Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to RUUKESEHATAN
Similar to RUUKESEHATAN (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
RUUKESEHATAN
- 1. RUU KESEHATAN Pandangan / Pendapat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
- 2. Pendahuluan > 70 % Di era JKN RS swasta sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan kerjasama dengan BPJS kesehatan tiap tahun meningkat (>70%) Kesiapan RS Swasta Kesiapan RS swasta untuk menyesuaikan regulasi dan dapat beradapasi di era perubahan sistem pelayanan kesehatan Dampak Dampak perubahan regulasi berpengaruh besar dalam bisnis RS bagi pemilik dan manajemen Rumah Sakit Swasta Bagian dalam Sist Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta menjadi bagian integral dalam sistem pelayanan kesehatan di era JKN 2887 RS Perkembangan RS Swasta sangat pesat yang saat ini berjumlah 1955 RS (67,7 %) dari jumlah total RS (2887 RS) Tipe C dan D Klasifikasi RS Swasta banyak di RS tipe C dan D
- 3. MENCABUT 9 UNDANG UNDANG 9 Undang Undang DICABUT (ps 474) Pada saat Undang-Undang dibawah ini mulai berlaku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Pelaksana 13 UU (ps 471) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari 13 UU dibawah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. 1. UU No 4 Thn 1984 ttg Wabah Penyakit Menular 2. UU No 20 Thn 2003 ttg SISDIKNAS 3. UU No 29 Thn 2004 ttg Praktik Kedokteran 4. UU No 40 Thn 2004 tentang SJSN 5. UU No 36 Thn 2009 tentang Kesehatan 6. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 7. UU No 24 Thn 2011 tentang BPJS 8. UU No 12 Tahun 2012 ttg Pendidikan Tinggi 9. UU No 18 Tahun 2014 ttg Kesehatan Jiwa 10. UU No 36 Tahun 2014 ttg Tenaga Kesehatan; 11. UU No 38 Tahun 2014 ttg Keperawatan 12. UU No 6 Tahun 2018 ttg Kekarantinaan Kesehatan; 13. UU No 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 1. UU No 4 Thn 1984 ttg Wabah Penyakit Menular 2. UU No 20 Thn 2003 ttg SISDIKNAS 3. UU No 29 Thn 2004 ttg Praktik Kedokteran 4. UU No 40 Thn 2004 tentang SJSN 5. UU No 36 Thn 2009 tentang Kesehatan 6. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 7. UU No 24 Thn 2011 tentang BPJS 8. UU No 12 Tahun 2012 ttg Pendidikan Tinggi 9. UU No 18 Tahun 2014 ttg Kesehatan Jiwa 10. UU No 36 Tahun 2014 ttg Tenaga Kesehatan; 11. UU No 38 Tahun 2014 ttg Keperawatan 12. UU No 6 Tahun 2018 ttg Kekarantinaan Kesehatan; 13. UU No 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
- 4. RUU KESEHATAN Merubah UNDANG – UNDANG Merubah 13 (tiga belas) Undang – Undang existing Mencabut UNDANG - UNDANG Mencabut 9 (Sembilan) Undang – Undang existing 22 Permenkes 1 PERDIR BPJS Ada 22 Peraturan Menteri Kesehatan dan 2 Keputusan Menteri Kesehatan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN Ada peraturan Direktur BPJS PERATURAN BPJS 105 PP 11 Perpres Ada 105 Peraturan Pemerintah PERATURAN PEMERINTAH Ada 11 Peraturan Presiden PERATURAN PRESIDEN Terdiri dari 478 pasal
- 5. Ketentuan (pasal 1) 478 Pasal RUU KESEHATAN Telekesehatan adalah pemberian dan fasilitasi layanan kesehatan yang bersifat nonklinis, termasuk pendidikan penyedia dan pasien, layanan informasi kesehatan, dan layanan mandiri melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Telekesehatan Telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan kesehatan yang bersifat klinis termasuk asuhan medis/klinis dan/atau layanan konsultasi kesehatan melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Telemedisine Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang seprofesi berdasarkan kesamaan keahlian, aspirasi, kehendak etika profesi, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan. Organisasi Profesi Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kedokteran atau kedokteran gigi serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi dalam melaksanakan upaya kesehatan. Tenaga Medis Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan RUU KESEH ATAN
- 6. TARIF Pandangan / Pendapat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh ndonesia
- 7. Komponen Medis dalam tarif INA-CBGS 6. Biaya lainnya yang berhubungan dengan pelayanan Kesehatan pasien 3. Obat Formularium Nasional (FORNAS) Obat fornas maupun bukan obat fornas 5. Akomodasi atau Kamar Perawatan 1. Konsultasi Dokter 4. Bahan dan Alat Medis habis Pakai 2. Pemeriksaan Penunjang Seperti; Laboratorium, radiologi (rontgen), dll Dalam implementasi paket tarif INA- CBGs rumah sakit tidak diperbolehkan memberlakukan cost sharing atau biaya tambahan kepada peserta BPJS, bila masih terkait dengan indikasi penyakit yang diderita oleh pasien BPJS (PMK No. 28 Tahun 2014) tetapi lebih dikenal dengan istilah beban layanan gotong royong. Oleh karenanya rumah sakit harus dapat mengantisipasi dengan menyusun tarif yang dapat disesuaikan dengan paket tarif INA- CBGs.
