Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem perizinan dan investasi di Indonesia dengan cara meningkatkan pelayanan publik melalui penyederhanaan proses, pengurangan biaya, dan pencegahan korupsi, antara lain dengan membentuk lembaga pelayanan terpadu satu pintu.

1. ALWIN FERRY, S.Kom, MM
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KORUPSI DI SEKTOR PERIZINAN DAN
INVESTASI

2. Pelayanan
Publik
Perizinan dan
Non Perizinan
Kemudahan
Investasi &
Pengembangan
Ekonomi
Kesejahteraan
Masyarakat
Peran Pemerintah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

3. Sesuai UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan :
 Pelayanan publik;
 Pemberdayaan masyarakat;
 Peran serta masyarakat;
 Daya saing daerah;
3
PEMERIN TAHAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

4. U RU SAN PEMERIN TAHAN
KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHAN
Pertambangan,
Perdagangan, dll.
Kes, Pendidik,
PU, dll.
WAJIB
CATATAN:
Urusan yang berbasis ekosistem (Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan,Kelautan
dan Perikanan) menjadi kewenangan Provinsi yang sebagian hasilnya dibagikan ke
Kab/Kota
Dibagi berdasarkan
kriteria Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASAR NON YAN DASAR
S P M
4
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
126 Jenis
Perizinan
Pada 22
Sektor

5. KONDISI INDONESIA
1. Jumlah Penduduk : 237,6 Juta
2. Penduduk Miskin (September
2012) : 28,59 Juta (11,66%)
3. Pengangguran Tahun 2013 bln
februari : 5,92 % dibandingkan
tahun lalu 6,32 %
4. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan
± 5,78 %
5. IPAK (Indeks Perilaku Anti
Korupsi Indonesia) Tahun 2013 :
3,63 dari skala 5
6. Jumlah Pengusaha 1,56 % dari
Jumlah penduduk yang
ditargetkan 5 %
7. Daya Saing Indonesia Urutan 38
dari 148 (World Economic Forum
2013-2014)
MENINGKAT
INVESTMENT GRADE

6. URAIAN
NAMA NEGARA ASEAN
SINGAPURA MALAYSIA BRUNAI THAILAND INDONESIA PHILIPINA VIETNAM LAOS KAMBOJA MYANMAR
RANGKING 2 24 26 37 38 59 70 81 88 139
INSTITUTION 3 29 25 78 67 79 98 63 91 141
INFRATRUCTURE 2 29 58 47 61 96 82 84 101 141
MACROECONOMIC
ENVIROMENT 18 38 1 31 26 40 87 93 83 125
HEALT AND PRIMARY
TRAINING 2 33 23 81 72 96 67 80 99 111
HIGHER EDUCATION
AND TRAINING 2 46 55 66 64 67 95 111 116 139
GOOD MARKET
EFFICIENCY 1 10 42 34 50 82 74 54 55 135
LABOR MARKET
EFFICIENCY 1 25 10 62 103 100 56 44 27 98
FINANCIAL MARKET
DEVELOPMENT 2 6 56 32 60 48 93 91 65 144
TECHNOLOGICAL
READINESS 7 51 71 78 75 77 102 113 97 148
MARKET SIZE 34 26 131 22 15 33 36 122 92 79
BUSINESS
SOPHISTICATION 17 20 56 40 37 49 98 78 86 146
INNOVATION 9 25 59 66 33 69 76 68 91 143
PERINGKAT DAYA SAING GLOBAL 2013 S.D 2014 DARI 148 NEGARA
BERDASARKAN WORLD ECONOMIC FORUM

7. 7
Indikator 2010 2011 2012 2013 2014
Peringkat Indonesia 122 121 129 128 120
- Starting a business 161 155 155 166 175
- Dealing with construction permit 61 60 71 75 88
- Registering property 95 98 99 98 101
- Employing worker 149 -- -- -- --
- Getting credit 113 116 126 129 86
- Protecting investor 41 44 46 49 52
- Paying taxes 126 130 131 131 137
- Trading across boders 45 47 39 37 54
- Enforcing contract 146 154 156 144 147
- Closing a business 142 142 -- -- --
- Getting electricity -- -- 161 147 121
PERBANDINGAN KEMUDAHAN BERUSAHA INDONESIA

