persentasi SAK terbaru.pptx

Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)
DIDIK SETIAWAN

1 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan; 1 Buletin Teknis 01 tentang Neraca Awal Pemerintah Pusat
2 PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran; 2 Buletin Teknis 02 tentang Neraca Awal Pemerintah Daerah
3
PSAP 03 Laporan Arus Kas;
3
Buletin Teknis 03 tentang Penyajian Laporan keuangan
Pemerintah Daerah Sesuai Dengan SAP dengan Konversi
4 PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan; 4 Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja
Pemerintah
5 PSAP 05 Akuntansi Persediaan; 5 Buletin Teknis 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir
6 PSAP 06 Akuntansi Investasi; 6 Buletin Teknis 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial
7 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap; 7 Buletin Teknis 12 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing
8 PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 8 Buletin Teknis 13 tentang Akuntansi Hibah
9 PSAP 09 Akuntansi Kewajiban; 9 Buletin Teknis 14 tentang Akuntansi Kas
10 PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan
Peristiwa Luar Biasa; dan
10 Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual
11 PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian 11 Buletin Teknis 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual
12 Buletin Teknis 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis
Akrual
13 Buletin Teknis 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual
14
Buletin Teknis 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis
Akrual
15 Buletin Teknis 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah
16 Buletin Teknis 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual
17 Buletin Teknis 22 tentang Akuntansi Utang berbasis Akrual
18 Buletin Teknis 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan
19 Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan
PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BULETIN TEKNIS STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PSAP NO. 01
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

TUJUAN
Laporan keuangan untuk tujuan umum
Ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan
bersama sebagian
besar pengguna
laporan termasuk
lembaga legislatif
Disusun dan disajikan
dengan basis akrual
4

Pendapatan
LRA vs LO
Pendapatan-LRA
semua penerimaan
Rekening Kas Umum Negara
/Daerah yang menambah
Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun
anggaran yang
bersangkutan yang menjadi
hak pemerintah, dan tidak
perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.
Pendapatan-LO
hak pemerintah
pusat/daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun
anggaran yang
bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali.
5

Belanja vs Beban
Belanja
semua pengeluaran dari
Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang
mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak
akan diperoleh
pembayarannya kembali
oleh pemerintah.
Beban
penurunan manfaat
ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas,
yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi
aset atau timbulnya
kewajiban.
6

KOMPONEN LAPORAN
KEUANGAN
Laporan
Realisasi
Anggaran
Laporan
Perubahan SAL
Neraca
Laporan
Operasional
(LO)
Laporan Arus
Kas
Laporan
Perubahan
Ekuitas
CaLK

Setiap Entitas Menyajikan Komponen-
komponen Laporan Keuangan Tersebut
Kecuali
Laporan Arus Kas
• hanya oleh entitas yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum
Laporan Perubahan SAL
• hanya oleh Bendahara Umum Negara/Daerah
dan entitas pelaporan yang menyusun
laporan keuangan konsolidasiannya.

LAPORAN PERUBAHAN SAL
Menyajikan secara komparatif dengan
periode sebelumnya pos-pos berikut
• Saldo Anggaran Lebih awal
• Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
• Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun
berjalan
• Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya
• Saldo Anggaran Lebih Akhir

NERACA
Menggambarkan posisi keuangan
pemerintah mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada
tanggal tertentu.

LAPORANARUS KAS
Menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan.
Disajikan oleh entitas yang mempunyai
fungsi perbendaharaan umum
Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi,
pendanaan, dan transitoris

LAPORAN OPERASIONAL
Merupakan Laporan yang menyajikan pos-pos
sebagai berikut
• Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
• Beban dari kegiatan operasional ;
• Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
• Pos luar biasa, bila ada;
• Surplus/defisit-LO.
Kegiatan dapat dianalisis menurut klasifikasi
ekonomi atau fungsi.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Merupakan Laporan yang menyajikan pos-pos:
• Ekuitas awal;
• Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
• Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi
ekuitas
• Ekuitas akhir.
Rincian dari unsur dalam LPE disajikan dalam
CALK

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis
atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.
Disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA,
Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE
harus mempunyai referensi silang dengan informasi
terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
Informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi
Informasi tentang kebijakan fisal / keuangan
Ikhtisar pencapaian target keuangan
Dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi
Informasi yang diharuskan PSAP yang belum disajikan
Informasi lainnya untuk penyajian yang wajar

PSAP NO. 02
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Merupakan salah satu komponen laporan
keuangan pemerintah yang menyajikan
informasi tentang realisasi dan anggaran
entitas pelaporan secara tersanding untuk
suatu periode tertentu.
Menyediakan informasi mengenai realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari
suatu entitas pelaporan yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya.

MENGGUNAKAN “BASIS KAS”
mengakui
• diterima pada rekening Kas Umum
Negara
Pendapatan-
LRA
• terjadinya pengeluaran dari
rekening Kas Umum Negara
Belanja
• diterima pada rekening Kas Umum
Negara
Penerimaan
pembiayaan
• dikeluarkan dari rekening Kas Umum
Negara
Pengeluaran
pembiayaan

INFORMASI YANG DISAJIKAN
DALAM LRA
Menyajikan klasifikasi
• pendapatan menurut jenis pendapatan
LRA.
• klasifikasi belanja menurut jenis belanja
LRA.
Klasifikasi belanja menurut fungsi
disajikan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

AKUNTANSI ANGGARAN
Merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan
untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.
Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi
estimasi pendapatan.
Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran
(allotment).
Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
Diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan

AKUNTANSI PENDAPATAN LRA
Berdasarkan azas bruto
• membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran)
• dapat dikecualikan dalam hal besaran pengurang
terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum
selesai.
• dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengembalian atas penerimaan
pendapatan-LRA
Sifatnya sistemik
(normal) dan
berulang (recurring)
pada periode
penerimaan maupun
pada periode
sebelumnya
pengurang
pendapatan-LRA
Sifatnya tidak berulang (non-recurring)
yang terjadi pada
periode penerimaan
pengurang
Pendapatan-LRA
pada periode yang
sama
yang terjadi pada
periode sebelumnya
pengurang Saldo
Anggaran Lebih pada
periode
ditemukannya

