SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik (STISIPOL) 
RAJA HAJI Tanjungpinang PERTEMUA 
Dosen pengajar: 
RENDRA SETYADIHARJA, M.I.P 
NIDN 1020038602 
(MK KEBIJAKAN PEMERINTAH) 
N 
KE-3
Masalah Kebijakan “adalah produk 
pemikiran, yang dibuat pada suatu 
lingkungan, suatu elemen situasi masalah, 
yang diabstraksikan dari situasi oleh para 
analis.” (Dunn 1998:210-213) 
Masalah kebijakan adalah kebutuhan yang 
tidak terealisir, tapi dapat dicapai melalui 
tindakan kebijakan publik.
SIFAT MASALAH PUBLIK 
Saling Ketergantungan Antara Berbagai 
Masalah 
Subyektivitas dari masalah kebijakan 
Artificiality (Keinginan Untuk Merubah) 
Dinamika Masalah Kebijakan
TIPOLOGI MASALAH 
KEBIJAKAN 
ELEMEN STRUKTUR MASALAH 
TERSTUKTUR 
BAIK 
AGAK 
TERSTRUKTUR 
TIDAK 
TERSTRUKTUR 
PEMBUAT 
KEBIJAKAN 
SATU/BEBERAPA SATU/BEBERAPA BANYAK 
ALTERNATIF TERBATAS TERBATAS TAK TERBATAS 
NILAI KONSENSUS KONSENSUS KONFLIK 
PROBABILITAS DAPAT DIHITUNG SULIT DIHITUNG SANGAT SULIT 
DIHITUNG 
CONTOH PENGHENTIAN 
PNS 
PEMBEBASAN 
TANAH 
KEMISKINAN DAN 
KRIMINALITAS
TEKNIK 
PERUMUSA 
N MASALAH
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik

More Related Content

What's hot

Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanNuzulul Putri
 
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Tri Widodo W. UTOMO
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Asep Sufyan Tsauri
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis KebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakanunitpublikasi
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakanMuh Firyal Akbar
 
Inovasi Pelayanan Publik & Prospek Kebutuhan Inovasi Pelayanan LAN
 Inovasi Pelayanan Publik & Prospek Kebutuhan Inovasi Pelayanan LAN Inovasi Pelayanan Publik & Prospek Kebutuhan Inovasi Pelayanan LAN
Inovasi Pelayanan Publik & Prospek Kebutuhan Inovasi Pelayanan LANTri Widodo W. UTOMO
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikPeran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefTri Widodo W. UTOMO
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik yuniariarsela
 
Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Erta Erta
 
Kebijakan Publik (Dari Pengertian, Perumusan Hingga Penerapannya)
Kebijakan Publik (Dari Pengertian, Perumusan Hingga Penerapannya)Kebijakan Publik (Dari Pengertian, Perumusan Hingga Penerapannya)
Kebijakan Publik (Dari Pengertian, Perumusan Hingga Penerapannya)Tri Widodo W. UTOMO
 
KEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK  KEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK Afrizal Bob
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifDadang Solihin
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanZakiah dr
 
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 103.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 1siskamto
 

What's hot (20)

Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakan
 
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis KebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Inovasi Pelayanan Publik & Prospek Kebutuhan Inovasi Pelayanan LAN
 Inovasi Pelayanan Publik & Prospek Kebutuhan Inovasi Pelayanan LAN Inovasi Pelayanan Publik & Prospek Kebutuhan Inovasi Pelayanan LAN
Inovasi Pelayanan Publik & Prospek Kebutuhan Inovasi Pelayanan LAN
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
 
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikPeran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
 
Konsep & Studi Kebijakan Publik
Konsep & Studi Kebijakan PublikKonsep & Studi Kebijakan Publik
Konsep & Studi Kebijakan Publik
 
Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Meramal kebijakan
Meramal kebijakan
 
Kebijakan Publik (Dari Pengertian, Perumusan Hingga Penerapannya)
Kebijakan Publik (Dari Pengertian, Perumusan Hingga Penerapannya)Kebijakan Publik (Dari Pengertian, Perumusan Hingga Penerapannya)
Kebijakan Publik (Dari Pengertian, Perumusan Hingga Penerapannya)
 
14. pembangunan partisipatif
14. pembangunan partisipatif14. pembangunan partisipatif
14. pembangunan partisipatif
 
KEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK  KEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 103.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
 

Similar to Pertemuan 3 identifikasi masalah publik

Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1BKPP kabupaten Bandung
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptxKonsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptxarizalarizalnovendy
 
