SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
KEWENANGAN BPLH DALAM 
PENGELOLAAN AIR 
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG 
JAYAKARTA HOTEL 
24 MARET 2014
Kewenangan dan Tanggung Jawab BPLH Kota Bandung 
dalam Pengelolaan Air Tanah 
Pemantauan, Pengawasan 
dan Pengendalian 
• Penetapan Nilai 
Perolehan Air tanah 
(NPA) 
• Perubahan Peraturan 
Walikota Bandung 
Nomor 107 Tahun 2011 
tentang Tata Cara 
Penghitungan Harga 
Dasar Air Sebagai Dasar 
Penetapan Nilai 
Perolehan Air Tanah 
• Pemasangan Automatic 
Meter Reading (AMR) 
Konservasi 
• Water Treatment Plant 
(WTP) 
• Community Development 
• Sumur Resapan Dalam 
• Sumur Resapan Dangkal 
• Penghijauan 
• Pembuatan lubang 
biopori
Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Air Tanah 
NPA 
(Nilai Perolehan 
Airtanah) 
= Harga Dasar Air X 
Volume Progresif 
Pajak Air 
Tanah = 
20% X NPA 
HDA = Harga Air Baku X Faktor Nilai Air 
Harga Air 
Baku 
PERWAL 
107/2011 
PERUBAHAN*) 
PERWAL 
107/2011 
Air Tanah 
Dalam 
Rp. 500,- Rp. 5.000,- 
Air Tanah 
Dangkal 
Rp. 400,- Rp. 3.500,- 
PDAM, BUMN, 
BUMD 
Rp. 125,- Rp. 125,- 
*) Draft Perubahan Perwal saat ini dalam proses pengajuan 
ke Bagian Hukum & HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung 
Volume Pengambilan Air (Progresif) 
0 – 500 
m3 
501 – 
1500 m3 
1501 - 
3000 m3 
3001 - 
5000 m3 
>5001 
m3 
1. Automatic Meter Reading (AMR): 
Alat pembaca meter air otomatis yang dipasang 
pada tiap titik pengambilan air tanah 
2. Pencatatan dan Pemeriksaan Manual 
3. Pelaporan melalui fax 
Pemantauan, 
pengawasan & 
pengendalian
Perubahan Peraturan Walikota Bandung 
Nomor 107 Tahun 2011 
LATAR BELAKANG 
1. Pengelolaan air tanah harus mampu 
menjaga prinsip keseimbangan dari 
suplai dan permintaan 
2. Penyesuaian (kenaikan) harga air 
baku menjadi salah satu instrumen 
pengendalian pengambilan air tanah. 
3. Momentum inisiasi Kota Bandung 
sebagai Kota Jasa dan Kota Kreatif 
4. Karakter jenis usaha jasa akan lebih 
hemat air, dibandingkan karakter 
usaha industri 
5. Aspek pengendalian dan konservasi 
adalah satu-satunya latar belakang 
atas naiknya harga air baku 
TUJUAN 
1. Untuk mengendalikan 
pengambilan air tanah 
2. Untuk menjaga kondisi muka air 
tanah Kota Bandung agar stabil 
dan dapat dimanfaatkan secara 
berkelanjutan 
3. Dengan dinaikkannya harga air 
baku air tanah diharapkan akan 
terjadi langkah-langkah 
penghematan oleh para 
pengguna air tanah
Konservasi 
• Sistem pra pengolahan air bersih yang dimaksudkan 
untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan air bersih 
masyarakat yg disesuaikan dengan sumber air baku dan 
tingkat penguasaan teknologi oleh pengguna. 
• Sasaran adlh masyarakat yg memerlukan air bersih 
Water 
Treatment 
Plant (WTP) 
• Community development merupakan program yang 
dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat yg 
diketahui oleh aparat pemerintah dan diawasi oleh tim 
pembimbing community development. 
• Sasaran adalah masyarakat umum/kelompok 
masyarakat 
Community 
Development
Konservasi 
SUMUR RESAPAN DALAM 
1. Sumur resapan dalam adlh upaya 
dlm memulihkan kondisi muka air 
tanah kota Bandung dng 
memanfaatkan air hujan untuk 
dimasukan ke dalam akuifer akuifer 
tertentu berdasarkan hasil loging di 
daerah tersebut. 
2. Untuk menaikan muka air tanah di 
akuifer tertentu 
SUMUR RESAPAN DANGKAL 
Untuk menambah cadangan air sebaiknya 
dibangun dilokasi atau disekitar sumber 
cadangan air atau mata air sehingga dapat 
berfungsi sebagai kantong air. 
PENGHIJAUAN 
1. Upaya konservasi didaerah 
mata air melalui 
penanaman pohon. 
2. Penanaman pohon di luar 
kawasan hutan 
3. Penanaman pohon di 
bantaran sungai 
LUBANG BIOPORI
.