AKUNTANSI BELANJA
Diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Negara
Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit
yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan
yang mengatur BLU
Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja),
organisasi, dan fungsi

AKUNTANSI PEMBIAYAAN
Seluruh transaksi (penerimaan/pengeluaran) yang perlu dibayar atau akan
diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan
surplus anggaran.
Penerimaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara dan
dicatat Berdasar azas bruto
Pengeluaran diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara
Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan

TRANSAKSI DALAM MATA UANG
ASING
Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam
mata uang rupiah
Dicatat berdasarkan kurs tengah bank sental pada tanggal
transaksi
Jika tidak tersedia dana dalam mata uang asing, dicatat
sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta
asing tersebut

LRA DALAM AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL
LRA dihasilkan dari siklus anggaran yang sebaiknya tidak
disatukan dengan siklus akuntansi.
Untuk siklus anggaran, yang dicatat hanyalah transaksi
anggaran dan harus sesuai dengan pos anggarannya
Untuk penerimaan dan pengeluaran yang tidak terkait
dengan kas tidak dicatat dalam LRA. Dapat dimasukkan
dalam informasi tambahan LRA.

STRUKTUR LAPORAN
OPERASIONAL
Pendapatan-LO (dari kegiatan
operasional)
• Hak pemerintah
• Diakui sebagai penambah ekuitas
• Dalam tahun anggaran yg
bersangkutan
• Tidak perlu dibayar kembali
Beban (dari kegiatan
operasional)
• Penurunan manfaat ekonomi/potensi
jasa dalam periode pelaporan
• menurunkan ekuitas
• berupa pengeluaran/ konsumsi aset
atau timbulnya kewajiban
Kegiatan Non Operasional
• Sifatnya tidak rutin, termasuk
surplus/defisit dari penjualan aset
non lancar dan penyelesaian
kewajiban jangka panjang
Pos Luar Biasa
• Pendapatan/Beban yg bukan n
operasi biasa
• Tidak diharapkan sering/rutin terjadi
• Di luar kendali/ pengaruh entitas ybs
• Sifat & jumlah diungkap dalam CalK

STRUKTUR DAN ISI
Menyajikan berbagai unsur
• pendapatan-LO,
• beban,
• surplus/defisit dari operasi,
• surplus/defisit dari kegiatan non operasional,
• surplus/defisit sebelum pos luar biasa,
• pos luar biasa,
• surplus/defisit-LO,
Ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan
oleh Pernyataan SAP, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk
menyajikan LO secara wajar

PENDAPATAN LO
Diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto
Untuk besaran pengurang (biaya) yang bersifat variabel terhadap
pendapatan dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses
belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada
peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

KOREKSI KESALAHAN
PENDAPATAN
Sifatnya sistemik
(normal) dan
berulang (recurring)
pada periode
penerimaan maupun
pada periode
sebelumnya
pengurang
pendapatan-LO
Sifatnya tidak berulang (non-recurring)
yang terjadi pada
periode penerimaan
pengurang
Pendapatan-LO pada
periode yang sama
yang terjadi pada
periode sebelumnya
pengurang Equitas
pada periode
ditemukannya

BEBAN DIAKUI SAAT
timbulnya kewajiban
terjadinya konsumsi aset
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Untuk BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan
yang mengatur mengenai badan layanan umum.

AKUNTANSI BEBAN
Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan
lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada
periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama.
Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan
dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban
dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

KOMPONEN LAPORAN
OPERASIONAL
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL
• Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam
kegiatan non operasional.
• Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit
dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.
POS LUAR BIASA
• Disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan
sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
• Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
SURPLUS / DEFISIT LO
• Penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan
non operasional, dan kejadian luar biasa.

TRANSAKSI DALAM BENTUK
BARANG DAN JASA
Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk
barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan
Operasional dengan cara menaksir nilai wajar
barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.
Transaksi ini harus diungkapkan pada Catatan atas
Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan
semua informasi yang relevan mengenai bentuk
dari pendapatan dan beban.

LAPORAN OPERASIONAL
Keterkaitan laporan keuangan mengingat dual basis penganggaran dan
pelaporan.
Keterkaitan laporan keuangan, terutama Laporan Operasional, dengan
laporan kinerja
Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus
akuntansi berbasis akrual sehingga :
• Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang
dapat dipertanggungjawabkan
• Laporan pertanggungjawaban anggaran dapat dibedakan dengan laporan kinerja keuangan
• Dapat diketahui kinerja operasional pemerintah untuk periode pelaporan tertentu
• Laporan Operasional mempunyai nilai prediktif karena informasinya dapat digunakan untuk
memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah
dalam periode mendatang

KAS DAN SETARA KAS
Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus
kas
Suatu investasi yang mempunyai masa jatuh tempo tiga
bulan atau kurang disebut setara kas
Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak
diinformasikan
Mengungkapkan komponen kas dan setara kas yang
jumlahnya sama di neraca

PENYAJIAN LAK
Aktivitas
operasi
Untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi
Merupakan indikator kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas untuk
membiayai aktivitas operasionalnya di masa yad tanpa mengandalkan sumber pendanaan
dari luar
Aktivitas
Investasi
Untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk
dalam setara kas
Dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk
meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yad.
Aktivitas
Pendanaan
Berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka
panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka
panjang dan utang jangka panjang
Aktivitas
transitoris
Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi,
investasi dan pendanaan.

