Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan program padat karya tunai yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi melalui perbaikan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat petani. Program ini diharapkan dapat mendukung kedaulatan pangan nasional dan menggerakkan ekonomi masyarakat

1. KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI (P3-TGAI)

2. K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
1. UU 8/1981 TENTANG KUHAP
2. UU 31/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU 20/2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
3. UU 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
4. UU 17/2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
5. UU 1/2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
6. PERPRES 16/2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
7. PERATURAN LKPP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN SWAKELOLA

3. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA
AIR IRIGASI
 Permen. PU-PR Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program
Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi, tanggal 25 Februari 2021 (Diundangkan : Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 187, tanggal 3 Maret 2021)
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN
TATA GUNA AIR IRIGASI
 SE Dirjen. Nomor 04/SE/D/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program
Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi, tanggal, 12 Maret 2021
PENETAPAN DAERAH IRIGASI PENERIMA PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN
TATA GUNA AIR IRIGASI TAHUN ANGGARAN 2021
 Kepmen. PUPR Nomor 1091/KPTS/M/2022, tanggal, 14 September 2022
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
TAMBAHAN REFERENSI DALAM PELAKSANAAN PENERIMA PROGRAM PERCEPATAN
PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI TAHUN ANGGARAN 2021
 SE Menteri PU-PR Nomor 06/SE/M/2020, tentang Penanganan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian PU-PR.
 Instruksi Menteri PU-PR Nomor 02/IN/M/2020, tentang Protokol Pencegahan Covid-19 Dalam
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

4. Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3-TGAI
merupakan suatu program padat karya tunai untuk mendukung
kedaulatan pangan nasional sebagai perwujudan kemandirian
ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik
sebagaimana termuat dalam program nawa cita ke tujuh melalui
pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan jaringan irigasi,
rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi secara
partisipatif di wilayah pedesaan.
Perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan
peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif tersebut merupakan
bagian dari pemberdayaan masyarakat petani secara terencana dan
sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi.
Proses pemberdayaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan
konstruksi, pengawasan, dan pengelolaan jaringan irigasi dengan
melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
PENDAHULUAN

5. K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
PENDAHULUAN
Akibat adanya pendemi Covid-19 terjadi banyak pemutusan
kerja (PHK), kegiatan pembangunan dan ekonomi yang
terhambat, serta menurunnya daya beli masyarakat. Oleh karena
itu Pemerintah melalui program padat karya tunai (PKT) berusaha
mempertahankan kekuatan daya beli dan ekonomi masyarakat,
terutama yang berada di pedesaan.
Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2020
merencanakan kegiatan P3TGAI di 6.000 lokasi yang tersebar di
seluruh Indonesia. Dengan adanya pandemic Covid-19 padat
karya tunai dirasa mampu menggerakkan ekonomi di masyarakat,
sehingga mendapat tambahan lokasi sebanyak 4.000 lokasi
dengan jumlah keseluruhan menjadi 10.000 lokasi yang tersebar
di seluruh Indonesia.

6. 6
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
Program Percepatan
Peningkatan Tata Guna Air
Irigasi selanjutnya disingkat
P3-TGAI adalah program
perbaikan, rehabilitasi atau
peningkatan jaringan irigasi
dengan berbasis peran serta
masyarakat petani yang
dilaksanakan oleh
Perkumpulan Petani Pemakai
Air, Gabungan Perkumpulan
Petani Pemakai Air atau
Induk Perkumpulan Petani
Pemakai Air.
Perkumpulan Petani Pemakai
Air yang selanjutnya
disingkat P3A adalah
kelembagaan pengelolaan
irigasi yang menjadi wadah
petani pemakai air dalam
suatu daerah layanan/petak
tersier atau desa yang
dibentuk secara demokratis
oleh petani pemakai air
termasuk lembaga lokal
pengelola irigasi
Gabungan Perkumpulan
Petani Pemakai Air yang
selanjutnya disingkat GP3A
adalah kelembagaan
sejumlah P3A yang
bersepakat bekerja sama
memanfaatkan air irigasi dan
jaringan irigasi pada daerah
layanan blok sekunder,
gabungan beberapa blok
sekunder, atau satu daerah
irigasi
Induk Perkumpulan Petani
Pemakai Air yang selanjutnya
disingkat IP3A adalah
kelembagaan sejumlah GP3A
yang bersepakat bekerja
sama untuk memanfaatkan
air irigasi dan jaringan irigasi
pada daerah layanan blok
primer, gabungan beberapa
blok primer, atau satu daerah
irigasi.
P3-TGAI P3A GP3A IP3A
DEFINISI

