SE Mendagri tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerahinfosanitasi
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 660/4919/SJ, 2012 etentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah
Inspektorat jenderal kementerian perhubungan berkontribusi dalam mengoptimali...Dr. Zar Rdj
Implementasi anggaran yang berkualitas. Artinya berkualitas itu mestinya selalu menggunakan value for money.
Bagaimana ekonomisnya, bagaimana efisiensnya dan bagaimana efektifnya/
Lebih lanjut, Wamenkeu menekankan bahwa pelaksanaan anggaran sehingga keluaran dan dampak yang dituju dapat dicapai,
“Tidak semata-mata hanya penyerapan anggaran. Jadi kita tidak terjebak pada istilah harus menghabiskan anggaran. Tapi bagaimana bisa mengoptimalkan anggaran agar betul-betul dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga betul-betul harapan output, outcome, ataupun sampai ke impact betul-bisa betul terwujud,” tutup Wamenkeu. (b/rsa)
SE Mendagri tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerahinfosanitasi
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 660/4919/SJ, 2012 etentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah
Inspektorat jenderal kementerian perhubungan berkontribusi dalam mengoptimali...Dr. Zar Rdj
Implementasi anggaran yang berkualitas. Artinya berkualitas itu mestinya selalu menggunakan value for money.
Bagaimana ekonomisnya, bagaimana efisiensnya dan bagaimana efektifnya/
Lebih lanjut, Wamenkeu menekankan bahwa pelaksanaan anggaran sehingga keluaran dan dampak yang dituju dapat dicapai,
“Tidak semata-mata hanya penyerapan anggaran. Jadi kita tidak terjebak pada istilah harus menghabiskan anggaran. Tapi bagaimana bisa mengoptimalkan anggaran agar betul-betul dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga betul-betul harapan output, outcome, ataupun sampai ke impact betul-bisa betul terwujud,” tutup Wamenkeu. (b/rsa)
Expose: Strategi penguatan kapasitas dan kerjasama aparatur negara bidang perekonomian daerah menggunakan metode geospatial untuk mendukung formulasi kebijakan berbasis data (evidence-based policy)
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Tujuan/Manfaat Redesign Sistem Penganggaran
1. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara : Visi Misi Presiden – Fokus Pembangunan (arahan Presiden) – 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah.
2. Dengan Redesign Sistem Penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas “Tagging”, namun apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan secara terbatas.
3. Rumusan nomenklatur baik untuk program/outcome/ kegiatan/output mencerminkan “real work (eye catching)”.
4. Redesign Sistem Penganggaran merupakan upaya untuk penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja
Rencana Umum Penanaman Modal merupakan amanat dari Undang-Undang Penanaman Modal yang selanjutnya dengan Peraturan Presiden pada tahun 2012 setiap pemerindah daerah dalam hal ini Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat menyusun arah kebijakan penanaman modal di daerah
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Panel i rakornas 2019 - kementerian perekonomian
1. 1 3 N o v e m b e r 2 0 1 9
S e n t u l ,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia
Berdasarkan 5 Prioritas Pembangunan Nasional
PROGRAM
PRIORITAS
BIDANG
PEREKONOMIAN
Disampaikan pada:
RAKORNAS Pemerintah Pusat dan Daerah
2. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Program Bidang Perekonomian
(Berdasarkan 5 Prioritas Pembangunan Nasional)
2
Visi Misi Presiden
2020-2024
Rencana Kerja
Pemerintah 2020
Program K/L di
APBN 2020
RPJMN 2020-2024
(Rancangan Teknokratik)
•Membangun SDM yang pekerja
keras, dinamis, terampil,
menguasai iptek, bekerja sama
dengan talenta global.
•Dukungan Program: Kartu
Prakerja, Ekosistem
ketenagakerjaan, Pendidikan
Vokasi, Super Deduction Tax.
Pembangunan
SDM
•Infrastruktur yang
menghubungkan ke sumber-
sumber pertumbuhan ekonomi,
dan akses ke destinasi wisata.