PENYAJIAN LAK
Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan
menggunakan mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi
Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs
mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas
Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan
penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam LAK
tetapi harus diungkapkan dalan CaLK
Saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan
diungkapkan dalam CaLK

PSAP NO. 04
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KETENTUAN UMUM
Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan CaLK
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan
untuk tujuan umum.
CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami
oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk
pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.
Pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi
yang diterapkan akan membantu pembaca menghindari
kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan

STRUKTUR DAN ISI
Informasi umum tentang
Entitas Pelaporan dan
Entitas Akuntansi
Informasi tentang
kebijakan
fiskal/keuangan dan
ekonomi makro
Ikhtisar pencapaian
target keuangan selama
tahun pelaporan, berikut
kendala dan hambatan
yang dihadapi
Informasi tentang dasar
penyusunan LK dan
kebijakan akuntansi yang
dipilih untuk diterapkan
atas kejadian penting
lainnya
Rincian dan penjelasan
masing-masing pos yang
disajikan pada lembar
muka laporan keuangan
Informasi yang
diharuskan oleh PSAP
yang belum disajikan
dalam lembar muka
laporan keuangan;
informasi tambahan
yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar,
yang tidak disajikan
dalam lembar muka LK

RINCIAN CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
Bab I Informasi Umum
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II Ekonomi Makro
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter
2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Entitas Pelapor
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal dan
Moneter
3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja
Bab IV Ikhtisar pencapaian kinerja program entitas pelapor
4.1. Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja program entitas
pelapor
4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja
Bab V Kebijakan Akuntansi
5.1. Entitas pelaporan
5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
5.3 Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
5.4. Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening
Akuntansi
Bab VI Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan
6.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan
Keuangan
6.1.1 Pendapatan
6.1.2 Belanja
6.1.3 Pembiayaan
6.1.4 Aset
6.1.5 Kewajiban
6.1.6 Ekuitas Dana
6.1.7 Komponen-komponen Arus kas
6.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul
Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan
Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk
Entitas Pelaporan yang Menggunakan Akuntansi Berbasis Akrual
Penuh.
Bab VII Penjelasan atas Informasi non Keuangan
Bab VIII Penutup
Lampiran

INFORMASI UMUM
CaLK harus mengungkapkan informasi yang merupakan
gambaran entitas secara umum.
Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan
keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas
pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi:
◦ domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut
berada;
◦ penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
◦ ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan
operasionalnya.

EKONOMI MAKRO
CaLK harus dapat membantu pembaca memahami realisasi dan
posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk
kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.
◦ Bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas
◦ perbedaan yang penting mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan
bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan
dengan rencana lainnya.
◦ Penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro
◦ Kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan
sumber atau penggunaan pembiayaan.
◦ Asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN

PENCAPAIAN TARGET
KEUANGAN
CaLK harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang
penting selama periode berjalan dibandingkan dengan
anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPR,
hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya.
◦ Ikhtisar pencapaian target keuangan perbandingan target sebagaimana yang
tertuang dalam APBN dengan realisasinya.
◦ informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca,

KEBIJAKAN AKUNTANSI
Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan
keuangan dan kebijakan akuntansi dalam CaLK.
Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari
penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan
secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan
tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan
dan penjelasan.
Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu
disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan
kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi
entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan
dan kegiatan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI
Harus mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang
digunakan dan metode-metode penerapannya yang secara material
mempengaruhi penyajian LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan
Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-
pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.
kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan:
◦ Entitas pelaporan;
◦ Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
◦ Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
◦ sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan ini diterapkan oleh suatu entitas pelaporan pada
masa transisi.
◦ setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan
keuangan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PERLU DIPERTIMBANGKAN UNTUK
DISAJIKAN
◦ Pengakuan pendapatan-LRA;
◦ Pengakuan pendapatan-LO;
◦ Pengakuan belanja;
◦ Pengakuan beban;
◦ Prinsip-prinsip penyusunan laporan
konsolidasian;
◦ Investasi;
◦ Pengakuan dan
penghentian/penghapusan aset
berwujud dan tidak berwujud;
◦ Kontrak-kontrak konstruksi;
◦ Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
◦ Kemitraan dengan pihak ketiga;
◦ Biaya penelitian dan pengembangan;
◦ Persediaan, baik yang untuk dijual
maupun untuk dipakai sendiri;
◦ Pembentukan dana cadangan;
◦ Pembentukan dana kesejahteraan
pegawai;
◦ Penjabaran mata uang asing dan
lindung nilai.
◦ Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
◦ Kemitraan dengan pihak ketiga;
◦ Biaya penelitian dan pengembangan;
◦ Persediaan, baik yang untuk dijual
maupun untuk dipakai sendiri;
◦ Pembentukan dana cadangan;
◦ Pembentukan dana kesejahteraan
pegawai;
◦ Penjabaran mata uang asing dan
lindung nilai.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan
Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
Keuangan
Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan
walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam
periode berjalan dan sebelumnya tidak material.
Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan
akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak
diatur dalam Standar ini.
Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak
mempunyai pengaruh material dalam tahun
perubahan juga harus diungkapkan jika
berpengaruh secara material terhadap tahun-
tahun yang akan datang.

Penyajian Rincian dan Penjelasan
Masing-masing Pos
CaLK harus
menyajikan
rincian dan
penjelasan
atas masing-
masing pos
dalam LRA,
Laporan
Perubahan
SAL, Neraca,
LO, LAK, dan
Laporan
Perubahan
Ekuitas.
Anggaran, Realisasi dan Prosentase pencapaian;
Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
Perbandingan dengan periode yang lalu;
Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
Rincian pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
Rincian belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
Rincian pembiayaan; dan
Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

KEJADIAN PENTING SELAMA
PELAPORAN
Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan
Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus
ditanggulangi pemerintah.
Komitmen/kejadian kontinjensi yang umumnya berkaitan dengan litigasi, penuntutan
atau penggugatan yang menjadikan pemerintah sebagai pihak tergugat.
Kejadian kontinjensi yang berkemungkinan mendatangkan keuntungan bagi
pemerintah, tidak perlu dicatatkan.

PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN
Kebijakan akuntansi yang digunakan
dalam pengukuran persediaan
Penjelasan lebih lanjut tentang
persediaan
Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam
kondisi rusak atau usang

PENGUNGKAPAN INVESTASI
Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek/panjang;
Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebabnya
Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
Perubahan pos investasi.

