etika profesi seorang akuntan
•Download as PPSX, PDF•
1 like•667 views
Dokumen tersebut membahas etika profesi seorang akuntan publik. Topik utama meliputi prinsip-prinsip etika seperti integritas dan independensi yang harus dipenuhi oleh akuntan, serta aturan dan regulasi seperti kode etika AICPA yang mengatur perilaku profesional mereka. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai benturan kepentingan dan situasi dilematis yang mungkin dihadapi akuntan dalam menjalankan profesi.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to etika profesi seorang akuntan
Similar to etika profesi seorang akuntan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
etika profesi seorang akuntan
- 1. ETIKA PROFESI SEORANG AKUNTAN PUBLIK YULIANA NUR AUFA 15.0102.0032 DENIA LARASATI 15.0102.0051 TRI MUGIARTI 15.0102.0065 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 2. ETIKA Serangkaian prinsip atau nilai moral Perekat yang dapat mengikat anggota masyarakat UU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 3. Alasan Utama Seseorang Bertindak Tidak Etis Standar etika seseorang berbeda dengan masyarakat umum Orang memilih untuk bertindak mementingkan diri sendiri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 4. DILEMA ETIKA Situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang cepat CONTOH Metode-metode rasionalisasi yang sering digunakan Setiap orang melakukannya Jika sah menurut hukum, hal itu etis Kemungkinan penemuan dan konsekuensinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 5. Pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika Fakta yang Relevan Isu-isu Etis Siapa yang Dipengaruhi dan Bagaimana Masing- masing yang Terpengaruh? Alternatif yang Tersedia Konsekuensi yang Mungkin Terjadi Dari Setiap Alternatif Memutuskan Tindakan yang Tepat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 6. KEBUTUHAN KHUSUS AKAN PERILAKU ETIS DALAM PROESI Profesional Tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekadar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat Alasan Kepercayaan publik atas kualitas jasa AUDITOR Tidak mempunyai hubungan dengan para pemakai laporan keuangan tetapi sering mengadakan hubungan dengan klien Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 7. Pengendalian mutu Peer review GAAS dan interpretasi Ujian CPA Persyaratan pendidikan yang berkelanjutan Kewajiban hukum Seksi praktik AICPA Kode perilaku profesional PCAOB dan SEC Perilaku Personil Kantor Akuntan Publik Cara-cara Akuntan Publik Didorong Untuk Memperlakukan Diri Mereka Secara Profesional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 8. Kode Perilaku Profesional AICPA Menyediakan baik standar umum perilaku yang ideal maupun peraturan perilaku khusus yang harus diberlakukan PRINSIP-PRINSIP ETIS Tanggung jawab Kepentingan publik Integritas Objektivitas dan independensi Keseksamaan Ruang lingkup dan sifat jasa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 9. Peraturan Perilaku Interpretasi Peraturan Perilaku Kaidah Etika Standar minimum dari perilau etis yang dinyatakan sebagai peraturan spesiik Timbul ketika terdapat beragam pertanyaan tentang peraturan yang spesifik Dipublikasikan dalam versi yang diperluas dari kode perilaku profesional AICPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 10. INDEPENDENSI Karakteristik terpenting bagi auditor Independensi dalam fakta (independence in fact) Independensi dalam penampilan (independence in appearance) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 11. JASA NONAUDIT Sembilan jasa yang tidak diperkenankan Jasa pembukuan dan akuntansi lain Perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan Jasa penaksiran atau penilaian Jasa actuarial Fungsi manajemen dan sumber daya manusiaOutsourcing audit internal Jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit Jasa pialang atau dealer atau penasihat investasi atau banker investasi Semua jasa lain yang ditentukan oleh peraturan PCAOB sebagai tidak diperkenankan Dilarang menurut aturan independensi SEC yang