Anggaran Pendapatan Belanja Negara

2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA (APBN)
Adalah daftar sistematis yang memuat
rencana penerimaan dan pengeluaran
keuangan negara dalam satu tahun

3. 1. Fungsi alokasi (penempatan)
ABPN digunakan untuk menempatkan penerimaan negara
dalam membiayai pengeluaran negara yang menjadi
prioritas dan sasaran pembangunan secara tepat
2. Fungsi distribusi (penyaluran)
APBN dapat menunjukkan penyaluran dan pembagian
dana pada berbagai sektor secara adil dan merata.
3. Fungsi stabilisasi (penyeimbang)
APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan perekonomian (mengendalikan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi)
Fungsi APBN

4. 4. Fungsi otorisasi (kekuasaan)
APBN menjadi dasar (kekuasaan) pemerintah untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang
bersangkutan.
5. Fungsi perencanaan
APBN menjadi pedoman bagi pemerintah untuk
merencanakan kegiatan pada tahun tersebut
6. Fungsi pengawasan
APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.

5. Tujuan APBN
Penyusunan APBN ditujukan untuk
mengatur penerimaan dan pengeluaran
negara agar pemanfaatan keuangan
negara dapat mencapai sasaran yaitu
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

6. Kebijakan anggaran:
 Anggaran surplus: pemerintah
memberlakukan anggaran dengan
pendapatan lebih besar dari belanja negara
 Anggaran defisit: pemerintah
memberlakukan anggaran dengan
pendapatan lebih kecil dari belanja negara
 Anggaran seimbang: pemerintah
memberlakukan anggaran dengan
pendapatan sama dengan belanja negara
 Anggaran dinamis : Jumlah mutlak
anggaran dari tahun ketahun semakin besar.

7. SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN NEGARA
PENERIMAAN
DALAM NEGERI
HIBAH

8. Penerimaan
Dalam Negeri
Penerimaan
dari Pajak
Penerimaan
Bukan Pajak

9. Penerimaan
dari Pajak
Pajak dalam
negeri
Pajak
perdagangan
internasional
Contoh :
PPh, PPN,
PBB, Cukai
Contoh :
Bea masuk,
pajak impor

10. Penerimaan
bukan pajak
Penerimaan sumber
daya alam
Bagian laba BUMN
Pendapatan layanan
umum (BLU)
PNBP

11. BELANJA
PEMERINTAH
PUSAT
JENIS-JENIS PENGELUARAN NEGARA
a. Belanja pegawai
b. Belanja barang
c. Belanja modal
d. Bunga utang
e. Subsidi
f. Belanja Hibah
g. Bantuan sosial
BELANJA
DAERAH a. Dana perimbangan
b. Dana bagi hasil
c. Dana alokasi umum
d. Dana alokasi khusus

12. A. PENDAPATAN NEGARA
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI
II. PENERIMAAN HIBAH
B. BELANJA NEGARA
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
II. TRANSFER KE DAERAH
C. KESEIMBANGAN PRIMER
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN
E. PEMBIAYAAN
I. Pembiayaan dalam negeri
II. Pembiayaan Luar negeri

13. APBN negara tahun 2022
URAIAN
APBN 2019
( dalam miliar )
APBN 2020
(dalam miliar )
A. Pendapatan Negara dan Hibah
I. Penerimaan Dalam Negeri
II. Hibah
B. Belanja Negara
I. Belanja Pemerintah Pusat
II. Transfer ke daerah
C. Keseimbangan Primer
D. Surplus / Defisit Anggaran ( A – B )
E. Pembiayaan
I. Pembiayaan Dalam Negeri
II. Pembiayaan Luar Negeri
403.769,5
403.031,8
737,7
430.041,2
300.036,2
130.005,0
36.956,1
(26.271,6)
26.271,6
3.050,5
(23.221,1)
380.771,1
379.627,1
750,0
397.769,3
266.220,3
131.549,1
46.744,6
(17.392,2)
17.392,2
37.585,8
(20.193,6)

15. ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD)
Adalah daftar sistematis yang memuat
rencana penerimaan dan pengeluaran
keuangan daerah dalam satu tahun

16. SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Pajak daerah
b. Retribusi daerah
c. Bagian laba BUMD
d. Penerimaan dari dinas-dinas daerah
3. Dana Perimbangan
a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
b. Dana alokasi umum dari pusat
c. Dana alokasi khusus

17. JENIS-JENIS PENGELUARAN DAERAH
1. Anggaran belanja rutin
a. Belanja Pegawai Daerah
b. Belanja barang Daerah
c. Belanja modal Daerah
d. Angsuran pinjaman
e. Subsidi
f. Pengeluaran tak terduga
2. Anggaran belanja pembangunan
a. Proyek-proyek daerah
b. Biaya operasional dan pemeliharaan sarpras
c. Proyek-proyek pembangunan

19. Pengaruh APBN/APBD terhadap perekonomian
1. Kebijakan defisit cenderung mendorong
terjadinya kenaikan harga (inflasi), kebijakan
surplus cenderung mendorong terjadinya
penurunan harga (deflasi)
2. Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
masyarakat
3. Dapat menciptakan kestabilan keuangan negara
4. Dapat meningkatkan investasi masyarakat
5. Dapat memperlancar distribusi pendapatan
6. Dapat memperluas kesempatan kerja