PENGUNGKAPAN ASET TETAP
Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying
amount);
Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
• Penambahan;
• Pelepasan;
• Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
• Mutasi aset tetap lainnya.
Informasi penyusutan, meliputi:
• Nilai penyusutan;
• Metode penyusutan yang digunakan;
• Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
• Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

PENGUNGKAPAN ASET TETAP
Eksistensi dan batasan hak milik
atas aset tetap
Kebijakan akuntansi untuk
kapitalisasi
Jumlah pengeluaran pada pos
aset tetap dalam konstruksi
Jumlah komitmen untuk akuisisi
aset tetap

PENGUNGKAPAN KDP
Rincian kontrak KDP, tingkat penyelesaian dan jangka
waktu penyelesaian
Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya
Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih
harus dibayar
Uang muka kerja yang diberikan
Retensi

PENGUNGKAPAN KEWAJIBAN
Harus diungkapkan
secara rinci dalam
bentuk daftar skedul
utang
Jumlah saldo kewajiban
jangka pendek dan
jangka panjang
berdasarkan pemberi
pinjaman
Jumlah saldo kewajiban
utang pemerintah
berdasarkan jenis
sekuritas dan jatuh
temponya
Bunga pinjaman yang
berlaku
Konsekuensi
penyelesaian kewajiban
sebelum jatuh tempo
Perjanjian
restrukturisasi utang
Jumlah tunggakan
pinjaman
Biaya pinjaman
(perlakuan, jumlah
yang dikapitalisasi,
tingkat kapitalisasi)

PSAP NO. 05
AKUNTANSI PERSEDIAAN
61

PERSEDIAAN
Aset lancar dalam bentuk barang
atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah,
dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.

CAKUPAN PERSEDIAAN
Barang atau
perlengkapan
(supplies)
yang digunakan
dalam rangka
kegiatan
operasional
pemerintah;
yang akan
digunakan
dalam proses
produksi;
Barang
dalam
proses
produksi
yang
dimaksudkan
untuk dijual
atau diserahkan
kepada
masyarakat;
Barang
yang
disimpan
untuk dijual
atau diserahkan
kepada
masyarakat
dalam rangka
kegiatan
pemerintahan.

CONTOH PERSEDIAAN
Barang konsumsi Amunisi
Bahan untuk
pemeliharaan
Suku cadang
Persed. untuk tujuan
strategis/berjaga-
jaga
Pita Cukai dan leges Bahan baku
Barang dalam
proses/setengah jadi
Tanah/bangunan
untuk dijual atau
diserahkan kepada
masyarakat
Hewan dan tanaman,
untuk dijual atau
diserahkan kepada
masyarakat

PERSEDIAAN DIAKUI pada saat
potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai
atau biaya yang dapat diukur dengan andal
diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau
kepenguasaannya berpindah

PENGUKURAN PERSEDIAAN
Biaya perolehan
Harga pokok produksi
Nilai wajar
Persediaan diperoleh
dengan pembelian
dengan memproduksi
sendiri
dengan cara lain, misalnya
donasi/rampasan
=
=
=
Harga pembelian + biaya pengangkutan + biaya
penanganan – potongan harga – rabat
Biaya Langsung + biaya tidak langsung
Nilai tukar aset secara wajar

Metode sistematis seperti FIFO atau
rata-rata tertimbang
Harga pembelian terakhir apabila
setiap unit persediaan nilainya tidak
material dan bermacam-macam jenis

PENCATATAN
Metode
Perpetual
Mencatat setiap persediaan yang masuk dan keluar, sehingga
nilai/jumlah persediaan selalu terupdate dalam pembukuan
Memiliki internal kontrol yang lebih baik namun mengharuskan
disiplin dalam mencatat  harus dilengkapi sistem
terkomputerisasi
Metode
Periodik
Persediaan tidak di-update apabila ada persediaan yang masuk
atau keluar. Persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock
opname pada akhir periode.
Persediaan yang tidak ada pada saat perhitungan stock opname
= persediaan yang digunakan (persediaan yang hilang dianggap
digunakan, karena tidak ada kontrol pencatatan)

Beban persediaan dicatat sebesar
pemakaian persediaan (use of
goods)
Penghitungan beban persediaan
dilakukan dalam rangka
penyajian Laporan Operasional
Perpetual
• Pengukuran pemakaian persediaan
dihitung berdasarkan catatan jumlah unit
yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai
metode penilaian yang digunakan
Periodik
• Pengukuran persediaan dihitung
berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu
dengan cara saldo awal persediaan
ditambah pembelian atau perolehan
persediaan dikurangi dengan saldo akhir
persediaan dikalikan nilai per unit sesuai
dengan metode penilaian persediaan.

KLASIFIKASI ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan
Mesin
Gedung dan
Bangunan
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Aset Tetap
Lainnya
Konstruksi
dalam
Pengerjaan

PENGAKUAN ASET TETAP
Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan
dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal;
Kriteria diakui sebagai aset tetap :
• Berwujud;
• Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
• Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
• Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
• Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

PENGUKURAN ASET TETAP
Dinilai dengan biaya perolehan
Yang tidak diketahui harga
perolehannya disajikan dengan nilai
wajar pada saat perolehan

KOMPONEN BIAYA
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari
harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea
impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan
secara langsung dalam membawa aset tersebut
ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat
bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

DIATRIBUSIKAN SECARA
LANGSUNG
Biaya persiapan
tempat
Biaya pengiriman
awal dan biaya
simpan dan
bongkar muat
Biaya pemasangan
(instalation cost)
Biaya profesional
seperti arsitek dan
insinyur
Biaya konstruksi

KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN
TANAH
Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah
Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak
Biaya pematangan, penimbunan, dan
biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai
tanah tersebut siap pakai
Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang
dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan

PERALATAN DAN MESIN
Harga pembelian
Biaya pengangkutan
Biaya instalasi
Serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut
siap untuk digunakan

GEDUNG DAN BANGUNAN
Harga pembelian
atau biaya konstruksi,
Biaya pengurusan
IMB, notaris dan
pajak
79

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
Biaya perolehan atau biaya konstruksi,
dan
Biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai
jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap
pakai

PENGECUALIAN KOMPONEN
BIAYA PEROLEHAN ASET TETAP
Biaya Administrasi
dan biaya umum
lainnya
Biaya permulaan
(start-up cost) dan
pra-produksi
serupa kecuali
biaya tersebut
perlu untuk
membawa aset ke
kondisi kerjanya.

