Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi akuntansi, termasuk prinsip-prinsip dasar etika akuntansi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, perilaku profesional, dan tanggung jawab profesi. Dibahas pula faktor-faktor yang dapat mempengaruhi integritas, objektivitas, dan independensi seorang akuntan.

1. Forum BE & GG Minggu 14:
Etika Profesi Akuntansi – Dalam berkehidupan kita memiliki aturan yang tidak tertulis
namun wajib diterapkan. Aturan ini sering disebut sebagai norma atau etika hidup
bermasyarakat.
Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethikos yang berarti timbul dari
kebiasaan atau bisa juga berasal dari kata ethos yang berarti adat istiadat. Etika ini
merupakan nilai-nilai yang ada secara turun temurun dan dihasilkan melalui refleksi
pada sudut pandang normatif untuk menentukan baik buruknya prilaku .
Etika ini tidak hanya ada dalam kehidupan sosial tapi juga dalam profesi. Dalam dunia
profesi etika lebih sering disebut dengan kode etik. Kode etik ini digunakan sebagai
pedoman untuk melakukan pekerjaan agar berjalan dengan baik.
Setiap profesi pasti memiliki kode etik tidak terkecuali profesi akuntansi. Bahkan etika
profesi akuntansi ini telah diatur langsung oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI.
Seperti yang disebutkan diatas etika ini mengatur bagaimana seorang akuntan
melakukan pekerjaannya. Tanpa kode etik seorang akuntan bisa saja langsung
diberhentikan. Karena dalam profesi akuntansi sangat rawan dalam kasus skandal yang
tentu saja melanggar kode etik.
Itulah sebabnya Ikatan Akuntansi Indonesia megeluarkan kode etik yang harus dipatuhi
akuntan. Etika ini memiliki beberapa tujuan tersendiri yaitu :
 Meningkatkan mutu organisasi profesi, profesi, dan pengabdian anggota profesi.
 Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
 Menjunjung tinggi martabat profesi
 Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
 Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
 Menentukan baku standar. [1]
Profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi
kepentingan publik. Oleh sebab itu, tanggung jawab Akuntan Profesional tidak terbatas
hanya pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Akuntan professional harus
memperhatikan dan mematuhi ketentuan Kode Etik ini dalam bertindak bagi
kepentingan publik.
Prinsip Etika Profesi Akuntansi Menurut IAI

2. IAI dalam Exposure Draft, Kode Etik Akuntan Profesional, menyebutkan prinsip dasar
etika profesi akuntansi. Berikut uraiannya.
1. Prinsip Integritas
Prinsip integritas ini mewajibkan setiap akuntan (professional) bersikap lugas dan jujur
dalam semua hubungan professional dan hubungan bisnisnya. Artinya integritas adalah
berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya.
Akuntan professional diharuskan tidak boleh terkait dengan pernyataan resmi, laporan,
komunikasi atau informasi lain ketika akuntan meyakini bahwa informasi tersebut
terdapat:
1. Kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan.
2. Informasi atau pernyataan atau yang dilengkapi secara sembarangan.
3. Penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan
sehingga akan menyesatkan.
Saat meyadari bahwa dirinya dikaitkan dengan informasi semacam tersebut,maka
akuntan professional mengambil keputusan dan langkah-langkah yang diperlukan agar
tidak dikaitkan dengan informasi tersebut.
2. Prinsip Objektivitas
Prinsip objektivitas mewajibkan seluruh anggota bersikap adil, jujur secara intelektual,
tidak memihak, tidak berprasangka atau bias, bebas dari benturan kepentingan atau
pengaruh yang tidak sepantasnya dari phak lain.

