SlideShare a Scribd company logo
Nama Kelompok :
Fiddia Mega Silviana [ 13 ]
Putri Shafira Setyowati [ 24 ]
Rizky Leonetta Hidayat [ 27 ]
Syifa Dzulaikha Azhari [ 31 ]
XI MIA 3
APBN adalah daftar sistematis yang memuat rencana
penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun.
Pengertian APBN
Penyusunan APBN ditujukan untuk mengatur penerimaan dan
pengeluaran negara agar pemanfaatan keuangan negara
dapat mencapai sasaran yaitu meningkatkan kesejahteraan
rakyat. APBN juga bertujuan memudahkan pengambilan
keputusan mengenai pengeluaran tahunan.
Tujuan APBN
Fungsi APBN
Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta
meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi
alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian.
Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar
untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang
bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat
menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun
tersebut.
Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman
untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 Tabungan Selalu Meningkat
 Asas Berimbang dan Dinamis
 Peningkatan Pendapatan
 Peningkatan Pendapatan Pajak
 Prioritas pengeluaran rutin yang penting
 Pemanfaatan SDM dan SDA yang maksimal
Prinsip Penyusunan APBN
Asas APBN
Asas anggaran surplus: pemerintah memberlakukan anggaran
dengan pendapatan lebih besar dari belanja negara (I > E)
Asas anggaran defisit: pemerintah memberlakukan anggaran
dengan pendapatan lebih kecil dari belanja negara (I < E)
Asas anggaran berimbang: pemerintah memberlakukan
anggaran dengan pendapatan sama dengan belanja negara (I = E)
Asas anggaran Dinamis: Jumlah anggaran dari tahun ke tahun
semakin besar
Sumber Penerimaan APBN
1. Penerimaan Negara dari pajak
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3. Hibah & Penerimaan luar negeri
A. Penerimaan Negara dari
Pajak
1. Pajak dalam negeri
a. Pajak Dalam Negeri
b. Pajak pertambahan
nilai Barang
Mewah (PPnBM)
c. Pajak bumi bangunan
(PBB)
d. Pajak pertambahan
nilai (PPN)
e. BPHTB
f. Pajak Cukai
g. Pajak lainnya
2. Pajak perdagangan
Internasional
a. Bea Masuk
b. Pajak pungutan
ekspor
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak
1. Penerimaan sumber daya alam:
a. Migas
b. Non Migas
2. Bagian laba BUMN
3. PNBP lainnya
C. Hibah dan Penerimaan Luar
Negeri
• Hibah : Pendapatan yang berasal dari
luar negeri atau lembaga keuangan
asing lainnya dengan tidak harus
mengembalikan uang yang diberikan
• Penerimaan luar negeri berupa
pinjaman proyek,dsb
Pengeluaran Negara yang Berasal dari
APBN
1. Pengeluaran rutin
2. Pengeluaran pembangunan
3. Dana perimbangan
4. Dana otonomi khusus
1. Pengeluaran Rutin
 Belanja Pegawai
Belanja Barang
 Belanja Modal
 Pembayaran Modal dan bunga
utang
 Subsidi
 Belanja hibah
 Bantuan Sosial
 Belanja Lain-Lain
Tabungan Pemerintah = Penerimaan dalam negeri - pengeluaran rutin
4. Rumus Dana Otonomi Khusus dan Penyesuasian
2. Pengeluaran
Pembangunan
Pembiayaan Rupiah
Pembiayaan proyek
3. Dana Perimbangan
Dana bagi hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Mekanisme Penyusunan APBN
menurut UUD 1945 Pasal 23 ayat 1,2, dan 3
• Kebijakan defisit cenderung mendorong terjadinya
kenaikan harga (inflasi)
• Kebijakan surplus cenderung mendorong terjadinya
penurunan harga (deflasi)
• Meningktakan pertumbuhan ekonomi masyrakat
• Menciptakan kestabilan keuangan dan moneter
• Menimbulkan investasi masyrakat
• Memperlancar distribusi pendapatan
• Memeperluas kesempatan kerja
Pengaruh APBN terhadap Perekonomian
APBD adalah daftar sistematis yang memuat rencana
penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu
tahun
Pengertian APBD
Tujuan dari disusunnya APBD adalah sebagai pedoman
penerimaan dan pengeluaran keuangan bagi pemerintah
daerah dalam melaksanakan proses pembangunan di
daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Tujuan APBD
Fungsi APBD
Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus
diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya serta meningkatkan
efesiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran
negara harus memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan
Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran
pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian.
Penerimaan Daerah yang Berasal dari
APBD
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
2. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus.
3. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah
atau dana darurat.
Pengeluaran Rutin
 Belanja DPRD
 Belanja Kepala daerah
 Belanja Pegawai
 Belanja Barang
 Belanja Pemeliharaan
 Belanja Perjalanan Dinas
 Angsuran Pinjaman
 Subsidi
Pengeluaran Pembangunan
Proyek-proyek daerah
Biaya Operasional dan
pemeliharaan
Proyek Pembangunan
Pengeluaran APBD / Daerah
Mekanisme Penyusunan APBD
Pengaruh APBD Terhadap Perekonomian
a. APBD digunakan untuk memperbaiki dan menjaga kestabilan ekonomi
daerah.
b. APBD diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk
berinvestasi.
c. APBD mampu memberi pengaruh terhadap pertumbuhan
perekonomian daerah dengan mengikut sertakan secara aktif peran
masyarakat.
d. APBD dapat menimbulkan pemerintah percaya masyarakat terhadap
pemerintah daerah sehingga peran masyarakat dalam pertumbuhan
ekonomi akan semakin besar
e. Meningkatkan sektor ekonomi masyarakat, artinya masyarakat mampu
mengetahui GNP dari tahun ini dan seterusnya.
f. Memunculkan dan menimbulkan tingkat investasi masyarakat, ini terjadi
karna masyarakat dapat mengembangkan industri-industri yang berada
dalam negeri.
g. Memperluas kesempatan kerja masyarakat
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Tugas 12 ppt neraca pembayaran
Tugas 12 ppt neraca pembayaranTugas 12 ppt neraca pembayaran
Tugas 12 ppt neraca pembayaran
siti aisah
 