7. K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
P3-TGAI
Usaha untuk
mengembalikan kondisi dan
fungsi saluran dan/atau
bangunan irigasi seperti
semula secara parsial
PERBAIKAN
JARINGAN IRIGASI
Kegiatan perbaikan
jaringan irigasi guna
mengembalikan fungsi dan
pelayanan irigasi seperti
semula
REHABILITASI
JARINGAN IRIGASI
Kegiatan meningkatkan
fungsi dan kondisi jaringan
irigasi yang sudah ada atau
kegiatan menambah luas
areal pelayanan pada
jaringan irigasi yang sudah
ada dengan
mempertimbangkan
perubahan kondisi
lingkungan daerah irigasi
PENINGKATAN
JARINGAN IRIGASI
IRIGASI PERMUKAAN
IRIGASI RAWA PASANG SURUT & LEBAK
IRIGASI AIR TANAH
IRIGASI POMPA
IRIGASI TAMBAK
PRIORITAS
KEGIATAN

8. TAHAPAN PELAKSANAAN P3-TGAI
Musyawarah Desa
III
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
MUSYAWARAH
DESA KE - 1
SURAT USULAN CALON
PENERIMA P3-TGAI
TAHAP PENETAPAN
P3A/GP3A/IP3A PENERIMA
P3-TGAI
SURVEI PERBAIKAN
JARINGAN IRIGASI
MUSYAWARAH
DESA KE - 2
PENYUSUNAN
RKP3A/RKGP3A/RKIP3A
TAHAP
PENANDATANGANAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
(FAKTA INTEGRITAS)
PELAKSANAAN P3-TGAI
PENCAIRAN DANA
TAHAP I (70%)
(MASUK REKENING)
PENCAIRAN DANA
TAHAP II (30% APABILA
FISIK SUDAH 50%
MUSYAWARAH DESA III
LAPORAN
PENYELESAIAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN P3-TGAI
(FISIK 100%)
SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN
PELAKSANAAN KEGIATAN P3-TGAI
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN DARI
P3A/GP3A/IP3A
Penyerahan Hasil P3-TGAI Dari PPK
kepada Kasatker. Balai
Penyerahan Hasil P3-TGAI Dari
Kasatker. Balai Ke Pemerintah Desa
1
2
3
4

9. K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
BAGANALIRTAHAPANP3-TGAIDITINGKATP3A/GP3A/IP3A
TAHAPPERSIAPAN TAHAPPERENCANAAN TAHAPPELAKSANAAN TAHAPPENYELESAIAN
SosialisasiP3-TGAITingkat
PenerimaP3-TGAI(olehTPM)
MusyawarahDesaI
Penetapan &PengesahanP3A/
GP3A/IP3A PenerimaP3-TGAI
SurveiKondisiJaringan
MusyawarahDesaII
PenyusunanRencanaKerja
P3A/GP3A/IP3A
PersetujuanRencanaKerja
P3A/GP3A/IP3AolehPPK
PenandatangananPakta
IntegritasdanPKS
PencairanTahapI (70 %)
(SetelahPenandatangananPKS)
PencairanTahapII (30 %)
(ProgresFisikMin.50%)
MusyawarahDesaIII
Laporan Penyelesaian
PelaksanaanKegiatanP3-TGAI
SuratPernyataanPenyelesaian
PelaksanaanKegiatan(SP3K)
P3-TGAI
PenyerahanHasilP3-TGAIoleh
P3A/GP3AkePPK
PenyerahanHasilP3-TGAIoleh
PPKkeSatker.
PenyerahanHasilP3-TGAIoleh
Satker.keKepalaDesa
PemeliharaanHasilP3-TGAI
oleh P3A/GP3A/IP3A

