SlideShare a Scribd company logo
WAWASAN NUSANTARA
SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
Dikdik Baehaqi Arif | @Dik2Baehaqi
-----------------------------------------------
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
Bahan Kajian
1. Wilayah sebagai ruang hidup bangsa
2. Wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik
Indonesia
3. Implementasi wawasan Nusantara
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara
kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-
batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**
(Pasal 18 UUD 1945)
SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
Peraturan tentang Wilayah Negara
UU No. 43 Tahun 2008 tentang
Wilayah Negara
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
Wilayah NKRI
Adalah salah satu unsur negara yang merupakan
satu kesatuan wilayah daratan, perairan
pedalaman, perairan kepulauan dan laut
teritorial beserta dasar laut dan tanah di
bawahnya, serta ruang udara di atasnya,
termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung
di dalamnya.
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
Ruang Lingkup Wilayah Negara
Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah
perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya
serta ruang udara di atasnya, termasuk
seluruh sumber kekayaan yang terkandung
di dalamnya.
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
Penentuan Batas Wilayah
Batas Wilayah Negara ditetapkan atas dasar
• Perjanjian bilateral dan/atau trilateral
mengenai batas darat, batas laut, dan
batas udara , serta
• berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hukum internasional.
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
Batas Wilayah NKRI
• di darat berbatas dengan Wilayah Negara
Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;
• di laut berbatas dengan Wilayah Negara
Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor
Leste; dan
• di udara mengikuti batas kedaulatan negara di
darat dan di laut, dan batasnya dengan
angkasa luar ditetapkan berdasarkan
perkembangan hukum internasional.
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
Geopolitik
Sebuah kebijakan politik suatu negara yang
memanfaatkan geografi sebagai basis
penguasaan ruang hidup demi terjaminnya
kelangsungan hidup dan pengembangan
kehidupan negara yang bersangkutan.
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
Latar Belakang
• Konsep geopolitik tumbuh karena adanya
kesadaran akan kebutuhan ruang hidup
manusia, masyarakat dan bangsa
• Ruang hidup = sumber daya = energi dan
ekonomi = kekuasaan (power).
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
Geopolitik Indonesia
Deklarasi Juanda
• Perubahan atas Ordonantie no 442/1939
tentang TZMKO 1939
• Point to point theory  tidak lagi low water line
(contour)  garis lurus dari titik terluar pulau
terluar
• Laut teritorial 12 mil laut dan laut antara 2
pulau
• Memaknai tanah-air (nusantara)
• Benua Maritim Indonesia
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
Rezim Tata Laut/Perairan menurut UNCLOS 1982
12 MIL
24 MIL
200 S/D 350 MIL
LANDAS
KONTINEN
ZONA
TAMBAHAN
LAUT
TERITORIAL
LAUT
BEBAS
ZEE
PERAIRAN
PEDALAMAN
PERAIRAN
KEPULAUAN
DARATAN
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.idSoemiarno, 2005 21
Wil. Udara Nasional Ruang Udara Bebas
Teritorial
Darat
Laut Teritorial
12 MIL
Zona
Tambahan
24 Mil
ZEE
200 Mil
Landas
Kontinen
350
(KEDAULATAN) (YURISDIKSI)
DARATAN
RUANG UDARA
WILAYAH KEDAULATAN
RUANG ANTARIKSA
( WILAYAH KEPENTINGAN )
RUANG
UDARA
BEBAS
RUANG
UDARA
BEBAS
LAUT
TERITORIAL
DARATAN
LAUT
TERITORIAL
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
Geopolitik & Hukum Kewilayahan
(Hukum Udara)
DEKLARASI BOGOTA 1976
Ket:
A = Ruang Udara Nasional Indonesia
B = Ruang Udara Bebas/ Negara lain
A,B,C, = Atmosfir Bumi
D, E = Ruang Angkasa (Bebas untuk kemanusiaan
dan milik bersama)
Y = Orbit Geostarioner (GSO)
BUMIE Y D C B
Y
Y
5.140KM
+ 35.871KM
A A
12,82%
33.979,07KM
GSO Indonesia
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
Geopolitik & Otonomi Daerah
 Sentralisasi : Pemerintah diatur dari pusat
 Desentralisasi : Pelayanan langsung kepada rakyat
Filosofi  Pemda ada, ada rakyat yang dilayani
 Rakyat beri legitimasi
Output  Public goods & Public regulation
 Dekonsentrasi : tidak semua tugas2 teknis dapat dilaksanakan
Pemda
Soemiarno, 2005 25
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
WAWASAN NUSANTARA
Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri
dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan
dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
PARADIGMA KETATANEGARAAN INDONESIA
Pancasila
UUD 1945
Wawasan
Nusantara
Ketahanan Nasional
Dokumen Rencana
pembangunan
Landasan Idiil
Landasan Konstitusional
Landasan Visional
Landasan Konsepsional
Landasan Operasional
PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
LATAR BELAKANG KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA
• Pernah sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah
• Pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah
HISTORIS
• Indonesia, negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik
dan heterogen
• Perlu memiliki visi menjadi bangsa yang bersatu dan utuh
GEOGRAFIS DAN SOSIAL BUDAYA
• Politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografinya
• Wilayah Indonesia satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai
Merauke yang terletak antara dua samudera dan benua
GEOPOLITIS DAN KEPENTINGAN NASIONAL
UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN
Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id
PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA
POLITIK EKONOMI
SOSIAL
BUDAYA
PERTAHANAN
DAN
KEAMANAN
Pemerintahan yang
kuat dan aspiratif
yang dibangun
berdasarkan asas
kedaulatan rakyat
Kesadaran dan cinta tanah air sebagai
modal dalam menggerakkan
partisipasi masyarakat
Peningkatan
kesejahteraan
rakyat secara adil
dan merata
Sikap batiniah/lahiriah yang
mengakui, menerima,
menghormati perbedaan yang ada.

