KABUPATEN MUNA

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagian besar penduduk di republik ini menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.
Indonesia sebagai negara agraris juga dapat dicirikan melalui komposisi pemanfaatan
lahannya (land utilization), di mana sebagian besar lahan tersebut dipergunakan untuk
pertanian, yaitu lebih dari 77,04%. Meskipun ahan pertanian mempunyai porsi yang cukup
besar dibandingkan dengan yang lainnya, namun dari segi sumbangannya terhadap Gross
Domestic Product (GDP) ternyata tidak sebesar yang diharapkan. Sektor pertanian justru
hanya memberikan sumbangan sebesar 16,92% atau lebih kecil dari sektor industri
manufaktur yang mampu memberikan konstribusi sebesar 26,04% (Departemen Pertanian,
2004).
Peran sektor pertanian akan lebih optimal jika didukung dengan sistem perencanaan yang
terpadu, berkelanjutan, dan diimbangi dengan penyediaan anggaran. Untuk memperkuat
posisi sektor pertanian, maka ketersediaan modal bagi pelaku usaha pertanian merupakan
sebuah keharusan. Fungsi modal dalam tataran tingkat mikro (usahatani), tidak hanya salah
satu faktor produksi melainkan juga berperan untuk meningkatkan kapasitas dalam
mengadopsi teknologi. Pada era teknologi pertanian yang semakin modern, pengerahan
modal yang intensif baik untuk alat-alat pertanian yang semakin modern, pengerahan modal
yang intensif, baik untuk alat-alat pertanian maupun sarana produksi mungkin akan akan
menjadi suatu keharusan. Bagi pelaku pertanian, situasi tersebut dapat kembali memunculkan
masalah karena sebagaian besar tidak sanggup mendanai usahatani yang padat modal dengan
dana sendiri. Salah satu ciri pertanian rakyat di Indonesia adalah manajemen dan permodalan
yang terbatas. Modal dalam usahatani dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik
berupa uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik secara
langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses produksi. Dengan demikian,
pembentukan modal mempunyai tujuan yaitu : (1) untuk menunjang pembentukan modal
lebih lanjut, dan (2) untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani.
Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa sudah begitu banyak bantuan permodalan
bagi petani mulai dari bantuan yang berasal dari sumber APBN/APBD atau bantuan
semikomersial hasil dari kerja sama dengan pihak asing yang kesemua itu bertujuan untuk
penguatan modal petani seperti misalnya Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Ketahanan
Pangan (KKP) atau bahkan program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Akan
tetapi, dari kesemua layanan modal yang diluncurkan ke petani tidak sepenuhnya dapat
dinikmati oleh petani. Rendahnya aksesibiltas petani terhadap layanan modal tersebut juga
disebabkan lembaga permodalan yang ditunjuk untuk menyalurkannya tidak sepenuhnya
berhak kepada petani, bunga yang terlalu tinggi, jaminan persayaratan yang tidak bisa
dipenuhi petani, proses pencairan yang memakan waktu sangat lama, birokrasi yang bertele-

2. tele, pelayanan yang tidak ramah sepertinya membuat petani lebih memilih untuk meminjam
modal dari rentenir yang tidak perlu persyaratan rumit dan cepat dalam proses pencairannya.
Oleh karena itu, sudah saatnya perlu dilakukan revitalisasi layanan permodalan melalui
perombakan birokrasi kelembagaan khususnya jika hal itu berkaitan dengan petani karena
fakta menunjukkan bahwa SDM petani Indonesia 81,7% tidak tamat dan sebagian tamat
sekolah dasar. Fakta ini lah yang menjadikan faktor mengapa aksesibilitas petani terhadap
layanan usaha rendah.
