkan hak
anak untuk turut serta sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan
seni dan akan mendorong pengadaan peluang yang layak dan
sama untuk kegiatan budaya, seni, santai dan rekreasi.
Pasal 32
1. Negara-Negara Peserta mengakui hak anak untuk dilindungi
terhadap hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi
dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin
berbahaya atau mengganggu pendidikan akan, atau merugikan
kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral
atau sosial anak.
2. Negara-Negara Peserta mengambil langkah-langkah legislatif
administrasi dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal
ini. Untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan dan perangkat-perangkat internasional lain yang terkait,
Negara-Negara Peserta khususnya akan:
a) Menetapkan usia minimum atau usia-usia minimum untuk
dapat memasuki lapangan kerja;
b) Menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja
dan kondisi kerja;
c) Menetapkan hukuman-hukuman yang layak atau sanksi-sanksi
lain untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari pasal ini.
Pasal 33
Negara-Negara Peserta akan mengambil langkah-angkah yang layak
termasuk langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan
pendidikan guna melindungi anak dari pemakaian oba-obat narkotik
secara gelap dan zat-zat psikotropis seperti yang ditetapkan dalam
perjanjianinternasionalyangrelavan,dangunamencegahpenggunaan
anak dalam pembuatan dan pengedaran secara zat-zat seperti itu.
Pasal 34
Negara-Negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua
bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan

15. ini, Negara-Negara Peserta khususnya akan mengambil langkah-
langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah:
a) Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan
seksual yang tidak sah;
b) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau
praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
c) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan dan
perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografis.
Pasal 35
Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak,
nasional, bilateral dan multilateral, untuk mencegah penculikan,
penjualan atau jual beli anak untuk tujuan dalam bentuk apapun.
Pasal 36
Negara-Negara Peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk
lain dari eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari
kesejahteraan anak.
Pasal 37
Negara-Negara Peserta akan menjamin bahwa:
a) Tak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan
yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau
menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur
hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan
untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak (Pasal I ayat I).
b) Tidak seorang anakpun akan dirampas kemerdekaannya secara
tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau
penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan
akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu
yang paling pendek.
c) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan
secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dan
dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya.
Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan
dipisahkan dari orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa
tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak
yang bersangkutan dan ia berhak untuk mengadakan hubungan
dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-
kunjungan, aman dalam keadaan-keadaan khusus.
d) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak secepatnya
memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan
juga berhak untuk menggugat keabsahan perampasan kemer-
dekaan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang ber-
wenang, dan independen dan tidak memihak, berhak atas suatu
keputusan yang cepat mengenai hal tersebut.
Pasal 38
1. Negara-Negara Peserta berupaya untuk menghormati dan
menjamin penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum
kemanusiaan internasional dan yang berlaku bagi anak-anak dalam
masa pertentangan bersenjata.
2. Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang
mungkin guna menjamin bahwa mereka yang belum mencapai
usia lima belas tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan.
3. Negara-Negara Peserta akan menahan diri untuk tidak merekrut
orang yang belum mencapai usia lima belas tahun dalam angkatan
bersenjata mereka. Dalam merekrut orang-orang yang sudah
berusia delapan belas tahun, negara-negara peserta akan berusaha
untuk memberi prioritas kepada mereka yang tertua.

16. 4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum
kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk sipil
dalam pertentangan bersenjata, negara-negara peserta akan
mengambil semua langkah yang mungkin untuk menjamin
perlindungan dan pemeliharaan bagi anak-anak yang terpengaruh
oleh suatu pertentangan bersenjata.
Pasal 39
Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak
untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani dan penyatuan
kembali dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari:
setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalah-gunaan;
penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman atau perlakuan peng-
hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat; atau
pertentangan kesepakatan pemulihan dan penyatuan kembali seperti
itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan,
harga diri dan martabat anak.
Pasal 40
1. Negara-Negara Peserta mengakui hak setiap anak yang disangka,
dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang
hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan
peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat
penghargaan anak pada hak-hak azasi manusia dan kebebaan dasar
dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk
meningkatkanpenyatuankembali/reintegrasianakdanpeningkatan
peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.
2. Untuk tujuan ini, dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari
perangkat-perangkat internasional yang relavan, negara-negara
peserta, khususnya, menjamin bahwa:
a) Tak seorang anakpun akan disangka sebagai, atau dituduh,
atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum
pidana karena tindakan-tindakan atau kelainan yang tidak
dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat
tindakan itu dilakukan.
b) Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar
undang-undang hukum pidana setidaknya memiliki jaminan
sebagai berikut:
i. Dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah
menurut hukum;
ii. Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai
tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, jika layak, melalui
orang tua anak atau walinya yang sah, dan untuk mempe-
roleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam memper-
siapkan dan pengajuan pembelaannya;
iii. Memeriksa masalah tersebut tanpa penundaan oleh pengu-
asa yang berwenang, independen dan tidak memihak atau
oleh badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil
sesuai dengan undang-undang, adanya bantuan hukum
atau bantuan lainnya yang layak dan, kecuali jika dianggap
bukan untuk kepentingan terbaik dari anak, khususnya,
dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orang tua
dan walinya yang sahnya;
iv. Tidak dipaksa untuk memberi kesaksian atau untuk menga-
kui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa
saksi-saksi yang merugikan dan untuk memperoleh peran-
serta dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak
yang didasarkan pada ketentuan persamaan hak;
v. Jika dianggap telah melanggar undang-undang hukum

17. pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan
sebagai akibat daripadanya dapat ditinjau kembali oelh
penguasa yang lebih tinggi yang berwenang, independen
dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai
undang-undang;
vi. Memperoleh bantuan cuma-cuma dari juru bahasa jika
anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara
dalam bahasa yang digunakan;
vii. Menghormati sepenuhnya kehidupan pribadi anak dalam
semua tingkat proses keadilan.
3. Negara-Negara Peserta akan berupaya untuk meningkatkan
pembuatan undang-undang, proses peradilan, kekuasaan dan
lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak – anak,
yang diduga akan dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar
undang-undang hukum pidana, dan khususnya:
a) Penetapanusiaminimumdimanausiabawahnyaakandianggap
tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar undang-
undang hukum pidana;
b) Bilamana layak dan diinginkan langkah-langkah untuk
menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh
tuntutan hukum, asal saja hak-hak azasi manusia dan penga-
matan dari segi hukum sepenuhnya dihormati.
4. Berbagai peraturan, seperti pemeliharaan, bimbingan dan
peratuaran pengawasan; pemberian nasehat, dan percobaan,
pemeliharaan anak angkat, program-program pendidikan dan
pelatihankejujurandanalternatiflainuntuklembagapemeliharaan
anak angkat, akan diadakan guna menjamin bahwa anak-anak
akan ditangani dengan cara yang layak bagi kehidupan mereka
seimbang baik dengan keadaan mereka maupun pelanggaran
yang dilakukan.
Pasal 41
Tak satupun ketentuan dalam konvensi ini akan mempengaruhi
ketentuan-ketentuan yang lebih mendorong terwujudnya hak-hak
anak dan yang mungkin termuat dalam:
a) Hukum dari negara peserta, atau
b) Hukum internasional yang berlaku di negara itu.

18. BAGIAN II
Pasal 42
Negara-Negara Peserta berupaya agar prinsip-prinsip dan ketentuan-
ketentuan Konvensi ini diketahui secara luas, oleh orang dewasa dan
juga anak-anak melalui cara yang tepat dan aktif.
Pasal 43
1. Untuk tujuan pengujian kemajuan yang dibuat oleh Negara-Negara
Peserta dalam pencapaian pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban
yang diupayakan dalam Konvensi ini, akan dibentuk suatu Komite
Hak-Hak Anak, yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang
ditetapkan kemudian.
2. Komite akan terdiri dari sepuluh ahli dengan memiliki moral yang
tinggidengankewenanganyangdiakuidalambidangyangtercakup
dalam konvensi ini. Anggota Komite akan dipilih oleh Negara-
Negara Peserta dari warga negara mereka dan akan bertugas
dalam kapasitas mereka sebagai perorangan, pertimbangan
diberikan kepada distribusi geografis yang adil, dan kepada sistem-
sistem hukum yang utama.
3. Anggota komite akan dipilih secara rahasia sebuah daftar orang-
orang yang dicalonkan oleh negara-negara peserta. Masing-masing
negara peserta dapat mencalonkan seorang dari warga negaranya
sendiri.
4. Pemilihan awal komite akan diadakan tidak lebih lama dari enam
bulan setelah tanggal berlakunya konvensi ini dan selanjutnya
setelah setiap tahun kedua. Setidaknya empat bulan sebelum
tanggal pemilihan, sekretaris jenderal PBB akan mengirim surat
kepada negara-negara peserta untuk menyerahkan nama calon-
calon mereka dalam dua bulan. Sekretaris jenderal kemudian
akan mempersiapkan suatu daftar yang memuat semua nama
calon yang dinominasikan dalam urutan abjad dari seluruh orang
yang dinominasikan, yang menunjukkan negara-negara peserta
telah mencalonkan daftar tersebut kepada negara-negara peserta
Konvensi ini.
5. Pemilihan akan diadakan pada pertemuan negara-negara peserta
yang dipanggil bersidang di markas besar PBB oleh Sekretaris
Jenderal. Pada pertemuan ini, kehadiran dua pertiga dari negara
peserta merupakan Kworum, dan orang yang dipilih menjadi
anggota komite harus adalah mereka yang memperoleh jumlah
suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara wakil-wakil dari
negara-negara peserta yang hadir dan memberi suaranya.
6. Anggota-anggota komite akan dipilih untuk masa empat tahun.
Mereka akan dapat dipilih kembali jika dicalonkan lagi. Masa bakti
lima anggota yang dipilih pada pemilihan pertama, nama-nama
lima anggota ini akan dipilih melalui undian oleh pimpinan sidang.
7. Jika seorang anggota komite meninggal dunia atau mengundurkan
diri atau menyatakan bahwa karena sesuatu akibat sebab lain ia
tidakdapatlagimelaksanakankewajiban-kewajibankomite,negara-
negara peserta yang mencalonkan anggota itu akan menunjukkan
seorang ahli lain dari warga negaranya guna bertugas, dan ini
tergantung pada persetujuan komite.
8. Komite akan menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan mengenai
prosedur pemilihan.
9. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa dua tahun.
10. Pertemuan-pertemuan komite secara normal akan diadakan di
markas besar PBB atau ditempat lain yang tepat yang ditetapkan

