Money Laundering in Indonesia was happen, because it is not the detection of financial transactions carried out by money launderers at the time of the financial transaction activity, by bank transfer is made between domestic banks with banks abroad, but law enforcement authorities do not have attention or not indicated as an act of money laundering. Identifying does not act on money laundering, due to the base to make observations (charges) which generate suspicion or charges, in the act of money laundering is the reporting done by a particular party, but use the principle of presumption of innocence of the perpetrator, so the performance to take action and or prevention, is still very low. Repression against the perpetrators of money laundering, has not been able to restore the entire amount of money that successfully put in money laundering, because it has the power of obstacles in the form of legal regulation, the strategy to overcome problems of money laundering and international cooperation are built.

1. 1
PROGRAM MODUL (SYLLABUS) INTERNATIONAL
TEMA : MONEY LAUNDERING
TOPIK : STRATEGY PREVENTION TO COMBAT MONEY LAUNDERING
DURASI : 4 BULAN DENGAN OPSI PERPANJANGAN 2 BULAN
IMPLEMENTASI : 1. NEGARA YANG MEMILIKI HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN
2. NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN DIPLOMATIK
KOLABORASI : 1. KANTOR KONSULTAN HUKUM ASING
2. KANTOR KONSULTAN PAJAK ASING
3. LEMBAGA JASA KEUANGAN ASING
4. PERUSAHAAN INFORMASI, TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI
BACKGROUND
Terjadinya pencucian uang (Money Laundering) di Indonesia, karena tidak terdeteksinya transaksi
keuangan yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang pada saat melakukan aktifitas transaksi keuangan,
secara transfer bank yang dilakukan antar bank di dalam negeri dengan bank di luar negeri, namun pihak
penegak hukum tidak memiliki perhatian atau tidak mengindikasikan sebagai perbuatan pencucian
uang.
Tidak teridentifikasikannya perbuatan pecucian uang, disebabkan karena dasar untuk melakukan
pengamatan (tuduhan) yang menghasilkan sangkaan atau tuduhan, pada perbuatan pencucian uang
adalah adanya pelaporan yang dilakukan oleh pihak tertentu, namun tetap menggunakan azas praduga
tidak bersalah terhadap pelaku, sehingga kinerja untuk melakukan penindakan dan atau pencegahan,
masih sangat rendah.
Penindakan terhadap pelaku pencucian uang, belum dapat mengembalikan seluruh jumlah uang yang
berhasil dimasukkan di dalam pencucian uang, karena memiliki hambatan berupa kekuatan peraturan
hukum, strategy mengatasi permasalah pencucian uang dan kerjasama internasional yang dibangun.
OVERVIEW
Program memerangi pencucian uang, diselenggarakan dengan menggunakan berbagai bentuk
pendekatan seperti implementasi hukum pidana internasional, hukum perdata internasional, hukum
transaksi keuangan internasional, serta ilmu perbandingan hukum yang dipertajam dengan praktek yang
dilakukan pada transaksi perdagangan internasional, sehingga peserta memahami tentang strategy yang
dipergunakan oleh pelaku pencucian uang, pada saat melakukan transaksi keuangan dengan
mempergunakan lambaga perbankan.
Program ini diselenggarakan di Indonesia, Negara yang merupakan tempat transit untuk pencucian
uang, dan Negara tujuan akhir untuk melakukan proses pencucian uang, dimana dinegara tujuan akhir
pencucian uang dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu Negara yang memiliki hubungan diplomatic
dengan Negara Indonesia; dan Negara yang tidak memiliki hubungan diplomatic dengan pemerintah
Indonesia.

2. 2
UNDERSTANDING
Pencucian uang adalah suatu upaya (perbuatan) untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
uang/dana atau harta kekayaan melalui berbagai kegiatan transaksi keuangan agar uang atau harta
kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.