10. K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
Anggaran yang dibutuhkan pada pelaksanaan P3-
TGAI Tahun 2020 untuk 10.000 lokasi penerima manfaat
adalah sebesar 2,25 trilyun. Dengan rincian untuk
pekerjaan fisik adalah sebesar 1,95 trilyun dan total
biaya pendampingan Rp. 0,3 trilyun.
Menindaklanjuti arahan Presiden RI, terkait upaya
pencegahan Covid-19 serta penetapan Kejadian Luar
Biasa (KLB) oleh Kementerian Kesehatan RI, maka perlu
upaya pencegahan penyebaran dan dampak Covid-19
dalam penyelenggaraan P3-TGAI.
Dengan tujuan untuk mewujudkan kesela- matan
konstruksi termasuk keselamatan dan kesehatan kerja,
keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan pada
setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan P3-TGAI.
Kebutuhan dana 1 lokasi
Penerima manfaat
Pekerjaan Fisik
Rp.195.000.000,-
Biaya Pendampingan
Rp.30.000.000,-
PEMBIAYAAN
P3-TGAI
Pembiayaan P3-TGAI
bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja
Negara (APBN)
Pembiayaan P3-TGAI bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja Negara (APBN)
a. tahap I, sebesar 70% (tujuh puluh persen);
b. tahap II, sebesar 30% (tiga puluh persen);
Pencairan dana tahap II,
dilakukan setelah
pelaksanaan P3-TGAI
telah mencapai 50%
HARUS DIREVISI

11. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

12. PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM RANGKA PENGENDALIAN COVID-19
SE Menteri PU-PR Nomor 06/SE/M/2020, tentang Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian PU-PR,
Instruksi Menteri PU-PR Nomor 02/IN/M/2020, tentang Protokol Pencegahan Covid-19 Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
1. Menjaga jarak aman dalam setiap kegiatan P3TGAI;
2. Melaksanakan pekerjaan dengan membatasi jumlah pekerja dengan cara menjaga
jarak (Physical Distancing) minimal 2 meter antar pekerja;
3. Para pekerja menggunakan masker dan pencuci tangan (air, sabun dan hand
sanitizer);
4. Pengawas Lapangan/TPM memulangkan pekerja yang terindikasi memiliki suhu tubuh
di atas 38o Celcius.
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
HARUS DIREVISI

13. KORUPSI ?
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

14. CORRUPTIO /CORRUPTUS
L AT I N
B E L A N D A
I N G G R I S
S A N G S K E R TA
CORRUPTIE
CORRUPTION
Dalam naskah kuno negara kartagama :
PERBUATAN YANG RUSAK, BEJAD, BUSUK, DAN
TIDAK JUJUR YANG DISANGKUTPAUTKAN DENGAN
KEUANGAN
ISTILAH
KORUPSI
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

15. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kaArena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416,
417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP;
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau
wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap
melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

16. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang2 yang secara tegas menyatakan bahwa
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi;
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana korupsi;
Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan,
kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

17. PERBUATAN KORUPSI
BERDASARKAN UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, PASAL 2 & 3
SUAP, PASAL 5, 6, 11, 12 a b c d, dan 13
PENGGELAPAN DALAM JABATAN, Pasal 8, 9, 10 a b c
PEMERASAN, Pasal 12 e f g
PERBUATAN CURANG, Pasal 7, 12 h
BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN, Pasal 12 i
GRATIFIKASI/PEMBERIAN HADIAH, Pasal 12 b Jo. 12 c
JENIS
TINDAK PIDANA
KORUPSI
Tindak Pidana Lain terkait proses Hukum, Pasal 21, 22, 23, 24
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

18. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2);
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3).
1. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

