Recommended
More Related Content
Similar to IZIN FKTP.pptx
Similar to IZIN FKTP.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
IZIN FKTP.pptx
- 1. Yogyakarta, 1 Februari 2021 DINAS KESEHATAN DIY PENERAPAN PERIZINAN FKTP SELAMA MASA PANDEMI COVID 19
- 2. 3 STRATEGI & SASARAN ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020 - 2024 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta PENYEMPURNAAN SISTEMAKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PEMERITAH DAN SWASTA 100 100
- 3. TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS, DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS RENSTRA KEMENKES 2020-2024 Sasaran Strategis Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan Indikator Sasaran Strategis 1. 1. Seluruh kecamatanmemiliki minimal 1 puskesmas 2. 2. % kabupaten/kota yang memenuhi rasio TT 1:1.000 sebesar 100% 3. 3. % FKTP sesuaistandar 100% 4. 4. % RS terakreditasi100% 5. 5. Jml Fasyankes lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi : 500 KEGIATAN 1.1. Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer 3.3. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 4.4. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 5.5. Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN •Jumlah Fasyankes tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 5.706 FKTP. •Jumlah Fasyankes rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 991 fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. •Jumlah Fasyankes Lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasilitas pelayanan kesehatan lain. •% Fasyankes melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan sebesar 70%.
- 4. STRATEGI PENINGKATAN MUTU • TAHUN 2020 - 2024 Pemerataan Fasyankes dasar dan rujukan yang bermutu melalui intervensi peningkatan mutu Penyempurnaan sistem akreditasi (Standar dan Instrumen Akreditasi, Sistem Informasi, Penyelenggaraan Survei) Penguatan Sistem Manajemen Mutu (registrasi, lisensi, sertifikasi) Terlaksananya akreditasi Fasyankes yang merata Terlaksananya pengukuran mutu pelayanan kesehatan di fasyankes Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu bagi masyarakat
- 5. JENIS FKTP KLINIK Berdasar jenis pelayanan : Klinik pratama Klinik utama KLINIK PUSKESMAS PUSKESMAS Berdasar kemampuan pelayanan : Puskesmas rawat inap Puskesmas non rawat inap
- 6. PUSKESMAS
- 7. PERMENKES TENTANG PUSKESMAS PMK 43/2019 Bab V Pasal 30 mengatur tentang Perizinan dan Registrasi Bab IV Pasal 24 mengatur tentang Kategori Puskesmas Kategori Puskesmas: o Berdasar karakteristik wilayah kerja (perkotaan, perdesaan, terpencil, sangat terpencil) o Berdasar kemampuan pelayanan (rawat inap dan non rawat inap) KATEGORI PERIZINAN o Setiap puskesmas wajib mempunyai izin operasional dan registrasi o Izin operasional diterbitkan oleh Pemda Kab/kota o Izin berlaku selama 5 tahun o Setelah mempunyai izin dilanjutkan mengajukan registrasi ke Kemenkes Untuk DIY semua puskesmas sudah mempunyai izin operasional dan teregistrasi (KMK No : HK.01.07/MENKES/9853/2020)
- 8. PERSYARATAN BANGUNAN Rencana bangunan puskesmas harus berada dalam satu area yang terintegrasi dan saling terhubung . LOKASI lokasi bangunan puskesmas pada lahan sesuai tata ruang wilayah dan/atau tata bangunan lingkungan kab/kota dan peruntukan lahan untuk fungsi puskesmas . PRASARANA & PERALATAN Prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kemudahan Minimal 60 % peralatan terpenuhi KEFARMASIAN Pelayanan kefarmasian dilaksanakan di instalasi farmasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan KETENAGAAN o Dokter dan atau dokter layanan primer o 75 % jenis tenaga Drg dan nakes lainnya o Tenaga non kesehatan keselamatan, dan laik pakai sesuai kebutuhan pelayanan PERALATAN Peralatan medis dan peralatan nonmedis yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, izin PERSYARATAN
- 9. PERIZINAN & REGISTRASI PUSKESMAS (PMK No. 43 TAHUN 2019) 1 3 2 4 Pengajuan registrasi puskesmas dilakukan oleh Dinkes Kab/kota dengan rekomendasi dari Dinkes Provinsi, selanjutnya diusulkan ke Kemenkes cq. Pusat data dan Informasi Kesehatan Setelah mendapat izin operasional paling lama 6 bln wajib mengajukan Registrasi puskesmas Proses pengajuan izin operasional dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/kota, dengan kelengkapan seperti pd pasal 32 PMK 43/2019 Setiap Puskesmas wajib memiliki izin operasional dan registrasi
- 10. DAFTAR PUSKESMAS TEREGISTRASI DIY 2020 (KMK No : HK.01.07/MENKES/9853/2020 ttg DATA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TERREGISTRASI)
- 11. KLINIK