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuanSoal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
T'Janross Ingiend
 
Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa KeuanganOtoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan
Ari Raharjo
 
Analisis keadaan ekonomi politik zaman orde lama, orde baru, reformasi
Analisis keadaan ekonomi politik zaman orde lama, orde baru, reformasiAnalisis keadaan ekonomi politik zaman orde lama, orde baru, reformasi
Analisis keadaan ekonomi politik zaman orde lama, orde baru, reformasi
Inas Thahirah
 
Materi Bab Pelaku Kegiatan Ekonomi
Materi Bab Pelaku Kegiatan EkonomiMateri Bab Pelaku Kegiatan Ekonomi
Materi Bab Pelaku Kegiatan Ekonomi
Okky Cotrexjelly
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Mulyana Natsir
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusat
Danny Akbar
 
Materi APBN dan APBD
Materi APBN dan APBDMateri APBN dan APBD
Materi APBN dan APBD
Okky Cotrexjelly
 
PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh Alfidhah
PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh AlfidhahPPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh Alfidhah
PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh Alfidhah
Ranti Pusriana
 
Bab. 1 Pembangunan Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 1 Pembangunan Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi (Kelas XI, Kurikulum 2013)Bab. 1 Pembangunan Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 1 Pembangunan Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Yuni Tri Retnani Sardi, S.Pd
 
Kebijakan moneter
Kebijakan moneterKebijakan moneter
Kebijakan moneter
Azlan Abdurrahman
 
Contoh Soal Pengantar Ekonomi https://www.masterfair.xyz/
Contoh Soal Pengantar Ekonomi https://www.masterfair.xyz/Contoh Soal Pengantar Ekonomi https://www.masterfair.xyz/
Contoh Soal Pengantar Ekonomi https://www.masterfair.xyz/
Fair Nurfachrizi
 
Latihan Soal APBN Ekonomi SMA
Latihan Soal APBN Ekonomi SMALatihan Soal APBN Ekonomi SMA
Latihan Soal APBN Ekonomi SMASiti Mugi Rahayu
 