19. oleh komite. Komite secara normal akan bertemu setiap tahun.
Lamanya pertemuan komite akan ditentukan dan ditinjau kembali,
jika perlu dalam suatu pertemuan negara-negara peserta konvensi
ini, dan ini tunduk pada persetujuan majelis umum.
11.Sekretaris jenderal PBB akan menyediakan staf dan sarana yang
diperlukan bagi efectivitas pelaksanaan fungsi-fungsi komite
berdasarkan konvensi ini.
12. Dengan persetujuan majelis umum, anggota-anggota komite yang
dibentuk berdasarkan konvensi ini akan menerima honorarium
dari sumber-sumber PBB berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh majelis.
Pasal 44
1. Negara-Negara Peserta berupaya untuk menyerahkan kepada
komitemelaluiSekeretarisjenderalPBB,laporan-laporanmengenai
langkah-langkah yang telah mereka setujui yang menggiatkan
hak-hak yang diakui didalam konvensi dan mengenai kemajuan
yang telah dibuat tentang pemanfaatan hak-hak tersebut.
a) Dalam masa dua tahun setelah berlakunya Konvensi ini bagi
Negara Peserta yang bersangkutan;
b) Setelah itu setiap lima tahun.
2. laporan-laporan yang dibuat berdasarkan pasal ini akan menun-
jukan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, jika ada, yang mem-
pengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan
Konvensi ini. Laporan-laporan juga akan mengandung cukup
informasi untuk melengkapi Komite dengan pengertian yang luas
mengenai pelaksanaan Konvensi di negara yang bersangkutan.
3. Negara peserta yang telah menyerahkan suatu laporan awal yang
luas kepada Komite tidak perlu mengulangi informasi dasar yang
sudah diberikan sebelumnya dalam laporan-laporan berikutnya
yang diserahkan sesuai dengan ayat (b) pada pasal ini.
4. Komite dapat meminta informasi lebih jauh dari negara-negara
peserta yang relevan dengan pelaksanaan Konvensi.
5. Komite, setiap dua tahun sekali, akan menyerahkan kepada
Majelis Umum, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, laporan-
laporan mengenai kegiatannya.
6. Negara-Negara Peserta akan menyediakan laporan-laporan mereka
secara luas kepada masyarakat di negara mereka sendiri.
Pasal 45
Untuk mengembangkan pelaksanaan yang efektif (dari Konvensi)
dan mendorong kerjasama internasional dalam bidang yang tercakup
dalam Konvensi ini:
a) Badan-badan khusus, dana PBB untuk anak anak (UNICEF) dan
badan-badan PBB lainnya yang berhak untuk diwakili dalam
mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi
ini seperti yang termasuk dalam lingkup mandat mereka. Komite
dapat mengundang badan-badan khusus, Dana PBB untuk anak-
anak (UNICEF) dan badan-badan berwenang lainnya bila dinaggap
layak untuk memberi nasihat keahlian mengenai pelaksanaan
Konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup
mandat mereka masing-masing. Komite dapat mengundang badan
khusus, Dana PBB untuk anak-anak (UNICEF), dan badan-badan
PBB lainnya untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan
Konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup
kegiatan mereka.
b) Komite akan mengirimkan, bila dianggap layak, kepada badan
khusus, dana PBB untuk anak-anak (UNICEF) dan badan-badan

20. berwenang lainnya, setiap laporan dari negara-negara peserta
yang memuat permintaan, atau menyatakan kebutuhan akan
nasihat atau bantuan teknis, dan jika ada juga observasi-observasi
dan saran-saran komite, mengenai permintaan atau pernyataan
kebutuhan tersebut.
c) Komite dapat merekomendasikan kepada Majelis Umum untuk
meminta kepada sekretaris jenderal untuk melakukan studi-studi
guna kepentingannya mengenai masalah-masalah yang terkait
dengan hak-hak anak.
d) Komite dapat memberi saran-saran dan rekomendasi umum
berdasarkan informasi yang diterima sesuai dengan Pasal 44 dan
45 dari Konvensi ini. Saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi
umum tersebut itu akan dikirimkan kepada setiap negara peserta
yang berkepentingan dan dilaporkan kepada majelis umum,
bersama dengan tanggapan-tanggapan, jika ada, dari Negara-
Negara Peserta.**

21. mengenai
perdagangan anak,
prostitusi anak dan pornografi anak
Diadopsi oleh Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada tanggal 25 Mei 2000
(Resolusi Dewan Umum A/Res/54/ 263)
Negara-negara peserta mengenai protocol ini,
Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan Konvensi Hak Anak 1
dan penerapan aturan-aturannya lebih lanjut, khususnya pasal 1, 11,
21, 32, 33, 34, 35 dan 36, maka harus diambil langkah-langkah yang
dianggap perlu guna menjamin perlindungan terhadap anak terhadap
praktek penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak,
Menimbang, bahwa Konvensi Hak Anak memberikan perlindungan
terhadap hak-hak anak dari eksploitasi ekonomi dengan
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya membahayakan
atau mengganggu pendidikan, kesehatan, atau fisik, mental, spiritual,
moral dan perkembangan sosial anak,
Memperhatikan dengan seksama tentang meningkatnya lalu lintas
perdagangan anak untuk tujuan penjualan anak, prostitusi anak dan
pornografi anak,
Memperhatikan dengan seksama, bahwa dengan meluas dan
berlangsungnya praktek wisata seks atas anak-akan secara langsung
menyebabkan terjadinya perdagangan anak, prostitusi anak dan
pornografi anak,
Menyadari bahwa jumlah kelompok khusus yang rentan termasuk
anak perempuan, menghadapi resiko yang lebih tinggi terhadap
eksploitasi seksual,
Memperhatikan bertambahnya jumlah pornografi di internet dan
teknologi lain yang dipakai untuk pornografi dan mengingat
kesimpulan akhir Konferensi Internasional memerangi pornografi
anak di internet yang diselenggarakan di Wina pada 1999, bahwa
semua tindakan memproduksi, distribusi, pengiriman ke luar negeri,
pemindahan, pembelian, pemilikan dan pengiklanan atas pornografi
anak, dianggap sebagai tindak kriminal,
Meyakini bahwa untuk menghapus penjualan anak, prostitusi anak
dan pornografi anak, akan menggunakan pendekatan yang holistic
yang ditujukan pada factor pendorong, termasuk kemiskinan,
Keterbelakangan, kesenjangan sosial, perbedaan struktur sosial
ekonomi, disfungsi keluarga, kurangnya pendidikan, migrasi desa-
kota, diskriminasi jender, perilaku seksual yang tidak bertanggung
jawab, praktek-praktek adat yang merugikan, konflik bersenjata dan
perdagangan anak,
Meyakini bahwa usaha meningkatkan kesadaran public diperlukan
untuk mengurangi tuntutan konsumen atas penjualan anak, prostitusi
anak dan pornografi anak, serta meyakini pentingnya memperkuat
kemitraan global semua pihak dan meningkatkan penerapan hukum
pada tingkat nasional,
Memperhatikan pernyataan instrument legal internasional yang
relevan dengan perlindungan terhadap anak-anak termasuk Konvensi
Perlindungan Anak dan kerjasama antar negara yang mengadopsi

22. b) Prostitusi anak berarti menggunakan seorang anak untuk aktivitas
seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain,
c) Pornografi anak berarti pertunjukan apapun atau dengan cara
apa saja yang melibatkan anak di dalam aktivitas seksual yang
nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak
demi tujuan seksual.
Pasal 3
1. Tiap negara harus menjamin bahwa sebagai standart minimum,
perbuatan dan aktivitas berikut ini dianggap sebagai tindak
kriminalataumelanggarhukumpidana,apakahkejahatantersebut
dilakukan di dalam negeri atau antar negara atau berbasis individu
atau terorganisir:
a) Dalam konteks penjualan anak-anak seperti yang didefinisikan
dalam pasal 2:
I. Menawarkan, mengantarkan atau menerima anak dengan
berbagai cara untuk tujuan berikut:
a. eksploitasi seksual anak;
b. mengambilorgantubuhanakuntuksuatukeuntungan;
c. keterlibatan anak dalam kerja paksa;
II. penculikan anak untuk adopsi
b) menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak
untuk prostitusi, seperti yang didefinisikan dalam pasal
2
c) Memproduksi, mengirimkan, menyebarkan,
mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau
memiliki untuk tujuan pornografi anak dengan tujuan
di atas seperti yang didefinisikan pasal 2
2. Mengacu pada pernyataan yang terdapat di dalam hukum nasional
Konvensi, Konvensi Aspek Sipil mengenai penculikan anak
internasional, Konvensi wewenang hukum, penerapan Undang-
undang, penyadaran, penerapan dan kerjasama untuk melindungi
anak-anak dan Konvensi ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Aksi
Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak,
Didorong oleh besarnya dukungan untuk Konvensi Hak Anak,
menunjukkan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan
melindungi hak-hak anak,
Menyadari pentingnya pelaksanaan program aksi untuk mencegah
penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak, dan Deklarasi
serta Agenda untuk Aksi yang diadopsi pada saat kongres dunia
terhadap eksploitasi seksual komersil anak yang dilaksanakan di
Stokholm pada 27-31 Agustus 1996 dan keputusan lain yang relevan
serta rekomendasi dari badan internasional yang terkait,
Mempertimbangkan pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya tiap
orang untuk perlindungan dan perkembangan anak yang selaras,
Memutuskan sebagai berikut:
Pasal 1
Negara peserta harus melarang penjualan anak, prostitusi anak dan
pornografi anak, seperti yang terdapat pada protokol ini.
Pasal 2
Protokol ini menerangkan bahwa:
a) Penjualan anak berarti setiap tindakan atau transaksi di mana
seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau
kelompok, demi keuntungan atau dalam bentuk lain,

