Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Presentasi MCP2023 (1).pptx
Similar to Presentasi MCP2023 (1).pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (7)
Presentasi MCP2023 (1).pptx
- 1. Monitoring Center for Prevention Tahun 2023 Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Paser
- 2. PENGERTIAN MONITORING CENTRE FOR PREVENTION (MCP) "MONITORING CENTRE FOR PREVENTION (MCP) MERUPAKAN APLIKASI YANG DIKEMBANGKAN OLEH KPK UNTUK MEMUDAHKAN MONITORING UPAYA KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN KORUPSI YANG DIOPERASIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SALAH SATUNYA MELALUI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI”
- 3. FOKUS AREA MCP 1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 2. PENGADAAN BARANG DAN JASA 3. PERIZINAN 4. PENGAWASAN APIP 5. MANAJEMEN ASN 6. OPTIMALISASI PAJAK DAERAH 7. MANAJEMEN BMD 8. TATA KELOLA DESA
- 4. TUJUAN 1. Melakukan identifikasi titik rawan korupsi sehingga dapat memetakan potensi kerawanan korupsi pada masing-masing Pemerintah Daerah. 2. Mendorong komitmen Kepala Daerah beserta Pejabat dan Pegawai ASN Daerah termasuk unsur legislatif serta stakeholder terkait lainnya dalam pencegahan korupsi. 3. Mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah sebagai bagian upaya pencegahan korupsi daerah. 4. Memastikan implementasi dan konsistensi sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun. 5. Memberikan saran dan/ atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang dapat mencegah praktik korupsi daerah.
- 5. NILAI CAPAIAN SE-KALTIM TAHUN 2022
- 6. No Area Intervensi % Bobot % Capaian 84.94 % 78.83 % 85.86 % 71.44 % 73.24 % 52.66 % 59.34 % 94.03 % TOTAL 100 74.60 % Progress Capaian MCP PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun 2022 1 Perencanaan dan Penganggaran APBD 17 2 Pengadaan Barang dan Jasa 19 3 Perizinan 10 4 Pengawasan APIP 14 5 Manajemen ASN 10 8 Tata Kelola Keuangan Desa 8 6 Optimalisasi Pajak Daerah 11 7 Manajemen Aset Daerah 11
- 7. AREA, INDIKATOR & SUBINDIKATOR MCP 2023 Rp Masing-masing area dilengkapi dengan indikator dan subindikator sebagai kriteria keberhasilan pencegahan korupsi daerah. Terdapat 8 area, 30 indikator dan 63 sub indikator sebagai fokus area program pencegahan korupsi Pemerintahan Daerah. Penilaian MCP 2023 dilakukan secara bersama- sama oleh KPK, BPKP, dan Kemendagri
- 8. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Rp Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat a. Pemenuhan Alokasi Anggaran Wajib b. Publikasi APBD Pencegahan Mark Up Anggaran a. Standar Harga Satuan (SHS) b. Analisis Standar Biaya (ASB) a. Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD b. Pokok Pikiran c. Pengesahan Anggaran PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan APBD a. Pengawasan Bantuan Pemerintah b. Pengendalian dan Pengawasan Anggaran 1 2 3 4 INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR 2023
- 9. PENGADAAN BARANG DAN JASA Penguatan Profesionalisme UKPBJ Pengendalian Pengadaan • Reviu dan Transparansi Rencana Pengadaan • Pencegahan Korupsi Proyek Strategis Daerah • Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola PBJ • Survey Kepuasan Masyarakat • Vendor Manajemen System • Pokja Permanen • Pemenuhan Komitmen TKDN dan e-Purchasing • Pencegahan Korupsi Pengadaan Langsung • Penguatan SDM UKPBJ • TPP Khusus PBJ INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR 2023 Inovasi Pelaksanaan Pengadaan
- 10. PERIZINAN Transparansi dan Akuntabilitas • Transparansi Tata Ruang Daerah Kemudahan Perizinan • Media Publikasi • Pelayanan Masyarakat • Proses Perizinan Sarana dan Prasarana • Sistem Perizinan Online • Tempat Layanan INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR 2023 Pengendalian dan Pengawasan • Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan • Tindak Lanjut Reviu APIP
- 11. PENGAWASAN APIP KAPASITAS APIP • Kecukupan Kuantitas dan Kompetensi SDM • Kecukupan Anggaran • Level Kapabilitas APIP PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN • Pengisian Jabatan Inspektur dan Irbansus • Pengawasan Dugaan Penyimpangan • Penanganan Pengaduan Masyarakat • Probity Audit • Reviu dalam rangka pencegahan korupsi • Sosialisasi Antikorupsi INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR 2023
- 12. MANAJEMEN ASN • Penilaian Sistem Merit SISTEM MERIT • Tambahan Penghasilan Pegawai • Manajemen Kinerja Individu • Penegakan Kode Etik • Kepatuhan LHKPN PENINGKATAN INTEGRITAS DAN KINERJA ASN • Evaluasi Jabatan • Pelaksanaan Pengisian Jabatan • Sistem Informasi Kepegawaian TATA KELOLA ASN INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR 2023
- 13. OPTIMALISASI PAJAK DAERAH • Database Pajak Daerah Terintegrasi • Database Tunggakan Pajak PENGUATAN DATABASE PAJAK • Implementasi Inovasi Pajak Daerah • Capaian Peningkatan Pajak Daerah • Capaian Hasil Penagihan Tunggakan Pajak daerah INOVASI PENINGKATAN PAJAK DAERAH • Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah • Tindak Lanjut Reviu PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR 2023
- 14. PENGELOLAAN BMD • Pendanaan dan Sertifikasi BMD • Penguasaan Fisik BMD 2 PENGAMANAN FISIK DAN HUKUM BMD 3 PENERTIBAN BMD • Penertiban PSU/ BMD Dikuasai Pihak Ketiga/ BMD P3D/ Pemekaran • Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola BMD • Penyalahgunaan BMD • Database BMD • Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD PENGAMANAN ADMINISTRASI BMD 1 INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR 2023
- 15. TATA KELOLA DESA LAPORAN KONSOLIDASI APB DESA Laporan Konsolidasi APB Desa SISTEM KEUANGAN DESA Siskeudes Online PENGAWASAN • Audit Keuangan Desa dan Pembinaan Desa REGULASI Regulasi Tata Kelola Desa INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR 2023 PUBLIKASI DAN TRANSPARANSI Publikasi Dan Transparansi Di Masyarakat DATABASE ASET DESA Database Aset Desa