2. KBLI
oss.go.id
DEFINISI
OSS
adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS
(Kementerian Investasi/BKPM). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Online Single Submission (OSS)
Peraturan BPS N0. 2 Tahun 2020,
tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA
adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko
kegiatan usaha.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sistem pelayanan ini dikembangkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
untuk mempercepat pengurusan perizinan berusaha.
PERATURAN PEMERINTAH NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO
UU NO.11
2020
3. Kategori Pelaku Usaha
OSS
UMK
Non UMK
MIKRO
KECIL
Usaha Mikro dan Kecil
(UMK) adalah usaha
milik Warga Negara
Indonesia (WNI), baik
orang perseorangan
maupun badan usaha,
dengan modal usaha
maksimal Rp 5 miliar,
tidak termasuk
tanah dan bangunan
tempat usaha.
4. Tingkat Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan
tingkat risiko kegiatan usaha, dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis
perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai
dengan bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020
dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha
8. KBLI JENIS RUANG LINGKUP
TINGKAT
RISIKO
JANGKA
WAKTU
MASA
BERLAKU
KEWENANGAN
86105 Aktivitas Klinik Swasta
Seluruh klinik
pratama dan utama
swasta
86104 Aktivitas Klinik Pemerintah
Seluruh klinik
pratama dan utama
pemerintah
BUPATI / WALI KOTA
20 Hari 5 Tahun
MENENGAH
TINGGI
LAMPIRAN I & II PP NO. 5 TAHUN 2021 (SEKTOR KESEHATAN) :
9. • Permenkes No. 14
Tahun 2021
• tentang
• Standar Kegiatan
Usaha dan Produk
Pada
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan
?
10. CONTOH TAMPILAN MENU PERIZINAN KLINIK PADA OSS :
Persyaratan :
1. Profil Klinik
2. Self assessment Klinik
3. Daftar obat-obatan
4. Daftar nama SDM Klinik
5. SIP semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik
6. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya
dan beracun (B3)
7. Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota
mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional
bagi Klinik dengan perizinan baru)
8. Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik
sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan
perpanjangan atau perubahan perizinan)
9. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik,
kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang
ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan
perubahan perizinan)
10. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan
perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)
11. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada
Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA)
12. Persyaratan Izin Lainnya
13. KBLI JENIS RUANG LINGKUP
TINGKAT
RISIKO
JANGKA
WAKTU
MASA
BERLAKU
KEWENANGAN
86903 RS KELAS D PRATAMA PEMERINTAH DAN SWASTA
MENENGAH
TINGGI
BUPATI / WALI KOTA
86101 RS PEMERINTAH UMUM KELAS A, B, C & D TINGGI A : MENTERI
B : GUBERNUR
C - D : BUPATI / WALI KOTA
86103 RS SWASTA KHUSUS KELAS A, B & C
28 HARI 5 TAHUN
LAMPIRAN I & II PP NO. 5 TAHUN 2021 (SEKTOR KESEHATAN) :
14. Permenkes No. 14
Tahun 2021
tentang
Standar Kegiatan
Usaha dan Produk
Pada
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan
?
15. CONTOH TAMPILAN
MENU PERIZINAN
RUMAH SAKIT PADA
OSS :
Persyaratan :
1. Administrasi umum
2. Teknis
3. Lokasi
4. Bangunan, prasarana
dan alat Kesehatan
5. Struktur organisasi
SDM dan SDM
6. Pelayanan
7. Persyaratan lainnya
16. Surat Edaran Kemkes No. YR.05.01/III.3/3745/2021 tanggal 17-09-2021, Perihal :
Implementasi Permenkes No. 14 Tahun 2021 pada Proses Perizinan Berusaha Rumah Sakit di OSS :
18. KBLI JENIS
RUANG
LINGKUP
TINGKAT
RISIKO
JANGKA
WAKTU
MASA
BERLAKU
KEWENANGAN
47721
Perdagangan Eceran Barang dan Obat
Farmasi untuk Manusia di Apotek
Apotek
47722
Perdagangan Eceran Barang dan Obat
Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotek
86103
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los
Pasar Farmasi
BUPATI / WALI KOTA
9 Hari
Mengikuti masa
berlaku SIP PJ
TINGGI
Toko Obat
LAMPIRAN I & II PP NO. 5 TAHUN 2021 (SEKTOR KESEHATAN) :
19. • Permenkes No.
14 Tahun 2021
• tentang
• Standar Kegiatan
Usaha dan
Produk Pada
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan
?
20. CONTOH TAMPILAN
MENU PERIZINAN
APOTEK & TOKO
OBAT PADA OSS :
Persyaratan :
1. Administrasi
2. Lokasi
3. Bangunan
4. Sarana, prasarana
dan peralatan
5. SDM
6. Persyaratan izin
lainnya
21. Surat Edaran Kemkes No. FY.01.01/1/785/2021 tanggal 01-09-2021, Perihal :
Implementasi Permenkes No. 14 Tahun 2021 pada Proses Perizinan Berusaha Apotek dan Toko Obat di OSS :
