Dokumen tersebut membahas tentang persyaratan perizinan faskes sebagai syarat kerjasama dengan BPJS Kesehatan, mencakup regulasi terkini, tantangan implementasi, dan harapan untuk mendukung faskes dalam memenuhi persyaratan perizinan.

1. Perizinan Faskes pada
Seleksi Kerja sama Faskes
Kedeputian Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan
Nur Indah Yuliaty
Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Faskes Rujukan
Jakarta, 26 Juli 2022

2. 2
AGENDA
Perizinan Faskes sebagai
persyaratan kerja sama
Pendahuluan
1
2
Tindaklanjut
3

3. 3
Pelaporan Keuangan Tahun 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli Bambang
Sulistiyanto Dadang & Ali (DBSD&A) (anggota dari BKR Internasional) dengan rekan
penanggung jawab adalah Doli Diapary Siregar, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan
oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit Wajar Tanpa Modifikasian
ASKES
BPJS KES
KALI BERTURUT-TURUT
DIHITUNG SEJAK PT
ASKES (PERSERO)
TAHUN
BERTURUT
TURUT
PENCAPAIAN OPINI WTM

4. 4
CAKUPAN KEPESERTAAN

5. 5
KERJA SAMA DENGAN
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
5.898 Klinik Pratama
5.024 Dokter Praktik
Perorangan
1.215 Praktik Dokter
Gigi (5,15%)
10.229 Puskemas
43,33%
24,98%
21,28%
2020
23.608
2021
630 Klinik TNI (2,67%)
565 Klinik POLRI (2,39%)
47 RS D Pratama (0,20%)
23.043

6. 6
KERJA SAMA DENGAN
FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN

7. 7
PEMBIAYAAN DAN PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN
PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN
BEBAN JAMINAN KESEHATAN
95,51 90,33
2020
2021
*) Dalam triliun rupiah
Sepanjang tahun 2021, total pemanfaatan
Program JKN oleh peserta, baik untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP
maupun di FKRTL, mencapai
Artinya, pemanfaatan
per hari kalender mencapai
1.076.232 pemanfaatan
± 392,8 juta
Angka tersebut berdasarkan kunjungan sakit dan
kunjungan sehat (edukasi peserta)
pemanfaatan
• Tahun 2021 puncak COVID-19 Kasus peserta yg mengakses layanan
menurun terlihat dari penurunan SEP terbit
• Peserta takut mengakses layanan selama masa puncak COVID-19
• Dan FKRTL juga membatasi layanan kepada peserta non covid karena
fokus pada layanan covid

8. 8
AGENDA
Perizinan Faskes sebagai
persyaratan kerja sama
Pendahuluan
1
2
Tindaklanjut
3

9. Pemetaan
Profiling
Analisa
Kebutuhan
Kredensialing
Kesepakatan
Tarif
Kontrak
TAHAP PENYIAPAN FASKES
Meningkatkan
ketersediaan dan
aksesibilitas Faskes
Upaya standardisasi
(kendali) mutu Faskes
T
U
J
U
A
N
Pemetaan JUMLAH dan
SEBARAN Faskes, Jumlah dan
Distribusi TT Rawat Inap
Memotret Kapasitas
Pelayanan, SDM,
Peralatan, Sarana &
Prasarana (Tempat
Tidur, dll), Utilization
Review
Hitungan kebutuhan
Peserta terhadap
penyedia pelayanan
kesehatan (Fokus
Faskes dan Tempat
Tidur)
Memastikan Faskes
compliance terhadap
Standar Persyaratan
Kesepakatan
Regionalisasi Tarif
(Melibatkan Asosiasi
Faskes)
Mengikat
Komitmen Kedua
belah Pihak
Meminimalisir efek
“postcode lottery” yaitu:
 ketersediaan Faskes
yang tidak merata
antar wilayah, dan;
 variasi mutu yang
besar antar Faskes
Tercapai Equity of Access
terhadap Pelayanan
Kesehatan yang Efektif dan
Efisien
9

10. PERSYARATAN seleksi faskes
Persyaratan Administrasi (Mutlak)
Persyaratan Teknis
Terkait PERIJINAN FASKES dan IJIN PRAKTIK TENAGA MEDIS
1. SDM
2. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
3. Peralatan Medis dan Obat-obatan 6. Penilaian Kinerja (Rekredensialing)
4. Lingkup Pelayanan
5. Komitmen Pelayanan
PMK No.71/2013 juncto PMK No.99/2015
Pasal 5
(1) Untuk dapat melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, FASKES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan.
(2) Selain ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan dalam melakukan kerja sama dengan Fasilitas
Kesehatan juga harus mempertimbangkan aksesibilitas, kecukupan antara jumlah Fasilitas Kesehatan dengan jumlah Peserta yang harus dilayani,
kapasitas Fasilitas Kesehatan, serta jumlah penduduk di wilayah tersebut.
PERSYARATAN
Terkait perijinan Faskes, ijin praktik tenaga medis,
sertifikat akreditasi, PKS jejaring, NPWP
10