8. 8
Indicator 2009 2010 2011 2012 2013
Starting a business 171 161 155 155 166
- Procedur (number) 11 9 9 8 9
- Time (days) 76 60 47 45 47
- Cost (% of income per capita) 77.9 26.0 22.3 19,9 22.7
- Minimum capital (% of income per capita) 74.2 59.7 53.1 46.6 42.0
Indicator 2009 2010 2011 2012 2013
Starting a business 75 88 113 50 54
- Procedur (number) 9 9 9 4 3
- Time (days) 13 11 17 6 6
- Cost (% of income per capita) 14.7 11,9 17.5 16.4 15.1
- Minimum capital (% of income per capita) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDONESIA
MALAYSIA
PERBANDINGAN MEMULAI BERUSAHA
INDONESIA DENGAN MALAYSIA

9. Faktor Penghambat Bisnis di Indonesia
Faktor-faktor Penghambat Persen (%)
Birokrasi berbelit-belit 15,4
Korupsi 14,2
Infrastruktur 8,7
Etika kerja buruh rendah 7,2
Regulasi buruh 6,8
Inflasi 5,8
Akses ke lembaga keuangan 5,4
Kebijakan selalu berubah 5,4
Regulasi mata uang asing 5,2
Regulasi pajak 5,1
Instabilitas pemerintah 5,0
Kriminal dan pencurian 4,3
Pekerja terdidik 4,1
Pajak 3,3
Kapasitas inovasi lemah 2,3
Layanan kesehatan buruk 2,0
Birokrasi
Korupsi
Problem
mendasar
?

10. REALISASI INVESTASI PMDN TAHUN 2013
15 %
57%
18%
5 %
0,3%
0,1%
INVESTASI MASIH TERPUSAT DI PULAU JAWA , SUMATERA & KALIMANTAN
4 %

11. KONDISI PERIJINAN
1. Tidak ada kepastian
hukum
2. Sistem dan
prosedur tdk jelas
3. Persyaratan terlalu
banyak
4. Proses berbelit-
belit
5. Waktu lama tdk
ada limit waktu
6. Mahal, bernuansa
KKN dan pungli
7. Terkesan rigid dan
tidak ramah
 Kepastian hukum
 Penyederhanaan: singkat sisdur
dan persyaratan, percepatan
waktu, murah dan ramah.
 Adanya SKPD (OSS)
 SDM profesional.
IKLIM INVESTASI
GLOBALISASI
REFORMASI
MINAT
INVESTASI
MINAT
INVESTOR
Pelayanan Publik
LOW
UP
PROSES
DEREGULASI

12. KEWEWENANGAN SATU ATAP
WEWENANG SATU ATAP
Rekomendasi
Tanda tangan Pengesahan
SKPD
B
SKPD
A
SKPD
C
Pemohon

13. KEWEWENANG ½ PINTU
WEWENANG 1/2 PINTU
Rekomendasi
Tanda tangan
Pengesahan
GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA
SKPD
A
SKPD
B
SKPD
C
Ka. PTSP memohon Tandatangan
Pemohon

14. KEWEWENANGAN 1 PINTU
WEWENANG SATU PINTU
Forum Gabungan
TIM TEKNIS
Dikoordinir Kepala PTSP
Berkas Penerbitan/
Penolakan IZIN
Undangan
Tim Teknis
 Survei Lapangan;
 Berita Acara Survei;
 Rekomendasi.
Tanda tangan
Pengesahan
Pemohon
SKPD
C
SKPD
B
SKPD
A

15. 15
ALUR UTAMA PTSP
1. Lembaga PTSP merupakan operator yang mempunyai
tugas untuk menerbitkan izin dan membatalkan izin
bukan sebagai lembaga regulator yang menerbitkan
kebijakan;
2. Perangkat Daerah yang secara teknis terkait PTSP
berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan
pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan
perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3. Lingkup Tugas PTSP meliputi pemberian pelayanan atas
semua bentuk pelayanan perizinan dan non Perizinan
yang menjadi kewenangan daerah