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIAMATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
Wiandita Handayani
 
Arus lingkaran kegiatan ekonomi (Circular Flow Diagram)
Arus lingkaran kegiatan ekonomi (Circular Flow Diagram)Arus lingkaran kegiatan ekonomi (Circular Flow Diagram)
Arus lingkaran kegiatan ekonomi (Circular Flow Diagram)
Jogo Hera
 
Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan FiskalBab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
Yuni Tri Retnani Sardi, S.Pd
 
Ppt perdagangan internasional
Ppt perdagangan internasionalPpt perdagangan internasional
Ppt perdagangan internasional
vinarmv
 
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomiKeseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Yasmin Pambudi Putri
 

What's hot (20)

Tugas 12 ppt neraca pembayaran
Tugas 12 ppt neraca pembayaranTugas 12 ppt neraca pembayaran
Tugas 12 ppt neraca pembayaran
 
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuanSoal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
 
Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa KeuanganOtoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan
 
Analisis keadaan ekonomi politik zaman orde lama, orde baru, reformasi
Analisis keadaan ekonomi politik zaman orde lama, orde baru, reformasiAnalisis keadaan ekonomi politik zaman orde lama, orde baru, reformasi
Analisis keadaan ekonomi politik zaman orde lama, orde baru, reformasi
 
Materi Bab Pelaku Kegiatan Ekonomi
Materi Bab Pelaku Kegiatan EkonomiMateri Bab Pelaku Kegiatan Ekonomi
Materi Bab Pelaku Kegiatan Ekonomi
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusat
 
Materi APBN dan APBD
Materi APBN dan APBDMateri APBN dan APBD
Materi APBN dan APBD
 
PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh Alfidhah
PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh AlfidhahPPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh Alfidhah
PPt Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi,Ranti Pusriana,oleh Alfidhah
 
Bab. 1 Pembangunan Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 1 Pembangunan Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi (Kelas XI, Kurikulum 2013)Bab. 1 Pembangunan Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 1 Pembangunan Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi (Kelas XI, Kurikulum 2013)
 
Kebijakan moneter
Kebijakan moneterKebijakan moneter
Kebijakan moneter
 
Contoh Soal Pengantar Ekonomi https://www.masterfair.xyz/
Contoh Soal Pengantar Ekonomi https://www.masterfair.xyz/Contoh Soal Pengantar Ekonomi https://www.masterfair.xyz/
Contoh Soal Pengantar Ekonomi https://www.masterfair.xyz/
 
Latihan Soal APBN Ekonomi SMA
Latihan Soal APBN Ekonomi SMALatihan Soal APBN Ekonomi SMA
Latihan Soal APBN Ekonomi SMA
 
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIAMATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
 
Makalah pajak daerah
Makalah pajak daerahMakalah pajak daerah
Makalah pajak daerah
 
Suku bunga
Suku bungaSuku bunga
Suku bunga
 
Arus lingkaran kegiatan ekonomi (Circular Flow Diagram)
Arus lingkaran kegiatan ekonomi (Circular Flow Diagram)Arus lingkaran kegiatan ekonomi (Circular Flow Diagram)
Arus lingkaran kegiatan ekonomi (Circular Flow Diagram)
 
Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan FiskalBab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
 
Ppt perdagangan internasional
Ppt perdagangan internasionalPpt perdagangan internasional
Ppt perdagangan internasional
 
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomiKeseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
 

Viewers also liked

Bab 4 apbn & apbd
Bab 4 apbn & apbdBab 4 apbn & apbd
Bab 4 apbn & apbd
Febryan Caesar
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbdlisa-n
 
Power point ABN and APBD
Power point ABN and APBDPower point ABN and APBD
Power point ABN and APBD
zahermazed
 
APBN
APBNAPBN
Apbn &amp; apbd kel 6
Apbn &amp; apbd kel 6Apbn &amp; apbd kel 6
Apbn &amp; apbd kel 6
Chris Ang
 
