1. Siklus akuntansi pemerintah daerah meliputi analisis transaksi, pencatatan jurnal, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan penyusunan laporan keuangan. 2. Terdapat dua jenis jurnal yaitu LO dan LRA untuk mencatat transaksi berbasis akrual dan kas. 3. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan

1. SIKLUS AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH
1. MENGANALISIS TRANSAKSI
2. MENJURNAL TRANSAKSI
3. MEMPOSTING JURNAL KE DALAM BUKU BESAR
4. MENYUSUN NERACA SALDO
5. MENJURNAL TRANSAKSI PENYESUAIAN DAN MEMPOSTING JURNAL
PENYESUAIAN
6. MENYUSUN NERACA SALDO SETELAH DISESUAIKAN
7. MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
8. MENJURNAL DAN MEMPOSTING AYAT JURNAL PENUTUP
9. MENYUSUN NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN

2. 1. PENCATATAN DALAM JURNAL
Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh
transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah entitas. Dalam melakukan
pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan system double entry
yakni setiap transaksi akan di catat di sisi debet dan kredit.
Berikut ini format jurnal yang digunakan dalam pencatatan akuntansi
pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota…………….
Jurnal Umum
halaman:…..
Tanggal Kode rekening Uraian Ref Debet Kredit

3. Karena pemerintah menetapkan dua basis pencatatan yakni basis akrual
dan basis kas, maka jurnal pencatatannya juga terdapat dua jenis yaitu
dalam jurnal LO dan Jurnal LRA.
Jurnal LO atau jurnal finansial digunakan untuk mencatat transaksi
keuangan terkait akun dengan asset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan
LO dan beban. Jurnal ini akan menghasilkan Laporan Operasional (LO) dan
Neraca.
Jurnal LRA atau jurnal anggaran di gunakan untuk mencatat transaksi
keuangan terkait akun pendapatan LRA, belanja, transfer dan pembiayaan
yang dilakukan secara tunai atau melibatkan kas.
Jadi selaian mencatat jurnal LO, entitas juga mencatat jurnal LRA.

4. 2. POSTING KE BUKU BESAR
Buku besar adalah kumpulan catatan transaksi per akun. Setiap
akun memiliki satu buku besarnya masing-masing sehingga jumlah
buku besar yang dimiliki sebuah entitas sama banyaknya dengan
jumlah akun yang dimilikinya. Berikut ini merupakan format buku
besar yang digunakan pada akuntansi pemerintah daerah:
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota…………….
Buku Besar
SKPD :
Nama Rekening :
Kode Rekening :
tanggal uraian ref debet kredit saldo

5. Selanjutnya saldo-saldo pada masing-masing akun
buku besar diringkas ke neraca saldo. Neraca saldo
merupakan ringkasan dari buku besar.
Apabila entitas menyusun kertas kerja (worksheet)
maka tahap menyusun neraca saldo, menjurnal
transaksi penyesuaian, dan menyusun neraca saldo
setelah disesuaikan dijadikan satu dalam
worksheet tersebut.

6. 3. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Basis akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah
berhubungan dengan laporan keuangan yang dihasilkan.
Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah
daerah diharuskan menyelenggarakan pencatatan
dengan basis akrual. Namun, APBD harus
diselenggarakan dengan basis kas maka untuk pelaporan
realisasi anggaran menggunakan basis kas. Dengan
demikian, pemerintah daerah menerapkan dua basis
akuntansi yaitu basis akrual dan basis kas.

7. A. Laporan Keuangan yang Dihasilkan dari
Pencatatan Berbasis Akrual
1. Neraca, mencakup beberapa unsur diantaranya Aset, Kewajiban dan ekuitas. Contoh format Neraca
bisa dilihat di buku paket Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah Mediatama hal 54
(Tersedia di perpustakaan sekolah).
2. Laporan Operasional, mencakup beberapa unsur diantaranya Pendapatan LO, beban, transfer dan pos-
pos luar biasa.
• Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
• Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
• Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada
entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
• Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau
transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada
diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
Contoh format laporan operasional bisa dilihat di buku paket Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi
Pemerintah Mediatama hal 54 (Tersedia di perpustakaan sekolah).

8. 3. Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi kas sehubungan dengan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan
saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat
atau daerah selama periode tertentu. Contoh format laporan arus kas bisa
dilihat di buku paket Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah
Mediatama hal 56 (Tersedia di perpustakaan sekolah).
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan infromasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Contoh format laporan perubahan ekuitas bisa dilihat di buku paket
Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah Mediatama hal 58
(Tersedia di perpustakaan sekolah).

9. 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka
yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.
Contoh format Catatan atas Laporan Keuangan bisa dilihat di buku paket Praktikum Akuntansi
Lembaga/Instansi Pemerintah Mediatama hal 58 (Tersedia di perpustakaan sekolah).

10. B. Laporan Keuangan yang Dihasilkan dari
Pencatatan Berbasis Kas.
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), mencakup beberapa unsur diantaranya Pendapatan
LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.
• Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum
Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnyayang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL)
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
• Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara / Bendahara Umum
daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
• Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
• Pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada
kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang
dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.
Contoh format LRA bisa dilihat di buku paket Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah
Mediatama hal 58 (Tersedia di perpustakaan sekolah).

11. 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Catatan penting:
Dari semua uraian di atas, dapat diketahui setiap laporan keuangan
mempunyai bentuk dan format masing-masing sesuai dengan
ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Setiap akun yang
dicantumkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah juga sudah
ditetapkan secara baku sehingga entitas pelaporan tidak dapat
menambah atau mengurangi jumlah akun pada setiap laporan.