16. KEBIJAKAN – KEBIJAKAN TERKAIT
PELAYANAN PERIZINAN

17. Merupakan Pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem
pelayanan perijinan dan non perijinan yang baik, transparan, demokratis, efisien
dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan dan
kebutuhan daerah.
Hakekat :
1. PTSP : kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses
pengelolaan perijinan dan non perijinan dari awal permohonan sampai pada
terbit dokumen dilaksanakan di satu tempat;
2. Terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari
Kepala Daerah kepada Kepala PTSP;
3. Penyederhanaan :percepatan waktu, sisdur, persyaratan dan biaya.
PERMENDAGRI NOMOR 24 TAHUN 2006

18. PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PTSP
Pembentukan Pelayanan Perizinan, berpedoman pada :
 PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah :
Pasal 47
1) Untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di
bidang perizinan yang bersifat lintas sektor,
gubernur/bupati/walikota dapat membentuk unit pelayanan
terpadu.
2) Unit pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang
menyelenggarakan fungsi perizinan.
 Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di
Daerah (tindak lanjut PP 41/2007).

19. 19
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 570/3203/SJ TANGGAL 29 AGUSTUS 2012
TENTANG PERCEPATAN PEMBERIAN IZIN DAN NON IZIN BERUSAHA
MENGINSTRUKSIKAN :
1. Pemerintah Daerah melakukan percepatan pemberian izin
dan non izin berusaha di daerah melalui Lembaga Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
2. Pemerintah Daerah hanya memungut sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
3. Pemerintah Daerah melakukan percepatan pencabutan
Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009

20. 1. Izin Mendirikan Bangunan
2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Izin Gangguan
4. Izin Trayek
5. Izin Usaha Perikanan
6. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
20
Tarif retribusi daerah ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun
sekali, dengan mempertimbangkan perkembangan Indeks
harga serta perkembangan perekonomian. Perubahan tarif
retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.
(PP:97/2012)

21. 21
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 061/3023/ SJ TANGGAL 9 AGUSTUS 2012
TENTANG PERCEPATAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH KEPADA LEMBAGA PTSP
MENGAMANATKAN :
1. Untuk mempercepat pelimpahan kewenangan dan penandatanganan seluruh
perizinan dan non perizinan berusaha di daerah kepada lembaga PTSP dan tidak
ada lagi penerbitan izin dan non izin berusaha di daerah yang di proses dan
ditandatangani oleh Gubernur, Bupati, Walikota maupun SKPD teknis lainnya
2. Mereformasi regulasi khususnya terkait peraturan dasar penerbitan izin dan non
izin berusaha di daerah sehingga dapat tercipta pelayanan yang cepat, tidak
berbelit-belit, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan tidak tidak ada
pungutan liar serta terhindar dari unsur KKN.
3. Dalam pelaksanaaan pencegahan dan pemberantas korupsi, lembaga PTSP telah
ditetapkan sebagai objek pengawasan pelayananan penerbitan izin dan non izin
berusaha di daerah

22. SURAT EDARAN MENDAGRI
356/8429/SJ
tanggal 25 November 2013
TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN
LAPORAN AKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI (AKSI PPK )
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014
TINDAK LANJUT
PERPRES NOMOR: 55 TAHUN 2012
Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah
Daerah tahun 2014 akan diberlakukan kepada seluruh
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

23. 7 Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah
Daerah Tahun 2014 yaitu:
1. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk
kelembagaan PTSP.
2. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non
perizinan di daerah kepada lembaga PTSP.
3. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga
PTSP (bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk
Kelembagaan PTSP).
4. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan
penanganan layanan PTSP.
5. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
6. Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan
Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah.
7. Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