More Related Content

What's hot

Perencanaan sanitasi sistem setempat
Perencanaan sanitasi sistem setempatPerencanaan sanitasi sistem setempat
Perencanaan sanitasi sistem setempatinfosanitasi
 
Peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan
Peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaanPeningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan
Peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaanIndriany ,
 
Model layanan pengelolaan lumpur tinja di indonesia
Model layanan pengelolaan lumpur tinja di indonesiaModel layanan pengelolaan lumpur tinja di indonesia
Model layanan pengelolaan lumpur tinja di indonesiaIndriany ,
 
Studi Bauran Air Sebagai Alternatif Sumber Air Baku SPAM
Studi Bauran Air Sebagai Alternatif Sumber Air Baku SPAMStudi Bauran Air Sebagai Alternatif Sumber Air Baku SPAM
Studi Bauran Air Sebagai Alternatif Sumber Air Baku SPAMWinces Narko
 
Jenis jenis Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)
Jenis jenis Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)Jenis jenis Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)
Jenis jenis Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)Joy Irman
 
Petunjuk teknis definisi_operasional_sta
Petunjuk teknis definisi_operasional_staPetunjuk teknis definisi_operasional_sta
Petunjuk teknis definisi_operasional_staegyd welyn
 
Manajemen sumber daya air
Manajemen sumber daya airManajemen sumber daya air
Manajemen sumber daya airafrays iwd
 
Kebutuhan air baku
Kebutuhan air bakuKebutuhan air baku
Kebutuhan air bakuudhiye
 
Pedoman teknis-ipal-2011
Pedoman teknis-ipal-2011Pedoman teknis-ipal-2011
Pedoman teknis-ipal-2011yoga marta
 
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatPerencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatinfosanitasi
 
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur drainase perkotaanKriteria kegiatan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur drainase perkotaanJoy Irman
 
P.15 2017 tata cara pengukuran muka air tanah
P.15  2017 tata cara pengukuran muka air tanahP.15  2017 tata cara pengukuran muka air tanah
P.15 2017 tata cara pengukuran muka air tanahSani Saragih
 
Opsi Teknologi Drainase Permukiman
Opsi Teknologi Drainase PermukimanOpsi Teknologi Drainase Permukiman
Opsi Teknologi Drainase Permukimaninfosanitasi
 
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase PerkotaanPedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase PerkotaanDewangga Setiawan
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase PerkotaanPermen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaaninfosanitasi
 
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata airZaidil Firza
 

What's hot (18)

Perencanaan sanitasi sistem setempat
Perencanaan sanitasi sistem setempatPerencanaan sanitasi sistem setempat
Perencanaan sanitasi sistem setempat
 
Peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan
Peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaanPeningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan
Peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan
 
Model layanan pengelolaan lumpur tinja di indonesia
Model layanan pengelolaan lumpur tinja di indonesiaModel layanan pengelolaan lumpur tinja di indonesia
Model layanan pengelolaan lumpur tinja di indonesia
 
Studi Bauran Air Sebagai Alternatif Sumber Air Baku SPAM
Studi Bauran Air Sebagai Alternatif Sumber Air Baku SPAMStudi Bauran Air Sebagai Alternatif Sumber Air Baku SPAM
Studi Bauran Air Sebagai Alternatif Sumber Air Baku SPAM
 
Jenis jenis Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)
Jenis jenis Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)Jenis jenis Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)
Jenis jenis Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)
 