Instrumen kebijakan daerah final akhir
Instrumen kebijakan daerah final akhirInstrumen kebijakan daerah final akhir
Instrumen kebijakan daerah final akhirAdhitya Yanuarsyah
 
anngara pendapatan dan belanja negara
anngara pendapatan dan belanja negaraanngara pendapatan dan belanja negara
anngara pendapatan dan belanja negara
Hana Marcelina
 
Sumber sumber dana pembiayaan lembaga pendidikan islam by kurniaji hidayatullah
Sumber sumber dana pembiayaan lembaga pendidikan islam by kurniaji hidayatullahSumber sumber dana pembiayaan lembaga pendidikan islam by kurniaji hidayatullah
Sumber sumber dana pembiayaan lembaga pendidikan islam by kurniaji hidayatullah
KurniajiHidayatullah
 
15 modal asing dan utang luar negeri
15 modal asing dan utang luar negeri15 modal asing dan utang luar negeri
15 modal asing dan utang luar negeri
bayuajinugraha21
 
Pengawasan keuangan negara
Pengawasan keuangan negaraPengawasan keuangan negara
Pengawasan keuangan negara
EnvaPya
 
Bab 4 APBN dan APBD
Bab 4 APBN dan APBDBab 4 APBN dan APBD
Bab 4 APBN dan APBD
Willy Ramadhan
 
Eko apbd apbn
Eko apbd apbnEko apbd apbn
Eko apbd apbn
Fiza Xiena
 
Jenis jenis pengeluaran daerah
Jenis jenis pengeluaran daerahJenis jenis pengeluaran daerah
Jenis jenis pengeluaran daerah
windase
 
APBN Dan APBD
APBN Dan APBD APBN Dan APBD
APBN Dan APBD
Ita Pitriyanti
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Erny Anggrahini
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
PSEKP - UGM
 

Viewers also liked (16)

Bab 4 apbn & apbd
Bab 4 apbn & apbdBab 4 apbn & apbd
Bab 4 apbn & apbd
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Power point ABN and APBD
Power point ABN and APBDPower point ABN and APBD
Power point ABN and APBD
 
APBN
APBNAPBN
APBN
 
Apbn &amp; apbd kel 6
Apbn &amp; apbd kel 6Apbn &amp; apbd kel 6
Apbn &amp; apbd kel 6
 
Instrumen kebijakan daerah final akhir
Instrumen kebijakan daerah final akhirInstrumen kebijakan daerah final akhir
Instrumen kebijakan daerah final akhir
 
anngara pendapatan dan belanja negara
anngara pendapatan dan belanja negaraanngara pendapatan dan belanja negara
anngara pendapatan dan belanja negara
 
Sumber sumber dana pembiayaan lembaga pendidikan islam by kurniaji hidayatullah
Sumber sumber dana pembiayaan lembaga pendidikan islam by kurniaji hidayatullahSumber sumber dana pembiayaan lembaga pendidikan islam by kurniaji hidayatullah
Sumber sumber dana pembiayaan lembaga pendidikan islam by kurniaji hidayatullah
 
15 modal asing dan utang luar negeri
15 modal asing dan utang luar negeri15 modal asing dan utang luar negeri
15 modal asing dan utang luar negeri
 
Pengawasan keuangan negara
Pengawasan keuangan negaraPengawasan keuangan negara
Pengawasan keuangan negara
 
Bab 4 APBN dan APBD
Bab 4 APBN dan APBDBab 4 APBN dan APBD
Bab 4 APBN dan APBD
 
Eko apbd apbn
Eko apbd apbnEko apbd apbn
Eko apbd apbn
 
Jenis jenis pengeluaran daerah
Jenis jenis pengeluaran daerahJenis jenis pengeluaran daerah
Jenis jenis pengeluaran daerah
 
APBN Dan APBD
APBN Dan APBD APBN Dan APBD
APBN Dan APBD
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
 

Similar to APBN dan APBD

Kelompok ekonomi
Kelompok ekonomiKelompok ekonomi
Kelompok ekonomi
Natalewi Fransiska
 
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
APBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptxAPBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptx
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
vinatahara1
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
alfaii
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian IndonesiaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
STIE EKUITAS BANDUNG
 
sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.ppt
sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.pptsk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.ppt
sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.ppt
KambingwangiStore
 