23. tiap negara peserta, hukum juga berlaku apabila terdapat
percobaan dan keterlibatan atau partisipasi dalam setiap tindakan
yang telah disebutkan
3. Tiap negara peserta harus menghukum setiap kejahatan dengan
mengenakan denda yang sesuai
4. Mengacu pada pernyataan-pernyataan hukum nasional, tiap
negara peserta harus mengambil tindakan yang dianggap perlu
untukmemintapertanggungjawabansecarahukumataskejahatan
yang dilakukan seperti yang disebutkan pada paragraf 1 ayat ini.
Mengacu pada prinsip-prinsip hukum tiap negara peserta,
pertanggungjawaban secara hukum dapat berbentuk kriminal,
sipil atau administratif.
5. Tiap negara peserta harus mengambil tindakan administratif dan
hukum yang sesuai untuk memastikan bahwa setiap orang yang
terlibat di dalam tindakan adopsi anak dikenakan instrumen
hukum internasional
Pasal 4
1. Tiap negara peserta harus mengambil tindakan yang dianggap
perlu untuk menegakkan kekuasaan hukum atas kejahatan-
kejahatan yang terdapat pada ayat 3 paragraf 1, jika kejahatan
tersebut dilakukan di wilayahnya atau di atas kapal atau pesawat
yang tercatat di negara tersebut.
2. Tiap negara peserta harus mengambil tindakan yang dianggap
perlu untuk menegakkan kekuasaan hukum atas kejahatan-
kejahatan yang terdapat pada ayat 3 paragraf 1, untuk kasus-
kasus berikut ini:
a) Jika tersangka pelaku kejahatan adalah warga negara atau
perorangan yang bertempat tinggal di wilayah negara tersebut
b) Jika korban adalah warga negara tersebut
3. Tiap negara peserta harus mengambil tindakan yang dianggap
perlu untuk menegakkan kekuasaan hukum atas kejahatan-
kejahatan yang tersebut di atas jika tersangka pelaku kejahatan
berada di wilayah kekuasaannya dan hal tersebut tidak
menyebabkan pelaku terekstradisi di negara lain di mana
kejahatan dilakukan oleh salah seorang warganya
4. Protokol ini tidak mengecualikan kekuasaan hukum kriminal
yang berlaku sesuai dengan hukum internal
Pasal 5
1. Kejahatan-kejahatan seperti yang terdapat pada ayat 3 paragraf
1 harus dianggap sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi sesuai
dengan peraturan ekstradisi yang berlaku antar negara-negara
peserta dan harus dianggap sebagai kejahatan yang dapat
diekstradisi sesuai dengan peraturan ekstradisi yang berlaku
sesudahnya, sesuai dengan kondisi yang tercantum di dalam
perjanjian tersebut.
2. Jika suatu negara peserta yang memberlakukan keadaan ekstradisi
pada perjanjian hukum antar negara menerima permohonan
ekstradisi dari negara peserta yang lain yang tidak memiliki
perjanjian hukum antar negara, maka Protokol ini menjadi dasar
ekstradisi kejahatan tersebut. Ekstradisi berlaku sesuai dengan
syarat yang ditetapkan di dalam hukum negara pemohon.
3. Negara-negara peserta yang tidak menerapkan ekstradisi pada
perjanjian hukum yang berlaku harus mengakui bahwa kejahatan-
kejahatan tersebut adalah kejahatan yang dapat diekstradisi
mengacu pada syarat-syarat yang tercantum pada hukum negara
pemohon

24. a) Mengambil tindakan penyitaan atau pengambilalihan:
I. Benda-benda, seperti materi, kekayaan atau alat kekayaan
lain yang digunakan untuk melaksanakan atau memfasilitasi
kejahatan seperti yang tercantum dalam protocol ini;
II. Proses selanjutnya setelah terjadinya pelanggaran;
b) Melaksanakan permohonan negara lain untuk menyita atau
mengambil alih benda-benda dengan mengacu pada sub paragraf
(a);
c) Mengambil tindakan yang ditujukan untuk menutup tempat-
tempat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut,
baik secara sementara atau tidak terbatas.
Pasal 8
1. Negara-negara peserta harus mengambil tindakan-tindakan yang
perlu guna melindungi hak-hak dan kepentingan korban anak
dari praktek-praktek terlarang seperti yang terdapat pada protokol
ini di semua tahapan proses peradilan kriminal, khususnya
dengan:
a) Menyadari bahwa para korban anak adalah rentan memahami
kebutuhan dasar mereka sebagai saksi dan sesuai dengan
prosedur;
b) Menginformasikan kepada para korban anak mengenai hak-
hak mereka, peran dan lingkup mereka, pemilihan waktu
dan perkembangan penyelesaian kasus mereka;
c) Menyertakan pandangan, kebutuhan dan kepentingan para
korban anak yang akan dipresentasikan dan dimasukkan ke
dalam proses di mana kepentingan pribadi mereka terkena
dampak, sesuai dengan peraturan-peraturan prosedural
hukum nasional;
4. Untuk tujuan ekstradisi antar negara peserta, kejahatan-kejahatan
tersebut harus dianggap tidak hanya dilakukan di mana terjadinya
kejahatan, namun juga dianggap dilakukan di wilayah negara
yang diminta untuk menjalankan kekuasaan hukum seperti yang
tercantum dalam ayat 4
5. Jika permintaan ekstradisi dikeluarkan untuk kejahatan yang
tercantum dalam ayat 3 paragraf 1, dan negara yang diminta tidak
atau tidak akan menjalankan ekstradisi berdasarkan
kewarganegaraan pelaku kejahatan, maka negara tersebut harus
mengambil tindakan untuk menyerahkan kasus tersebut kepada
pihak yang berwenang untuk meneruskan pendakwaannya.
Pasal 6
1. Negara-negarapesertaharussalingmembantudalampenyelidikan
atau pemberlakuan ekstradisi kejahatan yang dilakukan seperti
yang terdapat pada ayat 3 paragraf 1, termasuk bantuan dalam
mencari bukti-bukti yang diperlukan dalam penyelesaian proses
ekstradisi
2. Negara-negara peserta harus melaksanakan kewajibannya seperti
yangtercantumpadaparagraf1ayatinisesuaidengankesepakatan
antar negara atau ketetapan lain yang saling menguntungkan.
Jika tidak terdapat kesepakatan atau ketetapan antar negara,
maka negara peserta harus memberikan bantuan sesuai dengan
hukum yang berlaku di dalam negara peserta yang lain.
Pasal 7
Negara-negara peserta harus mengambil tindakan-tindakan berikut
ini, memicu pada pernyataan-pernyataan yang terdapat di hukum
nasional masing-masing:

25. d) Memberikan dukungan pelayanan yang layak kepada korban
anak selama proses hukum;
e) Memberikan perlindungan yang layak kepada rahasia pribadi
dan identitas anak dan mengambil tindakan-tindkan yang
perlu sesuai dengan hukum nasional untuk menghindari
menyebarnya korban anak dapat dikenali;
f) Untuk kasus-kasus tertentu, menyediakan jaminan
keselamatan untuk para korban anak dan para keluarganya
dan para saksi atas nama mereka, dari intimidasi dan dendam;
g) Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam pemrosesan
kasus dan pelaksanaan hukuman atau keputusan yang
menjamin ganti rugi para korban.
2. Negara-negara peserta harus menjamin bahwa usia sesungguhnya
para korban anak tidak menghalangi inisiatif penyelidikan kasus
kriminal, termasuk penyelidikan yang bertujuan untuk
menentukan usia para korban
3. Negara-negara peserta harus menjamin bahwa dalam sistem
peradilan kriminal, memperlakukan anak-anak yang menjadi
korban kejahatan yang disebutkan di dalam protokol ini harus
dengan pertimbangan kepentingan terbaik untuk anak.
4. Negara-negara peserta harus memberikan pelatihan psikologi
kepada orang-orang yang bekerja dengan para korban kejahatan
terlarang yang tercantum dalam protokol ini.
5. Padakasus-kasustertentu,negara-negarapesertaharusmengambil
tindakan untuk melindungi keselamatan dan keutuhan orang-
orang atau organisasi yang terlibat di dalam pencegahan dan/atau
perlindungan serta rehabilitasi para korban kejahatan ini.
6. Dalam pasal ini tidak boleh ada yang ditafsirkan merugikan atau
tidak konsisten dengan hak-hak yang peradilan
Pasal 9
1. Negara-negara peserta harus memberlakukan, memperkuat,
melaksanakan, dan menyebarkan hukum, tindakan administratif,
kebijakan dan program sosial, untuk mencegah terjadinya
kejahatan yang tercantum pada protokol ini. Perhatian khusus
juga harus diberikan untuk melindungi anak-anak yang rentan
terhadap praktek kejahatan ini.
2. Negara-negara peserta harus meningkatkan kesadaran publik
dalam skala besar, termasuk kepada anak-anak, melaui informasi
dengan media yang sesuai, pendidikan dan pelatihan, mengenai
tindakan pencegahan dan dampak yang merugikan, dari
kejahatan yang tercantum dalam protokol ini. Untuk memenuhi
kewajiban-kewajiban dalam pasal ini, negara-negara peseta
harus mendorong partisipasi komunitas dan korban anak pada
khususnya, dalam program informasi dan pendidikan pelatihan
ini, termasuk dalam tingkat internasional.
3. Negara-negara peserta harus mengambil tindakan yang
memungkinkan untuk menjamin bantuan yang sesuai kepada
para korban kejahatan ini, termasuk pemulihan reintegrasi
sosial, fisik dan mental mereka
4. Negara-negara peserta harus menjamin bahwa semua anak
korban kejahatan yang tercantum dlam protokol ini
mendapatkan akses yang cukup untuk memperoleh prosedur
dan ganti rugi secara hukum, tanpa adanya diskriminasi.
5. Negara-negara peserta harus mengambil tindakan yang efektif
untukmenghapusproduksidanpenyebaranpengiklananmateri-
materi kejahatan yang tercantum dalam protokol ini secara
efektif.