Bab10 semi komunal
Bab10 semi komunalBab10 semi komunal
Bab10 semi komunal
 
Petunjuk teknis definisi_operasional_sta
Petunjuk teknis definisi_operasional_staPetunjuk teknis definisi_operasional_sta
Petunjuk teknis definisi_operasional_sta
 
Manajemen sumber daya air
Manajemen sumber daya airManajemen sumber daya air
Manajemen sumber daya air
 
Ecodrain
EcodrainEcodrain
Ecodrain
 
Kebutuhan air baku
Kebutuhan air bakuKebutuhan air baku
Kebutuhan air baku
 
Pedoman teknis-ipal-2011
Pedoman teknis-ipal-2011Pedoman teknis-ipal-2011
Pedoman teknis-ipal-2011
 
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatPerencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
 
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur drainase perkotaanKriteria kegiatan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan
 
P.15 2017 tata cara pengukuran muka air tanah
P.15  2017 tata cara pengukuran muka air tanahP.15  2017 tata cara pengukuran muka air tanah
P.15 2017 tata cara pengukuran muka air tanah
 
Opsi Teknologi Drainase Permukiman
Opsi Teknologi Drainase PermukimanOpsi Teknologi Drainase Permukiman
Opsi Teknologi Drainase Permukiman
 
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase PerkotaanPedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase PerkotaanPermen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
 
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air
 

Similar to Kewenangan BPLH dalam Pengelolaan Air

c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdfc2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdfRITAMULYANDARI1
 
5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatang5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatangTV Desa
 
SPAM Kecamatan Semarang Selatan
SPAM Kecamatan Semarang SelatanSPAM Kecamatan Semarang Selatan
SPAM Kecamatan Semarang SelatanM RiendRa Uslani
 
Sistem Perhitungan NPA Air Tanahuntuk Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah NTB
Sistem Perhitungan NPA Air Tanahuntuk  Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah NTBSistem Perhitungan NPA Air Tanahuntuk  Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah NTB
Sistem Perhitungan NPA Air Tanahuntuk Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah NTBR. Ferro Aviyanto
 
Paparan Pengantar PKM RPSDA September.pdf
Paparan Pengantar PKM RPSDA September.pdfPaparan Pengantar PKM RPSDA September.pdf
Paparan Pengantar PKM RPSDA September.pdfAdithyarRachman2
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 
f175d_Bahan_Tayang_Modul_5_Pendayagunaan_Sumber_Daya_Air.pptx
f175d_Bahan_Tayang_Modul_5_Pendayagunaan_Sumber_Daya_Air.pptxf175d_Bahan_Tayang_Modul_5_Pendayagunaan_Sumber_Daya_Air.pptx
f175d_Bahan_Tayang_Modul_5_Pendayagunaan_Sumber_Daya_Air.pptxShaudaE
 
Kuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya Air
Kuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya AirKuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya Air
Kuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya AirWidiana Safaat
 
Sosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdf
Sosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdfSosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdf
Sosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdfLMIrvanTjahyadi2
 
Laporan Capaian Kinerja OPD Tahun 2019-2022 (3).pptx
Laporan Capaian Kinerja OPD Tahun 2019-2022 (3).pptxLaporan Capaian Kinerja OPD Tahun 2019-2022 (3).pptx
Laporan Capaian Kinerja OPD Tahun 2019-2022 (3).pptxErvanKamal2
 
PABPAM KEBUTUHAN AIR BERSIH.pptx
PABPAM KEBUTUHAN AIR BERSIH.pptxPABPAM KEBUTUHAN AIR BERSIH.pptx
PABPAM KEBUTUHAN AIR BERSIH.pptxZalfaAidah5
 
Pak dodi kebijakan pengelolaan sanitasi perkotaan
Pak dodi   kebijakan pengelolaan sanitasi perkotaanPak dodi   kebijakan pengelolaan sanitasi perkotaan
Pak dodi kebijakan pengelolaan sanitasi perkotaanKreasi Sungai Putat (KSP)
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
 