More Related Content

What's hot

8 logika predikat
8  logika predikat8  logika predikat
8 logika predikat
Yulinda Nurhafina
 
POWERPOINT Teks laporan observasi
POWERPOINT Teks laporan observasiPOWERPOINT Teks laporan observasi
POWERPOINT Teks laporan observasiMaghfira Ganivy
 
Ppt PROPOSAL PENELITIAN
Ppt PROPOSAL PENELITIANPpt PROPOSAL PENELITIAN
Ppt PROPOSAL PENELITIAN
Aprillia Maharani
 
ppt Teks laporan hasil observasi
ppt Teks laporan hasil observasippt Teks laporan hasil observasi
ppt Teks laporan hasil observasi
Dalilah Adani
 
Himpunan matematika diskrit
Himpunan matematika diskritHimpunan matematika diskrit
Himpunan matematika diskrit
Zuhri Patria Siregar
 
Pertemuan 2-pemecahan-masalah-ai
Pertemuan 2-pemecahan-masalah-aiPertemuan 2-pemecahan-masalah-ai
Pertemuan 2-pemecahan-masalah-ai
willyhayon
 
Slide 8 wawasan nusantara
Slide 8 wawasan nusantaraSlide 8 wawasan nusantara
Slide 8 wawasan nusantaraFadzilul idqham
 
Data Mining - Naive Bayes
Data Mining - Naive BayesData Mining - Naive Bayes
Data Mining - Naive Bayes
dedidarwis
 
Linear programming
Linear programmingLinear programming
Linear programming
suparman11
 
Artikel ilmiah
Artikel ilmiahArtikel ilmiah
Artikel ilmiah
Relawan Jurnal Indonesia
 
ALGORITMA MENARA HANOI MENGGUNAKAN FUNGSI REKURSIF
ALGORITMA MENARA HANOI MENGGUNAKAN FUNGSI REKURSIFALGORITMA MENARA HANOI MENGGUNAKAN FUNGSI REKURSIF
ALGORITMA MENARA HANOI MENGGUNAKAN FUNGSI REKURSIF
calonmayat
 
Representasi Pengetahuan
Representasi PengetahuanRepresentasi Pengetahuan
Representasi Pengetahuan
Sherly Uda
 