26. Pasal 10
1. Negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang
perlu untuk memperkuat kerjasama intrernasional melalui
kesepakatan multilateral, regional dan bilateral untuk mencegah,
mendeteksi, menyelidiki, mengadili dan menghukum pelaku
perdagangan anak, prostitusi anak, pornografi anak dan wisata
seks anak. Negara-negara peserta harus meningkatkan kerjasama
dan kordinasi internasional antara pihak yang berwenang,
organisasi non pemerintah nasional dan internasional dan
organisasi internasional.
2. Negara-negara peserta juga harus meningkatkan kerjasama
internasional untuk membantu pemulihan fisik dan mental anak-
anak korban perdagangan, reintegrasi sosial, dan pemulangan
ke tempat asal.
3. Negara-negara peserta juga harus memperkuat kerjasama
internasional untuk memerangi penyebab utama, seperti
kemiskinan dan keterbelakangan, yang menyebabkan rentannya
anak-anak terhadap perdagangan anak, prostitusi anak, pornografi
anak, dan wisata seks anak.
4. Negara-negara peserta harus menyediakan bantuan keuangan,
tekhnis atau bantuan lain melalui program multilateral, regional,
bilateral, atau yang lain
Pasal 11
Dalam protokol ini tidak boleh berdampak pada pernyataan yang
lebih mengarah pada realisasi hak-hak anak yang mungkin terdapat
pada:
a) Hukum negara-negara peserta;
b) Hukum internasional yang memaksa untuk negara tersebut.
Pasal 12
1. Tiap negara peserta dalam dalam dua tahun sesudah
melaksanakan protocol ini harus menyerahkan laporan kepada
Komite Hak Asasi Anak untuk memberikan informasi yang lebih
komprehensif dalam pelaksanaan tindakan-tindakan yang telah
diambil dalam mengimplementasi pernyataan-pernyataan yang
terdapat dalam protocol ini
2. Sesudahmenyerahkanlaporanyangkomprehensif,negarapeserta
harus mencantumkan informasi lebih rinci ke dalam laporan
tersebut yang diserahkan kepada Komite Hak Asasi Anak
mengenai pengimplementasian protocol ini sesuai dengan pasal
44 Konvensi. Negara-negara peserta lain harus menyerahkan
laporan tiap lima tahun sekali
3. Komite Hak Asasi Anak boleh mengajukan informasi lebih rinci
yang relevan mengenai pengimplementasian protokol ini kepada
negara-negara peserta
Pasal 14
1. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh tiap negara yang
menjadi peserta konvensi atau yang telah menandatanganinya
2. Protokol ini mengacu pada ratifikasi atau terbuka untuk tambahan
oleh berbagai negara yang menjadi peserta konvensi atau yang
telah menandatanganinya. Instrumen-instrumen ratifikasi atau
penambahan akan ditampung oleh Sekjen PBB
Pasal 14
1. Protokol ini harus dilaksanakan tiga bulan setelah penampungan
instrumen ratifikasi atau penambahan yang ke sepuluh.
2. Untuk negara yang meratifikasi protokol ini atau yang menyetujui

27. setelah pelaksanaannya, maka protokol akan diberlakukan satu
bulan setelah tanggal penambahan atau ratifikasi instrumen.
Pasal 15
1. Tiap negara boleh mengadukan protokol ini setiap saat dengan
pemberitahuan tertulis kepada Sekjen PBB, yang selanjutnya
akan memberitahukan negara yang ikut meratifikasi Konvensi
dan negara-negara lain yang telah menandatangani Konvensi.
Pengaduan yang diajukan akan berlaku satu tahun setelah tanggal
diterimanya pemberitahuan oleh Sekjen PBB
2. Pengaduan seperti ini tidak berdampak kepada kewajiban-
kewajiban negara-negara peserta yang lain yang tercantum di
dalam protokol ini melihat pada kejahatan yang berlangsung
sebelum tanggal pemberlakuan pengaduan.
Pasal 16
1. Tiap negara peserta berhak mengajukan amandemen dan
mencatatnya dengan Sekjen PBB. Selanjutnya Sekjen harus
mengkomunikasikan amandemen yang diajukan kepada negara-
negara peserta yang lain dengan mengajukan apakah akan
mengadakan konferensi antar negara peserta untuk
mempertimbangkan dan memvoting amandemen yang diajukan.
Pada kesempatan tersebut, dalam empat bulan setelah tanggal
dikomunikasikan pengajuan, sedikitnya sepertiga negara anggota
memilihmengadakankonferensi,makaSekjenharusmengadakan
rapat panitia untuk konferensi tersebut di bawah lindungan PBB.
Amandemen apapun yang diambil oleh mayoritas negara peserta
yang hadir dan yang memilih mengadakan konferensi harus
menyerahkan persetujuannya kepada Dewan Umum PBB,
2. Amandemen yang diambil yang sesuai dengan paragraph 1 pasal
ini harus dilaksanakan jika telah mendapat persetujuan dari
Dewan Umum dan diterima oleh dua pertiga mayoritas negara
peserta.
3. Jika amandemen diberlakukan, hal itu harus mengikat negara-
negara peserta lain yang menerimanya, sedangkan negara-negara
peserta yang lain masih terikat dengan pernyataan-pernyataan
yang terdapat dalam protokol ini dan amandemen sebelumnya
yang telah mereka terima.
Pasal 17
1. ProtokoliniyangditulisdalambahasaArab,Cina,Inggris,Perancis,
Rusia dan Spanyol memiliki ke-ontetik-an yang sama, disimpan
di arsip PBB.
2. Sekjen PBB harus mengirimkann kopi protokol ini yang resmi
kepada semua negara peserta Konvensi dan negara-negara yang
telah menandatangani konvensi.**

29. 1. Agenda aksi bertujuan untuk menyoroti komitmen inter-
nasional, mengidentifikasi prioritas aksi, dan untuk membantu
implementasi instrumen-instrumen internasional yang relavan.
Agenda ini mengundang negara-negara, semua sektor masyarakat,
dan organisasi-organisasi nasional, regional dan internasional,
untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak-anak.
2. Koordinasi dan Kerjasama
i. Tingkat Lokal/Nasional
a) Segera memperkuat strategi dan tindakan komprehensif,
lintas-sektoral, dan integrasi, sehingga pada tahun 2000
ada agenda aksi nasional dan indikator kemajuannya,
dengan tujuan dan jangka waktu implementasi yang pasti,
yang ditargetkan untuk mengurangi jumlah anak yang
rentan terhadap eksploitasi seksual komersial, dan untuk
mengembangkan lingkungan, sikap dan praktek-prkatek
yang tanggap terhadap hak anak;
b) Segera mengembangkan mekanisme implementasi dan
monitoring atau koordinator (’focal point’) di tingkat
nasional dan lokal, melalui kerjasama dengan masyarakat
warga (’civil society’), sehingga pada tahun 2000 telah
tersedia pangkalan-pangkalan data tentang anak-anak
yang rentan terhadap eksploitasi seksual komersial, dan
tentang para pelaku eksploitasi, dengan penelitian dan
perhatian khusus terhadap data yang dipisahkan menurut
usia, jender, etnik, status penduduk asli (’indigeneous
status’), situasi yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi
seksual komersial dan penghargaan terhadap kerahasiaan
anak yang menjadi korban, terutama yang menyangkut
penyingkapan pada masyarakat umum’
c) Mempercepat interaksi dan kerjasama yang erat antara
sektor pemerintah dan non-pemerintah, untuk meren-
canakan, melaksanakan dan mengevaluasi tindakan-
tindakan menentang eksploitasi seksual komersial anak-
anak, yang di padu dengan kampanye mobilisasi keluarga
dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari
eksploitasi seksual komersial, dan dengan alokasi
sumberdaya yang memadai;
ii. Tingkat Regional/Internasional
d) Meningkatkan kerjasama antar negara dan organisasi-
organisasi internasional, termasuk organisasi-organisassi
regional, dan pihak-pihak lain yang mempunyai peran
kunci dalam menghapuskan eksploitasi seksual komersial
anak-anak, termasuk Komite Hak Anak, UNICEF, ILO,
UNESCO, UNDP, WHO, UNAIDS, UNHCR, IOM, World
Bank, IMF, INTERPOL, UN Crime Provention and
Criminal Justice Division, UNFPA, World Tourism
Organization, UN High Commiccioner for Human
Rights, UN Center for Human Rights dan Special
Rapporteur on the Sale of Children, dan Working Group
on Contemporary Forms of Slavery, yang masing- masing
berpedoman pada Agenda Aksi dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan mandat mereka.
e) Memberikan dan memobilisasi dukungan terhadap hak-
hak anak, dan menjamin ketersediaan sumberdaya yang
memadai untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi
seksual komersial;dan
f) Mendesak implementasi seutuhnya Konvensi Hak Anak
oleh negara-negara, termasuk persyaratan untuk memberi
laporan kepada Komite Hak Anak dalam batas waktu
yang ditentukan. Dan mendorong tindak lanjut terhadap
kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara ke arah