Sosialisasi Pergub HDA & Perubahannya- Kendal.pptx
Sosialisasi Pergub HDA & Perubahannya- Kendal.pptxSosialisasi Pergub HDA & Perubahannya- Kendal.pptx
Sosialisasi Pergub HDA & Perubahannya- Kendal.pptxssuser0d42e7
 
Pengolahan air limbah
Pengolahan air limbahPengolahan air limbah
Pengolahan air limbahmusdzalifah
 
Pergub dki no 1 tahun_2018 ttg pengelolaan lumpur tinja
Pergub dki no 1 tahun_2018 ttg pengelolaan  lumpur tinjaPergub dki no 1 tahun_2018 ttg pengelolaan  lumpur tinja
Pergub dki no 1 tahun_2018 ttg pengelolaan lumpur tinjaraminatha
 

Similar to Kewenangan BPLH dalam Pengelolaan Air (20)

c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdfc2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
 
5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatang5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatang
 
Materi Fmsrb
Materi FmsrbMateri Fmsrb
Materi Fmsrb
 
SPAM Kecamatan Semarang Selatan
SPAM Kecamatan Semarang SelatanSPAM Kecamatan Semarang Selatan
SPAM Kecamatan Semarang Selatan
 
Sistem Perhitungan NPA Air Tanahuntuk Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah NTB
Sistem Perhitungan NPA Air Tanahuntuk  Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah NTBSistem Perhitungan NPA Air Tanahuntuk  Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah NTB
Sistem Perhitungan NPA Air Tanahuntuk Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah NTB
 
gambaran umum RAAT
gambaran umum RAATgambaran umum RAAT
gambaran umum RAAT
 
Management lingk
Management lingkManagement lingk
Management lingk
 
Paparan Pengantar PKM RPSDA September.pdf
Paparan Pengantar PKM RPSDA September.pdfPaparan Pengantar PKM RPSDA September.pdf
Paparan Pengantar PKM RPSDA September.pdf
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 
f175d_Bahan_Tayang_Modul_5_Pendayagunaan_Sumber_Daya_Air.pptx
f175d_Bahan_Tayang_Modul_5_Pendayagunaan_Sumber_Daya_Air.pptxf175d_Bahan_Tayang_Modul_5_Pendayagunaan_Sumber_Daya_Air.pptx
f175d_Bahan_Tayang_Modul_5_Pendayagunaan_Sumber_Daya_Air.pptx
 
Slide cc607
Slide cc607Slide cc607
Slide cc607
 
Kuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya Air
Kuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya AirKuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya Air
Kuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya Air
 
Sosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdf
Sosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdfSosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdf
Sosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdf
 
Laporan Capaian Kinerja OPD Tahun 2019-2022 (3).pptx
Laporan Capaian Kinerja OPD Tahun 2019-2022 (3).pptxLaporan Capaian Kinerja OPD Tahun 2019-2022 (3).pptx
Laporan Capaian Kinerja OPD Tahun 2019-2022 (3).pptx
 
PABPAM KEBUTUHAN AIR BERSIH.pptx
PABPAM KEBUTUHAN AIR BERSIH.pptxPABPAM KEBUTUHAN AIR BERSIH.pptx
PABPAM KEBUTUHAN AIR BERSIH.pptx
 
Pak dodi kebijakan pengelolaan sanitasi perkotaan
Pak dodi   kebijakan pengelolaan sanitasi perkotaanPak dodi   kebijakan pengelolaan sanitasi perkotaan
Pak dodi kebijakan pengelolaan sanitasi perkotaan
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
 
Sosialisasi Pergub HDA & Perubahannya- Kendal.pptx
Sosialisasi Pergub HDA & Perubahannya- Kendal.pptxSosialisasi Pergub HDA & Perubahannya- Kendal.pptx
Sosialisasi Pergub HDA & Perubahannya- Kendal.pptx
 
Pengolahan air limbah
Pengolahan air limbahPengolahan air limbah
Pengolahan air limbah
 
Pergub dki no 1 tahun_2018 ttg pengelolaan lumpur tinja
Pergub dki no 1 tahun_2018 ttg pengelolaan  lumpur tinjaPergub dki no 1 tahun_2018 ttg pengelolaan  lumpur tinja
Pergub dki no 1 tahun_2018 ttg pengelolaan lumpur tinja
 