tidak dilarang oleh aturan Sabarnes- Oxley Act dan SEC harus disetujui terlebih dahulu oleh komite audit perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 12. bertanggung jawab atas penunjukkan, kompensasi dan pengawasan atas pekerjaan auditor mengawasi pekerjaan auditor, termasuk penyelesaian ketidaksepakatan yang melibatkan pelaporan keuangan antara manajemen dan audit sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor agar tetap independen dari manajemen KOMITE AUDIT Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 13. Konflik yang Timbul dari Hubungan Personalia SEC kantor akuntan publik dianggap tidak independen berkenaan dengan klien audit jika diterima bekerja pada klien dan mempunyai kepentingan keuangan yang berkelanjutan dalam kantor akuntan bersangkutan periode “cooling off” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 14. ROTASI PARTNER 5 TAHUN SEC mewajibkan “time out” selama 5 tahun bagi pimpinan dan partner audit sesudah rotasi sebelum mereka dapat kembali ke klien audit yang sama KEPENTINGAN KEPEMILIKAN perspektif penugasan dan melarang kepemilikan pada klien audit bagi orang-orang yang dapat mempengaruhi audit INDEPENDENCE STANDARDS BOARD (ISB) Dibentuk pada tahun 2017 ISB dibubarkan pada tahun 2001 setelah mengadopsi aturan independensi auditor SEC yang baru atau direvisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 15. PERATURAN PERILAKU DAN INTERPRETASI INDEPENDESI Peraturan 101-Independensi, Seorang anggota yang berpraktik untuk perusahaan public harus independen dalam pelaksanaan jasa profesionalnya sebagaimana disyaratkan oleh standar yang dirumuskan lembaga yang dibentuk oleh Dewan Tiga perbedaan dalam peraturan itu yang berkaitan dengan independensi dan kepemilikan saham : Anggota yang Tercakup Material atau Tidak Material Kepentingan Keuangan Langsung Vs Tidak Langsung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 16. Anggota yang tercakup meliputi berikut ini : Orang-orang pada tim penugasan atestasi Partner atau manajer yang memberikan jasa nonatestasi kepada klien Kantor akuntan dan program tunjangan karyawannya Orang-orang yang dapat mempengaruhi penugasan atestasi Partner di kantor yang bertanggung jawab atas penugasan atestasi Entitas yang dikendalikan oleh setiap anggota yang terlibat tersebut di atas Kepentingan Keuangan Langsung Vs Tidak Langsung kepentingan keuangan langsung: Kepemilikan lembar saham atau ekuitas lainnya oleh para anggota Kepentingan keuangan tidak langsung muncul ketika terdapat hubungan kepemilikan yang dekat, tetapi bukan hubungan langsung antara auditor dan kliennya Material atau Tidak Material Materialitas mempengaruhi apakah kepemilikan saham merupakan suatu pelanggaran atas Peraturan 101 hanya untuk kepentingan tidak langsung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 17. Masalah Kepentingan Keuangan yang Berkaitan Mantan Praktisi Prosedur Pemberian Pinjaman yang Normal Kepentingan Keuangan dan Penerimaan Bekerja Anggota Keluarga Inti serta Keluarga Terdekat Mantan partner atau pemegang saham meninggalkan perusahaan karena hal-hal seperti mengundurkan diri atau menjual kepemilikan saham Tidak diperkenankan adanya perjanjian kredit antara kantor akuntan public atau para karyawannya dengan klien audit Independensi juga akan terganggu bila anggota keluarga dekat menduduki posisi kunci Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 18. Hubungan sebagai Investor atau Investee Bersama dengan Klien Klien sebagai investor Klien sebagai investee Direktur, Pejabat, Manajemen atau Karyawan Perusahaan kemampuannya untuk melakukan evaluasi yang independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan akan terpengaruh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 19. Perkara Hukum Antara Kantor Akuntan dan Klien Sejauh mana pengaruhnya terhadap kemampuan klien, manajemen dan karyawan kantor akuntan publik untuk tetap objektif serta berkomentar secara bebas Jasa Pembukuan dan Jasa Lainnya Tiga persyaratan penting yang harus dipenuhi auditor Klien