30. realisasi sepenuhnya hak-hak anak dalam konteks organ-
organ, badan-badan, dan mekanisme PBB yang lain,
termasukUNCommissiononHumanRightsdanSpecial
Rapporteur on the Sale Children.
3. Pencegahan
a) Menyediakan bagi anak-anak akses ke pendidikan sebagai
saran untuk memperbaiki status mereka, dan menjadikan
pendidikan dasar suatu keharusan dan gratis bagi semua;
b) Memperbaiki akses dan menyediakan pelayanan kesehatan,
pendidikan, pelatihan, rekreasi dan lingkungan yang
mendukung, untuk keluarga dan anak-anak yang rentan
terhadap eksploitasi seksual komersial, termasuk mereka
yang tergusur, tak punya rumah, pengungsi, tidak
berkewarganegaraan, tidak terdaftar, yang ada dalam tahanan
dan/ atau institusi negara lainnya;
c) Memaksimalkan pendidikan formal dan non-formal untuk
semua komunitas, keluarga dan anak-anak;
d) Memprakarsai komunikasi yang sensitif jender, kampanye
media dan informasi, untuk meningkatkan kesadaran dan
mendidik. Pegawai pemerintah dan anggota masyarakat
lainnya, tentang hak-hak anak dan pelanggaran hukum dan
dampak merusak dari eksploitasi seksual komersial anak-
anak, dan meningkatkan perilaku dan sikap seksual yang
bertanggung jawab dalam masyarakat, sesuai dengan
perkembangan, martabat dan kepercayaan diri anak;
e) Mempromosi hak-hak anak dalam pendidikan keluarga dan
bantuan pengembangan keluarga, termasuk pemahaman
bahwa kedua orang tua mempunyai tanggung jawab yang
sama atas anak-anak mereka, dengan intervensi khusus untuk
mencegah kekerasan seksual terhadap anak;
f) Mengidentifikasiataumembuatprogram-programpendidikan
sebaya dan jaringan monitoring untuk memerangi eksploitasi
seksual komersial anak-anak;
g) Merumuskan atau memperkuat dan melaksanakan kebijakan
dan program-program ekonomi dan sosial yang bersifat
nasional dan sensitif jender, untuk membantu anak-anak yang
rentan terhadap seksual eksploitasi, keluarga dan masyarakat,
dalam menentang tindakan-tindakan yang mengakibatkan
eksploitasi seksual komersial anak-anak, dengan perhatian
khusus pada kekerasan dalam keluarga, praktek-praktek
budaya yang merusak, dan dampaknya pada anak-anak
perempuan, dan untuk meningkatkan nilai anak sebagai
manusiadanbukansebagaibarangdagangan;danmengurangi
kemiskinan dengan meningkatkan lapangan pekerjaan,
pendapatan dan dukungan-dukungan lainnya;
h) Mengembangkan atau memperkuat, melaksanakan dan
mempublikasikan undang-undang kebijakan-kebijakan dan
program-program yang relevan untuk mencegah eksploitasi
seksual komersial anak-anak, dengan memperhatikan
Konvensi Hak Anak;
i) Mengkaji perundang-undangan, kebijakan, program-program
dan praktek-praktek yang menyebabkan atau memudahkan
terjadinya eksploitasi seksual komersial anak-anak, dan
melakukan perbaikan yang efektif;
j) Memobilisasi sektor usaha, termasuk industri pariwisata,
untuk mencegah penggunaan jaringan dan usahanya tersebut
untuk eksploitasi seksual komersial anak-anak;
k) Mendorong profesional-profesional media untuk mengem-
bangkan strategi yang memperkuat peranan media dalam
menyediakan informasi yang paling bermutu, dapat dipercaya
dan sesuai dengan standar etis, mengenai semua aspek eks-
ploitasi seksual komersial anank-anak; dan
l) Menjadikan mereka yang terlibat dalam eksploitasi seksual
komersial anak sebagai sasaran kampanye dan program-
program informasi, edukasi dan penjangkauan, untuk

31. meningkatkan perubahan perilaku untuk memerangi praktek-
praktek tersebut.
4. Perlindungan
a) Mengembangkan atau memperkuat dan melaksanakan
undang-undang, kebijakan dan program-program untuk
melindungi anak-anak dan melarang eksploitasi seksual
komersial anak-anak, dengan mengingat bahwa tipe-tipe
pelaku yang berbeda-beda, dan usia serta keadaan korban
mensyaratkan tanggapan hukum dan program yang berbeda;
b) Mengembangkanataumemperkuatdanmelaksanakanhukum
nasional yang merumuskan tanggung jawab kriminal penyedia
jasa, pelanggan dan perantara dalam pelacuran anak, perda-
gangan anak, pornografi anak, termasuk pemilikan pornografi
anak dan kegitan seksual lainnya yang bertentangan dengan
hukum;
c) Mengembangkan atau memperkuat dan melaksanakan
perundang-undangan, kebijakan dan program-program
nasionalyangmelindungianak-anakkorbaneksploitasiseksual
komersial terhadap hukuman, dan menjamin akses mereka
kepada petugas dan pelayanan yang ramah terhadap anak-
anak, di semua sektor, dan terutama dalam bidang hukum,
sosial dan kesehatan;
d) Dalam hal pariwisata seks, mengembangkan atau memperkuat
dan melaksanakan perundang-undangan untuk mengkri-
minalkan tindakan-tindakan yang merugikan anak-anak yang
dilakukan di negara tujuan (”hukum pidana ekstra teritorial”);
meningkatkan ekstradisi dan pengaturan-pengaturan lain
untuk menjamin agar orang yang mengeksploitasi anak untuk
tujuan seksual di negara lain (negara tujuan) dapat dituntut
di negara asalnya atau di negara tujuan; memperkuat per-
undang-undangan dan pelaksanaannya, termasuk penyitaan
dan perampasan aset dan keuntungan dan sanksi-sanksi lain,
terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak di negara tujuan;
dan membagi data yang relevan;
e) Dalam hal perdagangan anak, mengembangkan dan melak-
sanakan undang-undang, kebijakan dan program-program
nasional, untuk melindungi anak-anak dari perdagangan anak
di dalam atau lintas batas negara, dan menghukum para
pelaku; dalam situasi lintas-batas, perlakuan anak-anak ini
secara manusiawi sesuai dengan undang-undang imigrasi
nasional, dan rumusan perjanjian pemulangan mereka untuk
menjamin pengembalian yang aman ke negara asal dengan
didampingi oleh pelayanan pendukung; dan membagi data
yang relevan;
f) Mengidentifikasi dan memperkuat atau mengembangkan
jaringan di antara penegak hukum nasional dan internasional,
termasuk INTERPOL, dan ’civil society’, untuk memonitor
eksploitasi seksual komersial anak-anak; membuat unit-unit
khusus di antara para penegak hukum, dengan sumber daya
yang memadai dan fasilitas yang ramah terhadap anak, untuk
menghadapi eksploitasi seksual komersial terhadap anak;
mununjuk petugas penghubung yang bertugas untuk
menjamin hak-hak anak dalam penyelidikan polisi dan
prosedur hukum untuk pertukaran informasi kunci; dan
melatih penegak hukum tentang perkembangan anak dan
hak-hak anak, terutama Konvensi Hak Anak, standar hak-hak
asasi manusia lainnya dan perundang-undangan nasional yang
relavan.
g) Mengidentifikasi dan mendorong pengembangan jaringan
dan koalisi nasional dan internasional diantara ’civil society’
untukmelindungianak-anakdarieksploitasiseksualkomersial;
meningkatkan aksi dan interaksi diantara komunitas, keluarga-
keluarga, organisasi-organisasi non pemerintah, sektor usaha,
termasuk lembaga-lembaga pariwisata, World Tourism

