ppt tentang dpmptsp yang

1. 1. Kecepatan 2. Kemudahan 3. Transparansi
SOP Pelayanan Perizinan bisa di akses lewat link ->
https://bit.ly/soppelayananperizinan
PELAYANAN PUBLIK
D.
kecepatan, kemudahan, transparansi, kualitas dan
digitalisasi pelayanan public misalnya adanya Mall
Pelayanan Publik/MPP
ASPEK PEMERINTAHAN
A.
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
1.
Upaya meningkatkan kecepatan dan memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, contoh layanan perizinan dan layanan kependudukan :
• Menyusun SOP dan Standar
Pelayanan yang jelas dan terukur
• Pemangkasan alur layanan menjadi
lebih singkat
• Transformasi layanan manual ke
layanan online berbasis web/aplikasi
(digitalisasi)
• Kejelasan tarif/biaya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya MPP Digital Kota Cirebon untuk akses
informasi yang lebih cepat dalam melayani pelaku usaha
Bisa di akses di link ->
https://mppdigital.jabarprov.go.id/mppdigital/360/kotacirebon/ 53

2. 1. Kecepatan 2. Kemudahan 3. Transparansi
PELAYANAN PUBLIK
D.
kecepatan, kemudahan, transparansi, kualitas dan
digitalisasi pelayanan public misalnya adanya Mall
Pelayanan Publik/MPP
ASPEK PEMERINTAHAN
A.
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
1.
Upaya meningkatkan kecepatan dan memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, contoh layanan perizinan dan layanan kependudukan :
SOP Sudah dipublikasikan di halaman website DPMPTSP
Kota Cirebon
Diterbitkannya Keputusan Wali Kota Tentang
SOP DPMPTSP
Peraturan Daerah Tentang Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung
54

3. 4. Kualitas
PELAYANAN PUBLIK
D.
kecepatan, kemudahan, transparansi, kualitas dan
digitalisasi pelayanan public misalnya adanya Mall
Pelayanan Publik/MPP
ASPEK PEMERINTAHAN
A.
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
1.
55

4. PELAYANAN PUBLIK
D.
kecepatan, kemudahan, transparansi, kualitas dan
digitalisasi pelayanan public misalnya adanya Mall
Pelayanan Publik/MPP
ASPEK PEMERINTAHAN
A.
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
1.
Cirebon Satu Data (CSD)
Aplikasi SUKMA Kota Cirebon
JDIH Kota Cirebon
Potensi Investasi Kota Cirebon
PPID Kota Cirebon
Si Langit PTSP Kota Cirebon
Jumlah layanan publik berbasis teknologi informasi di Kota Cirebon
sebanyak 156 layanan, diantaranya :
5. Digitalisasi
56

5. 7. KEMUDAHAN INVESTASI
Kepatuhan Kepada Pemerintah Pusat
(Kepatuhan melaksanakan kebijakan
Pemerintah)
A.
A. ASPEK PEMERINTAHAN
MELAKSANAKAN WEWENANG LAIN SESUAI DENGAN
ketentuan peraturan perundang-undangan
6.
69

6. No Bulan
Jumlah
Investor
Investasi (Rp)
1. PMA 25 269.700.542.972
2. PMDN 4817 3.993.070.410.085
JUMLAH 4842 4.262.770.953.057
No Bulan
Jumlah
Investor
Investasi (Rp)
1. PMA 5 128.799.789.908
2. PMDN 748 172.345.720.804
JUMLAH 753 301.145.510.712
7. KEMUDAHAN INVESTASI
Kepatuhan Kepada Pemerintah Pusat
(Kepatuhan melaksanakan kebijakan
Pemerintah)
A.
A. ASPEK PEMERINTAHAN
MELAKSANAKAN WEWENANG LAIN SESUAI DENGAN
ketentuan peraturan perundang-undangan
6.
REALISASI INVESTASI TAHUN 2023
REALISASI INVESTASI TAHUN 2024 (JANUARI-FEBRUARI)
DASAR HUKUM PENANAMAN
MODAL DAN PEMBERIAN INSENTIF
KEMUDAHAN BERINVESTASI
SESUAI PP 24 TAHUN 2019
DASAR HUKUM PELIMPAHAN
KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
70

7. Langkah konkrit terhadap
kemudahan, kecepatan dalam
perizinan berusaha
Sudah tesedianya dan mudahnya akses Standard Operating Procedure (SOP)
untuk seluruh Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan di DPMPTSP Kota Cirebon,
ini bisa membuat Pemohon lebih mudah dan cepat dalam mengetahui alur
Perizinan yang akan dilakukan. SOP Pelayanan Perizinan bisa di akses lewat link -
>
Tersedianya MPP Digital Kota Cirebon untuk akses informasi yang lebih cepat
dalam melayani pelaku usaha Bisa di akses di link ->
https://mppdigital.jabarprov.go.id/mppdigital/360/kotacirebon/
https://bit.ly/soppelayananperizinan
A.
B. ASPEK PEMBANGUNAN
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.
CONTOH: PROMOSI DAN KEMUDAHAN PERIJINAN BERUSAHA)
4.
131

8. Adanya peraturan Kepala
Daerah tentang kemudahan
perizinan berusaha
B.
Draft Perda
Perizinan
SOP Perizinan
Berusaha
B. ASPEK PEMBANGUNAN
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.
CONTOH: PROMOSI DAN KEMUDAHAN PERIJINAN BERUSAHA)
4.
132

9. Jumlah Perizinan yang telah
ditetapkan dan upaya yang
dilakukan
PERIZINAN OSS TAHUN 2023
NIB TERBIT PERIZINAN MENENGAH
TINGGI DAN RISIKO TINGGI
4842 124
B. ASPEK PEMBANGUNAN
PERIZINAN
PERIZINAN RISIKO
RENDAH DAN MENENGAH
RENDAH
4718
PERIZINAN OSS TAHUN 2024
NIB TERBIT PERIZINAN MENENGAH
TINGGI DAN RISIKO TINGGI
753 3
PERIZINAN RISIKO RENDAH
DAN MENENGAH RENDAH
750
133
PERIZINAN NON OSS TAHUN 2023
PBG IZIN TRAYEK IZIN REKLAME
664 39 10
PBG IZIN TRAYEK IZIN REKLAME
63 2 5
PERIZINAN NON OSS TAHUN 2024

10. Jumlah Perizinan yang telah
ditetapkan dan upaya yang
dilakukan
Membuat Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan alur perizinan
untuk menjamin kepastian proses
perizinan yang dilaksanakan
Mempublikasikan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan
ALur Perizinan di media digital agar
masyarakat mudah untuk mengakses
hal tersebut
1
1 2
Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Pelayanan
Prima untuk menjaga kualitas pelayanan publik
yang dilaksanakan
Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang di
laporkan setiap triwulan dan tahunan, untuk mengukur kinerja
pelayanan publik yang dilaksanakan
2 3 4
UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHAN PERIZINAN
UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA
Melakukan Pendampingan
langsung kepada pelaku usaha
yang di laksanakan di kantor
DPMTPSP Kota Cirebon
Melaksanakan Roadshow OSS
RBA yang di adakan di setiap
kecamatan agara masyarakat lebih
mudah untuk mengikuti kegiatan ini
B. ASPEK PEMBANGUNAN
PERIZINAN
134