Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to PERIZINAN BERUSAHA
Similar to PERIZINAN BERUSAHA (20)
PERIZINAN BERUSAHA
- 1. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA PP 5 TAHUN 2021 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Jakarta, 23 Maret 2021
- 2. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Pasal 6 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi : • Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; • Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; • Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan • Penyederhanaan persyaratan investasi.
- 3. 3 PP NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH Pokok-Pokok Substansi PP Nomor 6 Tahun 2021 Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah Perda dan Perkada Mengenai Perizinan Berusaha Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pendanaan Sanksi Administratif Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan perundangan mengenai penyelengaraan perizinan berusaha berbasis risiko Pasal 10
- 4. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA RUANG LINGKUP PP NO. 5/ TAHUN 2021 1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) sektoral – 18 K/L; 3. OSS Berbasis Risiko; 4. Tatacara Pengawasan ; 5. Reformasi Berkelanjutan; 6. Pendanaan; 7. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan; 8. Sanksi TUJUAN: • Perizinan berusaha yang lebih sederhana • Pengawasan yang terkoordinasi, transparan dan akuntabel
- 5. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Pemahaman tentang PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Prinsip Trust but Verify perizinan dimudahkan pengawasan terkoordinasi, transparan dan akuntabel Pasal 7 ayat(1) UU Cipta Kerja: Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. 1
- 6. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA a. Alur Kegiatan Usaha PERSYARATAN DASAR (pasal 5) PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (Pasal 12-15) 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. NIB dan Sertifikat Standar 3. NIB dan Izin
- 7. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA b. Penentuan Tingkat Risiko (Pasal 9)
- 8. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA IDENTIFIKASI KEGIATAN USAHA IDENTIFIKASI BAHAYA & POTENSI TERJADINYA PENENTUAN TINGKAT RISIKO PENENTUAN PERIZINAN BERUSAHA c. Tahapan Penentuan Perizinan Berusaha oleh K/L PEMBAHASAN DENGAN PENGAMPU K3L KONSENSUS DENGAN K/L YANG BERIRISAN KONFIRMASI DENGAN PELAKU USAHA SETIAP KEMENTERIAN/ LEMBAGA melakukan penentuan risiko kegiatan usaha yang merupakan binaannya dan menetapkan jenis perizinan berusaha sebagaimana tercantum dalam: LAMPIRAN I 1 2 3
- 9. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA d. Sertifikat Standar – Standar (Permen) Pasal 6 ayat (9) Perizinan Berusaha Jenis perizinan berusaha : • NIB • NIB + SERTIFIKAT STANDAR • NIB + Izin Pelaksanaan Kegiatan Usaha STANDAR USAHA STANDAR PRODUK Pernyataan dan atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha STANDAR USAHA adalah cara melakukan suatu usaha (proses) STANDAR PRODUK adalah spesifikasi teknis dari suatu produk (barang/jasa) Contoh : 1. Pelaku usaha akan melakukan kegiatan usaha Industri Perhiasan Imitasi dan Barang sejenis ( KBLI 32120 ) 2. KBLI 32120 Lampiran I PP 5/21 – tingkat risiko MR 3. Sistem OSS menerbitkan NIB dan SERTIFIKAT STANDAR sebagai perizinan berusaha 4. Penerbitan SERTIFIKAT STANDAR berdasarkan pernyataan mandiri dari pelaku usaha bahwa akan memenuhi STANDAR Usaha yaitu standar industry pembuatan perhiasan imitasi ( bagaimana secara teknis cara pembuatan perhiasan imitasi dan sejenisnya, seperti cincin, gelang, kalung dan barang-barang sejenisnya yang dibuat dari logam dasar) yang diatur dalam PerMen Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
- 10. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA e. Keterkaitan antara Perizinan Berusaha dan Pengawasan Perizinan Pengawasan Sebagai Sebagai legalitas bagi pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya Sarana untuk memastikan pelaksanan kegiatan usaha sesuai dengan standar usaha dalam rangka mitigasi risiko Penentuan Berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha Tingkat kepatuhan dapat mempengaruhi frekuensi pengawasan Kemudahan bagi UMKM • Mendorong berkembangnya UMKM dengan kemudahan perizinan • Khusus bagi UMK dengan tingkat risiko Rendah, NIB sebagai perizinan tunggal penekanan pengawasan pada pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan
- 11. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA ONLINE SINGLE SUBMISSION – BERBASIS RISIKO Prinsip Trust but Verify perizinan dimudahkan pengawasan terkoordinasi, transparan dan akuntabel 2
- 12. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA OSS BERBASIS RISIKO Subsistem INFORMASI Subsistem PERIZINAN BERUSAHA Subsistem PENGAWASAN Peraturan DITANAM disistem OSS , antara lain: • PP 5/2021 NSPK, Lampiran I, Lampiran II; • Peraturan Menteri (standar) • PP 21/2021 -- Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang; • PP 22/2021 -- Persetujuan Lingkungan; • PP 16/2021 -- Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi; dan • Peraturan2 lain yang terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko Sistem OSS WAJIB digunakan oleh (Pasal 167): • Kementerian/Lembaga • Pemerintah Provinsi • Pemerintah Kabupaten/Kota • Administrator KEK • Badan Pengusahaan KPBPB • Pelaku Usaha 2
