APBN dan APBD adalah rencana pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat dan daerah untuk satu tahun. APBN bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengalokasikan sumber daya, sedangkan APBD bertujuan memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah. Keduanya menggunakan berbagai sumber pendapatan seperti pajak dan hibah.

1. APBN & APBD

2. MENU UTAMA
 STANDAR KOMPETENSI
 KOMPETENSI DASAR
 INDIKATOR
 MATERI

3. Memahami APBN dan APBD
Standar Kompetensi

4. Kompetensi Dasar
 Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan
APBD
 Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah

5. INDIKATOR
 Menguraikan arti, fungsi dan tujuan APBN
dan APBD.
 Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan
negara dan daerah.
 Menguraikan pengaruh APBN dan APBD
terhadap perekonomian

6. APBN?
APBD?
Tujuan
APBN Asas
anggaran
Format
APBN

7. ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA (APBN)
Adalah daftar sistematis yang memuat
rencana penerimaan dan pengeluaran
negara dalam satu tahun

8. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus
diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi
dan efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran
negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran
pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian.
Fungsi APBN

9.  Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja
pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian,
pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan
kepada rakyat.
 Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran
negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk
merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.
 Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan
pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
Lanjutan….

10. SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN NEGARA
PENERIMAAN
DALAM NEGERI
HIBAH

11. Penerimaan
Dalam Negeri
Penerimaan
dari Pajak
Penerimaan
Bukan Pajak

12. Pembelanjaan
Negara
Belanja Pemerintah
Pusat
Dana
Perimbangan

13. Tujuan APBN
Penyusunan APBN ditujukan untuk mengatur penerimaan
dan pengeluaran negara agar pemanfaatan keuangan negara
dapat mencapai sasaran yaitu meningkatkan kesejahteraan
rakyat. APBN juga bertujuan memudahkan pengambilan
keputusan mengenai pengeluaran tahunan

14. Asas anggaran:
 Asas anggaran surplus: pemerintah
memberlakukan anggaran dengan
pendapatan lebih besar dari belanja negara
 Asas anggaran defisit: pemerintah
memberlakukan anggaran dengan
pendapatan lebih kecil dari belanja negara
 Asas anggaran berimbang: pemerintah
memberlakukan anggaran dengan
pendapatan sama dengan belanja negara

15. FORMAT APBN
URAIAN APBN 2004
( dalam rupiah )
APBN 2005
(dalam rupiah )
A. Pendapatan Negara dan Hibah
I. Penerimaan Dalam Negri
II. Hibah
B. Belanja Negara
I. Belanja Pemerintah Pusat
II. Belanja Daerah
C. Keseimbangan Primer
D. Surplus / Defisit Anggaran ( A – B
)
E. Pembiayaan
I. Pembiayaan Dalam Negeri
II. Pembiayaan Luar Negeri
403.769,6
403.031,8
737,7
430.041,2
300.036,2
130.005,0
36.956,1
(26.271,6)
26.271,6
50.050,5
(23.778,9)
380.771,1
379.627,1
750,0
397.769,3
266.220,3
131.549,1
46.744,6
(17.392,2)
17.392,2
37.585,8
(20.193,6)

16. No Uraian Dalam
Jutaan
Rupiah
1.
2.
Pendapatan Negara
1. Penerimaan dalam negeri
2. Hibah
Belanja Negara
1. Belanja Pemerintah Pusat
2. Anggaran Belanja Untuk
Daerah
300,19
210,5
0,30
327,86
229,34
98,52
Data Pendapatan dan Pengeluaran
Negara X Tahun 2004 (miliar rupiah)

17. Pengaruh APBN terhadap perekonomian
 Kebijakan defisit cenderung mendorong terjadinya
kenaikan harga (inflasi)
 Kebijakan surplus cenderung mendorong
terjadinya penurunan harga (deflasi)

18. ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD)
Adalah daftar sistematis yang memuat
rencana penerimaan dan pengeluaran
daerah dalam satu tahun

19. Anggaran pendapatan daerah :
 Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi
pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah, dan
penerimaan lain-lain
 Bagian dana perimbangan, yang meliputi
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Dana Alokasi Khusus
 Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana
hibah atau dana darurat.

20. Anggaran pengeluaran daerah :
 Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan
penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
 Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya.

21. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang
dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom
(provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai
dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen
belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen
pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

22. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada
provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.
DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana
Alokasi Umum (DAU).

23. BANGUNAN DIATAS YANG MERUPAKAN FASILITAS UMUM
DIBANGUN DENGAN UANG DARI PAJAK