APBN dan APBD.ppt
APBN dan APBD.pptAPBN dan APBD.ppt
APBN dan APBD.ppt
FathorrasikEmha
 
APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
Ermianus Samaley
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaragravity1992
 
Media APBN & APBD.pptx
Media APBN & APBD.pptxMedia APBN & APBD.pptx
Media APBN & APBD.pptx
tiomasihite
 
Kd 4 apbn dan apbd
Kd 4 apbn dan apbdKd 4 apbn dan apbd
Kd 4 apbn dan apbd
Baidhowi Ahmad
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
PraktisiMadrasah
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
Ary Efendi
 
Apbd
Apbd  Apbd
Administrasi pendapatan dan belanja keuangan
Administrasi pendapatan dan belanja keuanganAdministrasi pendapatan dan belanja keuangan
Administrasi pendapatan dan belanja keuangan
Shieni Rahmadani Amalia
 
APBN DAN APBD.ppt
APBN DAN APBD.pptAPBN DAN APBD.ppt
APBN DAN APBD.ppt
zaenudinmuhtar
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.ppt
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.pptAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara.ppt
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.ppt
zaenudinmuhtar
 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan Belanja NegaraAnggaran Pendapatan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan Belanja Negararaniasma
 
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnSiklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
akusajahebat
 
Ekonomi APBN
Ekonomi APBNEkonomi APBN
Ekonomi APBN
Hana Rabiya Awalia
 

Similar to APBN dan APBD (20)

Kelompok ekonomi
Kelompok ekonomiKelompok ekonomi
Kelompok ekonomi
 
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
APBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptxAPBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptx
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian IndonesiaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
 
sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.ppt
sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.pptsk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.ppt
sk2-kd2-12-2-apbn-dan-apbd.ppt
 
APBN dan APBD.ppt
APBN dan APBD.pptAPBN dan APBD.ppt
APBN dan APBD.ppt
 
APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negara
 
Media APBN & APBD.pptx
Media APBN & APBD.pptxMedia APBN & APBD.pptx
Media APBN & APBD.pptx
 
Kd 4 apbn dan apbd
Kd 4 apbn dan apbdKd 4 apbn dan apbd
Kd 4 apbn dan apbd
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
 
Apbd
Apbd  Apbd
Apbd
 
Administrasi pendapatan dan belanja keuangan
Administrasi pendapatan dan belanja keuanganAdministrasi pendapatan dan belanja keuangan
Administrasi pendapatan dan belanja keuangan
 
Keuangan (anggaran)
Keuangan (anggaran)Keuangan (anggaran)
Keuangan (anggaran)
 
APBN DAN APBD.ppt
APBN DAN APBD.pptAPBN DAN APBD.ppt
APBN DAN APBD.ppt
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.ppt
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.pptAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara.ppt
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.ppt
 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan Belanja NegaraAnggaran Pendapatan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
 
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnSiklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
 
Ekonomi APBN
Ekonomi APBNEkonomi APBN
Ekonomi APBN
 

Recently uploaded

Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 

Recently uploaded (18)

Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 

APBN dan APBD

  • 1. Nama Kelompok : Fiddia Mega Silviana [ 13 ] Putri Shafira Setyowati [ 24 ] Rizky Leonetta Hidayat [ 27 ] Syifa Dzulaikha Azhari [ 31 ] XI MIA 3
  • 2. APBN adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun. Pengertian APBN
  • 3. Penyusunan APBN ditujukan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar pemanfaatan keuangan negara dapat mencapai sasaran yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBN juga bertujuan memudahkan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran tahunan. Tujuan APBN
  • 4. Fungsi APBN Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  • 5.  Tabungan Selalu Meningkat  Asas Berimbang dan Dinamis  Peningkatan Pendapatan  Peningkatan Pendapatan Pajak  Prioritas pengeluaran rutin yang penting  Pemanfaatan SDM dan SDA yang maksimal Prinsip Penyusunan APBN
  • 6. Asas APBN Asas anggaran surplus: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan lebih besar dari belanja negara (I > E) Asas anggaran defisit: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan lebih kecil dari belanja negara (I < E) Asas anggaran berimbang: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan sama dengan belanja negara (I = E) Asas anggaran Dinamis: Jumlah anggaran dari tahun ke tahun semakin besar
  • 7. Sumber Penerimaan APBN 1. Penerimaan Negara dari pajak 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 3. Hibah & Penerimaan luar negeri
  • 8. A. Penerimaan Negara dari Pajak 1. Pajak dalam negeri a. Pajak Dalam Negeri b. Pajak pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) c. Pajak bumi bangunan (PBB) d. Pajak pertambahan nilai (PPN) e. BPHTB f. Pajak Cukai g. Pajak lainnya 2. Pajak perdagangan Internasional a. Bea Masuk b. Pajak pungutan ekspor B. Penerimaan Negara Bukan Pajak 1. Penerimaan sumber daya alam: a. Migas b. Non Migas 2. Bagian laba BUMN 3. PNBP lainnya C. Hibah dan Penerimaan Luar Negeri • Hibah : Pendapatan yang berasal dari luar negeri atau lembaga keuangan asing lainnya dengan tidak harus mengembalikan uang yang diberikan • Penerimaan luar negeri berupa pinjaman proyek,dsb
  • 9.
  • 10. Pengeluaran Negara yang Berasal dari APBN 1. Pengeluaran rutin 2. Pengeluaran pembangunan 3. Dana perimbangan 4. Dana otonomi khusus
  • 11. 1. Pengeluaran Rutin  Belanja Pegawai Belanja Barang  Belanja Modal  Pembayaran Modal dan bunga utang  Subsidi  Belanja hibah  Bantuan Sosial  Belanja Lain-Lain Tabungan Pemerintah = Penerimaan dalam negeri - pengeluaran rutin 4. Rumus Dana Otonomi Khusus dan Penyesuasian 2. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah Pembiayaan proyek 3. Dana Perimbangan Dana bagi hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
  • 12.
  • 13. Mekanisme Penyusunan APBN menurut UUD 1945 Pasal 23 ayat 1,2, dan 3
  • 14. • Kebijakan defisit cenderung mendorong terjadinya kenaikan harga (inflasi) • Kebijakan surplus cenderung mendorong terjadinya penurunan harga (deflasi) • Meningktakan pertumbuhan ekonomi masyrakat • Menciptakan kestabilan keuangan dan moneter • Menimbulkan investasi masyrakat • Memperlancar distribusi pendapatan • Memeperluas kesempatan kerja Pengaruh APBN terhadap Perekonomian
  • 15. APBD adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun Pengertian APBD
  • 16. Tujuan dari disusunnya APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pembangunan di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuan APBD
  • 17. Fungsi APBD Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
  • 18. Penerimaan Daerah yang Berasal dari APBD 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. 2. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus. 3. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
  • 19. Pengeluaran Rutin  Belanja DPRD  Belanja Kepala daerah  Belanja Pegawai  Belanja Barang  Belanja Pemeliharaan  Belanja Perjalanan Dinas  Angsuran Pinjaman  Subsidi Pengeluaran Pembangunan Proyek-proyek daerah Biaya Operasional dan pemeliharaan Proyek Pembangunan Pengeluaran APBD / Daerah
  • 21. Pengaruh APBD Terhadap Perekonomian a. APBD digunakan untuk memperbaiki dan menjaga kestabilan ekonomi daerah. b. APBD diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi. c. APBD mampu memberi pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan mengikut sertakan secara aktif peran masyarakat. d. APBD dapat menimbulkan pemerintah percaya masyarakat terhadap pemerintah daerah sehingga peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi akan semakin besar e. Meningkatkan sektor ekonomi masyarakat, artinya masyarakat mampu mengetahui GNP dari tahun ini dan seterusnya. f. Memunculkan dan menimbulkan tingkat investasi masyarakat, ini terjadi karna masyarakat dapat mengembangkan industri-industri yang berada dalam negeri. g. Memperluas kesempatan kerja masyarakat

Editor's Notes

  1. APBN SAMPE SINI YAUDAHLAHYA