Dokumen tersebut membahas tentang mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara Indonesia yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran ini mencakup berbagai aspek seperti persatuan bangsa, hukum dan HAM, sistem pemerintahan, demokrasi, serta hubungan internasional."
Bab 2 rpp ppkn sma kls xi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbang...eli priyatna laidan
koleksi rpp fisika ppkn tik prakarya kelas x sd xii, karena saya mengajar mata pelajaran tersebut. Jadi bila terdapat kekurangan bisa email di dasepggl@gmail.com atau sms ke 0856 5990 0626
Bab 2 rpp ppkn sma kls xi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbang...eli priyatna laidan
koleksi rpp fisika ppkn tik prakarya kelas x sd xii, karena saya mengajar mata pelajaran tersebut. Jadi bila terdapat kekurangan bisa email di dasepggl@gmail.com atau sms ke 0856 5990 0626
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum. Wr. Wb..
Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul ”DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP POLITIK”.
Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu ada yang kurang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi.
Akhir kata penulis berharap agar makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca.
Raha, Desember 2014
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................... i
DAFTAR ISI............................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN....................................................................... 1
A. Latar Belakang................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah............................................................................ 1
C. Tujuan........................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN........................................................................ 3
1. Pengetian Globalisasi.............................................................................. 3
2. Dampak Globalisasi Terhadap Bidang Politik Di Indonesia................... 4
3. Langkah Langkah Yang Perlu Diambil Indonesia Dalam Menghadapi
Dampak Globalisasi.................................................................................. 8
BAB III PENUTUP..................................................................................... 10
A. Kesimpulan.......................................................................................... 10
B. Saran.............................................................................................. 10
DAFTAR PUSTAKA............................................................................. 11
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum. Wr. Wb..
Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul ”DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP POLITIK”.
Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu ada yang kurang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi.
Akhir kata penulis berharap agar makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca.
Raha, Desember 2014
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................... i
DAFTAR ISI............................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN....................................................................... 1
A. Latar Belakang................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah............................................................................ 1
C. Tujuan........................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN........................................................................ 3
1. Pengetian Globalisasi.............................................................................. 3
2. Dampak Globalisasi Terhadap Bidang Politik Di Indonesia................... 4
3. Langkah Langkah Yang Perlu Diambil Indonesia Dalam Menghadapi
Dampak Globalisasi.................................................................................. 8
BAB III PENUTUP..................................................................................... 10
A. Kesimpulan.......................................................................................... 10
B. Saran.............................................................................................. 10
DAFTAR PUSTAKA............................................................................. 11
1. 6. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
A. Latar Belakang
Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi
warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik
Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah
negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau
nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan
bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut
berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. [Risalah Sidang Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik
Indonesia, 1998].
Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus
menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai
Negara Kesatuan dengan bentuk Republik.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil
dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945].
Dalam perkembangannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan
penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang
mengancam keutuhan negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam
dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia
perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi
muda sebagai generasi penerus.
Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-
hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam
kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintahan, dan
organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi,
dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain
itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak azasi
manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab
sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku
anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
36
2. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang
memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia
yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD
1945.
B. Tujuan
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki
kemampuan sebagai berikut.
1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara
cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-
korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup
bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek
sebagai berikut.
1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta
lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda,
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan
negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Keterbukaan dan jaminan keadilan
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata
tertib di Satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan,
Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan
nasional, Hukum dan peradilan internasional
3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban
anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan,
penghormatan dan perlindungan HAM
4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai
warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan
pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan
warga negara
5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang
pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan
dasar negara dengan konstitusi
37
3. 6. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan,
Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem
politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem
pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi
7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi
negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-
nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka
8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri
Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan
organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.
D. Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran
1. Memahami hakekat bangsa dan Negara Kesatuan Repubilik Indonesia
2. Menganalisis sikap positif terhadap penegakan hukum, peradilan nasional, dan
tindakan anti korupsi
3. Menganalisis pola-pola dan partisipasi aktif dalam pemajuan, penghormatan
serta penegakan HAM baik di Indonesia maupun di luar negeri
4. Menganalisis peran dan hak warga negara dan sistem pemerintahan NKRI
5. Menganalisis budaya politik demokrasi, konstitusi , kedaulatan negara,
keterbukaan dan keadilan di Indonesia
6. Mengevaluasi hubungan internasional dan sistem hukum internasional
7. Mengevaluasi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
8. Menganalisis peran Indonesia dalam politik dan hubungan internasional,
regional, dan kerja sama global lainnya
9. Menganalisis sistem hukum internasional, timbulnya konflik internasional, dan
mahkamah internasional
38
4. E. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Tingkatan :V
Derajat : Mahir 1
Setara : Kelas X SMA / MA
Bobot SKK :2
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
1. Memahami hakikat bangsa 1.1 Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-
dan Negara Kesatuan unsur terbentuknya negara
Republik Indonesia 1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-
(NKRI) bentuk kenegaraan
1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan
NKRI
1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan,
nasionalisme dan patriotisme dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara
2. Menampilkan sikap positif 2.1 Mendeskripsikan pengertian sistem hukum
terhadap sistem hukum dan dan peradilan nasional
peradilan nasional 2.2 Menganalisis peranan lembaga-lembaga
peradilan
2.3 Menunjukkan sikap yang sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku
2.4 Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia
2.5 Menampilkan peran serta dalam upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia
3. Menampilkan peran serta 3.1 Menganalisis upaya pemajuan,
dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM
penghormatan dan 3.2 Menampilkan peran serta dalam upaya
perlindungan Hak Asasi pemajuan, penghormatan, dan penegakan
Manusia (HAM) HAM di Indonesia
3.3 Mendeskripsikan instrumen hukum dan
peradilan internasional HAM
39
5. Tingkatan : VI
Derajat : Mahir 2
Setara : Kelas XI s.d XII SMA / MA
Bobot SKK :4
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
1. Menganalisis hubungan 1.1 Mendeskripsikan hubungan dasar negara
dasar negara dengan dengan konstitusi.