32. Organization, majikan dan serikat pekerja, industri komputer
dan teknologi, media massa, ikatan profesi, dan penyedia
jasa, untuk memonitor dan melaporkan kasus-kasus kepada
yangberwenang,danuntukmengadopsicara-caraberperilaku
yang etis, dan
h) Menciptakan tempat aman bagi anak-anak yang melarikan
diri dari eksploitasi seksual komersial, dan melindungi mereka
yang memberikan bantuan kepada anak-anak korban
eksploitasiseksualkomersialterhadapintimidasidantindakan
kekerasan.
5. Penyembuhan dan Penyatuan Kembali
a) Melakukan pendekatan yang tidak menghukum terhadap
anak korban eksploitasi seksual komersial sesuai dengan
hak-hak anak, dengan menjaga agar prosedur hukum yang
ditempuh tidak memperburuk trauma yang telah dialami
oleh anak, dan bahwa prosedur ini disertai dengan pemberian
bantuan hukum, jika diperlukan, dan penyediaan remedi
hukum, (’judicial remedies’) bagi anak yang menjadikan
korban;
b) Memberikan konseling psikologis, medis dan sosial, serta
dukungan lain bagi anak yang menjadi korban eksploitasi
seksual komersial, dan keluarga, dengan memberikan
perhatian khusus pada mereka yang terjangkit penyakit
menular seksual, termasuk HIV/AIDS, dan dengan tujuan
untuk mengembalikan harga diri, martabat dan hak anak
tersebut;
c) Melakukan pelatihan yang sensitif jender tentang perkem-
bangan dan hak-hak anak, bagi para petugas kesehatan, guru-
guru, pekerja sosial, organisasi non-pemerintah dan pihak
lainnya,yangbekerjauntukmenolonganakkorbaneksploitasi
seksual komersial, dengan memperhatikan Konvensi Hak
Anak dan standar hak azasi manusia lainnya yang relavan;
d) Mengambil tindakan efektif untuk mencegah dan mengha-
puskan stigmatisasi societal (’societal stigmatization’) pada
anak-anak yang menjadi korban dan anak-anak mereka;
memfasilitasi penyembuhan dan penyatuan kembali anak-
anak yang menjadi korban kedalam komunitas dan keluarga;
dan jika perlu untuk menempatkan anak tersebut dalam
situasi institusi, menjamin agar hal itu dilakukan sesingkat
mungkin sesuai dengan kepentingan terbaik si anak;
e) Meningkatkan sarana mata pencaharian alternatif dengan
pelayanan pendukung yang memadai bagi anak-anak yang
menjadi korban dan keluarganya, supaya tidak terjadi lagi
eksploitasi seksual komersial; dan
f) Melaksanakan tidak hanya sanksi hukum terhadap pelaku
kejahatan seksual pada anak-anak tetapi juga tindakan-
tindakan sosio medis dan psikologis untuk merubah perilaku
para pelaku tersebut.
6. Partisipasi Anak
a) Meningkatkan partisipasi anak, termasuk anak yang menjadi
korban, orang muda, keluarga mereka, kelompok sebaya dan
orang-orang lain, yang berpotensi menolong anak-anak,
sehingga mereka mampu mengekspresikan pandangan-
pandangannya dan mengambil tindakan untuk mencegah
dan melindungi anak dari eksploitasi seksual komersial, dan
membantu anak-anak yang menjadi korban berintegrasi
kembali ke dalam masyarakat; dan
b) Mengidentifikasi atau membangun dan mendukung jaringan
anak-anak dan pemuda sebagai pembela (’advocate’) hak-
hak anak, dan melibatkan anak-anak, menurut perkembangan
kapasitas mereka, dalam pengembangan dan pelaksanaan
program pemerintah dan program-program lainnya yang
menyangkut mereka.

34. strategi dan rencana aksi melindungi anak dari eksploitasi
seksual, dan sistem hukum baru tentang fenomena ini
termasuk pengaduan extra-territorial effect;
• Adanya peningkatan, implementasi/penegakan kebijakan,
hukum, dan program sensitif jender yang lebih efektif
untuk mencegah dan mengatasi eksploitasi seksual anak,
termasuk kampanye informasi, peningkatan kesadaran,
akses pendidikan yang lebih baik bagi anak, dukungan
sosial bagi keluarga dan anak dan mengatasi kemiskinan,
aksi menentang kriminalitas dan tuntutan eksploitasi
seksual anak, dan prosekusi bagi orang yang mengeksploi-
tasi anak;
• Pengadaan fasilitas sensitif anak seperti jalur bantuan
telefon, shelter, serta prosedur hukum dan administratif
untuk mencegah pelanggaran hak anak dan untuk
menyediakan program pemulihan yang efektif;
• Adanya keterlibatan sektor privat secara komprehensif,
sistematis dan berkelanjutan seperti organisasi pekerja
dan karyawan, anggota industri tulis dan travel, termasuk
Penyedia Layanan Internet (Internet Service Provider)
dan bisnbis lainnya dalam meningkatkan perlindungan
anak serta tatanan hukum melindungi anak dari eksploitasi
seksual;
• Adanya partisipasi yang lebih besar dari anak dan pemuda
dalam meningkatkan dan melindungi hak mereka,
terutama melalui forum dan jaringan pemuda, serta
keterlibatan pemuda sebagai peer comunic ator dan
konselor;
• Adanya pengembangan standar international dan regional
untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual melalui
I. Follow-up Kami:
1. Kami, perwakilan pemerintah, organisasi inter-pemerintah
(IGO), LSM, Sektor swasta, dan anggota masyarakat sipil dari
seluruh dunia telah berkumpul di Yokohama, Jepang, pada
Kongres Dunia kedua menentang CSEC (17-20 Desember
2001) (Kongres Yokohama). Selama lima tahun setelah
Kongres Dunia Pertama menentang CSEC di Stockholm,
Swedia, 1996, kami telah mengkaji ulang perkembangan
sebagai proses follow-up untuk memperkuat komitmen kami
melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual.
2. Sebagai pertimbangan utama bagi kami, kami menegaskan
kembali perlunya perlindungan dan peningkatan kepentingan
dan hak anak agar mereka terlindungi dari segala bentuk
eksploitasi seksual, dan kami merasa senang dengan adanya
perkembangan berikut setelah Kongres Dunia Pertama:
• Adanya perhatian lebih besar terhadap hak anak dan
semangat untuk lebih mengefektifkan implementasi KHA
oleh negara peserta dalam rangka menciptakan lingkungan
dimana anak dapat memperoleh hak-hak mereka;
• Adanya peningkatan mobilisasi pemerintah, pemerintah
daerah dan sektor LSM serta komunitas internasional
untuk meningkatkan dan melindungi hak anak dan
memberdayakan anak serta keluarga mereka untuk
menyelamatkan masa depannya.
• Adanya peningkatan aksi menentang pelacuran anak,
pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan
seksual, termasuk agenda nasional dan international,

35. pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk
tujuan seksual;
• Mendorong agar instrumen internasional terkait segera
diratifikasi, khususnya Convensi ILO No. 182 mengenai
Prohibiton and Immediate Action for the Elimination of the
Worst Forms of Child Labor, dan Optional Protocol to the
CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child
Pornography;
• Menegaskan Kembali Komitmen kami untuk membangun
budaya menghargai semua orang berdasarkan prinsip non-
diskriminasi,danuntukmenghapuskanCSECdenganberbagai
pengalaman sejak Kongres Dunia Pertama dan dengan
meningkatkan kerjasama dalam hal ini;
• Membangun Kembali Komitmen terhadap Declaration and
Agenda for Action of the First World Congress (the Stockholm
Declaration and Agenda for Action), serta implementasi
efektif perangkat yang ada termasuk hukum dan penegakan
hukum berbasis hak anak;
• Meningkatkan upaya menentang CSEC, secara khusus dengan
mengatasi akar masalah yang menyebabkan anak beresiko
tereksploitasi seperti kemiskinan, ketidaksetaraan,
diskriminasi, prosekusi, kekerasan, konflik, pelanggaran hak
anak, melalui perangkat komprehensif termasuk peningkatan
akses pendidikan bagi anak khususnya anak perempuan,
program anti-pemulihan fisik dan psikologis serta reintregasi
sosial bagi korban anak, dan aksi menuntut tindakan CSEC
dengan segala bentuknya dengan menggunakan instrumen
internasional yang relavan, dengan tidak menuntut atau
menghukum korban anak;
perangkat baru termasuk: Protocol to Prevent, Supress
and Punish Trafficking in person Especially Women and
Children, Supplementing the UN Convention on
Cybercrime (2001), dengan tetap memperhatikan Rome
Statutes of the International Criminal Court (1998);
• PemberlakuanKonvensiILOno.82tentangtheProhibition
and immediate Action for the Elimination of the Worst
Forms of Child Labor (dilengkapi dengan rekomendasi
ILO No.190) pada tanggal 19 November 2000, dan the
Optional to the CRC on the Sale of Children, Child
Prostitution and Child Pornography dari Komisi Hak
Anak di bawah Komisi Hak Asasi PBB.
3. Kami menghargai pelaksanaan konsultasi regional yang dilakukan
di Bangkok, Thailand, Rabat, Maroko, Dhaka, Bangladesh,
Montevideo, Uruguay, Budapest, Hungaria dan Philadelphia (lihat
lampiran), serta berbagai seminar nasional menyongsong Kongres
Yokohama, dan aktifitas terkait termasuk yang dilakukan dengan
partisipasi di dalamnya melalui partnership dengan stakeholder
termasuk NGOs, IGOs dan para pemuda;
4. Kami menyadari bahwa banyak lagi yang perlu dilakukan untuk
melindungi anak secara global dan kami merasa khawatir jika
perangkat (hukum) yang diperlukan tidak segera diadopsi di
berbagai belahan dunia.
II. Komitmen Global Kami
Kami telah berkumpul untuk:
• Mengulangpentingnyaimplementasiyanglebihefektiftentang
KHA oleh negara peserta dan instrumen terkait lainnya, serta
menekankan keyakinan kami terhadap hak anak agar
dilindungi dari eksploitasi seksual komersial dalam bentuk