24. TAMBAHAN AKSI DALAM INPRES PPK
UNTUK PEMERINTAH DAERAH
Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Utama dan pembantu
1. Terbentuknya Pejabat Pengelola Infomasi dan
Dokumentasi (PPID)
2. Diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP)
Layanan Informasi Publik
3. Dipublikasikanya daftar informasi publik di website
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota
24

25. EVALUASI KINERJA PELAPORAN B03 AD-PPK
SELURUH INDONESIA TAHUN 2014
NO BULAN
KATAGORI
BIRU HIJAU KUNING MERAH ABU-ABU TOTAL
1 B03 6 1.676 159 2.661 110 4612
2 % 0,13 % 36,34 % 3,44 57,69 2,38 100 %
Catatan :
Capaian target B03 : Merah = 2.661 atau sama dengan 57,69 % aksi masih sangat banyak

26. KESIMPULAN EVALUASI AKSI B03 TAHUN 2014
1. Belum optimalnya tugas dan fungsi Tim Koordinasi, terkait dengan
dukungan alokasi dana APBD, sehingga berdampak pada kelancaran
pemantauan dan keberhasilan pelaporan AD-PPK Tahun 2014.
2. Masih kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah provinsi dengan
kabupaten/Kota diwilayahnya kepada Kementerian Dalam Negeri.
3. Adanya beberapa daerah yang belum melaporkan aksi yang telah
dilaksanakan;
4. Masih terjadinya kesulitan untuk mengakses kedalam sistim monitoring;
5. Masih adanya beberapa daerah provinsi yang belum memverifikasi
kabupaten/kota di lingkup wilayahnya;
6. Masih banyak provinsi yang belum menotifikasi kabupaten/kota terkait
dengan pelaporan pelaksanaan aksi yang dilakukan pada setiap triwulan;
7. Masih banyak terjadi ketidak sesuaian data yang di input oleh daerah
terhadap target yang ada dalam sistem UKP4.

27. DATA PERKEMBANGAN
LEMBAGA PTSP

28. GAMBARAN DAERAH YANG TELAH MEMBENTUK
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
TAHUN 2013
28
NO KETERANGAN PROV KAB KOTA TOTAL % BADAN DINAS KANTOR UNIT TOTAL PROV KAB KOTA TOTAL %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
YANG SUDAH
MELAKSANAKAN
PTSP
29 356 97 482 90%
2 BENTUK LEMBAGA 169 7 282 25 482
3
YANG BELUM
MELAKSANAKAN
PTSP
5 57 1 63 10%
NB : Jumlah Daerah : 545 termasuk Kab/Kota di DKI Jakarta

29. ARAH KEBIJAKAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
29
Copyright by W. Sigit Pudjianto
1. Pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Fasilitasi dan koordinasi kebijakan
Pemerintah;
3. Mensinergikan kebijakan Pemerintah
dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

30. PERMASALAHAN PADA
LEMBAGA PTSP

31. PERMASALAHAN PTSP
SEBAB
AKIBAT
HASIL
• Investor tidak berminat
• Ekonomi daerah tidak berkembang
• Kinerja Pemda menurun
• Kesejahteraan masyarakat menurun
• Pengangguran meningkat
• Kemiskinan meningkat
• Mindset tidak berubah
• Kualitas SDM rendah
• Izin yang ditangani masih sedikit
• Sarana prasarana minim

32. DIMULAI DARI TERBUKA…..
KOMITMEN TERBUKA KEPADA RAKYAT
mendorong..
..kemajuan dalam
Koordinasi &
Pengambilan
keputusan
..kemajuan dalam
Kinerja pelayanan
birokrasi
..kemajuan dalam
Partisipasi publik
dan rasa memiliki
bersama
..kemajuan dalam
Akuntabilitas dan
pencegahan
korupsi
Pemerintahan dengan kinerja tinggi
Program pembangunan efektif
Kesejahteraan rakyat lebih baik
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

33. email: lumbantoruan2001@yahoo.com
Facebook : alwin ferry lumbantoruan
Twitter : alwin ferry@alwinferry
Telp: (021) 7983782
HP: 081286533003
KEMENTERIAN DALAM NEGERI