- 13. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA a. PROSES BISNIS PERIZINAN BERUSAHA (Pasal 12-15) PERSIAPAN OPERASIONAL KOMERSIAL Tingkat Risiko RENDAH MENENGAH RENDAH MENENGAH TINGGI TINGGI NIB NIB + SERTIFIKAT STANDAR *) NIB + SERTIFIKAT STANDAR*) NIB Perizinan Berusaha Verifikasi Perizinan berusaha berlaku sejak diterbitkan OSS sampai dengan pelaku usaha tidak lagi melakukan kegitan usaha atau sampai habisnya masa berlaku perizinan berusaha (bila ada) *) hasil verifikasi NIB + SERTIFIKAT STANDAR* NIB +IZIN Perizinan berusaha berlaku sejak diterbitkan OSS sampai dengan SS hasil verifikasi diterbitkan Perizinan berusaha berlaku sejak diterbitkan OSS sampai dengan Izin diterbitkan Perizinan berusaha sampai dengan pelaku usaha tidak lagi melakukan kegitan usaha atau sampai habisnya masa berlaku perizinan berusaha (bila ada) *) pernyataan mandiri
- 14. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NORMA STANDAR PROSEDUR KRITERIA NSPK Prinsip Trust but Verify perizinan dimudahkan pengawasan terkoordinasi, transparan dan akuntabel 3 1. Kelautan dan Perikanan 2. Komunikasi dan Informatika 3. Pertanian 4. Perindustrian 5. Kesehatan 6. Perhubungan 7. Pertahanan 8. Energi dan Sumber Daya Mineral 9. Agama 10. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 11. Lingkungan Hidup dan Kehutanan 12. Ketenagakerjaan 13. Perdagangan 14. Pendidikan dan Kebudayaan 15. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 16. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 17. Badan Pengawas Obat dan Makanan 18. Polisi Negara Republik Indonesia
- 15. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NSPK SEKTOR – 18 KL • NSPK sektor mengatur cakupan perizinan berusaha di setiap sektor beserta norma dan kriteria untuk setiap bidang usaha yang dikaitkan dengan tingkat risiko dan jenis perizinan berusahanya dalam bentuk persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam: LAMPIRAN II PP 5/2021 • NSPK menjadi acuan tunggal dalam pelaksanaan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Pemerintah Daerah (Pasal 21): melaksanakan layanan yang merupakan kewenangan daerah sesuai NSPK menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang memuat PERATURAN INTERNAL bagi aparat PemDa Tingkat risiko kegiatan usaha Jenis perizinan berusaha Persyaratan dan Kewajiban 3
- 16. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor meliputi pengaturan: 1) kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha; 2) persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3) pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan 4) standar kegiatan usaha dan/atau standar produk. (Termuat dalam Lampiran PP Nomor 5 Tahun 2021) b. Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB DILARANG MENERBITKAN Perizinan Berusaha di luar Perizinan Berusaha yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. c. Pembinaan dan pengawasan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati /wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing- masing. NSPK SEKTOR – 18 KL Pasal 6
- 17. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA PENGAWASAN BERBASIS RISIKO Prinsip Trust but Verify perizinan dimudahkan pengawasan terkoordinasi, transparan dan akuntabel 4 REFORMASI BERKELANJUTAN 5
- 18. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA 1. Pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing. 2. Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. 3. Pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 4. Jenis Pengawasan terdiri dari (Pasal 211): a. Pengawasan rutin Pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. b. Pengawasan insidental Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat danlatau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 19. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA 1. Reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko TIDAK BERHENTI DENGAN DITERBITKANNYA PP NOMOR 5 TAHUN 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, melainkan bahwa pengaturan dalam PP tersebut merupakan langkah awal dari rangkaian rencana aksi reformasi berkelanjutan yang akan mengacu kepada PerMenko Bidang Perekonomian 2. Kementerian/lembaga melaksanakan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara berkelanjutan, transparan, akuntabel, dan menerapkan prinsip kehatihatian 3. Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan reformasi dengan: a. memberikan masukan terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau b. menyediakan data dan/atau informasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sesuai kewenangan masing- masing Pasal 311 : Kementerian Koordinator menetapkan Rencana Aksi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 20. TERIMA KASIH 1
- 21. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA 1. Pendanaan pengembangan Sistem OSS dibebankan kepada APBN. 2. Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada kementerian/lembaga dibebankan kepada APBN dan sumber lain yang sah. 3. Pendanaan penyelenggaraan PerizinanBerusaha Berbasis Risiko pada Pemerintah Daerah provinsi dibebankan kepada APBD Provinsi dan sumber lain yang sah. 4. Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota dan sumber lain yang sah PENDANAAN 1. Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha. 2. Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sanksi dikenakan kepada: a. Pejabat Pemerintah yang tidak menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS b. Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran sesuai sektor bidang usaha PENYELESAIAN HAMBATAN SANKSI 6 7 4