•Dukungan Program: Proyek
Strategis Nasional (PSN),
Percepatan Pengadaan Tanah,
dan Kebijakan Satu Peta.
Pembangunan
Infrastruktur
•Penyederhanaan regulasi melalui
penerbitan dua Omnibus Law.
•Dukungan Program: Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja,
Omnibus Law Perpajakan.
Penyederhanaan
Regulasi
•Penyederhanaan birokrasi
melalui reformasi birokrasi dan
otomasi dan integrasi sistem
layanan.
• Dukungan Program:
Ekosistem Kemudahan
Berusaha, Elektronifikasi
Keuangan Daerah, Sistem
OSS.
Penyederhanaan
Birokrasi
•Melepas ketergantungan pada
sumber daya alam menjadi daya
saing manufaktur dan jasa modern
yang mempunyai nilai tambah tinggi.
•Dukungan Program: Pengembangan
Industri Ekspor, Industri Petrokimia,
Ekonomi Digital, Mandatori B30,
Peningkatan UMKM, KUR,
Pengendalian Inflasi Nasional.
Transformasi
Ekonomi
Program Strategis Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024
“Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing”
3. PROGRAM PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN (TERKAIT PEMERINTAH DAERAH)*
3
. Prioritas Pengembangan SDM: Program Kartu Prakerja
Prioritas Pembangunan Infrastruktur: Kebijakan Satu Peta
Prioritas Penyederhanaan Regulasi: Omnibus Law
Prioritas Penyederhanaan Birokrasi: Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Prioritas Transformasi Ekonomi: 1. Pengendalian Inflasi Nasional
Prioritas Transformasi Ekonomi: 2. Kredit Usaha Rakyat
1
2
3
4
5
6
*Diambil dari 15 Program Prioritas dan 33 Program Kerja 2020 Kemenko Perekonomian
4. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
DESKRIPSI PROGRAM
▪ Program Kartu Prakerja merupakan bantuan pelatihan vokasi untuk
meningkatkan kompetensi.
▪ Penerima Kartu Prakerja adalah WNI yang mencari kerja, sedang aktif
bekerja atau yang terkena PHK
URAIAN PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN KINERJA
Nov 19 Des 19 Jan 20
• Penyusunan Perpres Kartu PraKerja
• Penyusunan Permenaker Kartu PraKerja
• Pembentukan PMO
• Launching Kartu PraKerja
SASARAN/TUJUAN
Sasaran dari Program Kartu PraKerja antara lain:
▪ Pembekalan kompetensi kerja bagi pengangguran (skilling)
▪ Peningkatan kompetensi kerja bagi pekerja (upskilling)
▪ Alih kompetensi kerja bagi pekerja terdampak PHK (reskilling)
URAIAN KEGIATAN
TARGET/INDIKATOR KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN
4
▪ Penyusunan Perpres Kartu PraKerja sebagai dasar hukum
pelaksanaan kartu PraKerja
▪ Pembentukan Project Management Officer sebagai lembaga
yang bertanggungjawab untuk implementasi Kartu PraKerja
▪ Launching Program Kartu PraKerja
PROGRAM PENERAPAN KARTU PRAKERJA
Diharapkan dengan program ini terwujudnya:
❑ Perluasan kesempatan kerja
❑ Peningkatan produktivitas dan daya saing bagi tenaga kerja
❑ Peningakatan kompetensi kerja dan profesionalitas tenaga kerja
“Program Kartu Prakerja adalah bantuan pelatihan vokasi yang ditujukan untuk pencari
kerja, pekerja/buruh aktif, dan/atau pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan
kerja, yang membutuhkan peningkatan kompetensi.”