B. Permasalahan
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) RI Kabinet Indonesia Bersatu I Dr. Ir. Anton
Apriantono, M.S. mengakui kelembagaan pelayanana usaha di berbagai tingkatan masih
lemah (Anonim, 2009). Hal itu mengakibatkan rendahnya posisi tawar petani terhadap
penentu kebijakan publik dan dunia usaha. Menurut Pakpahan (1990), menyatakan bahwa
sistem organisasi ekonomi petani terdiri dari beberapa unsur (subsistem): (1) unsur
kelembagaan (aturan main), (2) partisipan (sumberdaya manusia), (3) teknologi, (4) tujuan,
dan (5) lingkungan (alam, sosial, dan ekonomi). Terdapat dua jenis pengertian kelembagaan
yaitu kelembagaan sebagai aturan main dan kelembagaan sebagai organisasi. Sebagai aturan
main, kelembagaan merupakan perangkat aturan yang membatasi aktivitas anggota dan
pengurus dalam mencapai tujuan organisasi. Dari sudut pandang ekonomi, kelembagaan
dalam arti organisasi biasanya menggambarkan aktivitas ekonomi yang dikoordinasikan
bukan oleh mekanisme pasar tetapi melalui mekanisme administrasi atau komando
(Pakpahan, 1990). Pola pemberdayaan dilakukan guna mengatasi masalah utama di tingkat
usahatani yaitu keterbatasan modal petani, di samping masalah belum berkembangnya usaha
di hulu, hilir dan jasa penunjang dalam pembangunan pertanian, rendahnya penguasaan
teknologi serta lemahnya SDM dan kelembagaan petani. Departemen Pertanian sudah sejak
lama merintis penerapan pola pemberdayaan seperti ini melalui berbagai kegiatan
pembangunan di daerah. Salah satu perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitasi
Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang langsung ditransfer ke rekening kelompok
Oleh karena itu, dalam makalah ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah ruang lingkup program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)?
2. Bagaimanakah Kelompok Sasaran, Kriteria Umum Calon Kelompok Sasaran, Tata Cara,
dan Penyaluran Dana PMUK?
3. Bagaimanakah pemanfaatan dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan Penulisan Makalah ini yang berjudul ”Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui
Penguatan Kelembagaan Petani PMUK” adalah sebagai berikut :
1. Mengkaji apa saja ruang lingkup dalam program Penguatan Modal Usaha Kelompok
(PMUK).
2. Mengetahui definisi Kelompok Sasaran, Kriteria Umum Calon Kelompok Sasaran, Tata

3. Cara, dan Penyaluran Dana PMUK
3. Mengetahui pemanfaatan dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).
BAB II
ISI
A. Ruang Lingkup Program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)
Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) adalah stimulasi dana bagi pelaku pertanian
yang mengalami keterbatasan modal sehingga selanjutnya mampu mengakses pada lembaga
permodalan secara mandiri. Fasilitasi penguatan modal usaha kelompok ini merupakan
bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat petani, yang dikawal dengan kegiatan terkait
yaitu penguatan kelembagaan petani dan peningkatan SDM petani melalui pembinaan,
penyuluhan, pelatihan, monitoring, evaluasi, dan lainnya. Pemanfaatan dana PMUK ini
dilakukan dalam format bergulir dalam rangka pemantapan kelembagaan kelompok menjadi
lembaga usaha yang dapat meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan usaha ekonomi
produktif. Pola pemberdayaan seperti ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kelompok
usaha dan mempercepat terbentuknya jaringan kelembagaan pertanian yang akan menjadi
embrio tumbuhnya inti kawasan pembangunan wilayah.
Tujuan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok
adalah sebagai berikut :
1. Memperkuat modal pelaku usaha dalam mengembangkan usaha agribisnis dan ketahanan
pangan.
2. Meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku usaha pertanian.
3. Mengembangkan usaha pertanian dan agroindustri di kawasan pengembangan.
4. Meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok.
5. Mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan
ekonomi pedesaan lainnya.
Sasaran pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok
antara lain :
1. Menguatnya modal pelaku usaha dalam mengembangkan usaha agribisnis dan ketahanan
pangan.
