Materi Presentasi dan Hasil Rekap Realisasi PAD Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura

1. TOPIK : “PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAYAPURA”TOPIK : “PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAYAPURA”
Oleh:
Dr. FACHRUDDIN PASOLO, M.Si
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA

2. 2
“Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Dinamis dan Optimal Guna
Menunjang Kemandirian Keuangan Daerah KotaJayapura”
1. Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Terciptanya sistem informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah secara
efektif, Transparan dan Akuntabel;
3. Meningkatkan kemampuan sumber dayamanusia.
4. Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan
5. Meningkatkan sosialisasi PAD terhadap masyarakat.
6. Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga.
7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknisterkait.
8. Meningkatkan pengawasan dan penertiban aparatur pengelolaPAD
9. Meningkatkan saranadan prasarana
Tiada Hari Tanpa Pungutan,
“Melayani dengan Hati dan Senyum”

3. BAGAN STRUKTUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA
3

4. 4
Apa itu PAD ?Apa itu PAD ?
Penerimaan yang diperoleh
daerah dari sumber-sumber
dalam wilayahnya sendiri
yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

5. 1. Closed List System
2. Diskresi Penetapan Tarif
3. Pengawasan Preventif dan Korektif
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus
ditetapkan dalam Perda  Proses EVALUASI
RANPERDA berjenjang
5. Tarif seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah harus ditetapkan dalam Perda.
6. Muatan/materi yg terkait dengan Perizinan
mengacu pada peraturan perundangan sektoral.
7. Mendorong Peningkatan Investasi Daerah
5
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
landasan hukumlandasan hukum
UU 28/2009UU 28/2009

6. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
BERDASARKAN (UU 28/2009)
1. Sistem pemungutan pajak dibedakan berdasarkan yang
menetapkan pajak terutang: Kepala Daerah atau Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak.
Catatan:
Sistem pemungutan pajak menurut UU 28/2009:
Official Assessment atau Self Assessment.
6

7. I. CAPAIAN PROGRAM DI TAHUN 2016
7
KEUANGAN (Rp) %
Program :
Input : Terciptanya kesadaran
masyarakat dalam membayar
pajak
Output : Meningkatkan
Pelayanan dibidang PBB-P2
dan BPHTB
Outcome : Tercapainya Target
Penerimaan PBB-P2 &BPHTB
Input : Meningkatnya PAD
melalui Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Output : Terlaksananya
intensifikasi PAD
- Pendataan reklame
- Sosialisasi pajak & retribusi
daerah
Outcame : Tercapainya target
pajak dan retribusi daerah
Input : SDM tenaga operator
sisitim informasi pendapatan
daerah
Output : Tersedianya tenaga
operator sistim informasi
pendapatan daerah
Outcame : Tenaga operator yang
berkualitas dalam pengelolaan
aplikasi
Input : Peningkatan penerimaan
Pajak Parkir
Output : Terlaksananya
intensifikasi parkir :
- Penertiban parkir di tepi jalan
umum
- Penyuluhan parkir di tepi jalan
umum dan parkir berlangganan
- Sosialisasi pajak & retribusi
daerah
Input : Pengembangan SIMPAD
PBB dan BPHTB
Output : Terpeliharannya
SIMPAD PBB dan BPHTB
REALISASI KEUANGAN
NO PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KERJA JULMAH DANA (Rp) FISIK (%)
I.
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan :
1) Intensifikasi PBB dan BPHTB 1.271.891.000 100,00 1.271.891.000 99,45
2) Intensifikasi PAD di Kota Jayapura 700.000.000 100,00 700.000.000 100,00
87,70
98,06
4) Intensifikasi Parkir di Kota Jayapura 900.000.000 100,00 894.669.000 99,41
3) Peningkatan Kapasitas SDM Operator Sistem Informasi
Dinas Pendapatan Daerah
400.000.000 100,00 392.234.967
5) Pengembangan Komputerisasi Dinas Pendapatan Daerah 1.532.811.000 100,00 1.336.388.700