PEROLEHAN SECARA
GABUNGAN
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh
secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga
gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar
masing-masing aset yang bersangkutan.

PERTUKARAN ASET
Biaya suatu aset tetap yang diperoleh melalui
pertukaran yang tidak serupa diukur berdasarkan
nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen
atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah
disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas
dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
Suatu aset tetap dapat diperoleh/dilepas melalui
pertukaran atas suatu aset yang serupa yang
memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai
wajar yang serupa. Biaya aset yang baru diperoleh
dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas
aset yang dilepas.

ASET DONASI
Aset tetap yang diperoleh
dari sumbangan (donasi)
harus dicatat sebesar nilai
wajar pada saat perolehan.
perolehan tersebut diakui
sebagai pendapatan
operasional

PENGELUARAN SETELAH
PEROLEHAN
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset
tetap yang memperpanjang masa manfaat atau
yang kemungkinan besar memberi manfaat
ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan
standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai
tercatat aset yang bersangkutan

PENYUSUTAN
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu
aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui
sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca
dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh
aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan
karakteristik aset tersebut

PRASYARAT PENYUSUTAN
Diketahui nilai buku yang dapat
disusutkan
Identifikasi aset yang nilainya menurun.
Harus diketahui masa manfaatnya
Diketahui Kondisi yang menyebabkan
penurunan aset tetap

METODE PENYUSUTAN
Harus dapat menggambarkan manfaat
ekonomi atau kemungkinan jasa (service
potential) yang akan mengalir ke pemerintah
Metode garis
lurus (straight
line method)
Metode saldo
menurun ganda
(double
declining
method)
Metode unit
produksi (unit of
production
method)

Penetapan Masa Manfaat Aset
Tetap
Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan
harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat
perbedaan besar dari estimasi sebelumnya,
penyusutan periode sekarang dan yang akan
datang harus dilakukan penyesuaian
Untuk obyektifitas dalam penetapan masa
manfaat aset tetap (sebagai dasar menentukan
metode penyusutan) disarankan agar
penetapannya diusulkan oleh instansi teknis
terkait dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

PENILAIAN KEMBALI
(REVALUATION)
Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada
umumnya tidak diperkenankan. Penyimpangan dari
ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan
ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat
dibukukan dalam akun ekuitas

ASET BERSEJARAH
Merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang
karena umur dan kondisinya harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku
dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut
Diungkapkan dalam CaLK saja tanpa nilai
Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya
kepada pemerintah selain nilai sejarahnya. Untuk kasus tersebut, aset ini
akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

ASET INFRASTRUKTUR atau
Militer
Merupakan
bagian dari satu
sistem atau
jaringan
Sifatnya khusus
dan tidak ada
alternatif lain
penggunaannya
Tidak dapat
dipindah-
pindahkan, dan
Terdapat
batasan-batasan
untuk
pelepasannya

PENGHENTIAN/PELEPASAN
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau
bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan
tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas
harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke
pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGUNGKAPAN
Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying
amount)
Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
• Penambahan;
• Pelepasan;
• Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai
• Mutasi aset tetap lainnya.
Informasi penyusutan, meliputi:
• Nilai penyusutan;
• Metode penyusutan yang digunakan;
• Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
• Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

PENGUNGKAPAN
Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan
dengan aset tetap;
Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam
konstruksi; dan
Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

JURNAL PEROLEHAN ASET
Pada 1 Juli 20X2 SKPD ABC membeli tanah dengan harga 850juta ditambah biaya
untuk pengurusan surat-surat kepemilikan sebesar 50juta, LS.
Pada 1 Juli 20X2 SKPD ABC membeli tanah dan bangunan dengan harga 1.000juta.
Nilai tanah dan bangunan jika dijual terpisah nilai tanah 480juta dan bangunan 720
juta, LS.
Tanggal Finansial Anggaran
1 Juli Tanah 850.000.000 Belanja modal 850.000.000
R/K PPKD 850.000.000 Estimasi Perubahan SAL 850.000.000
1 Juli Tanah 400.000.000 Belanja modal 1.000.000.000
Bangunan 600.000.000 Estimasi Perubahan SAL 1.050.000.000
Pendapatan bunga – LO 10.000.000
Nilai tanah 480 / (480+720) x 1.000 = 400juta
Nilai bangunan 720 / (480+720) x 1.000 = 600 juta

JURNAL DEPRESIASI ASET
Pada 1 Juli 20X2 SKPD ABC mengakui dan menghitung depresiasi.
Bangunan nilai perolehan 6.000 juta disusutkan 20 tahun. Kendaraan
800 juta disusutkan 8 tahun, peralatan A 400juta disusutkan 8 tahun
dan peralatan B 200 juta disusutkan 4 tahun. Penyusutan dengan
menggunakan metode garis lurus
1 Juli Beban depresiasi 140.000.000 Tidak ada jurnal
Akumulasi Depresiasi 140.000.000
Bangunan 6.000 / 20 x 6/12 = 30juta
Kendaraan 800 / 8 x 6/12 = 50
Peralatan A 480 / 8 x 6/12 = 30
Peralatan B 240 / 4 x 6/12 = 30
TOTAL 140juta

JURNAL PENJUALAN ASET
Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC menjual kendaraan
dengan harga 40 juta. Kendaraan tersebut dibeli 10 tahun
yang lalu dengan harga 200juta, telah disusutkan semua
sehingga nilai buku 0.
30 Des Kas 40.000.000 Estimasi Perubahan
SAL
40.000.000
Akumulasi Depresiasi 200.000.000 Pendapatan lain-lain 40.000.000
Kendaraan 200.000.000
Surplus penjualan
kendaraan
40.000.000
Kendaraan nilai buku 0, 40 juta adalah surplus penjualan kendaraan.