Program memerangi pencucian uang adalah program untuk memberikan pengetahuan tentang praktek
pencucian uang melalui transaksi keuangan yang dilakukan melalui lembaga perbankan dan strategy
untuk memeranginya, dengan cara:
1. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktek pencucian uang yang dilakukan oleh
pelaku pencucian uang
2. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang stuktur hukum pada suatu Negara tertentu yang
dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang
3. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses transaksi keuangan yang dilakukan dalam
mendukung perbuatan pencucian uang
4. Memberikan pengenalan strategy untuk memerangi perbuatan pencucian uang, dan
mengembalikan uang haram yang berada pada bank tertentu di suatu negara
5. Memberikan pengenalan strategy untuk membangun kerjasama internasional guna mendukung
tindakan pengembalian uang haram yang berada di luar negeri kepada Negara (Pemerintah
Indonesia)
OBJECTIVE
1. Mengenal kegiatan bisnis yang dilakukan untuk melakukan pencucian uang
2. Mengidentifikasi adanya rencana kegiatan pencucian uang
3. Mengidentifikasi infrastruktur dan framework yang akan digunakan
4. Mengidentifikasi environment yang memungkinkan untuk digunakan dalam pencucian uang
5. Mengembalikan uang haram yang dimiliki koruptor kepada milik yang sah yaitu pemerintah
Indonesia
6. Mencegah perbuatan pencucian uang yang dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan teroris,
perdagangan senjata, perdagangan obat bius (narkotik), dan perdagangan manusia
BENEFITS
1. Memaksimalkan penangkapan koruptor yang melarikan uang milik pemerintah Indonesia dalam
kegiatan korupsi yang menguntungkan diri sendiri dan kelompok tertentu
2. Memaksimalkan pengembalian uang haram yang dimiliki koruptor di suatu Negara, kepada
pemerintah Indonesia
3. Menutup jalan bagi koruptor untuk melakukan perbuatan pencucian uang dengan memanfaatkan
kelemahan hukum di Negara Indonesia
OUTLINE
1. Pengertian tentang pencucian uang berdasarkan undang-undang dan diluar undang-undang
2. Infrastruktur institusi jasa keuangan yang dipergunakan sebagai sarana dalam pencucian uang
3. Institusi yang terlibat dalam proses pencucian uang
4. Framework yang dipergunakan sebagai pencucian uang
5. Environment yang memungkinkan terjadinya pencucian uang
6. Business Form yang dipergunakan untuk pencucian uang

3. 3
7. Mode of Transaction yang berada diluar jangkauan undang-undang pencucian uang
8. Mode of Transaction yang tidak menarik perhatian penegak hukum
9. Mode of Transaction pencucian uang yang disamarkan sebagai perbuatan yang sah/legal
10. Hirarki transaksi keuangan yang tidak dicurigai (terdefinisi) oleh undang-undang pencucian uang
11. Identifikasi pihak-pihak yang terlibat di dalam pencucian uang yang disamarkan
12. Membangun business model sebagai sarana pencucian uang
STRATEGY
1. Melakukan tutor dan diskusi serta feed back untuk memberikan pemahaman yang mendalam, dan
dipertajam dengan studi kasus sehingga peserta memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk
diimplementasikan di lingkungan kerja
2. Simulasi membangun infrastruktur, framework dan environment approach untuk digunakan sebagai
sarana pencucian uang, sehingga peserta memahami langkah atau tahapan pencucian uang yang
tidak terdefinisikan undang-undang pencucian uang dan tidak menarik perhatian penegak hukum
3. Transformasi ketrampilan dalam membangun strategy approach untuk melakukan kolaborasi
internasional, sehingga dapat mengidentifikasi tindakan pencucian uang, mencegah terjadinya
pencucian uang dan menarik uang (capital) yang mengalami proses pencucian uang
4. Pembuktian transaksi pencucian uang berhasil diselenggarakan, tanpa dapat teridentifikasi oleh
penegak hukum, serta tidak tersentuh oleh peraturan hukum di Negara Indonesia
5. Memberikan panduan untuk membangun strategy pencegahan dan memerangi perbuatan
pencucian uang, melalui kerjasama internasional dengan berbagai institusi yang memiliki akses
dalam memantau kegiatan transaksi keuangan internasional.
TRAINING IMPLEMENTATION
1. Di Indonesia
1.1. Memberikan pengenalan pada proses pencucian uang, melalui pembahasan berbagai teori
hukum yang diselaraskan pada praktek yang dilakukan dalam pencucian uang.
1.2. Memberikan pengenalan terhadap langkah awal yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang
dalam mempersiapkan transaksi pencucian uang di Indonesia
1.3. Memberikan pengenalan pada proses persiapan pencucian di Negara yang dijadikan tujuan
transit, untuk melakukan pencucian uang berdasarkan hukum Negara tersebut
1.4. Memberikan pengenalan pada proses proses persiapan pencucian uang di Negara yang
dijadikan tujuan, untuk memproses pencucian uang.
