SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
APBN ?
APBD?
Tujuan APBN
Asas anggaran
Mekanisme
Penyusunan
APBN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(APBN)
Adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan
negara yang disetujui olehdewan perwakilan rakyat
TUJUAN APBN
• Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran
negara dalam melaksanakan kegiatan
kenegaraan untuk meningkatkan produksi
dankesempatan kerja, dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kemakmuran bagi masyarakat
Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus
diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas
perekonomian.
Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran
pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Fungsi APBN
• Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja
pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian,
pembelanjaan atau pendapatan dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
• Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran
negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk
merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.
• Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan
pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
Lanjutan….
 Penerimaan Dalam Negeri :
* Penerimaan Pajak
- Pajak dalam Negeri
- Pajak Perdagangan Internasional
* Penerimaan Bukan Pajak
- Penerimaan SDA
5 Komponen Utama APBN
Pendapatan
Negara & Hibah
Belanja Negara
* Pengeluaran Rutin
* Pengeluaran Pembangunan
• Anggaran Belanja Untuk Daerah
* Dana Perimbangan
* Dana Otonomi Khusus & Penyeimbang
• Angggaran Belanja Pemerintah Pusat
Keseimbangan
Primer Keseimbangan Primer adalah realisasi pendapatan
Negara dikurangi realisasi belanja negara, diluar
Belanja pembayaran bunga utang.
Surplus/Defisit
Anggaran
Surplus atau defisit merupakan selisih antara peneri-
Maan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi
Penerimaan disebut defisit; sebaliknya penerimaan
Yang melebihi pengeluaran disebut surplus.
Pembiayaan
Dalam keadaan defisit tentunya diperlukan tambahan dana
agar kegiatan yang telah direncanakan tetap dapat
dilaksanakan. Upaya untuk menutup defisit disebut sebagai
pembiayaan defisit (deficit financing). Upaya ini dapat
dilakukan dalam berbagai bentuk misalnya (i) hutang;
(ii) menjual asset milik negara; dan (iii) memperoleh hibah.
Belanja Pemerintah
Daerah
Belanja Pemerintah
Pusat
Mekanisme Penyusunan APBN
PENYUSUNAN APBN
1. Prinsip Penyusunan APBN
a. Prinsip Penyusunan APBN berdasarkan
aspek Pendapatan
b. Prinsip Penyusunan APBN Berdasarkan
Aspek Pengeluaran Negara
2. Azas Penyusunan APBN
Penyusunan program pembangunan tahunan dituangkan
dalam APBN dengan berazaskan:
 Kemandirian
Penghematan atau peningkatan
efisiensi dan produktivitas.
 Penajaman prioritas pembangunan.
Asas anggaran:
• Asas anggaran surplus: pemerintah
memberlakukan anggaran dengan pendapatan
lebih besar dari belanja negara
• Asas anggaran defisit: pemerintah
memberlakukan anggaran dengan pendapatan
lebih kecil dari belanja negara
• Asas anggaran berimbang: pemerintah
memberlakukan anggaran dengan pendapatan
sama dengan belanja negara
3. Landasan Hukum APBN
• UUD 1945 pasal 23 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
• Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
Contoh Data APBN 2014 dan
RAPBN 2015
4. Mekanisme Penyusunan APBN
• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maksudnya dapat
mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun,
• Menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara, karena dapat
mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat,
• Menimbulkan investasi masyarakat, karena dapat mengembangkan
industri-industri dalam negeri
• Memperlancar distribusi pendapatan, maksudnya dapat mengetahui
sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan
belanja barang, serta yang lainnya
• Memperluas kesempatan kerja, karena terdapat pembangunan
proyek-proyek negara dan investasi negara, sehingga dapat membuka
lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
Pengaruh APBN
Terhadap
Perekonomian
Media APBN & APBD.pptx

More Related Content

Similar to Media APBN & APBD.pptx

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian IndonesiaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian IndonesiaSTIE EKUITAS BANDUNG
 
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan FiskalD1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan FiskalNur Rina Martyas Ningrum
 
Makalah Perekonomian Indonesia
Makalah Perekonomian IndonesiaMakalah Perekonomian Indonesia
Makalah Perekonomian IndonesiaDio_irawan13
 
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
APBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptxAPBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptx
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptxvinatahara1
 
Pertemuan 11, PendapatanBelanja negara.pptx
Pertemuan 11, PendapatanBelanja negara.pptxPertemuan 11, PendapatanBelanja negara.pptx
Pertemuan 11, PendapatanBelanja negara.pptxAhmadSarladi1
 
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)MaritaDamanik1
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbdalfaii
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Magdalena Palma Renia
 
keuangan publik dan kebijakan fiskal
keuangan publik dan kebijakan fiskalkeuangan publik dan kebijakan fiskal
keuangan publik dan kebijakan fiskalSrestha Anindyanari
 
Tugas akuntansi pemerintah 1
Tugas akuntansi pemerintah 1Tugas akuntansi pemerintah 1
Tugas akuntansi pemerintah 1Marobo United
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraTri Rahayu Agustina
 