JURNAL PENJUALAN ASET
Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC menjual peralatan
dengan harga 30 juta. Peralatan harga perolehan 80juta,
telah didepresiasikan 4 tahun (dari 8 tahun masa mafaat),
nilai buku tersisa 40 juta.
30 Des Kas 30.000.000 Estimasi Perubahan SAL 10.000.000
Akumulasi Depresiasi 40.000.000 Pendapatan lain-lain 10.000.000
Defisit penjualan peralatan 10.000.000
Peralatan 80.000.000
Peralatan nilai buku 20 juta. Defisit penjualan peralatan 30 – 40 = (10)

JURNAL PENGHAPUSAN ASET
Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC melakukan penghapusan peralatan
yang hilang karena banjir besar yang terjadi pada tahun tersebut. Nilai
aset yang dihapuskan sebesar 400juta dengan akumulasi depreasiasi
300juta. Penghapusan aset dilakukan dengan mengikuti prosedur
penghapusan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
LAMPIRAN 1 PP NO. 71 TAHUN 2010 100
30 Des Akumulasi Depresiasi 300.000.000 Tidak ada jurnal
Defisit penghapusan peralatan 100.0000.000
Peralatan 400.000.000

JURNAL PENERIMAAN HIBAH
ASET
Pada 30 Juni 20X2 SKPD ABC menerima kendaraan senilai
200juta hibah dari sebuah perusahaan. Kendaraan tersebut
didepresiasikan selama 8 tahun.
30 Juni Kendaraan 200.000.000 Tidak ada jurnal
Pendapatan hibah LO 200.000.000
31 Des Beban Depresiasi 12.500.000 Tidak ada jurnal

JURNAL PENYELESAIAN KDP
Pada 30 Juni 20X2 SKPD ABC menyelesaikan KDP berbentuk gedung
yang telah dibangun mulai tahun 20X0. Saldo KDP pada 1 Januari 20X2
sebesar 800juta. Penyelesaian KDP di tahun 20X2 sebesar 200juta.
Gedung didepresiasikan 20 tahun.
30 Juni KDP 200.000.000 Belanja Modal 200.000.000
Kas 200.000.000 Estimasi Perubahan SAL 200.000.000
30 Juni Bangunan 1.000.000.000 Tidak ada jurnal
KDP 1.000.000.000
31 Des Beban Depresiasi 25.000.000 Tidak ada jurnal

JURNAL REVALUASI ASET
Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC melakukan revaluasi bangunan karena
berdasarkan hasil pemeriksaan, bangunan tersebut nilainya tidak mencerminkan
keadaan yang sebenarnya. Nilai bangunan tersebut saat ini 400juta dan akumulasi
depresiasi 400juta. Hasil penilaian menyatan nilai bangunan tersebut 200juta.
Bangunan hasil revaluasi diyakini masih memiliki masa manfaat 10 tahun ke depan
30 Des Akumulasi depresiasi 200.000.000 Tidak ada jurnal
Ekuitas 200.000.000
METODE Eliminasi
30 Des Akumulasi depresiasi 400.000.000 Tidak ada jurnal
Bangunan 400.000.000
Bangunan 200.000.000
Ekuitas 200.000.000

KLASIFIKASI ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
104

KASUS-KASUS KEPEMILIKAN
TANAH
Dikuasai dan/atau digunakan
oleh pemerintah namun belum
ada bukti kepemilikan yang sah
 Tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai
aset tetap tanah pada neraca pemerintah.
 Diungkapkan secara memadai dalam CaLK
Tanah dimiliki oleh
pemerintah, namun dikuasai
dan/atau digunakan oleh pihak
lain
 Tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai
aset tetap tanah pada neraca pemerintah
 Diungkapkan secara memadai dalam CaLK bahwa tanah
tersebut dikuasai pihak lain
Tanah dimiliki oleh suatu
entitas pemerintah, namun
dikuasai dan/atau digunakan
oleh entitas pemerintah yang
lain
 Dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah
yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan
di CaLK.
 Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau
menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah
tersebut secara memadai dalam CaLK

TANAH WAKAF
Tanah yang digunakan/dipakai oleh
instansi pemerintah yang berstatus
tanah wakaf tidak disajikan dan
dilaporkan sebagai aset tetap
tanah pada neraca pemerintah,
melainkan cukup diungkapkan
secara memadai pada CaLK.

RENOVASI ASET TETAP
Milik sendiri Merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada K/L yang memenuhi syarat
kapitalisasi.
Dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait.
Sampai dengan tanggal pelaporan belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya
namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP
Bukan milik-
dalam lingkup
entitas
pelaporan
Apabila renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-
aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.
Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah
selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.
Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik
Bukan milik-
di luar lingkup
entitas
pelaporan
Apabila renovasi telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset
tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.
Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah
selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.
Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada
pemilik
Bultek

REKLASIFIKASI ASET TETAP
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan
aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset
tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya
sesuai dengan nilai tercatatnya.
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat
dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung
periode laporan.
Bultek

ASET TETAP KERJASAMA
Aset tetap dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
Dipengaruhi bentuk kontrak, aset diakui jika sudah diserahterimakan,
diberikan penjelasan jika aset tersebut dalam kerjasama.
Kerjasama dapat berbentuk pemakaian aset, pengelolaan operasi
bersama atau pengelolaan entitas.
aset  aset tetap, pengelolaan entitas  investasi
Bultek

KERJASAMAASET TETAP
BTO  Built Transfer Operate, Bangun Serah Operasi
• Dibangun mitra, setelah selesai aset diserahkan,
• Mitra atau pemerintah mengoperasikan
• Aset diakui saat penyerahan, diberikan klasifikasi khusus aset kerjasama dan
dicatat utang sebesar nilai kini pembayaran di masa depan .
• Setelah kontrak selesai, dikembalikan menjadi aset tetap
BOT  Built Operate Transfer, Bangun Operasi Serah
• Dibangun mitra, setelah selesai digunakan sampai akhir kontrak, baru diserahkan
• Mitra mengoperasikan, pemerintah memperoleh pendapatan
• Aset diakui setelah penyerahan, selama kontrak bangunan tidak diakui, tanah
diklasifikasikan aset kerjasama,.
• Setelah kontrak selesai tanah dan bangunan yang diserahkan akan
direklasifikasikan menjadi aset tetap.

