PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. Page74
BAB IV
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 dan
sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya
Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan pada bab-bab terdahulu
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Untuk mewujudkan 2 (dua) Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru yaitu : Meningkatnya
Realisasi Investasi Daerah dan Terwujudnya Kepuasan Masyarakat
Dalam Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal, sangatlah ditentukan
oleh adanya komitmen pimpinan dan dukungan semua pihak
(stakeholders) dan dalam penerapan bisnis proses pelayanan perijinan
dan penanaman modal sesuai Standart Pelayanan Publik (SPP) dan
Standar Operasional Prosedur (SOP).
1. Realisasi Nilai Investasi Daerah Pertahun (akumulasi dari realisasi nilai
investasi PMDN dan PMA) sebesar Rp.1.630,45 M, realisasi pada tahun
2017 sebesar Rp.1.090,4. Dengan demikaian terjadi kenaikan sebesar Rp.
540,05 M atau sebesar 149,5%.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BANJARBARU
2. Page75
2. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN di Kota Banjarbaru Tahun 2018
sebesar Rp. 516,55 M dengan penetapan target Tahun 2018 sebesar Rp.
380 M, atau dengan prosentase capaian sebesar 135,9%.
3. Realisasi jumlah investasi PMA di Kota Banjarbaru Tahun 2018 sebesar
Rp.23,5 M dengan penetapan target Tahun 2018 sebesar Rp. 14 M,
dengan prosentase capaian sebesar 167,8%.
Kenaikan pencapaian target dikarenakan :
a. Iklim Investasi yang mulai kondusif.
b. Tersedianya tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi / keahlian
yang dibutuhkan perusahaan
c. Promosi potensi dan peluang Investasi yang berkelanjutan baik
ditingkat domestik.
d. Penyederhanaan persyaratan dan prosedur perizinan dengan
pelayanan berbasis IT untk percepatan proses pelayanan
investasi.
e. Kemudahan pelayanan perizinan dengan pemberlakuan paket
perijinan online, perijinan online dan tanda tangan elektronik
sehingga mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian
perijinan
4. Inovasi pemberian pelayanan perizinan dalam rangka memberikan
kemudahan dan mempercepat pelayanan perizinan yaitu :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BANJARBARU
3. Page76
• Pelayanan Perizinan Mobil Keliling “BAPARAK” Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru melakukan
pelayanan perizinan mobil keliling di setiap Kecamatan bagi warga
yang ingin mengurus perizinan dengan cepat.
• Penyederhanaan persyaratan perijinan melalui Pelayanan Perizinan
Paket .
• Tanda Tangan Elektronik untuk produk perijinan.
5. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2018 sebesar 84,85
(Kategori Sangat Baik), untuk 54 (lima puluh empat) jenis izin
Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk
mengukur seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja
pelayanan perijinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru yang dilaksanakan setiap
tahun sekali.
6. Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Sasaran Strategis menunjukkan
Sasaran Strategis 1, Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
menunjukkan capaian sebesar 104,74% dan Sasaran Strategis 2,
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan dan
Penanaman Modal dengan capaian sebesar 105,4%.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BANJARBARU
4. Page77
7. Evektifitas dan Efisiensi
Menunjukan Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Sasaran 1 sebesar
104,74% menunjukkan kinerja Sasaran Strategis adalah sangat efektif
karena berdasarkan pengukuran kinerja sasaran strategisnya
menunjukkan kategoro capaian sangat berhasil. Sedangkan untuk
sasaran strategis 2 adalah sangat efektif dengan capaian kinerja
indikator 1 sebesar 105,4%dan indikator 2 sebesar 100,89%.
8. Pendapatan Asli Daerah yang dibebankan yaitu Retribusi untuk IMB, Ijin
pada Tahun 2018 ditarget sebesar Rp. 3.750.000.000,- dengan Realisasi
sebesar Rp. 1.923.342.105,- ,- atau tercapai 51,29%.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan
dalam Perencanaan Program/Kegiatan berikutnya yaitu :
1. Mengintensifkan fungsi koordinasi, komunikasi dan konsultasi di internal
organisasi maupun SKPD terkait, sehingga proses pemberian pelayanan
perizinan dan penanaman modal menjadi lebih baik sesuai prosedur dan
aturan yang berlaku.
2. Menjaga konsistensi dan komitmen pimpinan dan staf untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan yaitu
Standar Pelayanan Publik (SPP), dan SOP.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BANJARBARU
5. Page78
3. Optimalisasi paket perijinan online, dan tanda tangan elektronik sehingga
mempercepat waktu penyelesaian dan menghemat biaya.
4. pengembangan pelayanan perijinan berbasis sistem online dan pararel
secara bertahap, sehingga efisien dan akumulasi database terukur.
5. Mengoptimalkan kegiatan promosi investasi dan PTSP sehingga tepat
sasaran, termasuk keikutsertaan dalam pameran promosi investasi dan
pelayanan publik secara rutin, sehingga menarik minat investor dalam dan
luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kota Banjarbaru.
6. Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
perijinan dan penanaman modal, sehingga lebih memberikan
kenyamanan kepada pemohon/pengguna jasa secara bertahap.
Kami menyadari bahwa pembuatan Laporan Kinerja ini masih banyak
terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk
penyempurnaan.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunanLaporan Kinerja ini, kami ucapkan banyak terima kasih.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BANJARBARU