Data mining
Data miningData mining
Data mining
Agung Apriyadi
 
Laporan Praktikum Algoritma
Laporan Praktikum AlgoritmaLaporan Praktikum Algoritma
Laporan Praktikum Algoritma
EnvaPya
 
Pertemuan 5 dan 6 representasi pengetahuan
Pertemuan 5 dan 6 representasi pengetahuan Pertemuan 5 dan 6 representasi pengetahuan
Pertemuan 5 dan 6 representasi pengetahuan
Topan Helmi Nicholas
 
Bab tentang karangka karangan
Bab tentang karangka karanganBab tentang karangka karangan
Bab tentang karangka karangan
Ibnu Khoiry
 
12 regresi
12 regresi12 regresi
12 regresi
ArdianDwiPraba
 
REVIEW SKRIPSI
REVIEW SKRIPSI REVIEW SKRIPSI
REVIEW SKRIPSI
IndriyantiGinting
 
Algoritma pencarian lintasan jalur terpendek
Algoritma pencarian lintasan jalur terpendekAlgoritma pencarian lintasan jalur terpendek
Algoritma pencarian lintasan jalur terpendek
Laili Wahyunita
 

What's hot (20)

8 logika predikat
8  logika predikat8  logika predikat
8 logika predikat
 
POWERPOINT Teks laporan observasi
POWERPOINT Teks laporan observasiPOWERPOINT Teks laporan observasi
POWERPOINT Teks laporan observasi
 
Ppt PROPOSAL PENELITIAN
Ppt PROPOSAL PENELITIANPpt PROPOSAL PENELITIAN
Ppt PROPOSAL PENELITIAN
 
ppt Teks laporan hasil observasi
ppt Teks laporan hasil observasippt Teks laporan hasil observasi
ppt Teks laporan hasil observasi
 
Himpunan matematika diskrit
Himpunan matematika diskritHimpunan matematika diskrit
Himpunan matematika diskrit
 
Kosa kota
Kosa kotaKosa kota
Kosa kota
 
Pertemuan 2-pemecahan-masalah-ai
Pertemuan 2-pemecahan-masalah-aiPertemuan 2-pemecahan-masalah-ai
Pertemuan 2-pemecahan-masalah-ai
 
Slide 8 wawasan nusantara
Slide 8 wawasan nusantaraSlide 8 wawasan nusantara
Slide 8 wawasan nusantara
 
Data Mining - Naive Bayes
Data Mining - Naive BayesData Mining - Naive Bayes
Data Mining - Naive Bayes
 
Linear programming
Linear programmingLinear programming
Linear programming
 
Artikel ilmiah
Artikel ilmiahArtikel ilmiah
Artikel ilmiah
 
ALGORITMA MENARA HANOI MENGGUNAKAN FUNGSI REKURSIF
ALGORITMA MENARA HANOI MENGGUNAKAN FUNGSI REKURSIFALGORITMA MENARA HANOI MENGGUNAKAN FUNGSI REKURSIF
ALGORITMA MENARA HANOI MENGGUNAKAN FUNGSI REKURSIF
 
Representasi Pengetahuan
Representasi PengetahuanRepresentasi Pengetahuan
Representasi Pengetahuan
 
Data mining
Data miningData mining
Data mining
 
Laporan Praktikum Algoritma
Laporan Praktikum AlgoritmaLaporan Praktikum Algoritma
Laporan Praktikum Algoritma
 
Pertemuan 5 dan 6 representasi pengetahuan
Pertemuan 5 dan 6 representasi pengetahuan Pertemuan 5 dan 6 representasi pengetahuan
Pertemuan 5 dan 6 representasi pengetahuan
 
Bab tentang karangka karangan
Bab tentang karangka karanganBab tentang karangka karangan
Bab tentang karangka karangan
 
12 regresi
12 regresi12 regresi
12 regresi
 
REVIEW SKRIPSI
REVIEW SKRIPSI REVIEW SKRIPSI
REVIEW SKRIPSI
 
Algoritma pencarian lintasan jalur terpendek
Algoritma pencarian lintasan jalur terpendekAlgoritma pencarian lintasan jalur terpendek
Algoritma pencarian lintasan jalur terpendek
 

Viewers also liked

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiPendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Ahmad Dahlan University
 