2. Meningkatnya produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku agribisnis.
3. Berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri di kawasan pengembangan.
4. Meningkatnya kemandirian dan kerjasama kelompok.
5. Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan
ekonomi perdesaan lainnya.
Indikator keberhasilan (outcome) kegiatan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui
penguatan modal usaha kelompok antara lain:

4. 1. Tumbuhnya usaha kelompok yang mampu mengelola permodalan sesuai kaidah-kaidah
bisnis melalui pemanfaatan dana PMUK sesuai sasaran.
2. Terjadinya peningkatan produktivitas usahatani kelompok penerima PMUK.
3. Terjadinya pemupukan modal dan pengembalian/perguliran dari komponen yang harus
digulirkan ke kelompok-kelompok lain sehingga dapat menjangkau kelompok sasaran yang
lebih luas.
Sedangkan indikator keberhasilan (impact dan benefit) dari pemberdayaan masyarakat
pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok antara lain:
1. Peningkatan modal usaha agribisnis dan ketahanan pangan.
2. Peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku agribisnis.
3. Perkembangan usaha agribisnis dan agroindustri di kawasan pengembangan.
Indikator keberhasilan ini merupakan hasil dari sebuah sistem yang terintgralistik oleh
berbagai pihak pendukung antara lain pemerintah, kelompok sasaran, dan faktor sosial lain.
B. Kelompok Sasaran, Kriteria Umum Calon Kelompok Sasaran, Tata Cara, dan Penyaluran
Dana
Penetapan kelompok sasaran program PMUK ini pun ditetapkan dengan penuh
pertimbangan. Kelompok sasaran adalah kelompok yang menjalankan usaha agribisnis dan
ketahanan pangan dengan prioritas pada kelompok yang memiliki kendala modal karena
terbatasnya akses terhadap sumber permodalan. Guna memperoleh manfaat secara luas, maka
penetapan kelompok sasaran perlu mempertimbangkan asas pemerataan bagi pelaku
pembangunan dan memperhatikan aspek gender. Kriteria umum calon kelompok sasaran
PMUK adalah sebagai berikut :
1. Kelompok usaha pertanian yang sudah ada/telah eksis minimal 3 tahun dan aktif, bukan
bentukan baru, dapat dipercaya serta mampu mengembangkan usaha melalui kerjasama
kelompok, jumlah anggota minimal 20 orang.
2. Kelompok yang bersangkutan belum pernah mendapat penguatan modal, BLM, BPLM
atau fasilitasi dari kegiatan lain pada saat yang bersamaan atau pada tahun-tahun sebelumnya.
3. Kelompok yang bersangkutan tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber
permodalan lainnya.
4. Anggota kelompok adalah pelaku usaha yang berpotensi dan berminat menjadi penggerak
dalam mendorong perkembangan usaha agribisnis atau mewujudkan ketahanan pangan
masyarakat secara luas.
5. Anggota kelompok memiliki kesulitan dalam mengakses sumber permodalan komersial,
sehingga sulit untuk menerap-kan rekomendasi teknologi anjuran secara penuh dan
memanfaatkan peluang pasar.
Kriteria kelompok sasaran diatur secara lebih rinci dalam petunjuk pelaksanaann (Juklak)
pencairan program PMUK pada tingkat provinsi berdasakan kondisi masing-masing wilayah.

