Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf
Similar to Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf (20)
Materi Deputi RID-Paparan Per BRIN No 5 Tahun 2023 14 Juni 2023-1.pdf
- 2. SOSIALISASI PERATURAN BRIN NOMOR 5 TAHUN 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah
- 3. Meningkatkan peran pembinaan teknis BRIN terhadap Pemerintah Daerah melalui BRIDA atau perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan mempercepat pencapaian tujuan otonomi daerah melalui riset dan inovasi di daerah Mengembangkan ekosistem riset dan inovasi di daerah sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing negara guna tercapainya tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan Memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekosistem riset dan inovasi di daerah NSPK sebagai payung hukum padanan dari Pemendageri, sebagai instrumen kebijakan pembinaan teknis BRIDA sangat diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan BRIDA NSPK/Peraturan BRIN harus segera diterbitkan karena menjadi syarat dalam proses pemutakhiran kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah untuk BRIDA yang telah terbentuk NSPK berisi klausul tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah, yang merupakan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis iptek 1 2 3 4 5 6 7 01 URGENSI PENYUSUNAN NSPK (PERATURAN BRIN TENTANG TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DI DAERAH)
- 4. Januari 2022 April 2022 Sept 2022 TTD MoU BRIN dan KDN 20 April 2022 Pelaksanaan Diskusi BRIN dengan Kemendagri Terkait muatan NSPK 1. Ditjen Otda 2. Ditjen Bina Keuda 3. Ditjen Bina Bangda 4. Ditjen Bina Adwil 5. Ditjen Bina Pemdes 6. BSKDN Pelaksanaa n Diskusi Lanjutan terkait Muatan NSPK dan Sinkronisasi Koordinasi dengan Deputi Bidang Kebijakan Riset dan InovasiC Perencanaan penyusunan kebijakan riset dan inovasi daerah Juli 2022 Kick Off BRIDA: Penandatanganan MoU BRIN dengan Kemendagri Penyusunan legal drafting dan pembahasan materi NSPK dgn Kemendagri 1. Ditjen Otda 2. Ditjen Bina Keuda 3. Ditjen Bina Bangda 4. Ditjen Bina Adwil 5. Ditjen Bina Pemdes 6. BSKDN • Finalisasi NSPK menjadi PerBRIN • Sinkronisasi Muatan NSPK dengan RPP Penyelenggar aan Iptek • Pembahasan Detail NSPK dengan BHKS Koordinasi dengan Sekjen Kemendagri Pembentukan BRIDA dan Penguatan Muatan NSPK • Konsultasi Publik 24 Oktober 2022 Jan 2023 Mei 2023 Terbitnya PERBRIN No 5/2023 Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah • Harmonisasi III 12 Jan 2023 • Harmonisasi IV 3 Maret 2023 Nov 2022 Harmonisasi I dan II 22-23 Nov PROSES PENYUSUNAN NSPK (PERATURAN BRIN TENTANG TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DI DAERAH)
- 5. FGD: BRIN-Ditjen Bina Pemdes KDN Konsinyering Tim NSPK dan Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri FGD Pembinaan Teknis dengan Ditjen Bina Adwil KDN FGD: Review NSPK dengan Ditjen Otda KDN Review NSPK bersama Kepala BRIN Sinkronisasi NSPK dengan RPP Penyelenggaraan Iptek bersama DKRI-Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi FGD Penguatan NSPK dengan Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi serta PR Pemerintahan dalam Negeri Pembahasan Muatan Rencana Induk dalam Konsinyering Pembahasan Batang Tubuh NSPK bersama Kemendagri DOKUMENTASI PROSES PENYUSUNAN NSPK (PERATURAN BRIN TENTANG TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DI DAERAH)
- 6. Harmonisasi I dan II Tindak Lanjut Terbitnya PerBRIN No 5/2023 dan PerMendagri No 7/2023 Harmonisasi IV Harmonisasi III DOKUMENTASI
- 7. DASAR HUKUM PERATURAN BRIN NOMOR 5 TAHUN 2023 Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977)
- 8. 14 BAB 55 PASAL MUATAN PERATURAN BRIN NOMOR 5 TAHUN 2023 1. Ketentuan Umum 2. Penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah 3. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah 4. Koordinasi dan Sinkronisasi 5. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah 6. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah 7. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah 8. Pengukuran dan Penilaian 9. Sistem Informasi Riset dan Inovasi di Daerah 10. Pendanaan 11. Pembinaaan dan Pengawasan Riset dan Inovasi di Daerah 12. Pelaporan 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup
- 9. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah. 01 02 Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan 05 04 03 Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. BEBERAPA KETENTUAN UMUM
- 10. Riset dan Inovasi di daerah pada pemerintah provinsi diselenggarakan oleh BRIDA provinsi. Riset dan Inovasi di daerah pada pemerintah kabupaten/kota diselenggarakan oleh BRIDA kabupaten/kota. Pembentukan BRIDA Provinsi maupun BRIDA Kabupaten/Kota dapat dilakukan secara mandiri atau dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan daerah. Pembentukan dan pengintegrasian BRIDA setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN PENYELENGGARA RISET DAN INOVASI DAERAH Riset dan Inovasi di daerah dapat diselenggarakan oleh: a. Lembaga riset swasta b. Badan usaha c. Perguruan tinggi d. Masyarakat; dan/atau e. Lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikoordinasikan Oleh BRIDA
- 11. PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH Pengembangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban. • Pengkajian dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan. • Perekayasaan dilakukan melalui kegiatan: a. Pengujian; b. Pengembangan teknologi; c. Rancang bangun; dan d. Pengoperasian. • Penerapan wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dan dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing daerah. • Penerapan dapat dilakukan melalui: a. Alih teknologi; b. Intermediasi teknologi; c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; d. komersialisasi teknologi. PENGKAJIAN a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. Perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah; c. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; d. Peningkatan daya saing daerah; dan e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. PENELITIAN PENGEMBANGAN Riset yang dilakukan oleh penyelenggara Riset di daerah meliputi: PENERAPAN