PSAP NO. 08
AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

CAKUPAN KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN (KDP)
• Tanah
• Peralatan dan Mesin
• Gedung dan Bangunan
• Jalan, irigasi dan Jaringan
• Aset tetap lainnya
yang proses perolehannya
dan/atau pembangunannya
membutuhkan suatu periode
tertentu dan belum selesai
112

KONTRAK KONSTRUKSI
MELIPUTI
kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung
dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung
dengan pengawasan konstruksi aset
kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan
restorasi lingkungan.

Konstruksi tiap Aset Diperlakukan
Sebagai Kontrak Konstruksi Yang
Terpisah Jika
Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor
serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian
kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.
114

PENYATUAN DAN SEGMENTASI
KONTRAK KONSTRUKSI
Suatu kontrak dapat
berisi klausul yang
memungkinkan
konstruksi aset tambahan
atas permintaan pemberi
kerja atau dapat diubah
sehingga konstruksi aset
tambahan dapat
dimasukkan ke dalam
kontrak tersebut.
Konstruksi tambahan
diperlakukan sebagai
suatu kontrak konstruksi
jika:
• Aset tambahan
tersebut berbeda
secara signifikan
dalam rancangan,
teknologi, atau fungsi
dengan aset yang
tercakup dalam
kontrak semula; atau
• Harga aset tambahan
tersebut ditetapkan
tanpa
memperhatikan
harga kontrak semula
115

PENGAKUAN KDP
besar kemungkinan bahwa manfaat
ekonomi masa yang akan datang berkaitan
dengan aset tersebut akan diperoleh;
biaya perolehan tersebut dapat diukur
secara andal; dan
aset tersebut masih dalam proses
pengerjaan.
116

PENGUKURAN BIAYA
KONSTRUKSI
Secara Swakelola:
• biaya yang berhubungan langsung dengan konstruksi;
• biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan
dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
• biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi ybs.
Secara Kontrak:
• Termin yang telah dibayarkan;
• Kewajiban yang msh harus dibayar;
• Pembayaran klaim kepada kontraktor/pihak ketiga, misalnya klaim
karena keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja

KAPITALISASI BIAYA PINJAMAN
Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul
selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi,
sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara
andal.
Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah
biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode
yang bersangkutan.
Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang
diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang
bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode
rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
118

KAPITALISASI BIAYA PINJAMAN
Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan
sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force
majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa
pemberhentian sementara pembangunan konstruksi
dikapitalisasi.
Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan
yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda,
maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan
biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk
jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
119

PENGUNGKAPAN KDP
Rincian kontrak
KDP berikut tingkat
penyelesaian dan
jangka waktunya
Nilai kontrak
konstruksi dan
sumber
pendanaannya
Jumlah biaya yang
telah dikeluarkan
dan yang masih
harus dibayar
Uang muka kerja
yang diberikan
Retensi
120

PENYELESAIAN KDP
Dipindahkan ke aset tetap yang
bersangkutan jika konstruksi secara
substansi telah selesai dikerjakan dan
konstruksi tersebut telah dapat
memberikan manfaat/jasa sesuai
tujuan perolehan
Dokumen sumber untuk pengakuan
penyelesaian suatu KDP adalah Berita
Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).

PENGHENTIAN KDP
No Pembangunan Aset
Berita Acara
Penyelesaian
Pekerjaan (BAPP)
Pemanfaatan Aset Penyajian
1. Selesai Sudah diperoleh Sudah
dimanfaatkan
Aset Tetap
2. Selesai Sudah diperoleh Belum
dimanfaatkan
Aset Tetap
3. Selesai Belum diperoleh Sudah
dimanfaatkan
KDP
4. Selesai sebagian Belum diperoleh Sebagian sudah
dimanfaatkan
KDP
5. Selesai sebagian, karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana
alam/force majeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab
aset tersebut membuat pernyataan hilang
KDP dapat
dihapuskan
6. Belum selesai BAST sudah ada - KDP

PENGHENTIAN KDP
Apabila dihentikan
pembangunannya untuk
sementara waktu, maka KDP
tersebut tetap dicantumkan
ke dalam neraca dan kejadian
ini diungkapkan secara
memadai dalam CaLK.
KDP diniatkan untuk
dihentikan pembangunannya
secara permanen maka KDP
tersebut harus dieliminasi
dari neraca dan kejadian ini
diungkapkan secara memadai
dalam CaLK.

JURNAL PENGELUARAN &
PENYELESAIAN KDP
Pada 30 Desember 20X0 SKPD ABC melakukan pengeluaran untuk KDP berbentuk
gedung sebesar 700juta. Pada 30 Desember 20X1 pengeluaran untuk
pembangunan sebesar 500juta. Pada 30 Juni pengeluaran 300 juta dan gedung
diserahterimakan dan mulai digunakan. Depresiasi 20 tahun.
30/12/20X0 KDP 700.000.000 Belanja Modal 700.000.000
30/6/20X2 Aset Tetap 1.400.000.000 Tidak ada jurnal
KDP 1.400.000.000
31/12/20X2 Beban dep. 75.000.000 Tidak ada jurnal
Ak. Dep 75.000.000

PSAP NO. 09
AKUNTANSI KEWAJIBAN

KEWAJIBAN
Utang yang
timbul dari
peristiwa masa
lalu yang
penyelesaiannya
mengakibatkan
aliran keluar
sumber daya
ekonomi
pemerintah
126

KLASIFIKASI KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
•Diharapkan dibayar <= 12 bulan
setelah tanggal pelaporan
Kewajiban Jangka Panjang
•diselesaikan dalam waktu >12 bulan.
127

Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan
berikutnya tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka panjang jika
jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas
dasar jangka panjang
maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan
kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap
pembayaran, yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan disetujui