Daftar di
Website
atau ke BLK
Mengikuti
pelatihan
Mendapatkan
insentif
Mendapatkan
sertfikat
Memberikan
rating dan
ulasan
Pilih lembaga
pelatihan
Vokasi
di Website/
Apps
Proses
Seleksi Online
1 2 3 4 5 6 7 8
Survei
kebekerjaan
Mekanisme:
Manfaat Kriteria Penerima Kartu
1
2
3
Pelatihan Vokasi
Sertifikasi Kompetensi
Insentif
1
2
3
Warga Negara Indonesia
Berusia 18 tahun ke atas
Tidak sedang mengikuti pendidikan formal
Prioritas Pengembangan SDM
5. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
PP.1.3
SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA
▪ Program Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) merupakan program
perbaikan data spasial, yang mengacu pada satu standar, satu referensi,
satu basis data, dan satu geoportal.
▪ Program dilakukan melalui proses Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi data
spasial, dan penyelesaian sinkronisasi antar Informasi Geospasial Tematik
(IGT)
▪ Penambahan IGT Bidang Kemaritiman, IGT Bidang Kebencanaan, IGT
Bidang Ekonomi dan IGT Keuangan.
DESKRIPSI PROGRAM DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM
Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
• Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih
• Kompilasi Penambahan IGT Penambahan IGT
Kemaritiman, IGT Kebecanaan, IGT Ekonomi dan IGT
Keuangan
• Integrasi Penambahan IGT Penambahan IGT
Kemaritiman, IGT Kebecanaan, , IGT Ekonomi dan
IGT Keuangan
❑ Output : Paket Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan Satu Peta (Penambahan IGT
Kemaritiman, IGT Kebecanaan, IGT Sentra Produksi, IGT Logistk dan Penyelesaian Sinkronisasi)
❑ Outcome : Penurunan Konflik lahan dan kepastian perizinan ruang
▪ Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan
Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
▪ Arahan Presiden dalam Launching Geoportal PKSP tanggal 11
Desember 2018
INDIKATOR KINERJA
5
PROGRAM PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA (PKSP)
TUJUAN PROGRAM
Mengapa Dibutuhkan Kebijakan Satu Peta?
Penggunaan peta
dengan format dan
standar yang
berbeda-beda.
PEMERINTAH SWASTA
MASYARAKAT
LSM
Konflik di
perbatasan
daerah
Sengketa tanah
Pembangunan yang
tidak sesuai dengan
peruntukan tata ruang
Diperlukan satu peta
yang akurat dan
akuntabel
Upaya perwujudan Satu Peta yang akurat dan akuntabel diwujudkan melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta.
Pemanfaatan peta tematik melalui Geoportal oleh K/L dan Pemerintah Daerah, untuk berbagai program/ kebijakan berbasis spasial.
Capaian Integrasi Peta Tematik
Telah
terintegrasi
dari 84 peta
80
Telah
terintegrasi
dari 80 peta
73
Telah
terintegrasi
dari 79 peta
73
Telah
terintegrasi
dari 79 peta
72
Telah
terintegrasi
dari 83 peta
79
Telah
terintegrasi
dari 77 peta
66
Telah
terintegrasi
dari 78 peta
65
▪ Perbaikan data spasial dengan satu standar, satu referensi, satu basis
data, dan satu geoportal
▪ Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan
Prioritas Pembangunan Infrastruktur
6. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI Dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan:
“Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua UU besar. Yang pertama, UU Cipta
Lapangan Kerja. Yang kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan
menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU”
1 PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA
2 PERSYARATAN INVESTASI
5 KEMUDAHAN BERUSAHA
3 KETENAGAKERJAAN
6 DUKUNGAN RISET DAN INOVASI
Isi Substansi dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja antara lain:
Catatan: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja membutuhkan substansi terkait:
1. Perpajakan, PNBP, PDRD → disiapkan oleh Kemenkeu
2. Perlindungan UMKM (dapat disatukan atau terpisah dengan Omnibus Law Cipta Lap. Kerja)
3. Pembiayaan perbankan/ non perbankan → disiapkan oleh BI dan OJK
11 KAWASAN EKONOMI
4 KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN UMKM
7 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
8 PENGENAAN SANKSI (MENGHAPUS PIDANA)
9 PENGADAAN LAHAN
10 KEMUDAHAN PROYEK PEMERINTAH
6
PROGRAM OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
Prioritas Penyederhanaan Regulasi
7. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Definisi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP)
MANFAAT ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA
Mendorong
kemandirianfiskal daerah.