Administrasi pendapatan dan belanja keuangan
Administrasi pendapatan dan belanja keuanganAdministrasi pendapatan dan belanja keuangan
Administrasi pendapatan dan belanja keuanganShieni Rahmadani Amalia
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAPraktisiMadrasah
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 

Similar to Media APBN & APBD.pptx (20)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian IndonesiaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
 
APBN dan APBD
APBN dan APBDAPBN dan APBD
APBN dan APBD
 
Apbn ( by farizky. is )
Apbn ( by farizky. is )Apbn ( by farizky. is )
Apbn ( by farizky. is )
 
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan FiskalD1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
 
Makalah Perekonomian Indonesia
Makalah Perekonomian IndonesiaMakalah Perekonomian Indonesia
Makalah Perekonomian Indonesia
 
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
APBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptxAPBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptx
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
 
[EKONOMI] APBD
[EKONOMI] APBD[EKONOMI] APBD
[EKONOMI] APBD
 
Pertemuan 11, PendapatanBelanja negara.pptx
Pertemuan 11, PendapatanBelanja negara.pptxPertemuan 11, PendapatanBelanja negara.pptx
Pertemuan 11, PendapatanBelanja negara.pptx
 
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
 
keuangan publik dan kebijakan fiskal
keuangan publik dan kebijakan fiskalkeuangan publik dan kebijakan fiskal
keuangan publik dan kebijakan fiskal
 
Tugas akuntansi pemerintah 1
Tugas akuntansi pemerintah 1Tugas akuntansi pemerintah 1
Tugas akuntansi pemerintah 1
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negara
 
Administrasi pendapatan dan belanja keuangan
Administrasi pendapatan dan belanja keuanganAdministrasi pendapatan dan belanja keuangan
Administrasi pendapatan dan belanja keuangan
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Modul 2 KB 2
Modul 2 KB 2Modul 2 KB 2
Modul 2 KB 2
 
8 bab.pdf
8 bab.pdf8 bab.pdf
8 bab.pdf
 
bab 3.pdf
bab 3.pdfbab 3.pdf
bab 3.pdf
 

Recently uploaded

Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 

Recently uploaded (20)

Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 

Media APBN & APBD.pptx

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4. APBN ? APBD? Tujuan APBN Asas anggaran Mekanisme Penyusunan APBN
  • 5. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) Adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui olehdewan perwakilan rakyat
  • 6. TUJUAN APBN • Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dankesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat
  • 7. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Fungsi APBN
  • 8. • Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. • Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. • Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lanjutan….
  • 9.  Penerimaan Dalam Negeri : * Penerimaan Pajak - Pajak dalam Negeri - Pajak Perdagangan Internasional * Penerimaan Bukan Pajak - Penerimaan SDA 5 Komponen Utama APBN Pendapatan Negara & Hibah Belanja Negara * Pengeluaran Rutin * Pengeluaran Pembangunan • Anggaran Belanja Untuk Daerah * Dana Perimbangan * Dana Otonomi Khusus & Penyeimbang • Angggaran Belanja Pemerintah Pusat Keseimbangan Primer Keseimbangan Primer adalah realisasi pendapatan Negara dikurangi realisasi belanja negara, diluar Belanja pembayaran bunga utang. Surplus/Defisit Anggaran Surplus atau defisit merupakan selisih antara peneri- Maan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi Penerimaan disebut defisit; sebaliknya penerimaan Yang melebihi pengeluaran disebut surplus. Pembiayaan Dalam keadaan defisit tentunya diperlukan tambahan dana agar kegiatan yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan. Upaya untuk menutup defisit disebut sebagai pembiayaan defisit (deficit financing). Upaya ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk misalnya (i) hutang; (ii) menjual asset milik negara; dan (iii) memperoleh hibah.
  • 12. PENYUSUNAN APBN 1. Prinsip Penyusunan APBN a. Prinsip Penyusunan APBN berdasarkan aspek Pendapatan b. Prinsip Penyusunan APBN Berdasarkan Aspek Pengeluaran Negara 2. Azas Penyusunan APBN Penyusunan program pembangunan tahunan dituangkan dalam APBN dengan berazaskan:  Kemandirian Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.  Penajaman prioritas pembangunan.
  • 13. Asas anggaran: • Asas anggaran surplus: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan lebih besar dari belanja negara • Asas anggaran defisit: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan lebih kecil dari belanja negara • Asas anggaran berimbang: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan sama dengan belanja negara
  • 14. 3. Landasan Hukum APBN • UUD 1945 pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  • 15. Contoh Data APBN 2014 dan RAPBN 2015
  • 17. • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maksudnya dapat mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun, • Menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara, karena dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, • Menimbulkan investasi masyarakat, karena dapat mengembangkan industri-industri dalam negeri • Memperlancar distribusi pendapatan, maksudnya dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang, serta yang lainnya • Memperluas kesempatan kerja, karena terdapat pembangunan proyek-proyek negara dan investasi negara, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pengaruh APBN Terhadap Perekonomian