3. Setiap anggota diharuskan menunjukkan objektivitasnya dalam berbagai situasi dalam
menjalankan kewajibannya dan menghidari yang dapat mengurangi pertimbangan
professional atau bisnisnya.
Akuntan professional mungkin dihadapkan pada situasi yang bisa saja mengganggu
objektivitasnya, namun semua anggota tidak akan memberikan layanan professional
jika suatu keadaan atau hubungan menyebabkan terjadi bias atau dapat memberi
pengaruh yang berlebihan pada pertimbangan profesionalnya.
3. Kompetensi Dan Kehati-Hatian Profesional
Prinsip kompetensi dan kehati hatian professional mengharuskan setiap anggotanya
Akuntan Profesional untuk :
1. Memelihara pengetahuan dan keahlian professional yang dibutuhkan untuk
menjamin pemberi kerja (klien0 menerima layanan yang professional dan
kompeten.
2. Bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan professional yang berlaku ketika
memberikan jasa professional.
“ Jasa profesional yang berkompeten mensyaratkan pertimbangan yang cermat dalam
menerapkan pengetahuan serta keahlian profesional untuk jasa yang diberikan.”
Kompetensi dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu:
1. Pencapaian kompetensi professional
2. Pemeliharaan kompetensi professional
Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran yang berkelanjutan dan
pemahaman atas perkembangan teknis, professional serta bisnis yang relevan.
Program pengembangan yang berkelanjutan membuat akuntan dapat mengembangkan

4. dan memelihara kemampuanyya untuk bertindak secara kompeten dalam lingkungan
professional.
Ketekunan yang dimaksud meliputi tanggung jawab untuk bertindak sesuai penugasan,
berhati-hati, lengkap dan tepat waktu.
Seorang akuntan professional mengambil langkah-langkah yang rasional untuk
menjamin bahwa anggota yang bekerja dibawah kewenangannya telah mendapatkan
pelatihan serta pengawasan yang memadai.
4. Kerahasiaan
Prinsip kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan hal berikut
ini.
1. mengungkapkan informasi rahasia yang diperolehnya dari hubungan
professional dan hubungan bisnis pada pihak diluar kantor akuntan atau
organisasi tempat akuntan bekerja tanpa diberikan kewenangan yangmemadai
dan spesifik, terkecuali jika mempunyai hak dan kewajiban secara hukum atau
professional untuk mengungkapkan kerahasiaan tersebut.
2. Menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
Informasi yang diperoleh baik melalui hubungan professional maupun hubungan
bisnis.
Kode etika profesi akuntansi mewajibkan seluruh akuntan untuk melakukan hal-hal
yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan berikut ini
1. Akuntan professional menjaga kerahasian informasi termasuk dalam lingkungan
sosialnya, sekaligus waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak
disengaja kepada keluarga atau rekan bisnis terdekat.

5. 2. Menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan / diungkapkan oleh pemberi kerja
(klien).
3. Menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor akuntan atau organisasi di
tempatnya bekerja.
4. Akuntan professional harus mengambil langkah yang dibutuhkan untuk
memastikan, bahwa staf dibawah pengawasannya dan orang yang memberi
saran dan bantuan professional serta menghormati kewajiban akuntan
professional untuk menjaga kerahasiaan informasi.
5. Kewajiban untuk mematuhi semua prinsip kerahasiaan terus dipertahankan,
bahkan saat setelah berakhirnya hubungan antara klien dan akuntan. Ketika
akuntan mendapat klien baru, berhak menggunakan pengalaman dari
sebelumnya. Namun demikian akuntan tetap tidak diperbolehkan
mengungkapkan setiap informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan
professional atau bisnis sebelumnya.
5. Perilaku Profesional
Prinsip perilaku professional mewajibkan setiap akuntan professional mematuhi
ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku dan menghindari setiap perilaku yang
dapat mengurangi kepercayaan pada profesi.
Dalam upaya memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaan, akuntan
professional sangat tidak dianjurkan mencemarkan nama baik profesi. Akuntan wajib
mempunyai sikap jujur dan dapat dipercaya, serta tidak melakukan hal-hal diantaranya:
1. Mengakui dengan berlebihan mengenai jasa yang ditawarkan, pengelaman yang
diperoleh, kualifikasi yang dimiliki.

6. 2. Membuat referensi yang menjatuhkan atau membuat perbandingan tanpa bukti
kepada pekerjaan pihak lain.
6. Tanggung Jawab profesi
Seorang Akuntan dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai professional, harus
senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional terhadap semua
kegiatan yang dilaksanakannya. Anggota memiliki tanggungjawab kepada pemakai jasa
professional mereke dan tanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota
demi mengembangkan profesi akuntansi serta memelihara kepercayaan masyarakat.
Semua usaha tersebut diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.
7. Standar Teknis
Standar yang harus ditaati setiap anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh IAI
(Ikatan Akuntansi Indonesia), International Federation Of Accountants, badan pengatur
dan undang-undang yang relevan dengan profesi akuntan.
8. Kepentingan Publik

