Dokumen tersebut membahas strategi pencegahan pencucian uang dengan melakukan identifikasi berbagai jenis transaksi, infrastruktur, dan lembaga keuangan yang digunakan untuk pencucian uang namun belum terdeteksi oleh undang-undang maupun penegak hukum. Dokumen ini juga menyarankan peningkatan kerjasama internasional dan pemberdayaan kerangka hukum untuk mencegah tindakan pencucian uang.

1. Presented by
SETIONO WINARDI, SH.MBA
winardi67@gmail.com
http://pt.linkedin.com/pub/setiono-winardi/22/7a/7a5
TOPIC : STRATEGY PREVENTION
FOR COMBAT MONEY
LAUNDERING

2. BACKGROUND
1. Tidak terdeteksinya kegiatan pencucian uang oleh
penegak hukum
2. Tidak terdefinisikannya kegiatan pencucian uang
3. Penindakan dilakukan setelah mendapatkan laporan
dari pihak tertentu, yang memiliki interest tidak
dapat ikut serta dalam kegiatan transaksi haram

3. OVERVIEW
1. Disusunnya program ini berdasarkan penelitian yang
mendalam dengan melibatkan berbagai institusi
lokal dan internasional
2. Transformasi pemhamanan yang mendalam atas
kegiatan transaksi keuangan internasional, dalam
perbuatan pencucian uang

4. 3. Tidak tersentuhnya kegiatan pencucian uang oleh
perangkat hukum yang ada, dan tidak mendapatkan
perhatian dari penegak hukum atas perbuatan
pencucian uang
4. Membangun kerjasama internasional untuk
mendapatkan kembali uang yang dipergunakan
dalam pencucian uang

5. UNDERSTANDING
1. Program dilaksanakan di 3 Negara, yaitu Indonesia,
Negara yang memiliki Perwakilan Pemerintah
Indonesia dan Negara yang tidak memiliki
perwakilan Pemerintah Indonesia
2. Memberikan transformasi pengetahuan yang
merupakan hasil penelitian yang mendalam, dengan
melibatkan berbagai institusi lokal dan internasional

6. 3. Transformasi pengetahuan karena adanya kegiatan
pencucian uang
4. Penyusunan strategy melalui penyelarasan berbagai
teori hukum yang dipergunakan sebagai kegiatan
pencucian uang dan tidak dapat disentuh dengan
perangkat hukum yang ada
5. Tidak terdeteksinya kegiatan pencucian uang oleh
aparat penegak hukum
6. Mengidentifikasi perbuatan yang dimasukkan di
dalam kegiatan pencucian uang

7. OBJECTIVE
1. Melakukan penindakan dan pencegahan dari
perbuatan pencucian uang
2. Membangun strategy untuk mencegah terjadinya
pencucian uang
3. Penerapan hukum pada seluruh lapisan masyarakat
4. Mendapatkan kembali uang yang diperoleh dari
kegiatan “haram”

8. 5. Membangun kerjasama internasional yang dapat
mendukung pencegahan pencucian uang
6. Dapat mengidentifikasikan atas suatu perbuatan
yang dimasukkan di dalam kegiatan pencucian uang
7. Mengetahui environment, framework dan
infrastructur yang dipergunakan untuk melakukan
pencucian uang

9. BENEFITS
1. Mendapatkan kembali uang haram yang
dimasukkan dalam kegiatan pencucian uang,
melalui kerjasama internasional
2. Mengetahui prosedur dan tata cara yang
dipergunakan dalam pencucian uang dan tidak
terdefinisikan atau tidak teridentifikasi oleh hukum
dan penegak hukum
3. Memperkuat nilai tukar mata uang lokal dengan
matas uang asing

10. OUTLINE
1. Pengertian tentang pencucian uang berdasarkan
undang-undang dan diluar undang-undang
2. Infrastruktur institusi jasa keuangan yang
dipergunakan sebagai pencucian uang
3. Institusi yang terlibat dalam proses pencucian uang
4. Framework yang dipergunakan sebagai pencucian
uang

11. 5. Environment yang memungkinkan terjadinya
pencucian uang
6. Business Form yang dipergunakan untuk pencucian
uang
7. Mode of Transaction yang berada diluar jangkauan
undang-undang pencucian uang dan tidak menarik
perhatian penegak hukum