11. 11
REGULASI DAN KONDISI
IMPLEMENTASI
PMKNo. 71/2013 & perubahannya
SalahsatuPersyaratanWajibKerjaSamaFaskesadalahSuratIzin
Operasional
PPNo. 5/2021
PMKNo. 14/2021
Tidak lagitercantumnumenklaturSuratIzinOperasional,
melainkanPerizinanBerusaha;Izin Usaha
FASKES JKN
 RISIKOTINGGI (RumahSakit,Apotek,
LaboratoriumMedis)
 RISIKOMENENGAHTINGGI (Puskesmas,RS
KelasD Pratama,Klinik)
 RISIKOMENENGAHRENDAH(Optikal)
KONDISI IMPLEMENTASI DI LAPANGAN
 Variasipemahamanregulasi
 Belum semuapihakterupdatedanmemahamiregulasi
terbaruPP No.5/2021 danPMK No.14/2021
 OSSbelum mengakomodirFaskes NonBLUD
 Variasiprosesperizinanyangbelum diakomodirOSS
 Variasinumenklatur dalamdokumen perizinanyang
diterbitkan

12. 12
UU Cipta Kerja no 11 th 2020 pasal 61 yang
mengubah pasal 24 UU RS no 44 th 2009
Regulasi
terbaru
PMK No 14 Tahun 2021, Standar
Kegiatan Usaha Dan Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Kesehatan
Optik
Permenkes No. 19/2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris
Permenkes No 41 th 2015 tentang Standar Pelayanan
Refraksi Optisi/Optometri
Permenkes 1 th 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal
Pengaturan Optik : hal 952- 963 (KBLI 86903)
Persyaratan Mutlak pada Seleksi Kerja sama Faskes
Rumah sakit
PP No 47 Tahun 2021, Penyelenggaraan Bidang
Perumasakitan
Pengaturan RS : Hal 620-648 (KBLI 86101 dan
86103)
Apotek
Permenkes No. 9/2017 tentang Apotek
Pengaturan Apotek : hal 35-60 (KBLI 47221)
Klinik
Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang
klinik
Pengaturan klinik : hal 687-821 (KBLI 74104
dan 86105)
PP No. 5/2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Puskesmas
Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat
Pengaturan Optik : hal 952- 963 (KBLI 86102)

13. 13
s.d. 2020 2021 2021 2022 dst
• SIO Menjadi Persyaratan
Wajib kerja sama
• Akreditasi Faskes-
merupakan persyaratan
yang DIKECUALIKAN
dalam kerja sama JKN
SE Menkes No. 455 Tahun
2020
SE Menkes No. 133 Tahun
2022
PERSYARATAN SIO DAN AKREDITASI
• Faskes yang menggunakan
Komitmen Operasional berlaku sd
17 Agustus 2022.
• Faskes yang menggunakan surat
pernyataan komitmen mutu
berlaku sampai dengan 17
Februari 2023
• Relaksasi SIO dimasa Pandemi
Covid-19 dengan surat
Komitmen Operasional sd 1 Th
sejak Pandemi Covid-19
dicabut
• Akreditasi tidak bisa
dilaksanakan karena Pandemi
COVID-19, Faskes
menggunakan Surat Komitmen
Mutu sd 1 th sejak Pandemi
Covid-19 di cabut
Permenkes 7 Tahun 2021
Tentang Perubahan
keempat Permenkes 71
Tahun 2013
Sertifikat Akreditasi
FKTP menjadi
persyaratan kerja sama
FKTP dengan BPJS
Kesehatan
1 Jan 2021
seluruh FKTP JKN wajib
terakreditasi

14. 14
Perizinan Unit Layanan Khusus
Unit layanan khusus sesuai Permenkes no 14 Tahun
2021 yakni
1. Izin/penetapan penyelenggaraan pelayanan
dialisis (bagian 82, KBLI yang terkait adalah
86101, 86103, 86104, 86105, 86903
)
2. Izin penyelenggaraan transplantasi organ di
rumah sakit
3. Penyelenggaraan pelayanan radioterapi level 1,2
dan 3
4. Penyelenggaraan pelayanan kedokteran nuklir
https://oss.go.id/informasi/umku
Selain pengurusan surat ijin RS terdapat sertifikat
standar unit pelayanan khusus yang diurus pada PB
UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha)

