Materi Kuliah Umum STAN

2. STRATEGI PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
RONALD SINYO NORIWARY, SE., ,MM
KEPALA BIDANG PENDAFTARAN & PENDATAAN
MELALUI OPTIMALISASI PENDATAAN, PENGAWASAN,
PEMERIKSAAN & PENAGIHAN
DI KOTA JAYAPURA

3. Company Logo
Riwayat Pekerjaan
2001 – skrg pada Bapenda Kota Jayapura
Alamat Kantor Jl. Kabupaten III APO Jayapura
Alamat Rumah Jl. Kompleks Pemda III Melati
H6 Kotaraja
Ronald Sinyo Noriwary
Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan &
Dokumentasi
Hp 08124844569
ronaldsinyo11noriwari@gmail.com
PERKENALKAN...
R. Sinyo Noriwary
Jayapura, 10 September 1980
Magister Manajemen UNCEN 2011

4. LANDASAN HUKUM
1
3
2
4
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PERDA Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2012
Pajak Daerah
PERDA Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Retribusi Daerah
PERWAL Kota Jayapura No 13 Tahun 2014
UU No. 28 Tahun 2009 Jo. UU Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Pelaksanaan Sistem Online atas Data Transaksi Pembayaran
Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Dalam Rangka
Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah

5. APAITU PAD?
Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-
sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. APAITU PAJAK DAERAH?
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

7. PAJAK HOTEL
01
02
03
04
05
PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN
06
07
08
09
10
PAJAK RESTORAN
PAJAK HIBURAN
PAJAK REKLAME
PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM
PAJAK PARKIR
PAJAK AIR BAWAH TANAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (BPHTB)
JENIS PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA
JENIS PAJAK

8. APAITU RETRIBUSI DAERAH?
Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.

9. JENIS RETRIBUSI DAERAH
YANG DIPUNGUT OPD PEMUNGUT
NO RETRIBUSI JASA UMUM OPD PENGELOLA NO RETRIBUSI JASA USAHA OPD PENGELOLA NO. RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU OPD PENGELOLA
1. Retribusi Pelayanan
Kesehatan
- DISKES 1. Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
- PUPR
- BAGIAN UMUM
- BAPENDA
1. Retribusi Ijin Mendirikan
Bangunan
- PUPR/DMPTSP
2. Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
- DLHK
- BAPENDA
2. Retribusi Terminal - DISHUB 2. Retribusi Ijin Tempat
Penj.Min.Beralkoh
- DMPTSP/BAPENDA
3. Retribusi KTP & Akte
Catatan Sipil
- DUKCAPIL 3. Retribusi Tempat
Khusus Parkir
- BAPENDA 3. Retribusi Ijin Gangguan (HO) - DMPTSP/BAPENDA
4. Retribusi Pel.Pemakaman
& Pengabuan
- PUPR 4. Retribusi Rumah
Potong Hewan
- DINAS KETAHANAN
PANGAN &
PERTANIAN
4. Retribusi Ijin Trayek - DISHUB/DMPTSP
5. Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan
- BAPENDA 5. Retribusi Penjualan
Produksi Usaha
Daerah
- DINAS PERIKANAN &
KELAUTAN
- DISPERINDAGKOP
5. Retribusi Ijin Usaha Perikanan - DINAS PERIKANAN
& KELAUTAN
6. Retribusi Pelayanan Pasar - DISPERINDAGKOP 6. Ret.Penyediaan/Peny
edotan Kakus
- DLHK
7. Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor
(PKB)
- DISHUB
8. Retribusi Pemeriksaan
Alat Pemadam Kebakaran
(APAR)
- DISNAKER
9. Ret.Jasa Pengendalian
Menara Telekomunikasi
- DISKOMINFO
10. Retribusi Tera Ulang - DISPERINDAGKOP
JENIS RETRIBUSI