- 8. Besaran Tarif RUU KESEHATAN UU No 40/2004 ttg SJSN
- 9. Tarif Rumah Sakit RUU KESEHATAN Pasal 186 Menghilangkan hak mendapatkan Insentif Pajak bagi RS Pendidikan di UU Existing UU No 44/2009 ttg Rumah Sakit USUL : Dalam menetapkan Pola Tarif melibatkan Asosiasi Perumahsakitan dan Organisasi Profesi
- 10. KETENTUAN MENGENAI TARIF RUMAH SAKIT
- 11. Kepesertaan BPJS RUU KESEHATAN Pasal 13 Merubah Bahasa Audit Medis dan Audit Kinerja menjadi Audit Pelayanan Kesehatan UU No 40/2004 ttg SJSN Pasal 13 Pelaksanaan Kegiatan dapta diselenggarakan Audit Medis
- 12. Kepesertaan tidak dapat dihentikan? RUU KESEHATAN UU No 24/2011 ttg BPJS
- 14. UNDANG UNDANG SJSN NO 40/2004 § PASAL 23 AYAT(4) DITUANGKAN “DALAM PESERTA MEMBUTUHKAN RAWAT INAP DI RS, MAKA KELAS PELAYANAN RS DIBERIKAN KELAS STANDART. § KETENTUAN LEBIH LANJUT AYAT (4) TERSEBUT DALAM AYAT (5) MENYATAKAN DIATUR LEBIH DALAM PERATURAN PRESIDEN § DENGAN MENGACU PASAL 23 AYAT (5) UU SJSN MAKA PERPRES TTG JKN PERLU MEMBUAT RUMUSAN ATAU KETENTUAN UMUM RAWAT INAP KELAS STANDART PERPRES NO 82 TAHUN 2018 § PERPRES 82 TAHUN 2018 PASAL 34 DAN PASAL 50 DISEBUTKAN PERAWATAN RAWAT INAP KELAS I,II,III,TANPA ADA PENJELASAN LEBIH LANJUT APAKAH TIGA KELAS TERSEBUT ADALAH KELAS STANDAR. § PREMI PESERTA BERDASARKAN KELAS RUANG PERAWATAN KELAS (I,II, DAN III) § TIDAK ADA PENJELASAN KELAS STANDART DAN INDIKATOR APA SAJA YANG DIMAKSUD DALAM KELS STANDART § SEBAGAI ACUAN PELAKSANAAN KEMENKES AKAN MEMBUAT RUMUSAN KELAS STANDART
- 15. R.Inap Standar Kepesertaan BPJS RUU KESEHATAN UU No 40/2004 ttg SJSN
- 16. DAMPAK KELAS RAWAT INAP STANDAR MENGANCAM KELANGSUNGAN HIDUP RS SWASTA Bila tidak didukung regulasi selisih biaya diatas kelas standart akan mengancam kelangsungan hidup RS Swasta karena tidak ada subsidi silang dari biaya diatas kelas standart MENGHAMBAT PENGEMBANGAN INVESTASI Selisih biaya yang tidak memadai BILA DIATAS KELAS STANDART (selisih dari tarif INA -CBGs ) akan menghambat pengembangan investasi dan ekspansi RS TIDAK TERPAKAI Investasi yang sudah dikeluarkan untuk penyediaan fasilitas kelas I,II,III akan tidak terpakai (renovasi ruangan, fasilitas dll) Kecuali BILA masih ada peluang untuk penyediaan ruang privat bagi pasien dengan penjaminan selain JKN . S B P J BPJS
- 17. Pasal 4 ayat (1) huruf c kesembuhan/ke·sem·buh·an/ n perihal (yang bersifat) sembuh: pecandu itu sedang menjalani pantangan untuk mencapai – sembuh/sem·buh/ v menjadi sehat kembali (tentang orang sakit, dari sakit atau penyakit); pulih: ia sudah -- dari sakit; Sumber : https://kbbi.web.id/sembuh Sakit – Perawatan – Pemulihan - Kesembuhan – Tidak ada penjelasan defenisi Kesembuhan dalam RUU Kesehatan. Hal ini berpotensi terhadap Persepsi Sembuh dari Sisi Medis (Dokter) dan Pasien (keluhan) ”Mendapatkan Perawatan Kesehatan hingga mendapat Kesembuhan”
- 18. MANFAAT TIDAK DIBATASI ?