- 12. Alih teknologi dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial. ALIH TEKNOLOGI Lisensi Kerja sama Pelayanan Jasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 13. Inkubasi Teknologi Temu Bisnis Teknologi Kemitraan Promosi Hasil Invensi INTERMEDIASI TEKNOLOGI INTERMEDIASI Intermediasi teknologi merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Invensi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna teknologi. Intermediasi Teknologi dapat berupa:
- 14. DIFUSI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi 1 Evaluasi kesiapan pengguna teknologi 2 Pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi 3 Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan: Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ditujukan untuk meningkatkan efektifitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi
- 15. 1 Inkubasi Teknologi Kemitraan Industri KOMERSIALISASI TEKNOLOGI 2 3 Pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 16. Pengembangan Invensi dan Inovasi merupakan fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil Invensi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan. Penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi pendirian, pengelolaan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi INVENSI DAN INOVASI Invensi dan Inovasi ditujukan untuk: a. Menjadi solusi permasalahan daerah; b. Memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika; c. Menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat; dan d. Peningkatan pelayanan publik. Alih Teknologi Rekayasa Balik Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komersialisasi Teknologi Intermediasi Teknologi Invensi dan Inovasi dihasilkan dari:
- 17. 1 2 3 4 5 Perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah Landasan pengambilan keputusan Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah Naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah Solusi permasalahan pembangunan PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI
- 18. MEKANISME KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH Forum koordinasi dan sinkronisasi bertujuan menyerap aspirasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi di daerah dan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti di daerah Melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di daerah Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah dilaksanakan dalam rangka: • sinergi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah • Penguatan tugas dan fungsi BRIDA KOORDINASI DAN SINKRONISASI Dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi.
- 19. MEKANISME KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH Rapat koordinasi teknis dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Rapat koordinasi teknis antardaerah provinsi dan antardaerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh BRIN dengan melibatkan seluruh provinsi, KOORDINASI DAN SINKRONISASI Dalam hal BRIN melimpahkan kewenangan koordinasi dan sinkronisasi kepada gubernur, rapat koordinasi teknis provinsi diselenggarakan oleh BRIDA provinsi dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota
- 20. BRIDA melakukan kemitraan untuk mengembangkan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah KEMITRAAN Kemitraan dilaksanakan dengan tujuan: a. kemudahan akses informasi; b. kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan c. mobilitas SDM Iptek Kemitraan dapat dilakukan dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri
- 21. EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH Ekosistem Riset dan Inovasi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah. Penguatan dan pengembangan dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah untuk meningkatkan daya saing daerah. BRIN memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah. Pendampingan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan penguatan dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah. Pemerintah Daerah melalui BRIDA melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi di daerah untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah. Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah dikoordinasikan oleh BRIDA.
- 22. 6 (ENAM) ELEMEN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi Kemitraan riset dan inovasi Budaya riset dan inovasi Keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah Penyelarasan dengan perkembangan global.
- 23. Penyusunan rencana induk dilakukan melalui proses koordinasi, sin ergi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kep entingan. Rencana induk disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Rencana induk disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD untuk dipercepat capaian target programnya. 1 3 2 Rencana induk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Rencana induk dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Riset dan Inovasi di daerah, yang merupakan rencana aksi tahunan. 4 5 Rencana Induk dan Peta Jalan Pem ajuan Iptek di Daerah RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN IPTEK DI DAERAH Merupakan dokumen yang memberikan arah pelaksanaan program Riset dan Inovasi di daerah guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, dan daya saing daerah.
- 24. Analisis kesenjangam kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Strategi Riset dan Inovasi di daerah Tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di daerah Gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah Gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah Permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya Tema prioritas Riset dan Inovasi di daerah MUATAN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN IPTEK DI DAERAH Peta jalan Riset dan Inovasi di daerah.