Pancasila Dasar Negara
Pancasila Dasar NegaraPancasila Dasar Negara
Pancasila Dasar Negara
Ahmad Dahlan University
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaHak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Ahmad Dahlan University
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
Ahmad Dahlan University
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
Ahmad Dahlan University
 
Pentingnya wawasan nusantara
Pentingnya wawasan nusantaraPentingnya wawasan nusantara
Pentingnya wawasan nusantara
Dedy Setiady
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia07051994
 

Viewers also liked (10)

Ketahanan Nasional Indonesia
Ketahanan Nasional IndonesiaKetahanan Nasional Indonesia
Ketahanan Nasional Indonesia
 
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiPendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
 
Pancasila Dasar Negara
Pancasila Dasar NegaraPancasila Dasar Negara
Pancasila Dasar Negara
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaHak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
 
Identitas Nasional Indonesia
Identitas Nasional IndonesiaIdentitas Nasional Indonesia
Identitas Nasional Indonesia
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Pentingnya wawasan nusantara
Pentingnya wawasan nusantaraPentingnya wawasan nusantara
Pentingnya wawasan nusantara
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
 

More from Ahmad Dahlan University

3 Materi dan Pembelajaran Individu
3 Materi dan Pembelajaran Individu3 Materi dan Pembelajaran Individu
3 Materi dan Pembelajaran Individu
Ahmad Dahlan University
 
2 Esensi dan Perkembangan PKn Persekolahan
2 Esensi dan Perkembangan PKn Persekolahan2 Esensi dan Perkembangan PKn Persekolahan
2 Esensi dan Perkembangan PKn Persekolahan
Ahmad Dahlan University
 
Pancasila ideologi nasional
Pancasila ideologi nasionalPancasila ideologi nasional
Pancasila ideologi nasional
Ahmad Dahlan University
 
4 5 pancasila dasar negara
4 5 pancasila dasar negara4 5 pancasila dasar negara
4 5 pancasila dasar negara
Ahmad Dahlan University
 
1 pendahuluan pendidikan pancasila di pt
1 pendahuluan pendidikan pancasila di pt1 pendahuluan pendidikan pancasila di pt
1 pendahuluan pendidikan pancasila di ptAhmad Dahlan University
 
kedudukan pancasila dan praktik pengamalannya
kedudukan pancasila dan praktik pengamalannyakedudukan pancasila dan praktik pengamalannya
kedudukan pancasila dan praktik pengamalannya
Ahmad Dahlan University
 
hukum
hukumhukum
Materi ke 8 warga negara dan kewarganegaraan
Materi ke 8 warga negara dan kewarganegaraanMateri ke 8 warga negara dan kewarganegaraan
Materi ke 8 warga negara dan kewarganegaraan
Ahmad Dahlan University
 
keragaman sosial budaya, semangat kebangsaan, bela negara
keragaman sosial budaya, semangat kebangsaan, bela negarakeragaman sosial budaya, semangat kebangsaan, bela negara
keragaman sosial budaya, semangat kebangsaan, bela negara
Ahmad Dahlan University
 
memahami mata pelajaran pkn sd
memahami mata pelajaran pkn sdmemahami mata pelajaran pkn sd
memahami mata pelajaran pkn sd
Ahmad Dahlan University
 
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasiPeran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
Ahmad Dahlan University
 

More from Ahmad Dahlan University (16)

3 Materi dan Pembelajaran Individu
3 Materi dan Pembelajaran Individu3 Materi dan Pembelajaran Individu
3 Materi dan Pembelajaran Individu
 
2 Esensi dan Perkembangan PKn Persekolahan
2 Esensi dan Perkembangan PKn Persekolahan2 Esensi dan Perkembangan PKn Persekolahan
2 Esensi dan Perkembangan PKn Persekolahan
 
Pancasila ideologi nasional
Pancasila ideologi nasionalPancasila ideologi nasional
Pancasila ideologi nasional
 
4 5 pancasila dasar negara
4 5 pancasila dasar negara4 5 pancasila dasar negara
4 5 pancasila dasar negara
 