konstitusi 1.2 Menganalisis substansi konstitusi negara.
1.3 Menganalisis kedudukan pembukaan UUD
1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1.4 Menunjukkan sikap positif terhadap
konstitusi negara
2. Menghargai persamaan 2.1 Mendeskripsikan kedudukan warga negara
kedudukan warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia
dalam berbagai aspek 2.2 Menganalisis persamaan kedudukan warga
kehidupan negara dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan negara
2.3 Menghargai persamaan kedudukan warga
negara tanpa membedakan ras, agama,
gender, golongan, budaya, dan suku
3. Menganalisis sistem politik 3.1 Mendeskripsikan supra struktur dan infra
di Indonesia struktur politik di Indonesia
3.2 Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di
berbagai negara
3.3 Menampilkan peran serta dalam sistem
politik di Indonesia
4. Menganalisis budaya 4.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik.
politik di Indonesia 4.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang
berkembang dalam masyarakat Indonesia
4.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi
pengembangan budaya politik
4.4 Menampilkan peran serta budaya politik
partisipan
40
6. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
1. Menganalisis budaya 5.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-
demokrasi menuju prinsip budaya demokrasi
masyarakat madani 5.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat
madani
5.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di
Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan
reformasi
5.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi
dalam kehidupan sehari-hari
2. Menampilkan sikap 6.1 Mendeskripsikan pengertian dan
keterbukaan dan keadilan pentingnya keterbukaan dan keadilan
dalam kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
berbangsa dan bernegara 6.2 Menganalisis dampak penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak transparan
6.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan
keadilan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara
3. Menganalisis hubungan 7.1 Mendeskripsikan pengertian, pentingnya,
Internasional dan dan sarana-sarana hubungan internasional
organisasi Internasional bagi suatu negara
7.2 Menjelaskan tahap-tahap perjanjian
internasional
7.3 Menganalisis fungsi Perwakilan
Diplomatik
7.4 Mengkaji peranan organisasi internasional
(ASEAN, AA, PBB) dalam meningkatkan
hubungan internasional.
7.5 Menghargai kerja sama dan perjanjian
internasional yang bermanfaat bagi
Indonesia
41
7. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
5. Menganalisis sistem 8.1 Mendeskripsikan sistem hukum dan
hukum dan peradilan peradilan internasional
internasional 8.2 Menjelaskan penyebab timbulnya
sengketa internasional dan cara
penyelesaian oleh Mahkamah
Internasional
8.3 Menghargai putusan Mahkamah
Internasional
6. Menampilkan sikap positif 9.1 Mendeskripsikan Pancasila sebagai
terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
ideologi terbuka 9.2 Menganalisis Pancasila sebagai sumber
nilai dan paradigma pembangunan
9.3 Menampilkan sikap positif terhadap
Pancasila sebagai ideologi terbuka
7. Mengevaluasi berbagai 10.1Menganalisis sistem pemerintahan di
sistem pemerintahan berbagai negara
10.2Menganalisis pelaksanaan sistem
pemerintahan Negara Indonesia
10.3Membandingkan pelaksanaan sistem
pemerintahan yang berlaku di Indonesia
dengan negara lain
8. Mengevaluasi peranan pers 11.1Mendeskripsikan pengertian, fungsi dan
dalam masyarakat peran serta perkembangan pers di
demokrasi Indonesia
11.2Menganalisis pers yang bebas dan
bertanggung jawab sesuai kode etik
jurnalistik dalam masyarakat demokratis
di Indonesia.
11.3Mengevaluasi kebebasan pers dan
dampak penyalahgunaan kebebasan media
massa dalam masyarakat demokratis di
Indonesia
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
42
8. 9. Mengevaluasi dampak 12.1Mendeskripsikan proses, aspek, dan
globalisasi dampak globalisasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara
12.2Mengevaluasi pengaruh globalisasi
terhadap kehidupan Bangsa dan Negara
Indonesia
12.3Menentukan sikap terhadap pengaruh dan
implikasi globalisasi terhadap Bangsa
dan Negara Indonesia
12.4Mempresentasikan tulisan tentang
pengaruh globalisasi terhadap Bangsa dan
Negara Indonesia
F. Arah Pengembangan
Standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran ini menjadi arah dan
landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan
indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Seluruh materi SK dan KD pada
masing-masing tingkat/derajat kompetensi dibagi ke dalam satuan kredit
kompetensi (SKK) secara seimbang sebanyak yang ditentukan untuk
tingkat/derajat kompetensi yang dimaksud. Dalam merancang kegiatan
pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar
Penilaian.
43