- 12. PERMENKES TENTANG KLINIK PMK 9/2014 Bab IV Pasal 25-31 mengatur tentang Perizinan Bab II Pasal 2 mengatur tentang Kategori klinik Kategori Klinik : o Berdasar kemampuan pelayanan : - Klinik pratama - Klinik utama KATEGORI PERIZINAN o Setiap klinik wajib mempunyai izin operasional dan registrasi o Izin operasional diterbitkan oleh Pemda Kab/kota o Izin berlaku selama 5 tahun o Setelah mempunyai izin dilanjutkan mengajukan registrasi ke Kab/kota Untuk DIY sudah teregistrasi 80 klinik
- 13. PERSYARATAN BANGUNAN Rencana bangunan klinik harus berada dalam satu area yang terintegrasi dan saling terhubung . LOKASI lokasi bangunan klinik pada lahan sesuai tata ruang wilayah dan/atau tata bangunan lingkungan kab/kota dan peruntukan lahan klinik PRASARANA & PERALATAN Prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kemudahan KEFARMASIAN Pelayanan kefarmasian dilaksanakan di instalasi farmasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan KETENAGAAN Memiliki jenis ketenagaan minimal seperti yang disyaratkan LABORATORIUM Mempunyai laboratorium untuk menunjang diagnosa izin PERSYARATAN
- 14. PERIZINAN & REGISTRASI KLINIK (PMK No. 9 TAHUN 2014) 1 3 2 4 Pengajuan registrasi klinik dilakukan oleh klinik dengan rekomendasi dari Dinkes kab/kota, untuk diteruskan kepada Kemenke secara online Setelah mendapat izin operasional , klinik wajib mengajukan Registrasi klinik kpd kab/kota Proses pengajuan izin operasional dilakukan oleh klinik kpd Kab/kota, dengan kelengkapan seperti pd pasal 27 PMK 9/2014 Setiap klinik wajib memiliki izin operasional dan registrasi
- 17. PROSES PENGAJUAN REGISTRASI KLINIK Validasi oleh Dinkes Kab/kota, selanjutnya klinik akan mendapatkan kode dari Kemenkes secara otomatis melalui sistem : registrasifasyankes.kemkes. go.id PENGAJUAN AKUN/USER KLINIK VAIDASI OLEH KAB/KOTA PENGAJUAN REGISTRASI KLINIK PROSES VALIDASI KAB/KOTA DAN OTOMATIS DPT KODE DR KEMENKES Selanjutnya klinik mengajukan registrasi klinik dengan melengkapi data sesuai yg disyaratkan Dinkes Kab/kota melakukan verifikasi/validasi terhadap pengajuan akun tsb, shg akun dapat berfungsi Klinik mengajukan user/akun kepada Dinkes Kab/kota scr online
- 20. SURAT EDARAN MENTERI KESEHATAN AKREDITASI FASYANKES 1 2 Kegiatan persiapan dan survei akreditasi RS dan labkes mulai dilakukan setelah status bencana dicabut Fasyankes yang belum dilakukan akreditasi : •membuat pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya menjaga mutu dan berlaku paling lama 1 tahun sejak bencana dicabut. Fasyankes yang telah memiliki sertifikat akreditasi : •Masa berlaku berakhir sebelum dan sesudah bencana Nasional Covid -19 ,maka sertifikat akreditasi masih tetap berlaku selama 1 tahun terhitung sejak bencana dinyatakan dicabut oleh Pemerintah. •Pimpinan fasyankes membuat pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu 1) persyaratan kerja sama BPJS Kesehatan atau lembaga lain; dan/atau 2) persyaratan untuk perpanjangan izin operasional / peningkatan kelas RS. Pernyataan komitmen disampaikan kepada Kemenkes melalui email paling lambat 1 bulan sejak SE ditetapkan. 3 4 5 Fasyankes wajib menerapkan standar dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai bagian budaya mutu dan keselamatan pasien.
- 21. KETENTUAN DLM SE MENKES 455 02 FASKES YG MENGAJUKAN IZIN PERTAMA KALI Rumah sakit, Puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah yang telah mengajukan permohonan izin penyelenggaraan/operasional kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah untuk pertama kali, namun terkendala kondisi Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), dinyatakan memiliki izin Penyelenggaraan/operasional yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah. 03 FASKES HABIS IZIN DAN MAJU PERTAMA KALI 04 PERNYATAAN KOMITMEN Pernyataan komitmen penyelenggaraan/ope rasional fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 terlampir dan disampaikan kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah pemberi izin. 01 FASKES YG SDH BERIZIN Izin penyelenggaraan/operasional rumah sakit, Puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah yang telah habis masa berlakunya namun proses perpanjangan izin terkendala kondisi Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka izin penyelenggaraan/operasional dinyatakan masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah. Rumah sakit, Puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah yang izin penyelenggaraan/operasionalnya telah habis masa berlakunya dan yang telah mengajukan permohonan izin penyelenggaraan/operasional kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, wajib membuat pernyataan komitmen penyelenggaraan/operasional fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat digunakan sebagai persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan usaha atau lembaga lain.