5. Mekanisme penetapan kelompok sasaran program PMUK dapat dilihat pada gambar di
bawah ini :
Seleksi calon kelompok sasaran didasarkan kepada prioritas pengembangan pertanian
wilayah dan usulan/proposal dari kelompok pelaku usaha pertanian. Proses seleksi calon
kelompok sasaran dilakukan secara bertahap dan seyogyanya telah dipersiapkan sebelumnya
oleh pemerintah daerah. Salah satu kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat pertanian,
termasuk pengembangan modal dan perguliran terletak pada ketepatan dan kebenaran dalam
menentukan kelompok sasaran. Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam
dua tahap. Seleksi Tahap-1, Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap
usulan/proposal/rencana usaha dari kelompok pelaku usaha. Proposal/rencana usaha
setidaknya memuat: deskripsi usaha kelompok saat ini, sumberdaya dan sarana yang telah
dimiliki kelompok, potensi yang dapat dikembangkan, rencana usaha yang akan dilakukan,
kelayakan rencana usaha dan prospek pasarnya, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan
untuk pengembangan usaha kelompok. Seleksi Tahap-II dilakukan penilaian terhadap
kelompok yang lulus seleksi Tahap-I. Aspek penilaian Tahap-II mengenai kelengkapan
persyaratan administrasi kelompok sesuai kriteria yang ditentukan di dalam Pedum, Juklak
dan Juknis. Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II, Tim Teknis menyelenggarakan
musyawarah kabupaten/kota dan memaparkan hasil seleksinya yang dihadiri oleh stakeholder
meliputi: instansi terkait, perguruan tinggi, KTNA, tokoh masyarakat, LSM dan pelaku usaha
lainnya. Hasil musyarawah dituangkan dalam Berita Acara yang memuat daftar kelompok
pelaku usaha calon penerima penguatan modal dan atau calon penerima perguliran.
Penyelenggaraan musyawarah tersebut dilakukan melalui forum Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Pertanian Kabupaten/Kota.
C. Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)
Setiap satuan kerja lingkup pertanian di kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan
pemberdayaan masyarakat pertanian melalui PMUK dan beberapa kegiatan lainnya mengacu
kepada Pedoman Teknis dari Eselon-1 lingkup Departemen Pertanian. Besarnya alokasi dana
untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Dana
PMUK disalurkan langsung ke rekening kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Penentuan
besar kecilnya dana yang dialokasikan kepada kelompok didasarkan oleh usulan (proposal)
yang diajukan oleh kelompok. Pemanfaatan dana dikelola oleh kelompok yang bersangkutan
dan penentuan penggunaannya didasarkan pada hasil keputusan bersama seluruh anggota
kelompok yang ditunjukkan dengan Berita Acara Hasil Rapat Kelompok. Arahan
penggunaan dana PMUK ini merupakan pilihan-pilihan sesuai prioritas kelompok sasaran
antara lain:
1. Digunakan untuk membiayai sarana dan fasilitas kelompok seperti membangun/
rehabilitasi jaringan irigasi, tata air mikro, embung, jalan usahatani, jalan produksi dan sarana

6. lainnya sesuai kebutuhan kelompok.
2. Digunakan untuk pengadaan/rehabilitasi atau optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin
praproduksi, produksi, dan pengolahan hasil.
3. Digunakan untuk pengadaan sarana produksi (benih/bibit, pupuk, pestisida/obat-obatan)
bervariasi menurut kebutuhan dan jenis komoditasnya. Pada subsektor tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan besarnya dana untuk pengadaan sarana produksi dibatasi maksi-mum
60% dari pagu PMUK yang diterima kelompok sasaran, dengan demikian sebagian
besar dana PMUK diarahkan untuk kegiatan yang bersifat investasi. Sedangkan untuk
komoditas peternakan tidak dibatasi besarnya dana untuk pengadaan sarana produksi.
4. Digunakan untuk pemenuhan tambahan pangan keluarga (halaman rumah, pekarangan,
kebun), pengembangan aneka ragam pangan (makanan khas nusantara/tradisional),
pengembangan cadangan pangan masyarakat (lumbung), dan pemberian bantuan saprodi
untuk daerah rawan pangan.
5. Digunakan untuk kegiatan pengembangan kelembagaan antara lain memperluas
pemasaran, pengembangan usaha penunjang agribisnis, jaringan kerja dengan mitra usaha.
6. Digunakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan melalui pelatihan
pengurus/anggota kelompok, untuk memperoleh hasil yang optimal agar dalam pelaksanaan
pelatihan dikoordinasikan dengan Balai Diklat Pertanian setempat.
7. Pembinaaan kelompok dapat difasilitasi Dinas Teknis/instansi kelembagaan penyuluhan
dengan memanfaatkan penyuluh pertanian, penyuluh swakarsa, KTNA, Pusa pelatihan
Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) swasta, LSM dan lainnya.
Dana PMUK yang disalurkan ke rekening kelompok agar dimanfaatkan untuk usaha
produktif dan permodalan terus dipupuk serta dikelola dengan manajemen Lembaga
Keuangan Mikro (LKM). Penerapan pola LKM ini merupakan tahapan lebih lanjut proses
pembelajaran bagi pelaku usaha dari pola BLM/BPLM menuju ke tahap lebih lanjut untuk
dapat mengakses modal ke lembaga permodalan.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesimpulan dalam makalah yang berjudul ”Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui
Penguatan Kelembagaan Petani PMUK” adalah sebagai berikut:
1. Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) adalah stimulasi dana bagi pelaku pertanian
yang mengalami keterbatasan modal. Pemanfaatan dana PMUK ini dilakukan dalam format
bergulir dalam rangka pemantapan kelembagaan kelompok menjadi lembaga usaha yang
dapat meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Sasaran
PMUK adalah begi petani yang kesulitan dalam permodalan, program PMUK sendiri pun
memiliki tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan supaya jelas arah tujuannya.

7. 2. Kelompok sasaran adalah kelompok yang menjalankan usaha agribisnis dan ketahanan
pangan dengan prioritas pada kelompok yang memiliki kendala modal karena terbatasnya
akses terhadap sumber permodalan. Kriteria kelompok sasaran diatur secara lebih rinci dalam
petunjuk pelaksanaann (Juklak) pencairan program PMUK pada tingkat provinsi berdasakan
kondisi masing-masing wilayah. Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam
dua tahap, yaitu tahap-1 melakukan penilaian terhadap usulan/proposal/rencana usaha dari
kelompok pelaku usaha dan tahap-II mengenai kelengkapan persyaratan administrasi.
3. Dana PMUK disalurkan langsung ke rekening kelompok sasaran yang telah ditetapkan.
Penentuan besar kecilnya dana yang dialokasikan kepada kelompok didasarkan oleh usulan
(proposal) yang diajukan oleh kelompok. Pemanfaatan dana dikelola oleh kelompok yang
bersangkutan dan penentuan penggunaannya didasarkan pada hasil keputusan bersama
seluruh anggota kelompok yang ditunjukkan dengan Berita Acara Hasil Rapat Kelompok
B. Saran
Saran yang dapat diajukan ke dalam makalah ini terkait dengan pelaksanaan kelembagaan
PMUK adalah sebagai berikut:
1. Kelembagaan PMUK sebaiknya lebih mengedepankan dalam pelayanan permodalan
masyarakat petani dengan lebih administrasi yang tidak mempersulit petani.
2. Perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh mengenai keberadaan PMUK.
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pertanian. 2004. Kinerja Sektor Pertanian 2000-2003. Departemen Pertanian.
Jakarta.
Basyid, A. 2006. Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Melalui Penguatan Modal Usaha
Kelompok Petani. Lokakarya Nasional Usaha Ternak Kerbau Mendukung Program
Kecukupan Daging Sapi. Departemen Pertanian. Jakarta.
Pakpahan, A. 1990. Permasalahan dan Landasan Konseptual dalam Rekayasa Institusi
(Koperasi). Makalah disampaikan sebagai Bahan Seminar pada Pengkajian Masalah
Perkoperasian Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Koperasi. PSE-Balitbang
Departemen Pertanian. Bogor.
Provinsi Lampung. 2003. Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui Penguatan Modal
Usaha Kelompok. Materi Sosialisasi