19. Memberi sesuatu atau hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara (dan sebaliknya);
Memberi sesuatu atau hadiah atau janji kepada hakim atau advokat (dan
sebaliknya).
2. SUAP MENYUAP
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

20. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang :
 Menggelapkan, atau membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau
surat berharga, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
 Dengan sengaja memalsu buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan
administrasi;
 Dengan sengaja atau membiarkan atau membantu orang lain dalam menggelapkan,
menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat,
atau daftar yang digunakan unutk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat
berwenang.
3. PENGGELAPAN DALAM JABATAN
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

21. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang :
• Menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau
menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
• Meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang
kepada dirinya, padahal tahu bukan merupakan utang;
• Meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara lain atau kepada kas umum, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal tahu
bukan merupakan utang.
4. PERBUATAN PEMERASAN
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
OKNUM LAPORKAN

22. • Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan
curang.
• Pengawas bangunan atau penyerahan bahan bangunan membiarkan dilakukannya
perbuatan curang.
• Melakukan perbuatan curang dalam menyerahkan barang keperluan TNI / POLRI.
• Pegawai negeri atau penyelenggara negara menyerobot tanah negara sehingga
merugikan orang lain.
5. PERBUATAN CURANG
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

23. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, langsung atau tidak langsung, pada saat
ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi, turut serta dalam pemborongan,
pengadaan, atau persewaan.
6.BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

24. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan
dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak melaporkan
ke KPK dalam waktu 30 hari sejak diterima gratifikasi tersebut
7. GRATIFIKASI
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

25. 8.TINDAK PIDANA LAIN YANG BAERKAITAN DENGAN KORUPSI
MERINTANGI PROSES PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI
MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR
BANK YANG TIDAK MEMBERIKAN KETARANGAN REKENING TSK
SAKSI/AHLI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU
ORANG YANG MEMEGANG RAHASIA JABATAN MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU
SAKSI YANG MEMBUKA IDENTITAS PELAPOR
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

26. ORANG / MANUSIA – PEGAWAI NEGERI
BADAN HUKUM / KORPORASI
Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Kepegawaian
Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud di dalam KUHP
Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu Korporasi
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu Korporasi lain yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat
BUMN/BUMD
KORPORASI  KUMPULAN ORANG DAN/ATAU KEKAYAAN
TERORGANISASI BAIK MERUPAKAN BADAN HUKUM MAUPUN BUKAN
BADAN HUKUM
PENYELENGGARA NEGARA
Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi/tinggi Negara, Menteri, Gubernur,
Hakim, Pejabat Negara lain sesuai ketentuan Per-Undang-undangan yang
berlaku, Pejabat lain yang memiliki fungsi Strategis dalam kaitanya
dengan penyelenggaraan Negara
SUBYEK PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

27. SWASTA
EKSEKUTIF
LEGISLATIF
YUDIKATIF
PROFESIONAL
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

28. PENEGAKAN HUKUM
PREVENTIF
PENEGAKAN HUKUM
REFRESIF
PPS
&
MoU Bidang Datun
KEJAKSAAN RI
LEMBAGA PENEGAK HUKUM
LEMBAGA PEMERINTAHAN KEKUASAAN
NEGARA DI BIDANG PENUNTUTAN
TERLIBAT SEPENUHNYA DALAM
PROSES PEMBANGUNAN
MENJAGA DAN MENEGAKAN
KEWIBAWAAN PEMERINTAH DAN NEGARA
SERTA MELINDUNGI KEPENTINGAN
MASYARAKAT
MENCIPTAKAN KONDISI YANG
MENDUKUNG DAN MENGAMANKAN
PEMBANGUNAN
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

