Dokumen tersebut membahas tentang APBN dan APBD. APBN adalah anggaran penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun sedangkan APBD adalah anggaran pemerintah daerah. Keduanya bertujuan untuk mengatur keuangan negara/daerah agar dapat mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta sebagai pedoman pelaksanaan program pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip, sumber
Slide ini merupakan bahan pembelajaran mahasiswa D3 dan S1 dalam mengenal salah satu jenis lembaga yang bertanggung jawab terhadap lembaga keuangan di Indonesia.
Slide ini merupakan bahan pembelajaran mahasiswa D3 dan S1 dalam mengenal salah satu jenis lembaga yang bertanggung jawab terhadap lembaga keuangan di Indonesia.
Sumber sumber dana pembiayaan lembaga pendidikan islam by kurniaji hidayatullahKurniajiHidayatullah
Sebuah lembaga pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya dana pembiayaan, maka dari itu sangatlah penting sekali sumber-sumber dana pembiayaan dalam lembaga pendidikan.
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptxvinatahara1
19. Monetary policy can maintain economic stability by: . . .
a. open bank offices open 12 hours a day
b. speed up the time for sending money
c. open Automated Teller Machines (ATMs) in every mall
d. regulate the circulation of money so that economic activities can run smoothly
e. provide the amount of foreign currency when the price of foreign currency decreases against the rupiah
20. Monetary policy can increase employment opportunities by . . . .
a. regulate the money supply in such a way that companies can invest and create job opportunities
b. announce where jobs are available
c. provide employment education and training at the expense of Bank Indonesia
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
1. Nama Kelompok :
Fiddia Mega Silviana [ 13 ]
Putri Shafira Setyowati [ 24 ]
Rizky Leonetta Hidayat [ 27 ]
Syifa Dzulaikha Azhari [ 31 ]
XI MIA 3
2. APBN adalah daftar sistematis yang memuat rencana
penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun.
Pengertian APBN
3. Penyusunan APBN ditujukan untuk mengatur penerimaan dan
pengeluaran negara agar pemanfaatan keuangan negara
dapat mencapai sasaran yaitu meningkatkan kesejahteraan
rakyat. APBN juga bertujuan memudahkan pengambilan
keputusan mengenai pengeluaran tahunan.
Tujuan APBN
4. Fungsi APBN
Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta
meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi
alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian.
Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar
untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang
bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat
menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun
tersebut.
Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman
untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Tabungan Selalu Meningkat
Asas Berimbang dan Dinamis
Peningkatan Pendapatan
Peningkatan Pendapatan Pajak
Prioritas pengeluaran rutin yang penting
Pemanfaatan SDM dan SDA yang maksimal
Prinsip Penyusunan APBN
6. Asas APBN
Asas anggaran surplus: pemerintah memberlakukan anggaran
dengan pendapatan lebih besar dari belanja negara (I > E)
Asas anggaran defisit: pemerintah memberlakukan anggaran
dengan pendapatan lebih kecil dari belanja negara (I < E)
Asas anggaran berimbang: pemerintah memberlakukan
anggaran dengan pendapatan sama dengan belanja negara (I = E)
Asas anggaran Dinamis: Jumlah anggaran dari tahun ke tahun
semakin besar
7. Sumber Penerimaan APBN
1. Penerimaan Negara dari pajak
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3. Hibah & Penerimaan luar negeri
8. A. Penerimaan Negara dari
Pajak
1. Pajak dalam negeri
a. Pajak Dalam Negeri
b. Pajak pertambahan
nilai Barang
Mewah (PPnBM)
c. Pajak bumi bangunan
(PBB)
d. Pajak pertambahan
nilai (PPN)
e. BPHTB
f. Pajak Cukai
g. Pajak lainnya
2. Pajak perdagangan
Internasional
a. Bea Masuk
b. Pajak pungutan
ekspor
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak
1. Penerimaan sumber daya alam:
a. Migas
b. Non Migas
2. Bagian laba BUMN
3. PNBP lainnya
C. Hibah dan Penerimaan Luar
Negeri
• Hibah : Pendapatan yang berasal dari
luar negeri atau lembaga keuangan
asing lainnya dengan tidak harus
mengembalikan uang yang diberikan
• Penerimaan luar negeri berupa
pinjaman proyek,dsb
9.
10. Pengeluaran Negara yang Berasal dari
APBN
1. Pengeluaran rutin
2. Pengeluaran pembangunan
3. Dana perimbangan
4. Dana otonomi khusus
11. 1. Pengeluaran Rutin
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Pembayaran Modal dan bunga
utang
Subsidi
Belanja hibah
Bantuan Sosial
Belanja Lain-Lain
Tabungan Pemerintah = Penerimaan dalam negeri - pengeluaran rutin
4. Rumus Dana Otonomi Khusus dan Penyesuasian
2. Pengeluaran
Pembangunan
Pembiayaan Rupiah
Pembiayaan proyek
3. Dana Perimbangan
Dana bagi hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
14. • Kebijakan defisit cenderung mendorong terjadinya
kenaikan harga (inflasi)
• Kebijakan surplus cenderung mendorong terjadinya
penurunan harga (deflasi)
• Meningktakan pertumbuhan ekonomi masyrakat
• Menciptakan kestabilan keuangan dan moneter
• Menimbulkan investasi masyrakat
• Memperlancar distribusi pendapatan
• Memeperluas kesempatan kerja
Pengaruh APBN terhadap Perekonomian
15. APBD adalah daftar sistematis yang memuat rencana
penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu
tahun
Pengertian APBD
16. Tujuan dari disusunnya APBD adalah sebagai pedoman
penerimaan dan pengeluaran keuangan bagi pemerintah
daerah dalam melaksanakan proses pembangunan di
daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Tujuan APBD
17. Fungsi APBD
Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus
diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya serta meningkatkan
efesiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran
negara harus memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan
Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran
pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian.
18. Penerimaan Daerah yang Berasal dari
APBD
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
2. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus.
3. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah
atau dana darurat.
19. Pengeluaran Rutin
Belanja DPRD
Belanja Kepala daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Pemeliharaan
Belanja Perjalanan Dinas
Angsuran Pinjaman
Subsidi
Pengeluaran Pembangunan
Proyek-proyek daerah
Biaya Operasional dan
pemeliharaan
Proyek Pembangunan
Pengeluaran APBD / Daerah
21. Pengaruh APBD Terhadap Perekonomian
a. APBD digunakan untuk memperbaiki dan menjaga kestabilan ekonomi
daerah.
b. APBD diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk
berinvestasi.
c. APBD mampu memberi pengaruh terhadap pertumbuhan
perekonomian daerah dengan mengikut sertakan secara aktif peran
masyarakat.
d. APBD dapat menimbulkan pemerintah percaya masyarakat terhadap
pemerintah daerah sehingga peran masyarakat dalam pertumbuhan
ekonomi akan semakin besar
e. Meningkatkan sektor ekonomi masyarakat, artinya masyarakat mampu
mengetahui GNP dari tahun ini dan seterusnya.
f. Memunculkan dan menimbulkan tingkat investasi masyarakat, ini terjadi
karna masyarakat dapat mengembangkan industri-industri yang berada
dalam negeri.
g. Memperluas kesempatan kerja masyarakat