Tugas PKN XII IPA 2

1. SEJARAH DEMOKRASI
DI INDONESIA
Fauzan Alfindi
Annisa Tamyra F
Nujaimah
XII IPA 2
SMANU MH Thamrin
Guru Pembimbing :
Bapak Djumadiono

2. Pengertian
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem
pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara
untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

3. Sejarah singkat
Sepanjang masa kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah mencoba
menerapkan bermacam-macam demokrasi. Hingga tahun 1959,
dijalankan suatu praktik demokrasi yang cenderung pada sistem
Demokrasi Liberal, sebagaimana berlaku di negara-negara Barat yang
bersifat individualistik.
Pada tahun 1959-1966 diterapkan Demokrasi Terpimpin, yang dalam
praktiknya cenderung otoriter. Mulai tahun 1966 hingga berakhirnya
masa Orde Baru pada tahun 1998 diterapkan Demokrasi Pancasila.
Model ini pun tidak mendorong tumbuhnya partisipasi rakyat.
Sesudah bergulirnya reformasi pada tahun 1998, kebebasan berbicara
dan menyatakan pendapat, kebebasan memilih, kebebasan berpolitik
dan lain-lain semakin bebas.

4. Periode Demokrasi Parlementer (1945-1965)
Periode ini merupakan awal perkembangan demokrasi di Indonesia.
Namun sayangnya demokrasi pada periode ini tidak mempunyai modal
cukup untuk menjadi mapan dalam implementasinya, entah dalam
teori, konsep dan praktiknya.
Demokrasi pada periode ini hanya menjadi pemersatu dan alat koalisi
antar suku dan agama yang beragam di Indonesia untuk dapat menjadi
bangsa.
Namun demokrasi parlementer ini ternyata kurang begitu cocok
diterapkan di Indonesia karena dalam prosesnya timbul banyak
perpecahan politik dan partai-partai politik yang mendominasi terpecah
belah. Sehingga Demokrasi Parlementer ini digantikan menjadi
Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy).

5. Periode Demokrasi Terpimpin / Orde Lama (1959-1965)
Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan
berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam
panggung politik nasional.3 Dominasi kekuasaan politik presiden pada
saat itu terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang
dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Misalnya, pada tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) padahal dalam hal ini presiden tidak memiliki
wewenang. Namun sejak pada tahun 1959 diberlakukannya dekrit
presiden, setelah itu banyak penyimpangan konstitusi oleh presiden
atas dasar dominasi kekuatan politik presiden.
Akhir dari sistem demokrasi terpimpin Soekarno yang berakibat pada
perseteruan politik ideologis antara PKI dan TNI adalah peristiwa
berdarah yang dikenal denga Gerakan 30 September 1965 (G 30 S
PKI)

6. Periode Demokrasi Pancasila / Orde Baru (1965-1998)
Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto yang
disebut masa Orde Baru. Sebutan Orde Baru merupakan kritik
terhadap periode sebelumnya, Orde Lama.
Demokrasi Pancasila pada periode ini secara garis besar menawarkan
tiga komponen demokrasi. Pertama, menegakkan kembali asas-asas
negara hukum dan kepastian hukum. Kedua, mengutamakan
kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Ketiga, pengankuan
dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Namun ternyata tawaran-tawaran Demokrasi Pancasila hanya retorika
politik belaka, sehingga terjadi ketidakdemokratisan pernguasa Orde
Baru yang ditandai oleh : (1) dominannya peranan militer (ABRI); (2)
birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik; (3)
pengebirian peran dan fungsi partai politik; (4) campur tangan
pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik; (5) politik
masa mengambang; (6) monolitisasi ideologi negara; (7) inkorporasi
(peleburan) lembaga nonpemerintah.

7. Periode Pasca Orde Baru / Reformasi (1998 – sekarang)
Periode pasca Orde Baru ini disebut Era Reformasi. Dalam periode ini
tuntutan-tuntutan rakyat mengenai pelaksanaan demokrasi dan HAM
harus lebih konsekuen. Tuntutan ini berawal dari lengsernya Presiden
Soeharto yang telah menjabat selama tiga puluh tahun lamanya
dengan Demokrasi Pancasilanya.
Dalam periode ini cita-cita dari demokrasi yang mapan dan menjunjung
tinggi HAM menjadi tantangan utama, sehingga dalam periode ini
banyak terjadinya perombakan baik secara aturan, fungsi dan institusi.
Wacana demokrasi pada pasca Orde Baru atau Era Reformasi erat
kaitanya dengan pemberdayaan masyarakat madani (civil society) dan
penegakan HAM secara sungguh-sungguh serta mengembalikan
kedaulatan sesungguhnya kepada rakyat.

8. Dokumentasi

9. Thank you!