1. NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN KEBIJAKAN
MENGGERAKKAN KELEMBAGAAN TERHADAP
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
SRI WAHYUNI
PASCASARJANA UNIVERSITAS
ANDALAS PADANG

2. Latar Belakang
• Berbagai program pengembangan dan
pembangunan pertanian digerakkan dengan
tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan pertanian tidak dapat dipisahkan
dari pengembangan kawasan perdesaan itu
sendiri. Pengembangan Kawasan Perdesaan,
merupakan suatu upaya pemberdayaan
masyarakat sekitar kawasan dengan memberikan
berbagai dukungan yang dibutuhkan. Salah satu
bentuk fasilitas pemerintah yang sangat
diperlukan masyarakat adalah membangun
kelembagaan yang kuat, karena sukses tidaknya
program tergantung pada kekuatan kelembagaan
tersebut.

3. • Sejak diberlakukannya Undang-Undang No
22 dan 25 Tahun 1999, maka telah
memberikan kewenangan terhadap
pemerintah daerah dalam pembangunan
dan keuangan secara penuh. Sehingga
pemerintah daerah memiliki kewenangan
dalam membuat kebijakan untuk
pembangunan daerah. Salah satu nya
yang harus menjadi perhatian pemerintah
adalah pembenahan di tingkat
kelembagaan.

4. Tujuan dan Kegunaan
• Mengidentifikasi keterkaitan
kelembagaan dengan pengembangan
kawasan
• Memberikan kejelasan terhadap
kebijakan yang diperlukan dalam
menggerakkan kelembagaan pertanian

5. RUANG LINGKUP DAN POKOK MATERI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
•
•
•
•
•
KETENTUAN UMUM
1.Perdesaan adalah Wilayah dengan batas-batas administrasinya
memiliki ciri khas pertanian, sumberdaya yang melimpah, dan
kemasyarakatan yang homogen
Kawasan perdesaaan adalah Satuan kesatuan wilayah yang
memiliki fungsi menghasilkan produk-produk pertanian, serta
pengelolaan terhadap sumberdaya alam
Tujuan pembentukan kelembagaan adalah upaya pada
peningkatan produksi pertanian dan pembentukan kelembagaan
lebih ditekankan untuk memperkuat ikatan-ikatan horizontal
(sesama pelaku usahatani) daripada memperkuat ikatan vertikal
(petani dan pemerintah). Dan ditekankan pada untuk
peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan.
Pengembangan Kawasan adalah strategi pembangunan wilayah
untuk mendorong potensi wilayah dan memberikan kemudahan
daerah dalam mengembangkan potensinya secara efektif dan
efisien.

6. • BAB II ASAS DAN TUJUAN
• Azas dalam menelaah kebijakan
menggerakkan kelembagaan dalam
pengembangan kawasan perdesaan
adalah:
• Kemandirian
• Kepercayaan
• Transparansi
• Aksesibilitas
• Kesejahteraan
• Kerakyatan
• Keadilan

7. •
A. Strategi dan Kebijakan
•
•
1. Kebijakan Makro
Pada kebijakan makro dilakukan melalui makro moneter maupun fiskal.
Makro moneter, bagaimana para pelaku usahatani mampu berusaha pada
setiap sub sistem agribisnis. Sedangkan Makro fiskal adalah bagaimana
pemerintah memberikan penetapan pajak pada subsektor agribisnis.
2. Kebijakan Permodalan
Memberikan celah terhadap para pelaku usahatani dalam mengakses
permodalan. Yaitu sistem permodalan yang sesuai dengan budaya petani.
Misalnya membangkitkan lagi sistem julo-julo,koperasi, dan lain
sebagainya.
3. Kebijakan Teknologi
Dengan diberlakukannya otonomi daerah, sangat membantu pemerintah
daerah dalam melakukan riset teknologi ke daerah-daerah. Karena
Teknologi yang diterapkan lebih disesuaikan lagi dengan kondisi
agroklimat wilayah.
4. Kebijakan Kelembagaan petani
Kelembagaan yang sangat dekat dengan kehidupan petani adalah
kelembagaan untuk sarana produksi, kelembagaan pengolahan, dan
pemasaran. Sarana produksi yang sangat diharapkan adalah terjangkau
dan mudah didapat. Dalam kelembagaan pengolahan, ditawarkan perlunya
dan sangat urgen bila ada kerjasama industri pengolahan pertanian skala
menengah ke atas dengan petani, sehingga menimbulkan manfaat yang
luas. Dan Dalam hal pemasaran, memang diperlukan regulasi dari
pemerintah, yaitu adanya perlindungan terhadap keberlanjutan produksi
dan keamanan petani secara psikologis dalam memasarkan hasil
pertanian. Dalam artian, tidak terjebak dengan permainan harga
tengkulak/toke.
•
•
•
•
•
•

8. • 5. Kebijakan Sumberdaya Manusia
• Sumberdaya manusia adalah skala prioritas dalam
menggerakkan pembangunan. Sumberdaya manusia
(SDM) memerlukan kebijakan dalam hal peningkatan
kualitas. Dalam hal kuantitas, Indonesia tidak perlu
meragukan lagi. Dan yang terpenting, ada pelatihan
berkala untuk pelaku usahatani supaya kemampuan
dan pengetahuan terus bertambah dan berkembang
dalam adopsi inovasi teknologi.
• 6. Kebijakan Kemitraan
• Bargaining Position/posisi tawar petani dapat di
tingkatkan dengan kerjasama yang positif. Dengan
sistem kepercayaan dan keberlanjutan kerjasama
dapat terjalin dan memberikan manfaat satu sama
lainnya.

9. Sasaran
• Sasaran untuk menggerakkan
kelembagaan dalam pengembangan
kawasan perdesaan adalah pemerintah,
Perusahaan/Swasta, LSM/Organisasi
Petani, Petani, dan Masyarakat.

10. • PEMBIAYAAN
• Pembiayaan atas peraturan kebijakan
menggerakkan kelembagaan dalam
pengembangan kawasan perdesaan
dibebankan pada mata Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota, dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, serta
dapat bersumber dari masyarakat.

11. PENUTUP
• 5.2. Saran
• Semua materi Naskah Akademik sebaiknya
diatur dalam satu bentuk undang-undang.
Untuk pelaksanaannya bagian yang relevan dan
mendesak sebaiknya dituangkan dalam
peraturan pelaksanaan atau peraturan lain.
• Penyusunan Naskah Akademik Peraturan
Perundang-undangan perlu mendapat prioritas
tinggi, karena permasalahan yang dicakup
dalam pengaturan ini merupakan materi yang
vital dalam pengembangan kawasan.
Bersamaan dengan atau segera setelah Naskah
Akademik ini diterima, Rancangan UndangUndang yang bersangkutan harus segera
disusun.