3. 3
DASAR HUKUM
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011
tentang BPJS Pasal 11
Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan Pasal 67
Permenkes No. 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada JKN
Pasal 4
Penyelenggara
pelayanan kesehatan
program JKN-KIS
meliputi semua Faskes
yang menjalin kerja
sama.
a. Faskes milik
Pemerintah yang
memenuhi
persyaratan wajib
bekerja sama.
b. Faskes milik swasta
yang memenuhi
persyaratan dapat
menjalin kerja sama.
c. Kerja sama
dilaksanakan
dengan membuat
perjanjian tertulis.
Dalam melaksanakan
tugas, BPJS
berwenang untuk
membuat atau
menghentikan kontrak
kerja dengan fasilitas
Kesehatan.
Perjanjian kerja sama
Faskes dengan BPJS
Kesehatan dilakukan
antara pimpinan atau
pemilik Faskes,
atau pejabat yang
berwenang mewakili,
dengan BPJS
Kesehatan.
Perjanjian kerja sama
berlaku sekurang-
kurangnya 1 (satu)
tahun
dan dapat diperpanjang
kembali atas
kesepakatan bersama.
5. 5
PERSIAPAN KONTRAK
Kegiatan Kredensialing/ Rekredensialing bersama Dinas Kesehatan
dan Asosiasi Faskes
Hal-hal yang menjadi perhatian
untuk FKTP antara lain:
1. Memastikan kelengkapan
berkas administrasi Faskes.
2. Kelengkapan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan
untuk menunjang pelayanan
kepada peserta.
3. Penerapan social distancing
dan tetap menjalankan protokol
Kesehatan di masa pandemi.
Kontrak Kerja
Sama
Pemaparan isi
Klausul PKS
(pasal-pasal
dalam PKS)
Sosialisasi
Program JKN
untuk FKTP
baru kerja sama
7. 7
Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam PKS (Permenkes No 71 Tahun 2013)
SISTEMATIKA PKS FKTP
8. 8
Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam PKS (Permenkes No 71 Tahun 2013)
SISTEMATIKA PKS FKTP
9. 9
KLAUSUL PKS FKTP TAHUN 2022
Definisi dalam Perjanjian
kerja sama
1.Melakukan kerja sama
dalam penyediaan
layanan kesehatan
2.Mengatur syarat dan
ketentuan dalam kerja
sama
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Pertama berupa pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat non
spesialistik meliputi pelayanan rawat
jalan dan/atau pelayanan rawat inap
Mengatur Hak dan
Kewajiban para PIHAK
1.Fungsi pemberian informasi dan
penanganan pengaduan
2.Mekanisme pemberian informasi
dan penanganan pengaduan
Mengatur ketentuan jejaring faskes
KETENTUAN
UMUM
HAK DAN
KEWAJIBAN
MAKSUD DAN TUJUAN
INFORMASI & PENANGANAN
PENGADUAN PESERTA
RUANG LINGKUP DAN
PROSEDUR
JEJARING FASKES
KADALUARSA KLAIM
NON KAPITASI
1.Kadaluarsa klaim kolektif
(enam) bulan terhitung sejak
pelayanan kesehatan
selesai diberikan
2.Klaim diajukan lebih dari
enam bulan sejak pelayanan
tidak dapat ditagihkan
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN
PELAYANAN KESEHATAN
1.Kerahasiaan Informasi
2.Kepada PIHAK ketiga yang
dikecualikan untuk diberikan
informasi
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Diuraikan pada Lampiran II
KERAHASIAAN INFORMASI
10. 10
KLAUSUL PKS FKTP TAHUN 2022
1.Masa berlaku PKS
2.Selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sebelum berakhirnya
Jangka Waktu PKS Para
Pihak memberitahukan.
3.Dilakukan penilaian
1.Evaluasi sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan
2.Melibatkan organisasi
profesi, dinas kesehatan,
asosiasi faskes
1. Pembinaan dilakukan oleh Dinas
Kesehatan, TKMKB, Asosiasi
Faskes dan Organisasi Profesi.