7. Anggota akuntan professional berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan
kepada public, menghormati kepercayaan publik serta menunjukkan sikap
profesionalisme.
Salah satu ciri dari profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi
akuntan juga memegang peranan penting di masyarakat. Arti public dari profesi
akuntan meliputi klien, pemerintah, pemberi kredit, pegawai. Investor, dunia bisnis dan
keuangan dan pihak-pihak yang bergantung kepada integritas dan obyektivitas akuntan
dalam memlihara berjalannya fungsi bisnis dengan tertib. [2]
CONFLICT OF INTEREST PADA PROFESI AKUNTAN
Laporan keuangan yang pada umumnya terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba dan
laporan perubahan posisi keuangan merupakan salah satu data yang penting dalam
proses pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga
laporan keuangan tersebut harus mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara
wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum (di Indonesia : Prinsip
Akuntansi Indonesia /PAI) agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah atas sumber
daya ekonomi perusahaan.
Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan seperti pemilik
perusahaan, manajemen (sebagai pengelola usaha), investor dan kreditur (sebagai
penyedia dana) dan lain-lain mempunyai kepentingan yang berbeda atas laporan
keuangan.
Perbedaan kepentingan (conflict of interest) ini menimbulkan adanya kemungkinan
penyajian posisi keuangan yang menyimpang dari prinsip akuntansi yang diterima
umum, demi membela kepentingan pihak-pihak tertentu. Hal ini menyebabkan laporan

8. keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perlu diperiksa / diaudit oleh akuntan publik
yang independent, untuk mendapat kepercayaan atas laporan keuangan tersebut.
Adanya jasa pemeriksaan (audit) diharapkan dapat menjembatani kepentingan-
kepentingan yang berbeda tersebut, dengan memberikan pendapatnya terhadap
laporan keuangan manajemen.
Kualitas (mutu) pekerjaan akuntan publik diukur dari kepatuhannya terhadap norma
pemeriksaan akuntan dan kode etik.
Fungsi auditor dalam kasus ini adalah sebagai pihak yang memberikan kepastian
terhadap integritas angka-angka akuntansi yang dihasilkan oleh tehnologi akuntansi
auditee dan kemudian angka-angka ini digunakan sebagai dasar untuk pembuatan
kontrak antara agen dan prinsipal (DeFond 1992; Francis dan Wilson 1988; Palmrose
1984).
Jika akuntansi merupakan bagian penting dari proses kontrak dan kos agensi serta
bervariasi sesuai dengan jenis kontrak yang berbeda-beda, maka prosedur akuntansi
berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan kompensasi manajer. Berdasarkan teori
agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu self-interest maka kehadiran
pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara prinsipal dan
agen, dalam hal ini adalah auditor independen. Teori keagenan menyatakan bahwa
konflik kepentingan antara agen dan prinsipal membutuhkan adanya kehadiran pihak
ketiga yang independen untuk menengahi konflik diantara kedua pihak tersebut.
Berdasarkan pandangan teori keagenan tampak jelas peran auditor dalam memberikan
jasa atestasi atas laporan keuangan yang dibuat oleh pihak agen dan dijadikan dasar
pembuatan kontrak. Auditor diharapkan memberikan pandangan yang independen
tentang kesahihan angka-angka yang disajikan. Auditor dapat melakukan fungsinya
dengan benar jika memiliki kompetensi yang memadai dan sikap independen.
Faktor Yang Memperngaruhi Integritas, Objektivitas dan Independensi Seorang
Akuntan
Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak
dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur

9. tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur
dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik.
Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun
dalam penampilan (in appearance). Terdapat empat hal yang menggangu independensi
akuntan publik, yaitu:
1. akuntan publik memiliki mutual atau conflicting interest dengan klien
2. mengaudit pekerjaan akuntan publik sendiri
3. berfungsi sebagai manajemen atau karyawan dari klien dan
4. bertindak sebagai penasihat (advocate) dari klien.
Akuntan publik akan terganggu independensi jika memiliki hubungan bisnis, keuangan
dan manajemen atau karyawan dengan kliennya. Mutual interest terjadi jika akuntan
publik berhubungan dengan audit committee yang ada di perusahaan, sedangkan
conflict intetrest jika akuntan publik berhubungan dengan manajemen.
Menurut Mulyadi (1998:50) hal-hal yang dapat mempengaruhi integritas, objektivitas
dan independensi,antara lain:
1. Hubungan keuangan dengan klien
Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi objektivitas dan dapat
mengakibatkan pihak ketiga berKesimpulan bahwa objektivitas auditor tidak dapat
dipertahankan. Contoh hubungan keuangan antara lain:
 Kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dengan klien.
 Pinjaman dari/kepada klien, karyawan, direktur, atau pemegang saham utama
dalam perusahaan klien.
Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan
laporan audit yang diterbitkan. Hubungan keuangan mencakup kepentingan keuangan
oleh suami, isteri, keluarga sedarah semenda, sampai garis kedua auditor yang
bersangkutan. Jika saham yang dimiliki merupakan bagian yang material dari:
 Modal saham perusahaan klien, atau
 Aktiva yang dimiliki pimpinan atau rekan pimpinan atau kantor akuntan publik
suami atau isteri, keluarga saudara semendanya sampai dengan garis kedua.
Kondisi ini bertentangan dengan integritas, objektivitas dan independensi auditor

10. tersebut. Konsekuensinya auditor harus menolak atau melanjutkan penugasan audit
yang bersangkutan, kecuali jika hubungan tersebut diputuskan.
Pemilikan saham diperusahaan klien secara langsung atau tidak langsung mungkin
diperoleh melalui warisan, perkawinan dengan pemegang saham atau pengambilalihan.
Dalam hal seperti itu pemilikan saham harus atau secepat mungkin auditor yang
bersangkutan harus menolak penugasan audit atas laporan keuangan perusahaan
tersebut.
2. Kedudukan dalam perusahaan
Jika seorang auditor dalam atau segera setelah periode penugasan, menjadi:
 anggota dewan komisaris, direksi atau karyawan dalam manajemen perusahaan
klien, atau
 rekan usaha atau karyawan salah satu dewan komisaris, direksi atau karyawan
perusahaan klien, maka ia dianggap memiliki kepentingan yang bertentangan
dengan objektivitas dalam penugasan. Dalam keadaan demikian ia harus
mengundurkan diri atau menolak semua penugasan audit atas laporan keuangan
perusahaan yang bersangkutan.
3. Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai
Seorang auditor tidak boleh terlibat dalam usaha atau pekerjaan lain yang dapat
menimbulkan pertentangan kepentingan atau mempengaruhi independensi dalam
pelaksanaan jasa profesional. Seorang auditor tidak dapat melakukan kerjasama bisnis
dengan perusahaan klien atau dengan salah satu eksekutif atau pemegang saham
utama.
Seorang auditor tidak dapat melakukan kerjasama bisnis dengan perusahaan klien atau
dengan salah satu eksekutif atau pemegang saham utama.
4. Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit
Jika seorang auditor disamping melakukan audit, juga melaksanakan jasa lain untuk
klien yang sama, maka ia harus menghindari jasa yang menuntut dirinya melaksanakan
fungsi manajemen atau melakukan keputusan manajemen. Contoh berikut ini
menyebabkan auditor tidak independen:
 Auditor memperoleh kontrak untuk mengawasi kantor klien, menandatangani
bukti kas keluar (voucher) untuk pembayaran dan menyusun laporan operasional