1.5. Pembuktian pada simulasi kasus atas proses pencucian uang yang tidak teridentifikasi, dan
tidak terjangkau oleh peraturan hukum di Indonesia
1.6. Menyusun strategi penanggulangan pencucian uang, dan membangun kerjasama
internasional dengan berbagai institusi yang memiliki akses dalam transaksi perdagangan
internasional melalui transaksi keuangan
2. Di Negara yang dijadikan tempat transit pencucian uang
2.1. Penyelarasan teori hukum yang diperoleh di Indonesia dengan teori hukum di Negara yang
dijadikan tujuan transit pencucian uang, dilaksanakan oleh konsultan hukum yang memiliki ijin
dan terdaftar di Negara tersebut

4. 4
2.2. Simulasi kasus sebagai persiapan untuk melakukan pencucian uang, yang biasa
diselenggarakan oleh pelaku pencucian uang
3. Di Negara yang dijadikan tujuan akhir dalam proses pencucian uang (pada Negara yang memiliki
hubungan diplomatic, dan tidak memiliki hubungan diplomatic).
3.1. Penyelarasan teori hukum yang diperoleh di Indonesia, dengan teori hukum pada Negara yang
dijadikan tujuan akhir pencucian uang, dilakukan oleh Konsultan hukum yang memiliki ijin dan
terdaftar di Negara tersebut.
3.2. Simulasi kasus sebagai proses terjadinya perbuatan pencucian uang, yang diselenggarakan
oleh pelaku pencucian uang.
4. Memberikan panduan dalam berkolaborasi internasional, sehingga memudahkan penegak hukum di
Indonesia untuk mengidentifikasi perbuatan pencucian uang, melakukan pencegahan pencucian
uang, dan menarik uang haram yang dimiliki pelaku pencucian uang, di Negara tempat terjadinya
pencucian uang.
REFERENCES
1. Duhaime, Christine. "What is Money Laundering? Duhaime's Financial Crime and Anti-Money
Laundering Law". Retrieved 7 March 2014.
2. See for example the Anti-Money Laundering & Counter Terrorism Financing Act 2006 (Australia), the
Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 (New Zealand), and the
Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (Financial Institutions) Ordinance (Cap 615)
(Hong Kong. See also (for example) guidance on IMF and FATF websites similarly conflating the
concepts.
3. Jon Matonis (7 May 2013). "Money Laundering Is Financial Thoughtcrime". AmericanBanker.com.
Retrieved 6 March2014.
4. Financial Action Task Force. "Money Laundering FAQ". Retrieved 2 March 2011.
5. Reuter, Peter (2004). Chasing Dirty Money. Peterson. ISBN 978-0-88132-370-2.
6. For example, under UK law the first offences created for money laundering both related to the
proceeds from the sale of illegal narcotics under the Criminal Justice Act 1988 and then later under
the Drug Trafficking Act 1994.
7. Lawrence M. Salinger, Encyclopedia of white-collar & corporate crime: A – I, Volume 1, page 78, ISBN
0-7619-3004-3, 2005.
8. National Drug Intelligence Center (August 2011). "National Drug Threat Assessment". p. 40.
Retrieved 20 September2011.
9. "National Money Laundering Threat Assessment". December 2005. p. 33. Retrieved 3 March 2011.
10. Baker, Raymond (2005). Capitalism's Achilles Heel. Wiley.
11. Financial Action Task Force. "Global Money Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment".
Retrieved3 March 2011.
12. "Tax amnesties turn HMRC into 'biggest money-laundering operation in history'". Retrieved 14
June 2013.
13. Financial Action Task Force. "About the FATF". Retrieved 20 September 2011.
14. Financial Action Task Force. "About the Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT)
Initiative". Retrieved20 September 2011.
15. "The Global Anti-Money Laundering Regime: A Short Overview, by Richard Horowitz, Cayman Islands
Journal, 6 January 2010". Compasscayman.com. Retrieved10 November 2013.
16. Financial Action Task Force. "Money Laundering FAQ". Retrieved 20 September 2011.

5. 5
17. Roth, John et al. (20 August 2004). "Monograph on Terrorist Financing". National Commission on
Terrorist Attacks Upon the United States. pp. 54–56. Retrieved20 September 2011.
18. Ball, Deborah, et al., (22 March 2011). "U.S. Banks Oppose Tighter Money Rules". Wall Street
Journal. Retrieved 19 September 2011.