10. DATA POTENSI PAJAK
JUMLAH WAJIB PAJAK DI KOTA JAYAPURA
11.073
2019
11.867
2021
9.705
2020
9.597
2022

11. POTENSI PAJAK
JUMLAH WAJIB PAJAK FISKAL
4778
2019
5108
2021
5054
2020
4423
2022

12. Foto Petugas Bapenda dan Petugas Kelurahan Pendataan

13. TARGET REALISASI %
1 Pajak Hotel 28.743.611.498 29.623.889.062 103,06%
2 Pajak Restoran 46.590.958.586 53.255.820.902 114,31%
3 Pajak Hiburan 14.534.407.453 9.468.570.198 65,15%
4 Pajak Parkir 2.048.487.458 1.677.014.733 81,87%
5 Pajak Penerangan Jalan 20.200.000.000 20.955.181.533 103,74%
6 Pajak Reklame 15.414.115.510 18.965.590.200 123,04%
7 Pajak Bumi Bangunan 28.107.492.043 32.162.698.360 114,43%
8 BPHTB 24.924.034.700 25.090.223.731 100,67%
9 Pajak Air Tanah 1.000.000.000 426.686.961 42,67%
10 Pajak Sarang Burung Walet
11 Pajak MBLB 36.000.000 51.118.986 142,00%
Jenis Pajak
2021
Pajak Kab./Kota
TARGET REALISASI %
1 Pajak Hotel 13.006.885.849 14.181.524.855 109,03%
2 Pajak Restoran 27.095.291.812 31.684.114.234 116,94%
3 Pajak Hiburan 6.899.749.075 6.521.356.145 94,52%
4 Pajak Parkir 1.001.835.504 1.201.737.892 119,95%
5 Pajak Penerangan Jalan 20.000.000.000 20.261.163.792 101,31%
6 Pajak Reklame 10.567.399.532 15.674.971.081,00 148,33%
7 Pajak Bumi Bangunan 14.549.537.500 16.184.384.662 111,24%
8 BPHTB 13.617.913.000 18.097.494.028 132,89%
9 Pajak Air Tanah 130.000.000 148.292.565 114,07%
10 Pajak Sarang Burung Walet
11 Pajak MBLB 3.000.000 18.990.040 633,00%
Jenis Pajak
2020
Pajak Kab./Kota
TARGET REALISASI %
1 Pajak Hotel 23.058.731.201 22.697.602.219 98,43%
2 Pajak Restoran 42.878.647.742 48.005.449.460 111,96%
3 Pajak Hiburan 14.299.509.987 15.447.089.392 108,03%
4 Pajak Parkir 2.003.671.008 2.040.366.312 101,83%
5 Pajak Penerangan Jalan 20.000.000.000 19.795.019.575 98,98%
6 Pajak Reklame 12.497.998.713 15.187.996.324,00 121,52%
7 Pajak Bumi Bangunan 27.099.075.000 27.765.267.460 102,46%
8 BPHTB 25.735.826.000 27.950.263.462 108,60%
9 Pajak Air Tanah 1.000.000.000 193.707.595 19,37%
10 Pajak Sarang Burung Walet
11 Pajak MBLB 30.000.000 95.992.014 319,97%
Jenis Pajak
2019
Pajak Kab./Kota
TARGET REALISASI %
1 Pajak Hotel 158.205.189.879 162.905.935.552,00 102,97%
2 Pajak Restoran 39.413.595.329 43.331.423.389,00 109,94%
3 Pajak Hiburan 13.825.280.655 13.464.815.682,00 97,39%
4 Pajak Parkir 2.003.671.008 1.462.353.203,00 72,98%
5 Pajak Penerangan Jalan 19.000.000.000 19.135.426.989,00 100,71%
6 Pajak Reklame 9.910.526.965 13.021.862.425,00 131,39%
7 Pajak Bumi Bangunan 26.599.075.000 24.546.620.751,00 92,28%
Jenis Pajak
2018
Pajak Kab./Kota
REALISASI PAD KOTA JAYAPURA

14. DATA OBJEK PAJAK PBB-P2
46.952
2018 2019 2020 2021
29.279
50.872 53.473
PBB-P2

15. SEBELUM & SESUDAH KENAIKAN ZNT
DISTRIK KELURAHAN
NJOP BUMI /PERMETER
TAHUN 2017, 2018, 2019
NJOP BUMI /PERMETER
TAHUN 2020, 2021, 2022
JAYAPURA UTARA
KELURAHAN
BHAYANGKARA
Rp. 5.095.000 Rp. 19.870.000
KELURAHAN
GURABESI
Rp. 3.100.000 Rp. 15.202.000
Rp. 3.100.000 Rp. 15.202.000
Rp. 3.100.000 Rp. 15.202.000