11. berkala, sedangkan pada saat yang bersamaan dia juga melaksanakan penugasan
audit atas laporan keuangan klien tersebut.
 Jika perusahaan klien akan financial consultant) sekaligus auditor bagi klien
tersebut, walaupun konsultan keuangan (partner yang ditugasi untuk melakukan
audit berbeda dengan partner yang melaksanakan penugasan konsultasi.
5. Hubungan keluarga atau pribadi
Hubungan keluarga yang pasti akan mengancam independensi adalah seperti akuntan
publik yang bersangkutan, atau staf yang terlibat dalam penugasan itu merupakan
suami atau isteri, keluarga sedarah semenda klien sampai dengan garis kedua atau
memiliki hubungan pribadi dengan klien. Termasuk dalam pengertian klien disini antara
lain pemilik perusahaan, pemegang saham utama, direksi dan eksekutif lainnya.
6. Fee atau jasa lainnya
Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee
yang dapat merusak citra profesi. Akuntan publik tidak boleh mendapatkan klien yang
telah diaudit oleh kantor akuntan publik lain dengan cara manawarkan atau menjanjikan
fee yang jauh lebih rendah dari fee yang diterima oleh kantor akuntan publik
sebelumnya.
7. Penerimaan barang atau jasa dari klien
Akuntan publik, suami atau isterinya dan keluarga semendanya sampai dengan
keturunan keduanya tidak boleh menerima barang atau jasa dari klien yang dapat
mengancam independensinya, yang diterima dengan syarat tidak wajar, yang tidak
lazim dalam kehidupan sosial.
Dari pemaparan di atas, jelas sekali bahwa profesi seorang akuntan akan sangat rentan
dengan gangguan moral dari pihak agen (management) atau dari pihak principal
(pemilik perusahaan). Sehingga seorang akuntan memang sudah sepatutnya untuk
menjalankan tugasnya secara professional mengikuti Prinsip-Prinsip Kode Etik Akuntan
yang telah disepakai dalam Kongres Akutansi. Prinsip Kode Etik Akuntan yang paling
cocok dengan masalah Conflict of Interest adalah prinsip yang keempat yaitu
Obyektivitas.

12. Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan
dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan
pejabat. Prinsip obyektivitas mengharuskan bersikap adil, tidak memihak, jujur secara
intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau
berada di bawah pengaruh pihak lain. Sudah sangat jelas bahwa setiap akuntan harus
memiliki prinsip obyektivitas yang tinggi dalam menjaankan profesinya sebagai akuntan.
Dengan mematuhi Prinsip Kode Etik Akuntan, seorang akuntan akan terhindar
dariConflict of Interest yang kemungkinan akan terjadi selama menjalankan tugasnya
sebagai auditor. Laporan-laporan yang dihasilkannyapun akan bersifat independen dan
memberikan opini yang sesuai dengan facta yang ada dan temuan-temuan yang ada,
tidak memberikan opini palsu atas laporan keuangan yang hanya mementingkan
kepentingan atau keuntungan pribadi atau golongan tertentu.
Menurut Don A. Moore dalam jurnalnya yang berjudul ”Conflict Of Interest And The
Case of Auditor Independence : Moral Seduaction and Strategic Issue Cycling” (tahun
2005), mengatakan bahwa setidaknya ada 5 langkah yang dapat dilakukan untuk
meminimalisir terjadinya Conflict Of Interest dalam Profesi Akuntan, yaitu :
1. Auditor harus melakukan audit dan bukan melakukan layanan yang lain.
2. Sebuah perusahaan audit harus disewa untuk suatu periode tertentu, mungkin
tiga/lima tahun, hal ini untuk mengurangi auditor insentif yang bersifat
menyenangkan klien dengan pendapat/opini yang positif
3. Semua pihak terlibat dalam audit baik level eksekutif ataupun staf dilarang untuk
menerima pekerjaan atau bukan bagian dari perusahaan yang sedang diaudit.
4. Auditor harus membuat satu set penilaian independen, bukan sekadar meratifikasi
akuntansi dari perusahaan klien.
5. Auditor seharusnya tidak dipilih oleh manajemen perusahaan tetapi oleh komite audit
dewan direksi.[3]
Sumber :
1. http://rocketmanajemen.com/etika-profesi-akuntansi/

13. 2. http://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/iai-pengertian-etika-profesi-
akuntansi-serta-8-prinsip-dasar-kode-etik-lengkap/
3. https://liahibatha.wordpress.com/2010/12/27/conflict-of-interest/
Quiz BE & GG Minggu 14:
1. Aturan Etika Profesi Akuntansi IAI
Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi
seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan
dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam
pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.
Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar
profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada
kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar
yang harus dipenuhi:
a. Kredibilitas
Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi
b. Profesionalisme
Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa
Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
c. Kualitas Jasa
Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan
dengan standar kinerja tertinggi.
d. Kepercayaan
Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika
profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.
Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari 3 bagian yaitu :
a. Prinsip Etika
Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur
pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh
Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota.