8. 8
Lanjutan
KEUANGAN (Rp) %
Program :
Input : Peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan pajak dan retribusi
daerahOutput : Tersedianya tenaga
pemeriksa yang profesional dan
terampil
Outcome : Tercapainya Target
Penerimaan PBB-P2 &BPHTB
Input : Tunggakan piutang
pajak PBB-P2 dari DJP Pratama
Output : Tervalidasi dan
Verifikasi data tunggukan Pajak
PBB-P2
Outcame : TBerkurangnya
tunggakan piutang pajak PBB-
P2
I.
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Kegiatan :
1) Peningkatan SDM Aparatur Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
500,000,000 100,00 482,188,700 96,44
2) Pengembangan Sumber Daya Manusia 750,000,000 100,00 743,530,782 99,14
REALISASI KEUANGAN
NO PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KERJA JULMAH DANA (Rp) FISIK (%)

9. 9
CAPAIANCAPAIAN TARGET DAN REALISASITARGET DAN REALISASI PAD PER JENIS PENERIMAANPAD PER JENIS PENERIMAAN
TAHUN 201TAHUN 20166
NO JENIS PENERIMAAN TARGET REALISASI PERSEN KETERANGAN
1. PAJAK HOTEL 17.366.570.804 19.298.923.734 111,13 OVER TARGET
2. PAJAK RESTORAN 28.587.277.926 31.312.953.544 109,53 OVER TARGET
3. PAJAK HIBURAN 11.140.107.148 10.938.413.259 98,19 TIDAK CAPAI TARGET
4. PAJAK REKLAME 5.627.119.480 5.036.460.553 89,50 TIDAK CAPAI TARGET
5.
PAJAK PENERANGAN JALAN
UMUM
16.050.000.000 15.975.093.693 99,53 TIDAK CAPAI TARGET
6. PAJAK PARKIR 1.448.780.000 1.159.692.550 80,05 TIDAK CAPAI TARGET
7. BPHTB 21.849.200.000 22.292.798.862 102,03 OVER TARGET
8. PBB-P2 19.500.000.000 19.988.457.588 102,50 OVER TARGET

10. 10
TAHUN TARGET AWAL ABT TOTAL TARGET REALISASI %
ANGKA
PERTUMBUHAN
(%)
2012
64.240.000.000
2.387.000.000 66.627.000.000 76.887.003.661 115,40% 24,45
2013
73.500.000.000
16.500.000.000 90.000.000.000 100.225.833.150 111,36% 30,35
2014
100.000.000.000
15.000.000.000 115.000.000.000 134.479.078.467 116,94% 34,18
2015
126.424.200.000
15.265.044.391 141.689.244.391 147.689.835.175 104,24% 9,82
2016
150.766.858.391
7.233.141.609 58.000.000.000 160.251.398.046 101,42% 8,51
Jumlah Pertumbuhan 107,31
Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun 21,46

11. II. PELAKSANAKAN PROGRAM TAHUN 2017
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kerja
Besaran/
Volume
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Program :
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan :
1) Intensifikasi PBB dan BPHTB Kota Jayapura Input : Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-
P2
Output:Terlaksananya pelayanan pajak bidang PBB dan BPHTB
Outcame :Tercapainya target penerimaan PBB dan BPHTB
850.000.000
1) Intensifikasi PAD di Kota Jayapura Kota Jayapura Input : Meningkatnya PAD melalui Retribusi Parkir, Pajak reklame &
Usaha Baru serta Penagihan Tunggakan Pajak/ Retribusi Daerah
Output : Terlaksananya penagihan tunggakan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta Pendataan dan Pengawasan Reklame
Outcame : Penerimaan PAD yang meningkat
900.000.000
1) Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jayapura Input :Meningkatnya PAD melalui Pajak Daerah & Retribusi Daerah
Output :Terlaksananya sosialisasi Pajak PBB-P2 & BPHTB, Parkir
& Intensifikasi PAD
Outcame :Penerimaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah yang
meningkat
900.000.000
1) Intensifikasi Parkir di Kota Jayapura Kota Jayapura Input : Peningkatan penerimaan Pajak Parkir
Output : Terlaksananya Penertiban Parkir ditepi jalan umum dan
parkir berlangganan
Outcame : Tercapainya target parkir
300.000.000
1) Pengembangan Komputerisasi SIMPADA Badan
Pendapatan Daerah Kota Jayapura
Kota Jayapura Input : Terpeliharanya SIMPAD, PBB dan BPHTB
Output :Terlaksananya SIMPAD, PBB dan BPHTB
Outcame : Tercapainya target penerimaan PAD
841.981.000
11