19. Money Laundering Bulletin, Issue 154, June 2008, Dr Jackie Harvey (Newcastle Business School
20. "The Lost Trail". The Economist. 20 October 2005. Retrieved 19 September 2011.
21. Levi, Michael and William Gilmore (2002). "Terrorist Finance, Money Laundering and the Rise of
Mutual Evaluation: A New Paradigm for Crime Control?". European Journal of Law Reform 4 (2):
337–364.
22. Levi, Michael (May 2010). "Combating the Financing of Terrorism: A History and Assessment of the
Control of 'Threat Finance'". British Journal of Criminology 50 (4): 650–669. doi:10.1093/bjc/azq025.
23. "Coming clean". The Economist. 14 October 2004.
24. Bartlett, Brent (May 2002). "The Negative Effects of Money Laundering on Economic Development".
Asian Development Bank. Retrieved 19 September 2011.
25. American Civil Liberties Union. "The Surveillance Industrial Complex". Retrieved 23 October 2011.
26. Mallen, Patricia (13 February 2013). "In Mexico, Around $10B Every Year Come From Money
Laundering, Which Was Not Illegal in 16 Out of 31 States". International Business Times.
Retrieved 12 March 2014.
27. Duhaime, Christine. "AML Legislation in Canada, Duhaime's Financial Crime and Anti-Money
Laundering Law". Retrieved 7 March 2014.
28. Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the
prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist
financing. Eur-lex.europa.eu. Retrieved on 21 October 2011.
29. Francesco, Guarascio (17 March 2014). "Financiers shoot at draft EU law against money
laundering". Euractiv. Retrieved 20 February 2014.
30. "Prevention of Money Laundering Act, 2002". Financial Intelligence Unit (FIU-IND), Ministry of
Finance, India. Retrieved 10 October 2012.
31. "ED – functions". Archived from the original on 26 April 2012. Retrieved 20 May 2013.
32. "Recovery of Arrears From Hasan Ali Not Possible: Fin Min". Outlook India. Retrieved 6 July 2014.
33. Roth, John; Douglas Greenburg and Serena Willie (2004)."Monograph on Terrorist Financing".
pp. 54–56. Retrieved2 March 2011.
34. Joseph, Lester; John Roth (September 2007). "Criminal Prosecution of Banks Under the Bank Secrecy
Act".United States Attorneys' Bulletin. Retrieved 2 March 2011.
35. Cassella, Stefan (September 2007). "Money Laundering Laws". United States Attorneys' Bulletin: 21–
34. Retrieved 2 March 2011.
36. Richet, Jean-Loup (June 2013). "Laundering Money Online: a review of cybercriminals methods".
arXiv. Retrieved 20 October 2013.
37. Zetter, Kim (May 2013). "Liberty Reserve Founder Indicted on $6 Billion Money-Laundering
Charges". Wired. Retrieved 20 October 2013.
38. Solon, Olivia (October 2013). "Cybercriminals launder money using in-game currencies". Wired.
Retrieved22 October 2013.
39. Dunlap, David W. (13 January 1991). "Commercial Property: The Bernstein Brothers; A Tangled Tale
of Americas Towers and the Crown". The New York Times. Retrieved 12 June 2010.
40. "HSBC to Pay Record Fine to Settle Money-Laundering Charges". New York Times. 11 December
2012. Retrieved24 January 2013.
41. Josephine McKenna (7 December 2009). "Vatican Bank reported to be facing money-laundering
investigation". The Times. Retrieved 12 June 2010.
42. Hitt, Jack (10 December 2000). "The Billion Dollar Shack". The New York Times. Retrieved 3
March 2011.

6. 6
43. Protess, Ben and Jessica Silver-Greenberg (30 June 2014). "BNP Paribas Admits Guilt and Agrees to
Pay $8.9 Billion Fine to U.S.". The New York Times. Retrieved1 July 2014.
44. "FBI — Bank Guilty of Violating U.S. Economic Sanctions". Fbi.gov. Retrieved 2014-07-14.
45. International Federation of Accountants. "Anti-Money Laundering". Retrieved 27 March 2014.
CONSULTANT/TRAINER PROFILE
SETIONO WINARDI, SH.MBA
http://pt.linkedin.com/pub/setiono-winardi/22/7a/7a5
http://uid.academia.edu/SetionoWinardi
http://www.slideshare.net/setionow
Email: winardi67@gmail.com; Mobile +62-813-1542-1509