Recently uploaded

PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 

Kewenangan BPLH dalam Pengelolaan Air

  • 1. KEWENANGAN BPLH DALAM PENGELOLAAN AIR BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG JAYAKARTA HOTEL 24 MARET 2014
  • 2. Kewenangan dan Tanggung Jawab BPLH Kota Bandung dalam Pengelolaan Air Tanah Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian • Penetapan Nilai Perolehan Air tanah (NPA) • Perubahan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah • Pemasangan Automatic Meter Reading (AMR) Konservasi • Water Treatment Plant (WTP) • Community Development • Sumur Resapan Dalam • Sumur Resapan Dangkal • Penghijauan • Pembuatan lubang biopori
  • 3. Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Air Tanah NPA (Nilai Perolehan Airtanah) = Harga Dasar Air X Volume Progresif Pajak Air Tanah = 20% X NPA HDA = Harga Air Baku X Faktor Nilai Air Harga Air Baku PERWAL 107/2011 PERUBAHAN*) PERWAL 107/2011 Air Tanah Dalam Rp. 500,- Rp. 5.000,- Air Tanah Dangkal Rp. 400,- Rp. 3.500,- PDAM, BUMN, BUMD Rp. 125,- Rp. 125,- *) Draft Perubahan Perwal saat ini dalam proses pengajuan ke Bagian Hukum & HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung Volume Pengambilan Air (Progresif) 0 – 500 m3 501 – 1500 m3 1501 - 3000 m3 3001 - 5000 m3 >5001 m3 1. Automatic Meter Reading (AMR): Alat pembaca meter air otomatis yang dipasang pada tiap titik pengambilan air tanah 2. Pencatatan dan Pemeriksaan Manual 3. Pelaporan melalui fax Pemantauan, pengawasan & pengendalian
  • 4. Perubahan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2011 LATAR BELAKANG 1. Pengelolaan air tanah harus mampu menjaga prinsip keseimbangan dari suplai dan permintaan 2. Penyesuaian (kenaikan) harga air baku menjadi salah satu instrumen pengendalian pengambilan air tanah. 3. Momentum inisiasi Kota Bandung sebagai Kota Jasa dan Kota Kreatif 4. Karakter jenis usaha jasa akan lebih hemat air, dibandingkan karakter usaha industri 5. Aspek pengendalian dan konservasi adalah satu-satunya latar belakang atas naiknya harga air baku TUJUAN 1. Untuk mengendalikan pengambilan air tanah 2. Untuk menjaga kondisi muka air tanah Kota Bandung agar stabil dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan 3. Dengan dinaikkannya harga air baku air tanah diharapkan akan terjadi langkah-langkah penghematan oleh para pengguna air tanah
  • 5. Konservasi • Sistem pra pengolahan air bersih yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat yg disesuaikan dengan sumber air baku dan tingkat penguasaan teknologi oleh pengguna. • Sasaran adlh masyarakat yg memerlukan air bersih Water Treatment Plant (WTP) • Community development merupakan program yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat yg diketahui oleh aparat pemerintah dan diawasi oleh tim pembimbing community development. • Sasaran adalah masyarakat umum/kelompok masyarakat Community Development
  • 6. Konservasi SUMUR RESAPAN DALAM 1. Sumur resapan dalam adlh upaya dlm memulihkan kondisi muka air tanah kota Bandung dng memanfaatkan air hujan untuk dimasukan ke dalam akuifer akuifer tertentu berdasarkan hasil loging di daerah tersebut. 2. Untuk menaikan muka air tanah di akuifer tertentu SUMUR RESAPAN DANGKAL Untuk menambah cadangan air sebaiknya dibangun dilokasi atau disekitar sumber cadangan air atau mata air sehingga dapat berfungsi sebagai kantong air. PENGHIJAUAN 1. Upaya konservasi didaerah mata air melalui penanaman pohon. 2. Penanaman pohon di luar kawasan hutan 3. Penanaman pohon di bantaran sungai LUBANG BIOPORI
  • 7. .