2 3 pancasila dalam kajian sejarah
2 3 pancasila dalam kajian sejarah2 3 pancasila dalam kajian sejarah
2 3 pancasila dalam kajian sejarah
 
1 pendahuluan pendidikan pancasila di pt
1 pendahuluan pendidikan pancasila di pt1 pendahuluan pendidikan pancasila di pt
1 pendahuluan pendidikan pancasila di pt
 
kedudukan pancasila dan praktik pengamalannya
kedudukan pancasila dan praktik pengamalannyakedudukan pancasila dan praktik pengamalannya
kedudukan pancasila dan praktik pengamalannya
 
hukum
hukumhukum
hukum
 
globalisasi
globalisasiglobalisasi
globalisasi
 
Materi ke 8 warga negara dan kewarganegaraan
Materi ke 8 warga negara dan kewarganegaraanMateri ke 8 warga negara dan kewarganegaraan
Materi ke 8 warga negara dan kewarganegaraan
 
ham
hamham
ham
 
kekuasaan dan politik
kekuasaan dan politikkekuasaan dan politik
kekuasaan dan politik
 
konstitusi nkri
konstitusi nkrikonstitusi nkri
konstitusi nkri
 
keragaman sosial budaya, semangat kebangsaan, bela negara
keragaman sosial budaya, semangat kebangsaan, bela negarakeragaman sosial budaya, semangat kebangsaan, bela negara
keragaman sosial budaya, semangat kebangsaan, bela negara
 
memahami mata pelajaran pkn sd
memahami mata pelajaran pkn sdmemahami mata pelajaran pkn sd
memahami mata pelajaran pkn sd
 
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasiPeran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
 

Recently uploaded

Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
HendraSagita2
 
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdfLAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
RosidaAini3
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
NirmalaJane
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
LAPORAN WALI KELAS Wahyu Widayati, S.Pd.docx
LAPORAN WALI KELAS Wahyu Widayati, S.Pd.docxLAPORAN WALI KELAS Wahyu Widayati, S.Pd.docx
LAPORAN WALI KELAS Wahyu Widayati, S.Pd.docx
moh3315
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
SABDA
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptxPPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
SriKuntjoro1
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdfRangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
mad ros
 
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMPPerencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
TriSutrisno48
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
esmaducoklat
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
junaedikuluri1
 
peluang kejadian total dan kaidah nbayes
peluang kejadian total dan kaidah nbayespeluang kejadian total dan kaidah nbayes
peluang kejadian total dan kaidah nbayes
ayyurah2004
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
ssuser4dafea
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
margagurifma2023
 
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdfIKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
sriwulandari723
 
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptxPPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
AqlanHaritsAlfarisi
 

Recently uploaded (20)

Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
 
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdfLAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
LAPORAN WALI KELAS Wahyu Widayati, S.Pd.docx
LAPORAN WALI KELAS Wahyu Widayati, S.Pd.docxLAPORAN WALI KELAS Wahyu Widayati, S.Pd.docx
LAPORAN WALI KELAS Wahyu Widayati, S.Pd.docx
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptxPPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdfRangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
 
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMPPerencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
 
peluang kejadian total dan kaidah nbayes
peluang kejadian total dan kaidah nbayespeluang kejadian total dan kaidah nbayes
peluang kejadian total dan kaidah nbayes
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
 
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdfIKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
 
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptxPPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
 