12. 12
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kerja
Besaran/
Volume
(1) (2) (3) (4) (5)
2. Program :
Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Kegiatan :
1) Pemeriksa dan Pengawasan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Kota Jayapura Input : Peningkatan PAD dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Output: Terlaksananya Pendataan, Pemeriksaan dan
Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Outcame :Tercapainya target penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
450.000.000
1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemeriksa Pajak Daerah
Kota Jayapura Input : Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang
pemeriksa pajak hote, restoran dan hiburan
Output :SDM tenaga pemeriksa pajak
Outcame : SDM pemeriksa pajak yang kompeten
737.000.000
Lanjutan

13. 13
Retribusi Kota
1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu
Ko Tra Kosong
Kalo Ko Bayar
Pajak
Pajak Daerah Retribusi Daerah
Pajak Kota
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan
Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

14. 14
RETIBUSI DAERAH KOTA JAYAPURA
JASA UMUM JASA USAHA JASA PERIZINAN TERTENTU
1.
Retribusi Pelayanan
Kesehatan
1.
Retribusi Pemakaian kekayaan
Daerah
1.
Retribusi Ijin Mendirikan
Bangunan
2.
Retribusi
Persampahan/Kebersihan
2. Retribusi Terminal 2.
Retribusi Ijin Tempat Penjualan
Minuman Berakohol
3. Retribusi KTP dan Akte Capil 3. Retribusi Tempat Khusus Parkir 3. Retribusi Ijin Gangguan (HO)
4.
Retribusi Pemakaman dan
Pengabuan Mayat
4. Retribusi Rumah Potong Hewan 4. Retribusi Ijin Trayek
5.
Retribusi Parkir Tepi Jalan
Umum
5.
Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan
5. Retribusi Ijin Usaha Perikanan
6. Retribusi Pelayanan Pasar 6.
Retribusi Penjualan Produksi
Usaha
7.
Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor (PKB)
8.
Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran
9.
Retribusi Jasa Pengendalian
Menara Telekomunikasi
Lanjutan
Retribusi Kota
1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan
Tertentu

15. 15
Struktur PAD Kota Jayapura Berdasarkan Realisasi
Per 03 Agustus 2017
84.85
13.47
0 1.68
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Pajak Daerah Retribusi Daerah Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Lain-Lain PAD
Yang Sah
80,865,464,150 12,868,831,905 - 1,609,566,9774

16. 16
Struktur PAD Kota Jayapura Berdasarkan Realisasi
Per 03 Agustus 2017
Pajak Daerah Retribusi Daerah Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Lain-Lain PAD
Yang Sah
80,865,464,150 12,868,831,905 - 1,609,566,9774

17. 17
PERTUMBUHAN TARGET DAN REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAYAPURA
TAHUN 2012 - 2017
Catatan : Tahun 2017, Data Realisasi Per 03 Agustus

18. Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Jayapura
Tahun 2012 – 2017
18
Rata-rata Pertumbuhan Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Jayapura = 11,17 % Per TahunRata-rata Pertumbuhan Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Jayapura = 11,17 % Per Tahun

19. 19
III. KENDALA – KENDALA YANG DIHADAPI

20. 20
1. Menetapkan tarif sesuai dengan biaya pelayanan
2. Mengutamakan pelayanan
3. Memperkuat proses mulai dari pendataan, pemungutan dan penagihan,
pemeriksaan dan penilaian
4. Melakukan Sosialisasi kepada para Wajib Pajak
5. Meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yg tegas.
6. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
7. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
8. Membangun sistem pelayanan pembayaran dengan memanfaatkan tekonologi
informasi atau sarana yang memadai  SISTEM ONLINE
9. Menyusun action plan penyelesaian permasalahan terkait pajak daerah dan
retribusi daerah
10. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait (Perbankan, BPN, Satpol PP,
Kejaksaan, dan lainnya)
11. Deregulasi dan debirokratisasi  memberikan kondisi yg kondusif untuk
berinvestasi, izin usaha yg mudah dan batalkan perda yg menghambat.
Rencana Strategis Dalam Menghadapi Kendala