- 19. Kewajiban FASYANKES Diskusi : • Hasil Pelayanan Rumah Sakit itu Apa ? Jaminan Kesembuhan (Resultaat Verbintennis?) ? Atau Upaya Maksimal (Inspanning Verbintennis?) • Bentuk Suatu Pelayanan : • Pelayanan Administratif • Pelayanan Barang • Pelayanan Jasa • Pelayanan Regulatif Sakit – Perawatan – Pemulihan - Kesembuhan – Tidak ada penjelasan defenisi Kesembuhan dalam RUU Kesehatan. Hal ini berpotensi terhadap Persepsi Sembuh dari Sisi Medis (Dokter) dan Pasien (keluhan) ”Mengirimkan Laporan hasil Pelayanan..”
- 21. AUDIT PELAYANAN KESEHATAN ? “AUDIT MEDIS ATAU AUDIT KINERJA ?”
- 22. AUDIT Pelayanan Kesehatan ? RUU KESEHATAN Pasal 311 Merubah Bahasa Audit Medis dan Audit Kinerja menjadi Audit Pelayanan Kesehatan UU No 44/2009 ttg Rumah Sakit Pasal 39 Penyelenggaraan RumahSakit dilakukan Audir Kinerja dan Audit Medis
- 23. AUDIT Pelayanan Kesehatan ? RUU KESEHATAN Pasal 311 Merubah Bahasa Audit Medis dan Audit Kinerja menjadi Audit Pelayanan Kesehatan UU No 29/2004 ttg Praktik Kedokteran Pasal 49 jo pasal 74 Pelaksanaan Kegiatan dapta diselenggarakan Audit Medis
- 24. Struktur Organisasi Rumah Sakit RUU KESEHATAN Pasal 182 Menghilangkan Unsur Satuan Pengawas Internal (SPI) RS di UU Existing UU No 44/2009 ttg Rumah Sakit Pasal 33: Ada Unsur Satuan Pengawas Internal
- 25. Pimpinan Rumah Sakit RUU KESEHATAN Pasal 182 Menambahkan Unsur Tenaga Kesehatan dan Profrsional di UU Existing UU No 44/2009 ttg Rumah Sakit Pasal 34: Pimpinan Rumah Sakit
- 26. hak Rumah Sakit RUU KESEHATAN Pasal 186 Menghilangkan hak mendapatkan Insentif Pajak bagi RS Pendidikan di UU Existing UU No 44/2009 ttg Rumah Sakit Pasal 30: h. Mendapatkan Insentof Pajak bagi RS Publik dan RS yang ditetapkan sebagai RS Pendidikan
- 27. HOSPITAL BASE
- 28. (+) KONSIL TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL
- 29. HAK TENAGA MEDIS & TENAGA KESEHATAN
- 30. MENGENAI PELAYANAN GAWAT DARURAT/ BENCANA
- 31. MENGENAI .. HAK UNTUK MENGAKSES INFORMASI DALAM DOKUMEN REKAM MEDIS
- 35. TETAP DIMUNGKINKAN DI BAWA KE RANAH PIDANA
- 36. KEWAJIBAN FASYANKES DALAM PENANGGULANGAN WABAH
- 37. HARAPAN RUMAH SAKIT SWASTA Melibatkan ARSSI Penyusunan regulasi kelas standart Rawat Inap melibatkan asosiasi RS swasta dan STAKEHOLDER LAINNYA R.Inap Kelas Standar Regulasi tentang rawat inap kelas standart perlu ditetapkan masa peralihan Lebih dari 1TAHUN Redesign Perlu dilakukan redisain jkn untuk mengatasi defisit jkn; 1. MENINGKATKAN IURAN pESERTA SESUAI MANFAAT JKN 2. Memanfaat jkn BILA KENAIKAN IURAN PESERTA TIDAK NAIK 3. PENETAPAN KELAS STANDART ADALAH KELAS 3 4. BILA PESERTA MEMILIH diatas KELAS STANDAR DAPAT DIBERLAKUKAN : 1. GUGUR HAKNYA MENGGUNAKAN JAMINAN JKN 2. DIKENAKAN SELISIH BIAYA cara umum ATAU COB (ASURANSI KOMERSIAL ATAU PENJAMIN LAINNYA ) HARAPAN
- 38. KEWENANGAN DIREKSI BPJS ? RUU KESEHATAN UU No 24/2011 ttg BPJS Pasal 24 ayat (3) Pasal 24 ayat (3)
- 39. KETENTUAN MENGENAI TEMBAKAU UNTUK KEPENTINGAN MEDIS
- 40. THANK YOU RUMAH SAKIT SIAP MELAYANI MASYARAKAT DENGAN PROFESIONAL DAN BERORIENTASI KEPADA PATIENT SAFETY