Wawasan Nusantara

  • 1. WAWASAN NUSANTARA SUMATERA KALIMANTAN JAVA IRIAN JAYA Dikdik Baehaqi Arif | @Dik2Baehaqi -----------------------------------------------
  • 2. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id Bahan Kajian 1. Wilayah sebagai ruang hidup bangsa 2. Wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia 3. Implementasi wawasan Nusantara
  • 3. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas- batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.** (Pasal 18 UUD 1945) SUMATERA KALIMANTAN JAVA IRIAN JAYA
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 10. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id Peraturan tentang Wilayah Negara UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
  • 11. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id Wilayah NKRI Adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
  • 12. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id Ruang Lingkup Wilayah Negara Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
  • 13. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id Penentuan Batas Wilayah Batas Wilayah Negara ditetapkan atas dasar • Perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara , serta • berdasarkan peraturan perundang- undangan dan hukum internasional.
  • 14. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id Batas Wilayah NKRI • di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste; • di laut berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan • di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.
  • 16. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id Geopolitik Sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan.
  • 17. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id Latar Belakang • Konsep geopolitik tumbuh karena adanya kesadaran akan kebutuhan ruang hidup manusia, masyarakat dan bangsa • Ruang hidup = sumber daya = energi dan ekonomi = kekuasaan (power).
  • 18. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id Geopolitik Indonesia Deklarasi Juanda • Perubahan atas Ordonantie no 442/1939 tentang TZMKO 1939 • Point to point theory  tidak lagi low water line (contour)  garis lurus dari titik terluar pulau terluar • Laut teritorial 12 mil laut dan laut antara 2 pulau • Memaknai tanah-air (nusantara) • Benua Maritim Indonesia
  • 20. Rezim Tata Laut/Perairan menurut UNCLOS 1982 12 MIL 24 MIL 200 S/D 350 MIL LANDAS KONTINEN ZONA TAMBAHAN LAUT TERITORIAL LAUT BEBAS ZEE PERAIRAN PEDALAMAN PERAIRAN KEPULAUAN DARATAN
  • 21. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.idSoemiarno, 2005 21
  • 22. Wil. Udara Nasional Ruang Udara Bebas Teritorial Darat Laut Teritorial 12 MIL Zona Tambahan 24 Mil ZEE 200 Mil Landas Kontinen 350 (KEDAULATAN) (YURISDIKSI)
  • 23. DARATAN RUANG UDARA WILAYAH KEDAULATAN RUANG ANTARIKSA ( WILAYAH KEPENTINGAN ) RUANG UDARA BEBAS RUANG UDARA BEBAS LAUT TERITORIAL DARATAN LAUT TERITORIAL
  • 24. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id Geopolitik & Hukum Kewilayahan (Hukum Udara) DEKLARASI BOGOTA 1976 Ket: A = Ruang Udara Nasional Indonesia B = Ruang Udara Bebas/ Negara lain A,B,C, = Atmosfir Bumi D, E = Ruang Angkasa (Bebas untuk kemanusiaan dan milik bersama) Y = Orbit Geostarioner (GSO) BUMIE Y D C B Y Y 5.140KM + 35.871KM A A 12,82% 33.979,07KM GSO Indonesia
  • 25. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id Geopolitik & Otonomi Daerah  Sentralisasi : Pemerintah diatur dari pusat  Desentralisasi : Pelayanan langsung kepada rakyat Filosofi  Pemda ada, ada rakyat yang dilayani  Rakyat beri legitimasi Output  Public goods & Public regulation  Dekonsentrasi : tidak semua tugas2 teknis dapat dilaksanakan Pemda Soemiarno, 2005 25
  • 26. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id WAWASAN NUSANTARA Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  • 27. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id PARADIGMA KETATANEGARAAN INDONESIA Pancasila UUD 1945 Wawasan Nusantara Ketahanan Nasional Dokumen Rencana pembangunan Landasan Idiil Landasan Konstitusional Landasan Visional Landasan Konsepsional Landasan Operasional PEMBANGUNAN NASIONAL
  • 28. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id LATAR BELAKANG KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA • Pernah sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah • Pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah HISTORIS • Indonesia, negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik dan heterogen • Perlu memiliki visi menjadi bangsa yang bersatu dan utuh GEOGRAFIS DAN SOSIAL BUDAYA • Politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografinya • Wilayah Indonesia satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terletak antara dua samudera dan benua GEOPOLITIS DAN KEPENTINGAN NASIONAL
  • 29. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Program Studi PPKn ppkn.uad.ac.id PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA POLITIK EKONOMI SOSIAL BUDAYA PERTAHANAN DAN KEAMANAN Pemerintahan yang kuat dan aspiratif yang dibangun berdasarkan asas kedaulatan rakyat Kesadaran dan cinta tanah air sebagai modal dalam menggerakkan partisipasi masyarakat Peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata Sikap batiniah/lahiriah yang mengakui, menerima, menghormati perbedaan yang ada.

Editor's Notes

  1. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.