21. 21

22. 22
Strategi Intensifikasi PAD :Strategi Intensifikasi PAD :
1) Melakukan pemutakhiran data atau potensi pajak dan retribusi daerah (tax base).
2) Melakukan sosialisasi berbagai aturan-aturan atau Perda terkait dengan PAD bagi masyarakat.
3) Melakukan pemungutan pro aktif.
4) Meningkatkan pengawasan internal kepada para pegawai dan eksternal terhadap objek-objek
pajak dan retribusi daerah.
5) Menata sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi berbasis IT (PBB, BPHTB dan
PHRI berbasis on line system).
6) Meningkatkan SDM aparatur baik secara kuantitas dan kualitas melalui Diklat PAD (STAN,
Workshoop, dan studi banding ke daerah – daerah yang sudah maju dalam pengelolaan PAD).
7) Meningkatkan kualitas pelayanan.
8) Memberikan apresiasi kepada pegawai maupun wajib pajak dalam bentuk reward dan
punishment.
9) Menjalin kerjasama dengan pihak coorporate.
10) Menjalin kerjasama dengan pemilik hak ulayat (tempat/tempat rekreasi/wisata)
11) Meningkatkan sarana dan prasarana
12) Melakukan pemeriksaan terhadap objek pajak hotel, restauran,dan hiburan.
13) Perubahan regulasi sesuai dengan kondisi ekonomi kekinian

23. 23
Strategi Ekstensifikasi PAD :
1) Kebijakan untuk memperbesar keikutsertaan jumlah dana penyertaan modal ke Bank (Idle
Cost)
2) Political Will dalam kebijakan Pemerintah Daerah tentang alokasi dana APBD, dimana postur
anggaran diperbesar alokasi belanja modal (Infrastruktur).
Strategi Investasi PAD :
1) MOU / kerja sama dengan pihak swasta dalam penggunaan aset daerah yang memberikan pemasukan
(Ramayana & B-One)
2) Political Will dalam kebijakan Pemerintah Daerah tentang alokasi dana APBD, dimana postur anggaran
diperbesar alokasi belanja modal (Infrastruktur).
3) Menarik investor luar negeri dengan mempermudah pelayanan perijinan untuk membangun usaha di Kota
Jayapura
4) Mendirikan Perusahaan Daerah (PD).

24. A. OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH
Komitmen memaksimalkan PDRD perlu mendapat dukungan dari
berbagai pihak, seperti, DPRD, SKPD Penghasil/Pemungut;
Komitmen diterapkan dalam perbaikan kebijakan, sistem dan
prosedur, personil, dan SOTK (Standar Operasional Teknis Kerja).
Diharapkan dapat memberikan manfaat:
Meningkatkan pelayanan;
Meningkatkan kecermatan dan akuntabilitas pemungutan;
Menunjukkan jenis pungutan yang tidak potensial;
Menunjukkan kelemahan SOP dan organisasi;
Memberikan perhatian pada penganggaran/perkiraan penerimaan.
24
IV. SARAN/ REKOMENDASI

25. B. Melakukan RESEARCH
Research/kajian untuk mengetahui potensi masing-masing jenis
PDRD dan menilai kinerja pemungutannya;
Pada dasarnya permasalahan dalam pengelolaan PDRD adalah
pendataan dan pendaftaran, penetapan, kebijakan tarif, dan
pemungutannya.
Hasil kajian dapat digunakan untuk menentukan action plan:
Menambah objek;
Menyesuaikan ketetapan pajak;
Mengurangi tunggakan;
Menyesuaikan tarif;
Mengubah Perda (jika diperlukan);
Memberikan kebijakan pengurangan, keringanan, penghapusan
bilamana diperlukan.
25