PENGAKUAN KEWAJIBAN
Jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk
menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat
pelaporan, dan perubahan atas kewajiban
tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang
dapat diukur dengan andal
Diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh
pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai
dengan kesepakatan, dan/atau pada saat
kewajiban timbul.
129

PENGUKURAN KEWAJIBAN
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal
Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah
Penjabaran mata uang asing menggunakan
kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca
130

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
Pada saat pemerintah menerima hak atas
barang, termasuk barang dalam perjalanan
yang telah menjadi haknya, pemerintah
harus mengakui kewajiban atas jumlah yang
belum dibayarkan untuk barang tersebut
Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi
antar unit pemerintahan harus dipisahkan
dengan kewajiban kepada unit
nonpemerintahan
131

UTANG TRANSFER
Merupakan kewajiban suatu
entitas pelaporan untuk
melakukan pembayaran
kepada entitas lain sebagai
akibat ketentuan
perundang-undangan
Diakui dan dinilai sesuai
dengan peraturan yang
berlaku
132

UTANG BUNGA
Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar
biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar
Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah
baik dari dalam maupun luar negeri
Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar
harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai
bagian dari kewajiban yang berkaitan
133

UTANG PFK
Pada akhir periode pelaporan, saldo
pungutan/potongan berupa PFK yang
belum disetorkan kepada pihak lain harus
dicatat pada laporan keuangan sebesar
jumlah yang masih harus disetorkan
134

BAGIAN LANCAR UTANG
JANGKA PANJANG
Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk
bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang
akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal
pelaporan
135

PENYAJIAN DAN
PENGUNGKAPAN
Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam
bentuk daftar skedul utang
Informasi yang harus disajikan dalam CaLK :
• Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan
pemberi pinjaman
• Jumlah saldo kewajiban berdasarkan jenis sekuritas dan jatuh temponya
• Bunga pinjaman yang berlaku
• Konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo
• Perjanjian restrukturisasi utang
• Jumlah tunggakan pinjaman daftar umur utang berdasarkan kreditur
• Biaya pinjaman (perlakuan, jumlah yang dikapitalisasi, tingkat kapitalisasi)
136

PSAP NO. 10
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI,
DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

KOREKSI KESALAHAN
Jumlah koreksi yang
berhubungan dengan
periode sebelumnya
• harus dilaporkan
dengan menyesuaikan
baik Saldo Anggaran
Lebih maupun saldo
ekuitas
Koreksi yang
berpengaruh material
pada periode berikutnya
• harus diungkapkan
pada catatan atas
laporan keuangan
138

KOREKSI KESALAHAN
Kesalahan yang tidak berulang
• Terjadi pada periode berjalan
• Terjadi pada periode sebelumnya
Kesalahan yang berulang dan sistemik
• Kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal)
dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan
akan terjadi secara berulang
139

KOREKSI KESALAHAN
baik akun pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun
pendapatan-LO atau akun beban
Pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode
berjalan
Mempengaruhi maupun tidak mempengaruhi posisi kas
Terjadi pada periode berjalan
Tidak berulang
140

KOREKSI KESALAHAN
Pembetulan pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan-LO atau akun
beban periode yang bersangkutan
Laporan keuangan periode tersebut belum terbit
Mempengaruhi posisi kas
Terjadi pada periode-periode sebelumnya
Tidak berulang
141

KOREKSI KESALAHAN ATAS
BELANJA
Tidak berulang
Terjadi pada periode sebelumnya
Laporan keuangan sudah terbit
Mempengaruhi posisi kas (menambah/mengurang saldo kas)
Menambah kas
Pembetulan pada akun pendapatan
lain-lain-LRA
Mengurangi Kas
pembetulan pada akun Saldo
Anggaran Lebih
142

PEROLEHAN ASET SELAIN KAS
Pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan
Laporan keuangan periode tersebut sudah terbit.
Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang posisi kas)
Tidak berulang

BEBAN
Tidak berulang
Laporan keuangan periode tersebut sudah terbit
Mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi posisi aset selain kas
Pengurangan Beban
Pembetulan pada akun pendapatan
lain-lain-LO
Penambahan Beban
pembetulan pada akun Ekuitas

PENDAPATAN-LRA
Pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih
Laporan keuangan sudah terbit.
Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang saldo kas)
Tidak berulang
145

PENERIMAAN
PENDAPATAN-LO
Pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas
Tidak berulang

PENERIMAAN & PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
Pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih
Tidak berulang

PENCATATAN KEWAJIBAN
Pembetulan pada akun kas dan kewajiban yang bersangkutan
Tidak berulang

KOREKSI KESALAHAN
Pembetulan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan
Sebelum maupun setelah laporan keuangan terbit
Tidak mempengaruhi posisi kas
Terjadi pada periode-periode sebelumnya
Tidak berulang

KOREKSI KESALAHAN
Koreksi kesalahan diungkapkan pada CALK
Koreksi kesalahan periode-periode yang lalu yang mempengaruhi posisi kas
dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang
bersangkutan
Kesalahan berulang dan sistemik tidak perlu koreksi hanya dicatat pada saat
terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan
mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan

PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI
Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada
Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan

PERUBAHAN ESTIMASI
AKUNTANSI
Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang
diungkapkan dalam CALK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan
alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada O pada
periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.
Revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut,
atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam
mengestimasi, atau perkembangan lain

OPERASI YANG TIDAK
DILANJUTKAN
Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi,
kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara
penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian
apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau
kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CALK.
Adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau
penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan
operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

OPERASI YANG TIDAK
DILANJUTKAN
Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan,
diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan
sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat
rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus,
resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. (par 49)
Agar laporan Keuangan disajikan secara komperatif , suatu segmen yang
dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun
berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang
dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. (par 48)

Bukan Penghentian Operasi bila
Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara
evolusioner/alamiah.
Fungsi tersebut tetap ada
Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya
berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah
lain
Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya,
menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

persentasi SAK terbaru.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to persentasi SAK terbaru.pptx

Similar to persentasi SAK terbaru.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

persentasi SAK terbaru.pptx