29. PENYERAPAN ANGGARAN KURANG
STIGMA KRIMINALISASI KEBIJAKAN PEJABAT
TIMBUL KERAGU-RAGUAN MENJALANKAN
PROYEK
PENGAWAL PENGAMAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN
PERCEPATAN
PELAKSANAAN
PROYEK STRATEGIS
NASIONAL
PERPRES NOMOR 3
TAHUN 2016 TANGGAL
8 JANUARI 2016 DAN
INPRES NOMOR 1
TAHUN 2016 TANGGAL
8 JANUARI 2016
PPS
INPRES NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
TAHUN 2015
PADA TANGGAL 24 AGUSTUS 2015
PERTEMUAN PRESIDEN DENGAN PARA KAJATI, KAPOLDA
DAN PARA GUBERNUR SE INDONESIA DI ISTANA BOGOR
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI NOMOR : KEP- 152/A /JA
/10/2015
INSTRUKSI JAKSA AGUNG RI
NOMOR : INS-001/A/JA/10/2015
PERATURAN JAKSA AGUNG RI NOMOR : PER014/A/JA/11/2016
TIDAK BOLEH TERLAMPAU CEPAT MEMIDANAKAN
KEBIJAKAN ATAU TEROBOSON YANG DIAMBIL
PEJABAT NEGARA ATAU DAERAH
29
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
“ Dengan diterbitkannya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 345 Tahun
2019, maka seluruh kegiatan pengawalan dan pengamanan oleh TP4 Kejaksaan RI
DINYATAKAN BERHENTI “
LATAR BELAKANG

30. PERAN STRATEGIS KEJAKSAAN RI
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
UPAYA REPRESIF
UPAYA PREVENTIF
UPAYA EDUKATIF
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
PENYULUHAN DAN PEMBINAAN HUKUM
UPAYA PENCEGAHAN – JPN dan PENGAWAL
PROYEK STRATEGIS.
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

31. K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
Pasal 30
1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan penuntutan;
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan
atas nama negara atau pemerintah.
3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ll TAHUN 2O2I TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2OO4 TENTANG
KE.IAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

32. K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
Pasal 30A
Dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan
aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
Pasal 30B
Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang :
a) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
b) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
c) Melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di
luar negeri;
d) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
e) Melaksanakan pengawasan multimedia.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ll TAHUN 2O2I TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2OO4 TENTANG
KE.IAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

33. K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ll TAHUN 2O2I TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2OO4 TENTANG
KE.IAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 30C
Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 3OB Kejaksaan :
a) Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
b) Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi
terwujudnya keadilan;
c) Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
d) Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
e) Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau
telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
f) menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
g) Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
h) Mengajukan peninjauan kembali; dan
i) Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di
bidang tindak pidana.

34. K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
Pasal 30 Ayat (2) :
Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar
pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
Pasal 30B :
Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang :
a) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
b) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
c) Melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di
dalam maupun di luar negeri;
d) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
e) Melaksanakan pengawasan multimedia.
SLOGAN :
“KENALI HUKUM JAUHI HUKUMAN”
TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN RI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ll TAHUN 2O2I TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2OO4 TENTANG
KE.IAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

35. K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

36. K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
SANKSI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN P3-TGAI,
BERDASARKAN
UU NO.31/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UU NO.20/2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

37. UU NO.31/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UU NO.20/2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
MEMPERKAYA DIRI, ORANG LAIN, ATAU SUATU KORPORASI PENYALAHGUNAAN WEWENANG

38. UU NO.31/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UU NO.20/2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
PENYUAPAN

39. K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYUAPAN
UU NO.31/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UU NO.20/2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYUAPAN

40. UU NO.31/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UU NO.20/2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
PENGGELAPAN UANG ATAU SURAT BERHARGA

41. K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
UU NO.31/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UU NO.20/2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PEMALSUAN DOKUMEN

42. K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S

43. 43
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S
“TAKUT MELAKUKAN KORUPSI BISA DISARAKAN
KEPADA KETAKUTAN PADA SANKSI SOSIAL, TAKUT
DAN MALU KEPADA KELUARGA, KEPADA TETANGGA,
KEPADA ALLAH SWT DAN KEPADA NERAKA”
- JOKOWI DODO –

44. SEKIAN DAN TERIMAKASIH
K E J A K S A A N N E G E R I C I A M I S