harus menerima tanggung jawab penuh atas laporan keuangan Akuntan publik tidak boleh berperan sebagai karyawan atau manajemen yang mengoperasikan perusahaan Akuntan public dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan yang disusun dari pembukuan dan catatan yang telah disiapkan sepenuhnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 20. Konsultasi dan Jasa Nonaudit Lainnya dapat diizinkan sepanjang anggotanya tidak menjalankan fungsi manajemen atau membuat keputusan manajemen Fee yang Belum Dibayar independensi dianggap terganggu bila fee yang ditagih atau belum ditagih atas jasa profesional yang diberikan masih belum dibayar lebih dari 1 tahun sebelum tanggal laporan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 21. Peraturan lain Sesuai Kode Etik AICPA 1. Peraturan 102-Integritas dan Objektivitas Dalam pelaksanaan setiap jasa profesional, seorang anggota harus dapat mempertahankan objektivitas dan integritas, harus bebas dari konflik, kepentingan, dan tidak boleh dengan sengaja mebuat kesalahan penyajian atau menyerahkan penilainnya kepada orang lain. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 22. 2. Standar Teknis a. Peraturan 201-Standar Umum Peraturan lain Sesuai Kode Etik AICPA Seorang anggota harus mematuhi standar berikut dan interpretasinya yang ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Dewan. 1) Kompetensi Profesional 2) Keseksamaan Profesional 3) Perencanaan dan Supervisi 4) Data Relevan yang Mencakupi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 23. c. Peraturan 203-Prinsip-prinsip Akuntansi b. Peraturan 202-Ketaatan pada Standar Segala jasa dari anggota harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Dewan Anggota dilarang untuk memberikan pendapat secara tegas dan dilarang membenarkan segala bentuk modifikasi yang menyesatkan. Peraturan lain Sesuai Kode Etik AICPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 24. 3. Peraturan 301-Informasi Rahasia Klien Seorang anggota dalam praktik publik tidak boleh mengungkapkan setiap informasi rahasia klien tanpa persetujuan klien. 4. Peraturan 302-Fee Kontinjen Anggota tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen jika penetapan tersebut dapat mengurangi independensi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017 Peraturan lain Sesuai Kode Etik AICPA
- 25. 6. Peraturan 501-Tindakan yang Dapat Didiskreditkan Seorang anggota tidak boleh melakukan tindakan yang dapat didiskreditkan bagi profesinya. Hukuman penjara <1 tahun dan kecurangan SPT pajak Peraturan lain Sesuai Kode Etik AICPA 7. Peraturan 502-Iklan dan Bentuk Permohonan lainnya Seorang anggota dalam praktik publik tidak boleh berusaha memperoleh klien dengan iklan atau bentuk permohonan lainnya dengan cara yang palsu, menyesatan, atau menipu. Permohonan dengan menggunakan paksaan, melampaui batas, atau mengganggu sangat dilarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 26. Akuntan publik dilarang menerima komisi dari klien yang menerima jasa atestasi dari kantor akuntan publik tersebut. Komisi diizinkan untuk klien lain tetapi harus diungkapkan. 7. Peraturan 503-Komisi dan Fee Referal Peraturan lain Sesuai Kode Etik AICPA 8. Peraturan 505-Bentuk dan Nama Organisasi Abggota berpraktik pada lembaga yang diizinkan dan nama KAP menggunakan nama dari salah satu pemiliknya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 27. MEKANISME PEMBERLAKUAN PERATURAN PERILAKU Tindakan oleh Divisi Etika Profesional AICPA Tidak terlalu serius Tidak disengaja Perbaikan/korektif Disipliner Hukuman Serius Peradilan Skors/dikeluarkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017
- 28. Mitra Ernst & Young Indonesia Didenda Rp 13 Miliar di AS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017 KAP Purwantono, Suherman & Surja didenda US$1 juta oleh PCAOB. Kesalahan EY: Gagal audit perusahaan telekomunikasi pada 2011 Belasan pekerjaan audit tidak benar pada 2012Sabtu, 11 Februari 2017
- 29. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Materi ke-2 Pengauditan 2017