36. melalui kampanye penyadaran dan supervisi dan monitoring
berbasis komunitas mengenai CSEC;
• Membangun komitmen meningkatkan kerjasama pada semua
lapisan untuk menggabungkan upaya dalam mengatasi segala
bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual anak di seluruh
dunia;
• Menyatakan bahwa eksploitasi seksual anak tidak dapat
ditoleransi dan berjanji untuk mengatasinya.
Lampiran:
• Regional Commitment and Acion Plan of the East Pacific Region
against CSEC (Komitmen Regional dan Rencana Aksi Wilayah
Asia Pasifik Timur menentang CSEC), diadopsi ketika East Asia
andthePacificRegionalConsultationforthe2ndWorldCongress
againts CSEC, yang diadakan di Bangkok, 16-18 Oktober 2001;
• Declaration of the Arab-African Forum againts SEC, diadopsi pada
pelaksanaan Forum Arab-Afrika menentang SEC yang diadakan
di Brabat 24-26 Oktober 2001;
• South Asia Strategy, diadopsi pada Konsultasi Asia Selatan
menyongsong Kongres Dunia Kedua menentang CSEC, yang
diadakan di Dhaka 4-6 November 2001;
• Commitment to Strategy against CSEC and other Forms of Sexual
Violence againts Children and Adolescents in the Latin-
American-Caribbean Region (Komitmen terhadap Strategis
Menentang CSEC dan bentuk-bentuk lain Kekerasan Seksual
terhadap Anak dan Remaja di Wilayah Amerika-Latin-Karibia).
diadopsi pada inter-American Congress against SEC, yang
diadakan Montevido 7-9 November 2001;
• Menegaskan bahwa cara ayang akan ditempuh ke depan
adalah dengan meningkatkan networking dengan key actors
untuk mengatasi CSEC pada level internasional, inter-
regional/sub-regional, bilateral, nasional dan lokal. Secara
khusus jaringan ini akan dibentuk dengan komunitas, aparat
hukum, imigrasi dan polisi, serta melalui gagasan yang muncul
dari pada pemuda;
• Memastikan adanya alokasi sumber daya yang memadai untuk
mengatasiCSECdanmeningkatkanpendidikansertainformasi
untuk melindungi anak dari CSEC, termasuk program
pendidikan dan latihan tentang hak anak yang akan diberikan
kepada anak, orang tua, aparat penegak hukum, penyedia
layanan dan key actor lainnya;
• Menegaskan ulang bahwa cara esensial melakukan aksi global
berkelanjutan adalah melalui agenda, strategi atau rencana
aksi regional/sub-regional dan nasional, yang dibangun
berdasarkan mekanisme monitoring regional/sub-regional
dan nasional, dan melalui penguatan dan pengkajian ulang
mekanisme internasional yang ada dengan proses monitoring
untukmeningkatkanefektifitasdanfollow-uprekomendasinya,
serta untuk mengidentifikasi perubahan apa yang mungkin
diperlukan;
• Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengatasi
aspek negatif teknologi baru khususnya pornografi di Internet,
meski tetap mengakui potensi teknologi baru tersebut bagi
perlindungan anak dari CSEC melalui diseminasi dan
pertukaran informasi dan jaringan antara partner;
• Menegaskan ulang pentingnya keluarga dan menguatkan
perlindungan sosial terhadap anak, remaja, dan keluarga

37. November 2001 di Budapest, dan kepada Rekomendasi (2001) 16
dari Council of Europe mengenai perlindungan anak dari eksploitasi
seksual, yang diadopsi pada tanggal 31 Okteober 2001, negara-negara
eropa menegaskan ulang komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip
berikut:
1. Usaha menentang eksploitasi seksual diperluas kepada seluruh
bentuk kekerasan seksual dan pelecehan seksual.
2. Perlindunganterhadapanakmeliputianaklaki-lakidanperempuan
yang berusia maksimal 18 tahun diseluruh negara;
3. Komitmen di beberaqpa negara terhadap prosekusi orang yang
melakukan eksploitasi anak, dan meluasnya pelanggaran kriminal
dalam berbagai bentuk SEC termasuk aspek internasional dan
transnasional, dengan membangun tanggung jawab extra teritorial
dan menyadari adanya hubungan antara kejahatan terorganisir
dengan banyak bentuk SEC;
4. Aksi-aksi berkaitan dengan perlindungan anak yang harus
dilakukan melalui kerjasama erat dengan civil society;
5. Upaya menghapuskan kemiskinan dan peningkatan kesehatan
dan pendidikan anak harus menjadi prioritas utama.
Negara-negara Eropa meminta agar kepada perwakilan negara
dan pemerintah yang akan bertemu bulan Mei mendatang dalam
Sesi Khusus PBB tentang Anak (the United Nations Special Sessions
on Children) mempertimbangkan keinginan untuk bertindak dan
membuat progress seperti dinyatakan dalam Kongres Dunia Kedua
di Yokohama. Negara-negara ini juga mendorong agar semua negara
meratifikasi, menandatangani dan menyetujui serta sepenuhnya
mengimplementasikan CRC dan Optional Protocol on the Sale of
Children, Child Prostitution and Child Pornography.
• Commitment and Plan of Action for Protection of Children from
Sexual Exploitation in Europe and Central Asia (Komitmen dan
Rencana Aksi bagi Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual di
Eropa dan Asia Tengah), yang diadakan di Budapest 20-21
November 2001;
• Declaration and Agenda for Action, diadopsi pada Kongres Dunia
menentang CSEC yang diadakan di Stockholm 27-31 Agustus
1996.
Lampiran: Penjelasan
Dokumen-dokumen berikut diserahkan kepada ketua Sidang
pada kesimpulan
Kongres Dunia Kedua menentang CSEC.
• Negara-negara Eropa: deklarasi penjelas Yokohama Global
Commitment
• Amerika Serikat
• Republik India
• Republik Islam Iran
• Negara Arab dan Afrika yang berpartisipasi dalam konferensi
Negara-negara Eropa:
Deklarasi Penjelas Yokohama Global Commitment
Negara-negara Eropa, dan juga seluruh negara yang mengadakan
pertemuan di Yopkohama menganggap bahwa perlindungan anak
merupakan tantangan utama peradaban. Berdasarkan tanggung jawab
orang dewasa kepada generasi muda dan nilai yang akan menjadi
dasar pembangunan peradaban manusia pada masa depan.
Melalui deklarasi penjelas ini dan dengan merujuk kepada
Commitment and Plan of Action yang diadopsi pada tanggal 21

38. terhadap aksi internasional mengenai penghapusan CSEC. Amerika
Serikat merupakan salah satu negara yang meratifikasi Convensi ILO
No. 182 pada bulan Desember 1999. Kemudian, Administrasi Bush
segeramengalihkanperhatiannyauntukmeratifikasiOptionalProtocol
tersebut.
Republik Islam Iran
DenganNamaAllahyangMahaPengasih,MahaPenyayangDelegasi
Republik Islam Iran dalam Kongres Kedua mennetang CSEC ingin
memberikan komentar berikut mengenai posisi Iran dalam dokumen
final Kongres yang berjudul ”The Yokohama Global Commitment
2001”.
Republik Islam Iran menganggap dokumen yang disebutkan
diatas sebagai gagasan yang penting dan berharga dalam rangka
mengatasi fenomena jahat CSEC. Merujuk kepada kemajuan yang
dicapai sejak Kongres Dunia Pertama, dokumen Yokohama
menunjukkan komitmen lebih kuat dari stakeholder, khususnya
organisasi pemerintah dan non pemerintah, pada tahun mendatang.
Akan tetapi pandangan Republik Islam Iran, dokumen tersebut masih
perludinegosiasikandengancarayanglebihtransparandanpartisipatif
seperti dokumen lain yang bersifat internasional dan bernilai universal.
Selanjutnya, Republik Islam Iran menolak konsep extra-teritorial,
di bagian manapun konsep ini muncul dalam dokumen yang disebut
diatas, karena konsep tersebut terlalu luas dan tidak konsisten dengan
hukum Internasional. Dalam konteks ini, Iran percaya bahwa dalam
menghadapi kejahatan eksploitasi seksual komersial, hukum dan
kebijakan di seluruh negara harus sepenuhnya dihargai dan tidak
digantikan dengan penerapan hukum dan aturan extra-teritorial.
Amerika Serikat
Amerika Serikat sepakat dengan konsensus dokumen hasil
Yokohama menyongsong Kongres Dunia Kedua tentang CSEC. Sekali
lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Jepang
yang telah menjadi tuan rumah dan co-sponsor pertemuan tersebut.
Konfrensitersebuttelahmemberikankesempatanuntukmereview
aksi-aksi yang telah dilakukan diseluruh dunia sejak Kongres
Stockholm dan untuk membangun komitmen melakukan aksi-aksi
nasional dan internasional dalam upaya menghapuskan CSEC.
Hal penting ini yang ingin kami soroti adalah peningkatan
perlindungan yang diberikan kepada anak di bawah Optimal Protocol
CRC on the Sale of Childrern, Child Prostitution and child
Poprnography, dan ILO Convention No. 182 on the Worst Forms of
Child Labor. Berbeda dengan CRC, the Sale of Children Protocol
mengharuskan Negara Peserta menjatuhkan hukuman terhadap
semua kegiataan yang berkaitan dengan pelacuran dan pornography
yang melibatkan anak usia 18 tahun kebawah, tanpa merujuk kepada
Hukum negara atau kesepakatan batasan usia tentang kebolehan
melakukan aktifitas seksual. Konvensi ILO No. 182 selanjutnya
mengharuskan agar Negara peserta ”melakukan tindakan efektif dan
terikat dengan waktu untuk menjamin adanya akses kepada
pendidikan dasar secara gratis dan, jika mungkin, juga kepada
pelatihan kejuruan yang relavan, bagi semua anak yang telah
diselamatkan dari bentuk-bentuk terburuk perburuhan anak”, yang
mencakup pelacuran anak dan pornografi anak.
Amerika Serikat percaya bahwa Optional Protocol dan ILO
Convention No. 182 tersebut memberikan titik awal yang tegas

