Sistem pembagian kekuasaan negara berdasarkan John Locke dan Mountesquieu

1. Pembelajaran Nilai-Nilai Pancasila dalam
Kerangka Praktik Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara
MEITA PURNAMASARI,S.PD, M.PD
SMA NEGERI I KOTA CIMAHI

2. Kompetensi Dasar : 1.1. Mengorganisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian
kepadaTuhan Yang Maha Esa
Indikator Pencapaian Kompentensi :
1) Membangun nilai-nilai Toleran dan Kejujuran dalam praktik penyelenggaraan
pemerintahan negara.
2) Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan
pemerintahan.
3) Menyaji hasil analisis yang mengenai tentang pengambilan keputusan
bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik
penyelenggaraan pemerintahan Negara.
4) Mengkomunikasikan hasil analisis yang terkait dengan pengambilan
keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik
penyelenggaraan pemerintahan Negara.

3. Coba amati Gambar 1.1. tersebut

4. Analisis olehmu apakah ada
permasalahan terkait dengan pembagian
kekuasaan di Negara
Republik Indonesia ? Diskusikan dengan
teman sebangkumu

5. MACAM-MACAM KEKUASAAN NEGARA
JOHN LOCKE MONTESQUIE
JOHN LOCKE
LEGISLATIF
EKSEKUTIF
FEDERATIF
MONTESQUIE
LEGISLATIF
EKSEKUTIF
YUDIKATIF

6. KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA
•KEKUASAAN KONSTITUTIF
•KEKUASAAN EKSEKUTIF
•KEKUASAAN LEGISLATIF
•KEKUASAAN YUDIKATIF
•KEKUASAAN EKSAMINATIF/INSPEKTIF
PEMBAGIAN KEKUASAAN
SECARA HORIZONTAL
•merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya
•sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan
Republik Indonesia
•pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah
daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur
sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan
dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan
fiskal
PEMBAGIAN KEKUASAAN
SECARA VERTIKAL

7. Bentuk 7 Kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa dengan pembagian
tugas sbb :
Kelompok 1 dan
2 menganalisis
tentang
kekuasaan
konstitutif
Kelompok 3 dan
4 menganalisis
tentang
kekuasaan
eksekutif
Kelompok 5 dan
6 menganalisis
tentang
kekuasaan
yudikatif
Kelompok 7
menganalisis
tentang
kekuasaan
eksaminatif

8. Indikator Pembahasan
a. Tugas dan wewenang lembaga negara menurut UUD NRI
Tahun 1945.
b. Hubungan kerja dengan lembaga negara lainnya.
c. Permasalahan dihadapi lembaga negara tersebut.
d. Solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi.
Laporan dibuat dalam bentuk tulisan