16. PIUTANG KOTA JAYAPURA YANG DI SERAHKAN DARI KPP
PRATAMA TAHUN 1994 S.D 2013
SISA PIUTANG PER 31 DESEMBER 2021 SEBESAR
Rp. 7.287.306.612
RP. 59.636.074.200
PIUTANG YANG DISERAHKAN OLEH KPP PRATAMA

17. VERIFIKASI PEMBAYARAN PIUTANG YANG TERJADI
PENDOUBELAN
VERIFIKASI PEMBAYARAN PIUTANG PRATAMA
DILAKUKAN DIBANK PERSEPSI SEBESAR RP. 24 M
VERIFIKASI BUKTI LUNAS DARI WP YANG SUDAH TERBAYAR
RP. 59.636.074.200
STRATEGI PENYELESAIAN PIUTANG PBB

18. PENGAWASAN PAJAK DAERAH & DOKUMENTASI
SATPOL PP, DPMPTSP

19. PEMERIKSAAN WP YANG DIPERIKSA TAHUN 2022 ADA 13 WP
DOKUMENTASI JUGA
INSPEKTORAT & BAPENDA YANG BERSERTIFIKAT PEMERIKSA
PAJAK DAERAH

20. PENAGIHAN PAJAK DAERAH (SATPOL PP)
KPK RI (STIKER KPK RI)

21. INOVASI BAPENDA
Simulasi Aplikasi SI-Reklame Online

22. SI-REKLAME
dengan QR Code berbasis Web
dan Android
Host to Host Pembayaran
PBB & BPHTB
Host To Host pemayaran Pajak
Daerah & Retribusi Daerah
sudah QRIS, Go-Pay, ATM Bank Papua
E-SIMPAD
Berbasis Web Dan Android
SIM PBB
Pemkot & Kementrian ATR /Badan
Pertanahan
SIM BPHTB
Pemkot & Kementrian ATR /Badan
Pertanahan
DSPB
DJP, DJPK dan Pemerintah Kota Jayapura
INOVASI-INOVASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA JAYAPURA

23. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe
that this Template will your Time, Money and Reputation.
$62,000
Sistim yang dimilki sebelumnya oleh Bapenda yang berbeda struktur database
antara Simpad, PBB dan BPHTB mengakibatkan Bapenda Kota Jayapura memiliki
3 sistim yang berbeda baik dalam pengelolaan maupun dalam pelaporannya.
Untuk itu, dengan adanya Inovasi Pelayanan Publik yang lebih baik dan maju lagi
maka Bapenda melakukan Penyatuan Sistim Aplikasi dengan melakukan Inovasi
Smart Simpad Kota Jayapura dalam meningkatkan Pelayanan Pajak dan Retribusi
Daerah. Adapun Inovasi dari Smart Simpad adalah memberikan kemudahan bagi
Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah juga oleh SKPD Pengelola Retribusi serta
Pemerintah Daerah dengan cara dapat mengakses aplikasi Smart Simpada lewat
halaman Website dan Smartphone yang berbasis Android.
INOVASI

24. INOVASI APLIKASI SIMPADA BERBASIS WEB
Sistim yang dimilki sebelumnya oleh Bapenda yang berbeda
struktur database antara Simpad, PBB dan BPHTB
mengakibatkan Bapenda Kota Jayapura memiliki 3 sistim yang
berbeda baik dalam pengelolaan maupun dalam
pelaporannya. Untuk itu, dengan adanya Inovasi Pelayanan
Publik yang lebih baik dan maju lagi maka Bapenda
melakukan Penyatuan Sistim Aplikasi dengan melakukan
Inovasi Smart Simpad Kota Jayapura dalam meningkatkan
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun Inovasi dari
Smart Simpad adalah memberikan kemudahan bagi Wajib
Pajak dan Wajib Retribusi Daerah juga oleh SKPD Pengelola
Retribusi serta Pemerintah Daerah dengan cara dapat
mengakses aplikasi Smart Simpada lewat halaman Website
dan Smartphone yang berbasis Android.
INOVASI