14. b. Aturan Etika
Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota
Himpunan yang bersangkutan.
c. Interpretasi Aturan Etika
Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang
dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan
pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan
Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.
NORMA
1. Norma Umum (General Standards)
Norma Umum adalah merupakan criteria yang berkaitan dengan persyaratan dari
akuntan pemeriksa atau persyaratan seorang akuntan pemeriksa sebagai seorang yang
menjalankan profesinya.
• Pemeriksaan harus dilaksanakan oleh seorang atau beberapa orang yang telah
menjalani latihan teknis yang cukup dan memiliki keahlian sebagai akuntan
• Dalam segala hal yang berhubungan dengan penugasan nya akuntan harus
senantiasa mempertahankan kebebasan tindak dan pendapatnya.
• Dalam melaksanakan pemeriksaan dan menyusun laporannya akuntan wajib
menjalankan kemahiran jabatannya dengan seksama.
2. Norma Pelaksanaan (Standards Of Field Work)
Norma ini merumuskan kriteria yang harus dipenuhi oleh akuntan pemeriksa dalam
melaksanakan suatu pemeriksaan dengan baik dan melalui perencanaan yang matang
sehingga bukti yang dikumpulkan dapat diandalkan :
• Pemeriksaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga-
tenaga pembantu, mereka harus dipimpin dan diawasi dengan baik.
• Harus ada penilaian atas sistem pengendalian intern untuk menentukan dapat
atau tidaknya sistem tersebut dipercaya dan sebagai dasar penetapan luasnya
pengujian yang harus dilakukan.

15. • Pembuktian yang cukup harus diperoleh melalui penelitian, pengamatan, tanya-
jawab dan penegasan sebagai dasar yang layak untuk pemberian pendapat atas
ikhtiar keuangan yang diperiksanya.
3. Norma Pelaporan Akuntan (Standards Of Reporting)
Norma ini merupakan ukuran yang harus dipenuhi oleh akuntan pemeriksa dalam
menyusun laporannya yang berkaitan dengan apa yang telah ia laksanakan, dalam
laporan tersebut harus mencakup tingkat ketaatan dalam penerapan Prinsip Akuntansi
Indonesia dan harus informatif mengenai ikhtisar keuangan sebagai keseluruhan :
• Laporan akuntan harus menyatakan apakah ikhtiar keuangan telah disajikan
sesuai Prinsip Akuntansi Indonesia.
• Laporan akuntan harus menyatakan apakah penerapan Prinsip Akuntansi
Indonesia dalam ikhtiar keuangan tahun berjalan konsisten dibanding dengan
tahun lalu.
• Penjelasan informatif di dalam ikhtiar keuangan harus dipandang cukup
memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan akuntan.
• Laporan akuntan harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai ikhtiar
keuangan sebagai keseluruhan atau memuat suatu penjelasan bahwa penyataan
demikian tidak dapat diberikan dimana nanti akuntan harus memuat dengan jelas
dan tegas mengenai sifat pemeriksaan akuntan (jika pemeriksaan dilakukan),
dan tanggung jawab atas apa yang dipikulnya. Jadi, norma umum berkaitan
dengan independensi,etika perilaku, dan pelaksanaan pemeriksaan yang hati-
hati. Norma pelaksanaan berkaitan dengan konsep bukti. Norma pelaporan
berkaitan dengan konsep penyajian yang wajar. Didalam norma itu juga
mencakup, tanggungjawab akuntan publik, unsur-unsur norma pemeriksaan
akuntan yang antara lain meliputi : pengkajian dan penilaian pengendalian intern,
bahan penjelasan dan pembuktian informatif, serta pembahasan mengenai
peristiwa kemudian, laporan khusus dan berkas penerimaan. [1]
2. CONFLICT INTEREST PADA PROFESI AKUNTANSI
Konflik kepentingan adalah pertentangan antara loyalitas sebagai seorang profesional
dan kepentingan yang ada di luar itu, yang dapat mengurangi kredibilitas dari agen