12. 8. Mode of Transaction pencucian uang yang
disamarkan sebagai perbuatan yang sah/legal
9. Hirarki transaksi keuangan yang tidak dicurigai
(terdefinisi) oleh undang-undang pencucian uang
10. Identifikasi pihak-pihak yang terlibat di dalam
pencucian uang yang disamarkan
11. Membangun business model sebagai sarana
pencucian uang

13. ACTIVITY
1. Kegiatan dilakukan di Indonesia, dalam bentuk
pengenalan berbagai teori
2. Kegiatan dilakukan di negara yang memiliki
hubungan diplomatik dengan Indonesia, untuk
mengetahui sturktur hukum negara tersebut
3. Kegiatan dilakukan di negara yang tidak memiliki
hubungan diplomatik dengan Indonesia, pengenalan
struktur hukum, lembaga keuangan dan lainnya

14. TRAINING IMPLEMENTATION
1. Memberikan penjelasan tentang pengertian
pencucian uang sebagaimana dimaksud dengan
Undang-undang Pencucian Uang
2. Memberikan studi kasus tentang perbuatan
(transaksi) pencucian uang sebagaimana tersurat di
dalam Undang-undang Pencucian Uang
3. Indikasi adanya perbuatan pencucian uang

15. 4. Memperkenalkan infrastruktur, framework dan
environment yang sering dipergunakan sebagai
sarana pencucian uang
5. Memperkenalkan infrastruktur, framework dan
environment yang dianggap legal/resmi, namun
disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang

16. 6. Studi Kasus lintas negara yang memiliki Perwakilan
Pemerintah Republik Indonesia
a. Pengenalam sistem hukum sebagai sarana
transaksi perdagangan
b. Infrastruktur, framework dan environment yang
dipergunakan dalam transaksi perdagangan
c. Pengenalan infrastruktur, framework dan
environment yang digunakan sebagai sarana
pencucian uang

17. 7. Studi kasus pencucian uang, pada negara yang tidak
memiliki hubungan diplomatik
a. Pengenalan infrastruktur, framework dan
environment untuk dilakukan pencucian uang
b. Membangun infrastruktur, frame work dan
environment, sebagai sarana pencucian uang
c. Business model dalam pencucian yang yang tidak
terdeteksi

18. 8. Mode of Transaction yang disamarkan
a. Jenis kegiatan transaksi antar negara
b. Infrastruktur yang melibatkan lembaga
keuangan yang berada di luar negeri
c. Framework dan environment yang berada diluar
negeri dan dapat mendukung kegiatan
pencucian uang

19. 9. Hirarki transaksi keuangan
a. Persiapan dalam transaksi keuangan
b. Penyelenggara transaksi keuangan internasional
c. Lembaga keuangan yang melakukan transaksi
keuangan
d. Penerimaan manfaat dari pencucian uang
e. Jenjang penerimaan manfaat dari pencucian
uang

20. 10. Pihak yang terlibat dalam pencucian uang
a. Pemilik dana
b. Penerima manfaat
c. Lembaga penyelenggara transaksi
d. Lembaga keuangan
e. Konsultan hukum
f. Konsultan pajak/keuangan
g. Perusahaan Informasi Teknologi dan
Komunikasi (ITC)

21. 11. Membangun bisnis model
a. Hubungan langsung
b. Hubungan tidak langsung
c. Penyertaan, akuisisi dan merger

22. MEMBANGUN STRATEGI PENCEGAHAN
1. Pendekatan bisnis dalam membangun kerjasama
yang saling menguntungkan
2. Ratifikasi berbagai kerjasama internasional yang
mendukung pemberantasan pencucian uang
3. Pertukaran informasi pelaku pencucian uang namun
tetap menggunakan azas praduga tak bersalah
4. Pemberdayaan infrastruktur dan framework
perbuatan pencucian uang

23. CONCLUSION
1. Jenis transaksi yang digunakan dalam pencucian
uang, namun tidak teridentifikasi oleh Undang-
undang dan Penegak Hukum
2. Jenis infrastruktur dan framework yang digunakan
dalam pencucian uang
3. Jenis lembaga keuangan sebagai sarana transaksi
pencucian uang
4. Lembaga penyelenggara pencucian uang

24. THANK YOU