15. 15
Potensi Faskes Putus PKS karena Ketentuan SIO dan Akreditasi
Potensi Faskes putus berhenti layanan HD : 91 RS
Potensi Faskes putus berhenti layanan Transplantasi organ: 5 RS
Potensi Faskes putus berhenti layanan Radioterapi : 27 RS
• 1.216 FKTP masih menggunakan Surat
Komitmen Operasional
• 10.249 Puskesmas (akreditasi habis dan
blm terakreditasi)
• 6912 Klinik Pratama Belum
terakreditasi
• 202 RS ( 13 RS Khusus dan 189 RS
Umum) yang membuat Surat
Komitmen Operasional
• 578 RS yang telah membuat
Pernyataan Komitmen untuk
Menjaga dan Melakukan Upaya
Peningkatan Mutu
Pelayanan khusus :

16. 16
AGENDA
Perizinan Faskes sebagai
persyaratan kerja sama
Pendahuluan
1
2
Tantangan dan Harapan
3

17. 17
Tantangan
• Regulasi yang belum dipahami secara menyeluruh oleh para pihak
• Perizinan dengan mekanisme OSS belum mengakomodir Faskes Non BLUD
• Implementasi perizinan melalui PTSP yang terdapat perbedaan di daerah
• FKTP Puskesmas dan TNI POLRI terkendala tidak dapat mengurus perizinan karena
tidak memiliki IMB
• Risiko Faskes yang terkendala perizinan sd 17 Agustus 2022, tidak dapat melanjutkan
kerja sama dengan BPJS Kesehatan
• Potensi FKRTL putus kerjasama untuk layanan unit khusus

18. HARAPAN
Kementerian Kesehatan, BKPM dan Pemda
• Dukungan kebijakan dari Kementerian
Kesehatan terhadap Faskes yang belum
bisa menyelesaikan perizinan sd 17 Agustus
2022
• Dukungan perizinan bagi layanan khusus
sesuai Permenkes 14 tahun 2021
• Dukungan diseminasi informasi terkait
perizinan dengan mekanisme OSS
• Dukungan perizinan untuk Faskes Non
BLUD
• Implementasi perizinan melalui PTSP
Fasilitas Kesehatan
• Dukungan untuk memahami regulasi
secara menyeluruh
• Dukungan untuk memastikan
perizinan sesuai dengan regulasi
• Dukungan untuk memastikan
perizinan bagi layanan khusus sesuai
Permenkes 14 tahun 2021
• Dukungan dari Fasilitas Kesehatan
non BLUD dan stakeholder untuk
melakukan perizinan sesuai dengan
regulasi

19. Scan QRCode disamping
untuk mengunduh aplikasi
Mobile JKN
Aplikasi Mobile JKN Care Center 165
19

20. 20
REKOMENDASI YANG DIPERLUKAN
DARI KEMENTERIAN KESEHATAN
KERJA SAMA RUMAH SAKIT YANG
MEMILIKI LEBIH DARI 1 LOKASI
Status kerja sama dengan RS yang memiliki
lebih dari 1 lokasi tetapi tidak terkoneksi/
terhubung/terintegrasi.
• Kondisi 1 Izin Operasional menjadi 1
• Kondisi 2 Izin Operasional terpisah
Surat Dirjen Yankes nomor
YR.05.01/III/1392/2022 :
Poin 3 : RS yang memiliki izin
operasional/berusaha pertama yang
diterbitkan setelah 16 Januari 2020 tetapi
memiliki bangunan yang tidak terintegrasi dan
tidak saling terhubung, maka bangunan
tersebut tidak dapat digunakan untuk
memberikan pelayanan Kesehatan bagi
masyarakat
Poin 4 : RS yang memiliki pelayanan di 2(dua)
lokasi harus memiliki bangunan, prasarana dan
alat Kesehatan sesuai standr RS antara lain
(IGD,ICU,pengolahan limbah,dll) pada kedua
lokasi tersebut

21. 21
REKOMENDASI YANG DIPERLUKAN
DARI KEMENTERIAN KESEHATAN
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER
• Kondisi 1, SIP Dokter menyebut nama RS dan
menyebut alamat RS hanya pada 1 lokasi
• Kondisi 2, SIP Dokter menyebut nama RS
tetapi tidak menyebutkan alamat RS
Surat Dirjen Yankes nomorYR.05.01/III/1392/2022 :

22. 22
REKOMENDASI YANG DIPERLUKAN
DARI KEMENTERIAN KESEHATAN
MASA TRANSISI/PERALIHAN
Kejelasan mekanisme penerbitan
perizinan melalui sistem OSS serta
pemahaman yang sama dari seluruh
jajaran operasional di lapangan
Termasuk :
 Faskes dengan kepemilikan TNI-POLRI-
PEMERINTAH
 Keseragam dokumen dan pemahaman masa
berlaku atas dokumen luaran OSS tahun
2020