2. Klausul Audit, verifikasi paska
klaim, Audit Administrasi Klaim
Mengatur hal-hal yang
menyebabkan timbulnya
Sanksi
1.Perselisihan dan perbedaan
pendapat diselesaikan secara
musyawarah dan mufakat
2.Mediasi
3.Pengadilan Negeri
Mekanisme pengakhiran Perjanjian
JANGKA WAKTU
PERJANJIAN
SANKSI
MONITORING EVALUASI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
KEADAAN MEMAKSA
(FORCE MAJEURE)
1.Definisi Force Majeure
2.Hal-hal yang menyebabkan
Force Majeure
3.Mekanisme apabila terjadi
peristiwa Force Majeure
LAIN-LAIN
PIC dan alamat korespondensi
10 11 12
13 14 15
16 17 18
1.Pengalihan Hak dan Kewajiban
2.Keterpisahan
3.Perubahan
4.Batasan Tanggungjawab
5.Hukum yang berlaku
6.Kesatuan
PEMBERITAHUAN
11. 11
PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN
PAKTA INTEGRITAS TENAGA MEDIS
Kewajiban Pihak Kedua
ISI PKS KETERANGAN
Memberikan data dan informasi tentang Sumber Daya
Manusia, sarana prasarana dan data rekening pembayaran
melalui aplikasi HFIS dan/atau secara tertulis;
- Permenkes 71 tahun 2013 dan Perubahannya.
- Digitalisasi
Memberikan pemberitahuan apabila terdapat perubahan
yang meliputi Sumber Daya Manusia, kelengkapan sarana
prasarana, lingkup pelayanan, kinerja pelayanan, waktu dan
tempat praktik pada aplikasi HFIS dan/atau secara tertulis
paling lambat akhir bulan berjalan;
- Permenkes 71 tahun 2013 dan Perubahannya.
- SIP dokter pengganti sementara, sesuai Permenkes 2052
tahun 2011.
- Dalam hal terdapat perubahan SDM wajib dilaporkan
secara tertulis dan dilakukan update HFIS paling lambat
tanggal 30 atau 31.
- Digitalisasi
Mengajukan Pakta Integritas jumlah tenaga medis yang
berpraktik melalui aplikasi HFIS, paling lambat setiap
tanggal 4 sebagai dasar penetapan norma kapitasi,
dikecualikan untuk FKTP non jarkomdat Pakta integritas
diajukan melalui dokumen tertulis
- Pakta Integritas tetap diajukan setiap bulan baik terjadi
perubahan SDM atau tidak terjadi perubahan.
- FKTP mengajukan Pakta Integritas kepada BPJS
Kesehatan paling lambat tanggal 4 sebagai dasar
penetapan norma kapitasi (setting alarm setiap bulan
sebagai pengingat).
12. 12
PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN
Laporan Pelayanan Kesehatan
Kewajiban Pihak Kedua
ISI PKS KETERANGAN
Memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta
secara kontak langsung dan kontak tidak langsung
sesuai dengan ruang lingkup dan prosedur pelayanan
kesehatan
- Melakukan pencatatan pada berkas rekam medis sebagai
“evidence” pelayanan kontak langsung dan tidak langsung
Memberikan pelayanan kesehatan kontak tidak langsung
kepada Peserta melalui sistem informasi
SE BPJS Kesehatan No 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
KBK pada FKTP Dalam Masa Bencana Covid-19
Memasukkan data pelayanan yang diberikan kepada
peserta baik kontak langsung maupun tidak langsung
segera setelah pelayanan termasuk pelayanan Jejaring
Faskes sesuai ketentuan yang berlaku melalui aplikasi
Pcare
- Permenkes 71 tahun 2013 dan Perubahannya.
- Digitalisasi
- Penginputan data pelayanan diprioritaskan untuk
dilakukan secara realtime
13. 13
PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN
Pakta Integritas Single Login Aplikasi
Kewajiban Pihak Kedua
ISI PKS KETERANGAN
Menyerahkan pakta integritas single login bagi setiap user
yang diberikan wewenang untuk melaksanakan operasional
sistem informasi dan memberitahukan secara tertulis
apabila terdapat pergantian user
- Rekomendasi KAP
- Sudah di jilid pada PKS
ISI PKS KETERANGAN
Memberitahukan apabila terdapat perubahan informasi
keuangan (Rekening Pembayaran/ NPWP) secara tertulis
dan melalui sistem pada aplikasi HFIS;
Data keuangan FKTP pada HFIS akan terotomasi kepada
aplikasi keuangan
Perubahan Informasi Rekening
14. 14
PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN
Antrean Online Terkoneksi Mobile JKN
ISI PKS KETERANGAN
Memperoleh sistem antrean
pendaftaran pelayanan kesehatan
secara online yang terkoneksi
dengan Mobile JKN
Bentuk komitmen BPJS Kesehatan
dalam meningkatan pelayanan
Kesehatan di Faskes dengan
terbitnya Perpres Nomor 75 Tahun
2019.