39. Republik Islam Iran juga berpandangan bahwa untuk melakukan
upaya mengatasi CSEC, semua tindakan harus dilakukan untuk
menjatuhkan hukuman kepada fenomena keji tersebut dalam segala
bentuk dan manifestasinya, dan status korban anak harus menjadi
pertimbangan utama.
Delegasi Iran meminta agar Sekretariat Kongres Dunia Kedua
memasukkan tanggapan yang disebutkan diatas ke dalam laporan
final Kongres sebagai posisi Pemerintah Republik Islam Iran.
Republik India
The Yokohama Global Commitment 2001
Pernyataan Tertulis dari Republik India
India mendukung Yokohama Global Commitment 2001 yang
menunjukkan kerangka aksi yang koheren dan hidup pada level
nasional,regionaldaninternasionaldalamupayautnukmenghapuskan
CSEC. Seperti disarankan oleh negara-negara Asia Selatan pada
Konsultasi Regional di Dhaka pada tanggal 4-6 November 2001,
diperlukan adanya mekanisme regional dan internasional untuk
melakuakn review secara terus menerus terhadap kemajuan yang
dicapai dalam upaya melawan CSEC.
Kejahatan CSEC tidak memandang batas-batas nasional, oleh
karena itu negara dunia harus bekerjasama untuk bisa menuntut
pelaku kejahatan ini ke pengadilan. Kami memahami bahwa rujukan
kepada hukum kejahatan ekstra-teritorial dalam Deklarasi Stockholm
(Paragraph 3 (e) dan Yokohama Global Commitment (Paragraph 2
bullet no. 4) dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaku diadili
karena tidak ada di negara tersebut dan tidak dapat diekstradisi untuk
diajukan ke pengadilan, dia dapat diadili di negaranya sendiri atau
di negara dimana ia biasanya tinggal atau di negara dimana ia berada
saat ini. Prinsip dasarnya adalah bahwa pelaku tidak lepas dari jerat
hukum. Kami juga melihat bahwa keinginan seperti ini terefleksi dalam
OptionalProtocoltotheCRContheSaleofChildren,ChildProstitution
and Child Pornography.
Kita perlu mengembangkan prinsip-prinsip, norma dan prosedur
internasional untuk menghidari terjadinya jurisdiksi overlapping.
Disamping itu, kita juga perlu mengembangkan framework untuk
meningkatkan kerjasama regional dan internasional dalam melakukan
investigasi dan proseeding kejahatan berkaitan dengan para pelaku
CSEC ”ekstra-teritorial”. Kita berharap mekanisme seperti ini akan
segera terwujud dan konsultasi lebih lanjut dapat diorganisir.
Negara-negara Arab dan Afrika yang berpartisipasi dalam konfrensi
Dokumen berikut harus dimasukkan ke dalam referensi appendiks:
• The African Common Position dan Laporan dari Pan-African
ForumontheFutureof Children,Kairo28-31Mei2001. Dokumen
ini berisi laporan Konfrensi Organisasi Kesatuan Afrika tentang
anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata.
• Dokumen Arab Common Position yang diadopsi oleh conferensi
tingkat tinggi Arab, Kairo 2-4 Juli 2001.
Proposal ini diserahkan atas nama Negara-negara Arab dan Afrika yang
berpartisipasi dalam konfrensi.
Atas nama delegasi Mesir
Ketua Delegasi
Ambasador Moushira Khattab
Proposal yang sama dalam bentuk tulisan tangan juga diserahkan oleh
beberapa delegasi termasuk Saudi Arabia, Qatar dan Sudan.**

40. Anggota ECPAT Internasional
Sejarah Singkat
Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak di Indonesia merupakan
satu masalah yang belum terpecahkan. Sampai saat ini masih
ditemukan anak-anak yang dipaksa menjadi pelacur, anak-anak yang
dijadikan objek pornographi dan anak-anak yang diperdagangkan
untuk kepentingan seksual dan child sex tourism. Tidak ada data
resmi tentang jumlah anak-anak yang dieksploitasi secara seksual di
Indonesia. Namun menurut perkiraan UNICEF Indonesia, jumlah
anak-anak yang dilacurkan setiap tahunnya mencapai 40,000 anak.
Namun menurut sumber lain angka yang disebutkan UNICEF
sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan realita sebenarnya.
Dengan situasi ini, pada tahun 2000 sekelompok orang yang
peduli dengan masalah anak berkumpul di Universitas Atmajaya
Jakarta untuk memikirkan dan memecahkan masalah eksploitasi
seksual komersial pada anak di Indonesia. Dalam pertemuan ini
diputuskan untuk menyelenggarakan Konsultasi Nasional memerangi
masalah Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak.
Dari Hasil Konsultasi direkomendasikan untuk pendirian Koalisi
Nasional Penghapusan Eksploitasi Komersial Anak (yang selanjutnya
disebut dengan koalisi nasional) yang berafiliasi dengan ECPAT
International. Proses untuk menjadi anggota ECPAT Internasional
melalui jalan yang cukup panjang dan akhirnya pada tanggal 6
Desember 2004, terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Mrs. Carmen
M. Madrinan (Executive Director ECPAT International). Ms. Natasha
Sen (Associate Legal Officer ECPAT International), Carmen
menyampaikan bahwa ECPAT International telah memutuskan untuk
menerima Koalisi Nasional menjadi anggota resmi ECPAT
International, dengan statusnya affiliate member. Keputusan
penerimaan Koalisi Nasional sebagai Anggota ECPAT Internasional
dilakukan setahun kemudian yaitu pada tanggal 8 September 2005
yang ditandatangani langsung oleh Presiden ECPAT International.
Tujuan
Tujuan pendirian Koalisi Nasional adalah untuk menghapuskan
anak-anak yang dilacurkan, pornographi anak dan perdagangan anak
untuk tujuan seksual serta mendorong masyarakat dan pemerintah
untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh hak dasarnya serta
dilindungi anak dari bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial.
Program Nasional
1. Melakukan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan nasional
dan lahirnya peraturan yang terkait dengan penghapusan Eksploi-
tasi Seksual Komersial Seksual pada Anak (ESKA) dan menggiatkan
kampanye penyadaran publik dalam memobilisasi usaha
penghapusan ESKA.
2. Memperkuat kapasitas organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam
memerangi masalah ESKA serta memfasilitas anggota koalisi dalam
memberikan pertolongan kepada korban ESKA.
Keanggotaan
Koalisi Nasional merupakan sebuah jaringan nasional yang
didukung dan diperkuat oleh anggota koalisi yang tersebar di
Indonesia. Anggota koalisi nasional terdiri dari organisasi dan individu
yang punya komitmen, dedikasi dan kepedulian dalam memerangi
ESKA. Setiap anggtao diharuskan memberikan kontribusi dan iuran
dalam rangka memperkuat koalisi nasional. Setiap anggota juga
harus menyetujui tujuan, program koalisi serta memberikan laporan
tahunan yang terkait dengan penyelenggaran program/kegiatan yang
profil koalisi nasional penghapusan eksploitasi seksual
seksual komersil pada anak
profil koalisi nasional penghapusan eksploitasi seksual
seksual komersil pada anak

41. Dukungan Anda
Untuk menghapuskan eksploitasi seksual komersial di Indonesia,
maka dukungan dari semua pihak sangat diperlukan. Untuk itu anda
bisa melakukan :
1. Memberikanlaporanterhadapmasalaheksploitasiseksualkomersial
pada anak (pelacuran anak, pornograpi anak, perdagangan anak
untuk tujuan seksual) di daerah anda masing-masing.
2. Menjadi sukarelawan sesuai dengan keahlian yang anda miliki
(misalnya dokter, guru, pelatih, psikolog dll).
3. Memberikan bahan-bahan pendidikan dan keterampilan seperti
buku, majalah, perlengkapan olah raga, perlengkapan musik dsb.
4. Memberikan dana untuk mendukung program Koalisi Nasional
Informasi lebih lengkap
Untuk informasi selengkapnya silahkan hubungi :
Ahmad Sofian
National Coordinator
The National Coalition for the Elimination of CSEC
Jalan Abdul Hakim No. 5A, Pasar I, Setia Budi Medan,
20132, Indonesia
Telepon +62 61 821117, 8200170
Fax + 62 61 8213009
Email : pkpamdn@indosat.net.id
terkait dengan ESKA. Saat ini Koalisi Nasional memiliki 18 anggota
yaitu :
1. PKPA, Medan
2. BANDUNGWANGI , Jakarta
3. SAMIN, Yogyakarta
4. BMS, Jakarta
5. INDRIYANATI , Yogyakarta
6. BAHTERA, Bandung
7. YSSN, Pontianak
8. KAKAK , Solo
9. YMKK, Batam
10. CCDE, Banda Aceh
11. YDI, Bekasi
12. YKAI, Jakarta
13. ALIT , Surabaya
14. SETARA, Semarang
15. LADA, Lampung
16. Atmajaya, Jakarta
17. Yayasan Kusuma Buana, Jakarta
18. Yayasan Santai, Mataram
Individu :
Antarini Arno (Ahli Hukum/Pengacara)
Board Koalisi Nasional terdiri dari :
1. Irwanto, Phd (Ketua)
2. Her Susilo
3. Achmad Marzuki
4. Irwan Julianto
5. Anna Solikha
6. Chandi
profil koalisi nasional penghapusan eksploitasi seksual
seksual komersil pada anak
profil koalisi nasional penghapusan eksploitasi seksual
seksual komersil pada anak