25. INOVASI APLIKASI SIMPAD, PBB DAN BPHTB
Bapenda memiliki 3 sistem yang berbeda database
dan belum saling berintergarsi antara 1 sistem
dengan system lainnya, sehingga rentan terjadinya
kebocoran berkas dan perbedaan data dari system
1 dengan yang lainnya. Dengan adanya penyatuan
database antara Sim PBB dan Sim BPHTB
mempermudah dalam memproses berkas,
sehingga pemrosesan berkas pada bidang BPHTB
harus berpatokan pada data yang ada pada sistem
Sim PBB. Kemudian pada aplikasi Simpad disini
wajib pajak yang mengurus perpanjangan ijin jika
ditemukan masih ada tunggakan PBB maka berkas
atau ijin tersebut tidak dapat di proses, jika
tunggakan PBB sudah dilunasi maka ijin tersebut
sudah dapat diproses.
INOVASI

26. INOVASI APLIKASI SIMPAD, PBB DAN BPHTB
Pada aplikasi Simpad ini sudah di protek
menu proses jika ada wajib pajak yang masih
meliki Piutang maka berkas tidak bisa
diproses. proses verifikasi berkas, piutang
tahun 2008 dimasukan kembali dalam
aplikasi Simpad. Pada aplikasi ini sudah
adanya daftar piutang Pajak dan Restribusi
Daerah dan surat panggilan dapat di cetak
sesuai dengan jangka waktu. Aplikasi Simpad
sudah terintegrasi dengan nomor antrian
pada loket pembayaran dan Customer
Service pada pelayanan Pajak dan Restribusi
Daerah sehingga dapat memberikan
kemudahan dalam mengantri.
INOVASI

27. STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA LAKUKAN
01
02
03
INTENSIFIKASI
EKSTENSIFIKASI
INVESTASI

28. 1. Melakukan pemutakhiran data atau potensi pajak dan retribusi daerah (tax base).
2. Melakukan sosialisasi berbagai aturan-aturan atau Perda terkait dengan PAD bagi masyarakat.
3. Melakukan pemungutan pro aktif.
4. Meningkatkan pengawasan internal kepada para pegawai dan eksternal terhadap objek-objek pajak dan retribusi
daerah.
5. Menata sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi berbasis IT (PBB, BPHTB dan PHRI berbasis on
line system).
6. Meningkatkan SDM aparatur baik secara kuantitas dan kualitas melalui Diklat PAD (STAN, Workshoop, dan studi
banding ke daerah – daerah yang sudah maju dalam pengelolaan PAD).
7. Meningkatkan kualitas pelayanan.
8. Memberikan apresiasi kepada pegawai maupun wajib pajak dalam bentuk reward dan punishment.
9. Menjalin kerjasama dengan pihak coorporate.
10.Menjalin kerjasama dengan pemilik hak ulayat (tempat/tempat rekreasi/wisata)
11.Meningkatkan sarana dan prasarana
12.Melakukan pemeriksaan terhadap objek pajak hotel, restauran,dan hiburan.
13.Perubahan regulasi sesuai dengan kondisi ekonomi kekinian
1. STRATEGI INTENSIFIKASI PAD

29. 1. Kebijakan untuk memperbesar keikutsertaan jumlah dana penyertaan modal ke Bank (Idle Cost).
2. Political Will dalam kebijakan Pemerintah Daerah tentang alokasi dana APBD, dimana postur anggaran
diperbesar alokasi belanja modal (Infrastruktur).
2. STRATEGI EKSTENSIFIKASI PAD

30. 3. STRATEGI INVESTASI PAD
1. MOU / kerja sama dengan pihak swasta dalam penggunaan aset daerah yang memberikan pemasukan
(Ramayana & B-One)
2. Political Will dalam kebijakan Pemerintah Daerah tentang alokasi dana APBD, dimana postur anggaran
diperbesar alokasi belanja modal (Infrastruktur).
3. Menarik investor luar negeri dengan mempermudah pelayanan perijinan untuk membangun usaha di Kota
Jayapura.
4. Mendirikan Perusahaan Daerah (PD).
5. Kebijakan Kepala Daerah Memberikan Bebas Pajak 6 Bulan Bagi Hotel yang baru membuka usaha di Kota
Jayapura