16. moral. Konflik pada umumnya terjadi akibat peran yang kita mainkan dalam kehidupan
bermasyarakat, dan alasan itu melibatkan tugas yang khusus melebihi kewajiban sosial
yang ada. Kesetiaan yang terbagi tidak melibatkan prinsip dasar nilai moral. Orangtua
kita selalu mengajarkan kita untuk tidak berbohong, curang, ataupun mencuri. Mereka
tidak mengatakan apapun mengenai konflik kepentingan. Faktanya di masa sekarang
ini konflik kepentingan muncul sebagai pertanyaan dasar yang menyangkut kejujuran
dan kebenaran, dua nilai prinsip dasar yang penting.
Secara umum, konflik kepentingan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi di mana
seorang individu atau perusahaan (baik swasta maupun pemerintah) berada dalam
posisi untuk mengeksploitasi kapasitas profesional atau pejabat dalam beberapa cara
untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Tergantung pada hukum atau aturan yang
terkait dengan sebuah organisasi tertentu, adanya konflik kepentingan tidak mungkin
dalam dan dari dirinya sendiri. Bahkan, untuk professional sekalipun, maka hampir tidak
mungkin untuk menghindari konflik kepentingan dari waktu ke waktu.
Suatu konflik kepentingan, bagaimanapun bisa menjadi masalah hukum misalnya ketika
individu mencoba (dan / atau berhasil dalam) yang mempengaruhi hasil keputusan,
untuk kepentingan pribadi. Seorang direktur atau eksekutif akan dikenakan kewajiban
hukum jika melakukan koflik. Ada sering kebingungan diantara dua situasi. Sebagai
contoh: dalam bidang bisnis dan kontrol, menurut Institute of Internal Auditor, konflik
kepentingan adalah suatu situasi di mana auditor internal yang dipercaya, memiliki
kepentingan profesional atau pribadi yang bersaing. kepentingan yang bersaing
tersebut dapat mempersulit untuk tidak memihak.Suatu konflik kepentingan dapat
mengganggu kemampuan individu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya
secara objektif. Cara terbaik untuk menangani konflik kepentingan adalah untuk
menghindari konflik sepenuhnya. Kode etik membantu mengurangi masalah dengan
konflik kepentingan karena mereka dapat menguraikan sejauh mana konflik tersebut
harus dihindari, dan apa yang kedua belah pihak harus lakukan di mana konflik tersebut
diperbolehkan oleh kode etik (pengungkapan, pengingkaran, dll).

17. Selama beberapa dekade terakhir kantor akuntan publik telah memperluas layanan
mereka untuk memberikan pelayanan jasa audit eksternal. Bagaimanapun Integrasi
horizontal telah menyebabkan banyak kontroversi antara perusahaan-perusahaan
akuntan publik, politisi, dan masyarakat umum. Banyak orang merasa bahwa dengan
menyediakan jasa audit perusahaan, akuntan publik menciptakan konflik kepentingan.
Masalah konflik kepentingan sudah terlihat dalam beberapa tahun terakhir karena
banyak skandal perusahaan yang dipublikasikan. Salah satu contoh terkenal adalah
kasus Enron dan perusahaan audit dan Arthur Andersen.
Auditor Independens terus menjadi masalah yang diperdebatkan disebabkan oleh
kenyataan bahwa permintaan jasa akuntansi publik sangat diperlukan. Auditor
Independens eksternal sangat diandalkan untuk menginformasikan laporan keuangan
ke public di luar perusahaan. Dalam upaya untuk menegakkan auditor Independens
dan untuk mencegah konflik kepentingan telah dibuat Standar untuk etika profesi
akuntansi, di dalam EPA ini terdapat prinsip – prinsip yaitu : Prinsip Pertama -
Tanggung Jawab Profesi, Prinsip Kedua - Kepentingan Publik, Prinsip Ketiga –
Integritas, Prinsip Keempat – Obyektivitas, Prinsip Kelima - Kompetensi dan Kehati-
hatian Profesional, Prinsip Keenam – Kerahasiaan, Prinsip Ketujuh - Perilaku
Profesional, Prinsip Kedelapan - Standar Teknis
Inti sebuah profesi adalah komitmen untuk melayani dan melindungi kepentingan
umum. Komitmen ini sangat penting, profesi akuntansi dipercaya dan harus melayani
masyarakat untuk memberikan kebutuhan yang mereka inginkan. Sebagai imbalan atas
kepercayaan ini, anggota profesi akuntansi harus bertindak dalam kepentingan terbaik
untuk publik .[2]
Sumber :
1. https://zulvirianni.wordpress.com/2014/11/02/etika-norma-dan-hukum-dalam-
akuntansi/
2. http://febrianirika.blogspot.co.id/2011/01/conflict-of-interest-pada-profesi.html