• Inovasie-retribusi denganmenggunakanQR
IndonesianStandard (QRIS)untukoptimalisasiPAD
yang diawali denganpilot project.
• Penyelenggaraanchampionshipuntukmeningkatkan
motivasiPemdadalam inovasidan perluasan
elektronifikasi transaksi Pemda.
• PembentukanTimPerluasanDigitalisasi Daerah
(TPDD)untukmemperkuatkoordinasidan kolaborasi
dalam implementasielektronifikasi transaksi Pemda.
PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi
pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital
Mengurangi ketergantungan
daerah terhadap pendanaan
yang bersumber dari APBN
melalui peningkatan PAD
sebesar sebesar 11,1 %.
Elektronifikasi transaksi Pemerintah meningkatkan
efektivitas layanan publik, efisiensi, kesehatan fiskal, serta
mendukung transparansi dan governance Pemerintah
PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH
Prioritas Penyederhanaan Birokrasi
8. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
PP.1.3
DESKRIPSI DAN TUJUAN PROGRAM
SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN PROGRAM: TERJAGANYA INFLASI DI KISARAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
• Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan
pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
• Langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam
rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi
yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
• Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian
pencapaian sasaran inflasi.
• Menjaga realisasi inflasi dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan
• Keppres 23/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional
• Output : Rekomendasi kebijakan pengendalian pencapaian sasaran inflasi
• Outcome : Terjaganya realisasi inflasi dalam rentang sasaran
Tahun 2020 2021 2022* 2023* 2024*
Sasaran
Inflasi
3,5%
±1%
3%
±1%
2,5%
±1%
2 %
±1%
2%
±1%
8
* hasil assesmen internal sementara Sekretariat TPIP untuk direkomendasikan dalam forum High Level Meeting (HLM)
TPIP tahun 2020 sebelum ditetapkan melalui PMK berdasarkan UU Keuangan Negara
PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL
Prioritas Transformasi Ekonomi
9. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
DESKRIPSI PROGRAM
• Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Program pemerintah untuk
meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan
formal.
• KUR telah mengalami perubahan skema dari skema penjaminan menjadi
skema subsidi bunga.
• Total Realisasi penyaluran KUR (2015 sd 2019) sebesar Rp 449,59 T
dengan outstanding Rp 158,1 T, dan NPL 1,23%.
SASARAN/TUJUAN
• meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif;
• meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
• mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
FOKUS KEGIATAN
▪ Penurunan Suku Bunga KUR Tahun 2020 dari 7%
menjadi 6%
▪ Peningkatan Maksimum Plafon KUR Mikro dari Rp. 25
Juta menjadi Rp. 50 Juta per debitur
▪ Peningkatan Target penyaluran KUR menjadi Rp190
tahun 2020
TARGET/INDIKATOR KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN
9
Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
Growth (%) 14% 16% 16% 19% 20%
Target Sektor
Produksi
60% 60% 60% 60% 60%
PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT
Penyaluran KUR masih didominasi di pulau Jawa (54.3%), diikuti
dengan Sumatera (20.3%), dan Sulawesi (10.2%)
ISU PENYALURAN KUR
SUMATERA
Rp 91,7 triliun
KALIMANTAN
JAWA
SULAWESI MALUKU &
PAPUA
BALI & NUSA TENGGARA
20,38%
6,01%
Rp 27,03 triliun
Rp 244,4 triliun Rp 31,84 triliun
7,08%
Rp 45,88 triliun
10,21% Rp 9,03 triliun
2.01%
Jumlah Realisasi KUR (Rp)
Persentase Realisasi KUR
Jumlah Debitur KUR
889.231
1.806.742
292.354
1.072.531
3.113.813
10.847.963
54,32%
Prioritas Transformasi Ekonomi