- 25. MUATAN RENCANA AKSI Program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (evidence- based policy) Program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah 1 2
- 26. PENGUKURAN DAN PENILAIAN 1 6 3 4 2 5 BRIN melaksanakan pengukuran dan penilaian indeks daya saing daerah. Pengukuran dan penilaian indeks daya saing daerah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil pengukuran indeks daya saing daerah disampaikan kepada kepala daerah. Hasil pengukuran dan penilaian indeks daya saing daerah dijadikan panduan daerah dalam peningkatan daya saing daerah. BRIN dapat memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi dan strategi pembinaan teknis.
- 27. SDM IPTEK DI DAERAH SDM Iptek di daerah terdiri atas: a. Aparatur sipil negara; b. Non-aparatur sipil negara. SDM Iptek aparatur sipil negara di daerah terbagi atas: a. JF di bawah pembinaan BRIN; dan b. JF lainnya yang bekerja pada bidang Riset dan Inovasi. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan SDM Iptek di daerah melalui: a. Peningkatan kompetensi; dan/atau b. Fasilitasi Riset dan Inovasi. Pembinaan SDM Iptek di daerah dapat dilaksanakan oleh BRIDA
- 28. Pemanfaatan sistem informasi tersebut bertujuan melaksanakan: a. Ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan b. Koordinasi dan pelaporan. SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DI DAERAH 1 2 PENDANAAN 1 2 BRIDA menyelenggarakan sistem informasi Riset dan Inovasi di daerah yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH DAN PENDANAAN Pendanaan Riset dan Inovasi di daerah yang diselenggarakan oleh BRIDA bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. BRIDA dapat menggunakan mekanisme pendanaan kompetisi terbuka untuk penyelenggara Riset dan Inovasi di daerah dari berbagai Pemangku Kepentingan.
- 29. PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH Kepala BRIN melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah Pembinaan teknis meliputi: a. fasilitasi; b. konsultasi; c. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi; dan d. pendidikan dan pelatihan. Fasilitasi dilakukan BRIN untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang meliputi: a. Pemberdayaan BRIDA b. Penguatan kapasitas BRIDA; dan c. Bimbingan teknis kepada BRIDA.
- 30. Pemberdayaan BRIDA meliputi: a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; b. Pemanfaatan Infrastruktur Riset dan Inovasi; c. Fasilitasi Riset dan Inovasi; dan d. Pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi. PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH Pemberdayaan BRIDA dapat memanfaatkan SDM Iptek, infrastruktur, fasilitasi, dan hasil Riset dan Inovasi yang tersedia di BRIN dan lembaga pendidikan. Penguatan kapasitas BRIDA meliputi: a. Pendampingan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan; dan/atau b. Pendampingan penyusunan program. Bimbingan teknis kepada BRIDA meliputi bidang: a. Kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; b. Fasilitasi dan pemantauan Riset dan Inovasi di daerah; dan c. Diseminasi dan pemanfaatan Riset dan Inovasi di daerah.
- 31. PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di bidang: a. Kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; b. Fasilitasi dan pemantauan Riset dan Inovasi di daerah; dan c. Diseminasi dan pemanfaatan Riset dan Inovasi di daerah. Litbangjirap, serta Invensi dan Inovasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan, penyusunan kebijakan berbasis bukti, peraturan perundang-undangan, dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hasil Litbangjirap, serta Invensi dan Inovasi dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk: a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah; dan b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di BRIDA. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pendayagunaan dan pemanfaatan Invensi dan Inovasi di daerah.
- 32. PENGAWASAN TEKNIS Reviu Evaluasi Pemantauan Pengendalian Pengawasan Teknis Dilaksanakan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (evidence-based policy) dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sesuai dengan Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di daerah.
- 33. PELAPORAN DAN KETENTUAN PERALIHAN PERALIHAN Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, dokumen perencanaan yang terdiri atas roadmap penguatan sistem inovasi daerah dan rencana induk kelitbangan yang telah ditetapkan, disesuaikan menjadi rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak dilantiknya kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Gubernur melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di daerah yang dikoordinasikan oleh BRIDA provinsi kepada Kepala PELAPORAN Gubernur melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di daerah yang dikoordinasikan oleh BRIDA kabupaten/kota kepada Kepala. Bupati/wali kota melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di daerah yang dikoordinasikan oleh BRIDA kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.
- 34. KETENTUAN PENUTUP Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan terkait penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penguatan sistem inovasi daerah, penataan unsur sistem inovasi daerah, dan pengembangan sistem inovasi daerah dalam Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri, yang saat ini menjadi kewenangan BRIN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 35. TERIMA KASIH Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Lantai 12 Gedung B.J.Habibie Jl.M.H.Thamrin No 8, Jakarta Pusat 10340, Email: dit-krid@brin.go.id Website: www.brin.go.id