Hak Pihak Kedua
ISI PKS KETERANGAN
Memanfaatkan Sistem Antrean
pendaftaran pelayanan kesehatan secara
online yang terkoneksi Mobile JKN
Komitmen FKTP
Kewajiban Pihak Kedua
15. 15
ALUR PAKTA INTEGRITAS JUMLAH DOKTER DI HFIS
1 15 30/31
B
A E F
1 4 15
2 30
D
C
4
I II
AKTIVITAS PENJELASAN
A Dalam hal terdapat perubahan SDM, FKTP wajib melaporkan kepada BPJS Kesehatan secara tertulis dan dilakukan
update HFIS (Jarkomdat).
B Waktu paling lambat FKTP mengajukan update perubahan jumlah Dokter di Aplikasi HFIS
C Periode FKTP mengajukan persetujuan Pakta Integritas Jumlah Dokter
Kantor Cabang memastikan seluruh FKTP telah mengajukan Pakta Integritas
D Waktu paling lambat FKTP melakukan approval Pakta Integritas
E Pembayaran Kapitasi berdasarkan jumlah dokter dalam Pakta Integritas
F Aktifitas A & F, Dalam hal terjadi penambahan dokter akan diperhitungkan pada bulan berikutnya, dan apabila terjadi
pengurangan jumlah dokter akan dilakukan koreksi sejak bulan terjadinya pengurangan (apabila update pengurangan
jumlah dokter dilakukan pada waktu periode pakta integritas, maka secara otomatis akan langsung terbaca dibulan
berjalan).
17. 17
DUA ARAH
P CARE
PENCATATAN
JENIS KONTAK
Kontak tidak langsung
✓ Sehat
✓ Sakit
✓ Kontak komunikasi secara 2 arah.
✓ Pesan secara masif/broadcast
tidak dihitung sebagai AK
Terinput dalam aplikasi
PCare
Dicatat dalam dokumen pendukung:
1.Log book pelayanan kontak tidak
langsung
2.Rekam medik (sesuai ketentuan)
DOKUMENTASI
FKTP mendokumentasikan
Pelayanan Kontak Tidak Langsung
pada media penyimpanan yang
dimiliki oleh FKTP
JENIS LAYANAN
1. Konsultasi promotif preventif
2. Konsultasi promprev pencegahan
penyebaran Covid
3. konsultasi medis sesuai indikasi
medis, dengan fokus peserta riwayat
kronis (PRB & Prolanis)
17
Tim Monev KBK dapat melakukan sampling kesesuaian kontak berdasarkan dokumen
pendukung dalam pelaksanaan monitoring evaluasi pembayaran KBK.
Pelayanan Kontak Tidak Langsung
sebagai Angka Kontak
KBK Pada masa COVID 19
19. 19
Sanksi
Meminta klarifikasi bila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan Perjanjian
Perjanjian tidak dilanjutkan bila Faskes tidak lulus atau tidak memenuhi standar
pada tahap evaluasi rekredensialing
Memberikan teguran tertulis sebanyak 3 kali, bila ditemukan memungut biaya
tambahan kepada Peserta dan/atau melanggar ketentuan Perjanjian
Bila terjadi penyalahgunaan wewenang/moral Hazard/kecurangan, Perjanjian
dibatalkan sepihak. Perjanjian dapat dilaksanakan lagi paling cepat 1 tahun
Membayar denda keterlambatan pembayaran klaim sebesar 1% dari jumlah yang
harus dibayarkan untuk setiap bulan keterlambatan secara proporsional
Tidak membayarkan kapitasi dan pelayanan oleh Dokter yang SIP-nya tidak sesuai
ketentuan perundang-undangan
20. 20
Pengakhiran Perjanjian
Berdasarkan
pemberitahuan
secara tertulis
Melanggar ketentuan
Perjanjian (wanprestasi)
dan tidak memperbaikinya
setelah menerima surat
teguran sebanyak 3 kali
Izin operasional berakhir.
dikecualikan pada kondisi
Bencana COVID-19 dengan
tindak lanjut sesuai ketentuan
yang berlaku
SIP (DPP/ DRG)
habis masa berlaku
Izin operasional/SIP
Dokter (DPP)
dicabut oleh
Pemerintah
Salah satu Pihak
dinyatakan bangkrut atau
pailit oleh pengadilan
Salah satu Pihak
mengadakan/berada dalam
keadaan likuidasi (SIO baru
tidak sesuai dengan
ketentuan)
Terjadi sengketa
22. 22
Manfaat Jaminan Kesehatan
Perpres 82/2018 pasal 46
Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang
diperlukan
Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas Manfaat medis dan non medis
Manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan
Manfaat non medis meliputi Manfaat akomodasi dan ambulans
Manfaat akomodasi ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan
Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu
yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
23. 23
PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN
1.
2.
3.
4.
5. Usaha ingin memiliki anak
6. Pelayanan kesehatan yg telah dijamin
oleh program JKK dan jaminan
kecelakaan lalu lintas.
7. Ortodonsi
8.
24. 24
9. Gangguan akibat sengaja menyakiti
diri sendiri, melakukan hobi yang
membahayakan diri.
10.Alat kontrasepsi (disediakan oleh
BKKBN), kosmetik, makanan bayi,
susu.
11.Pengobatan & tindakan medis
kategori eksperimen.
12.Perbekalan kesehatan rumah
tangga.
13.
14. Pelayanan Kesehatan Akibat Bencana.
15. Biaya pelayanan lain yg tidak ada
hubungan dengan Manfaat Jaminan
Kesehatan yg diberikan.
LANJUTAN…..
25. 25
Aplikasi P-Care
✓ Data Peserta diinput ke dalam Aplikasi Pcare
✓ Rujukan berdasarkan Indikasi Medis
✓ Key : Edukasi Peserta JKN-KIS
terhadap tindak lanjut perawatan
Datang ke RS
✓ Surat Rujukan / Kartu JKN-KIS /
Kartu Digital Mobile JKN
✓ Bukti Identitas Tambahan
Kunjungan Kedua dst
Kontrol Ulang
✓ Surat Kontrol
✓ Surat Rujukan / Kartu JKN-KIS /
Kartu Digital Mobile JKN
✓ Bukti Identitas Tambahan
Rawat Inap
✓ Surat Perintah Rawat Inap
✓ Kartu JKN-KIS / Kartu Digital
Mobile JKN
✓ Bukti Identitas Tambahan
Sistem
Rujukan Online
Rujuk Balik
✓ Surat Rujuk balik
✓ Kartu JKN-KIS / Kartu Digital Mobile JKN
✓ Resep Obat PRB
Alur RJTL Alur RITL Alur Rujuk Balik
26. 26
Program
Rujuk Balik
9 Diagnosa yang termasuk PRB:
1. Diabetes Mellitus
2. Hipertensi
3. Peny. Jantung
4. Asma
5. PPOK
6. Stroke
7. Epilepsi
8. Skizofrenia
9. Lupus
29. 29
PENGISIAN PROFIL FKTP
MELALUI HFIS
HFIS: Data Profil Fasilitas Kesehatan
(alamat url: https://hfis.bpjs-kesehatan.go.id/hfis/) Untuk log in
Aplikasi
Download User Manual
(Cara Penggunaan Aplikasi)
30. 30
PENDAFTARAN PELAYANAN FKTP
MELALUI ANTROL
Antrean Online
(alamat url: https://antrean.bpjs-
kesehatan.go.id/antrean-
faskes/#/access/signin)
Pemanfaatan aplikasi antrean
faskes dapat melalui 3 cara:
• Mobile JKN
• Aplikasi antrean faskes BPJS
Kesehatan
• FKTP dengan Bridging sistem
antrean online (bagi
puskesmas)
31. 31
PENGENTRIAN PELAYANAN FKTP
PADA PCARE ECLAIM
Pcare Eclaim: Pelayanan Peserta (termasuk klaim non kapitasi)
(alamat url: https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/eclaim/Login)
33. 33
SKRINING RIWAYAT KESEHATAN
MELALUI WEB SKRINING
1. Warning pada aplikasi Pcare untuk peserta yang belum melakukan skrining
2. Web Skrining : https://webskrining.bpjs-kesehatan.go.id/skrining/index.html
34. 34
SKRINING RIWAYAT KESEHATAN
MELALUI MOBILE JKN
1. Pilih fitur “Skrining” pada menu utama
2. Pilih anggota keluarga yang akan dilakukan skrining
3. Pilih “Setuju” pada pop up persetujuan
4. Isi data diri pada kolom yang diminta
5. Jawab 44 (Pria) / 47 (Wanita) pertanyaan Skrining
Riwayat Kesehatan sesuai kondisi anda
35. 35
TINDAKLANJUT HASIL
SKRINING RIWAYAT KESEHATAN
RISIKO
SEDANG
Diabetes
RISIKO
TINGGI
Diabetes
Dilakukan
Skrining DM
yaitu
Pemeriksaan
Gula Darah
(GDP dan
GDPP) di FKTP
atau
Laboratorium