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)BKPP kabupaten Bandung
 
EkonomiPolitikPembangunan-2010 dengan cara baru.pptx
EkonomiPolitikPembangunan-2010 dengan cara baru.pptxEkonomiPolitikPembangunan-2010 dengan cara baru.pptx
EkonomiPolitikPembangunan-2010 dengan cara baru.pptxmuntahamardhatillah
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryonoBayu Rizky Aditya
 
Kelompok 2 Teori Pembangunan
Kelompok 2 Teori PembangunanKelompok 2 Teori Pembangunan
Kelompok 2 Teori PembangunanCYNTIAWAHYU
 
Evaluasi Efektifitas, Relevansi dan Keberlanjutan Dampak Proyek Water and San...
Evaluasi Efektifitas, Relevansi dan Keberlanjutan Dampak Proyek Water and San...Evaluasi Efektifitas, Relevansi dan Keberlanjutan Dampak Proyek Water and San...
Evaluasi Efektifitas, Relevansi dan Keberlanjutan Dampak Proyek Water and San...Oswar Mungkasa
 
Merinawati keibjakan publik sp
Merinawati keibjakan publik spMerinawati keibjakan publik sp
Merinawati keibjakan publik spnurul khaiva
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publiksiskamto
 
VISUALISASISTRUKTURALmenujuMINDMAPPING1.pptx
VISUALISASISTRUKTURALmenujuMINDMAPPING1.pptxVISUALISASISTRUKTURALmenujuMINDMAPPING1.pptx
VISUALISASISTRUKTURALmenujuMINDMAPPING1.pptxDummyHound
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Yudiwid
 
Kebijakan publik1
Kebijakan publik1Kebijakan publik1
Kebijakan publik1hoyin rizmu
 
Planning theory in Waster Management
Planning theory in Waster ManagementPlanning theory in Waster Management
Planning theory in Waster Managementbramantiyo marjuki
 

Similar to Pertemuan 3 identifikasi masalah publik (20)

Modul 13 kel 2
Modul 13 kel 2Modul 13 kel 2
Modul 13 kel 2
 
Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptxKonsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
 
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
 
Transparansi kebijakan publik II
Transparansi kebijakan publik IITransparansi kebijakan publik II
Transparansi kebijakan publik II
 
Transparansi kebijakan publik II
Transparansi kebijakan publik IITransparansi kebijakan publik II
Transparansi kebijakan publik II
 
EkonomiPolitikPembangunan-2010 dengan cara baru.pptx
EkonomiPolitikPembangunan-2010 dengan cara baru.pptxEkonomiPolitikPembangunan-2010 dengan cara baru.pptx
EkonomiPolitikPembangunan-2010 dengan cara baru.pptx
 
Isu kontemporer
Isu kontemporerIsu kontemporer
Isu kontemporer
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
 
Kelompok 2 Teori Pembangunan
Kelompok 2 Teori PembangunanKelompok 2 Teori Pembangunan
Kelompok 2 Teori Pembangunan
 
Evaluasi Efektifitas, Relevansi dan Keberlanjutan Dampak Proyek Water and San...
Evaluasi Efektifitas, Relevansi dan Keberlanjutan Dampak Proyek Water and San...Evaluasi Efektifitas, Relevansi dan Keberlanjutan Dampak Proyek Water and San...
Evaluasi Efektifitas, Relevansi dan Keberlanjutan Dampak Proyek Water and San...
 
Merinawati keibjakan publik sp
Merinawati keibjakan publik spMerinawati keibjakan publik sp
Merinawati keibjakan publik sp
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publik
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Analisa kebijakan
Analisa kebijakanAnalisa kebijakan
Analisa kebijakan
 
Analisa kebijakan
Analisa kebijakanAnalisa kebijakan
Analisa kebijakan
 
VISUALISASISTRUKTURALmenujuMINDMAPPING1.pptx
VISUALISASISTRUKTURALmenujuMINDMAPPING1.pptxVISUALISASISTRUKTURALmenujuMINDMAPPING1.pptx
VISUALISASISTRUKTURALmenujuMINDMAPPING1.pptx
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
 
Kebijakan publik1
Kebijakan publik1Kebijakan publik1
Kebijakan publik1
 
Planning theory in Waster Management
Planning theory in Waster ManagementPlanning theory in Waster Management
Planning theory in Waster Management
 

More from STISIPOL Raja Haji

Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4DDesentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4DSTISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan STISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran PerundanganPertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran PerundanganSTISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islam
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islamPertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islam
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islamSTISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan v value for money, jenis anggaran
Pertemuan v value for money, jenis anggaranPertemuan v value for money, jenis anggaran
Pertemuan v value for money, jenis anggaranSTISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan vi implementasi kebijakan
Pertemuan vi   implementasi kebijakanPertemuan vi   implementasi kebijakan
Pertemuan vi implementasi kebijakanSTISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan iv identifikasi rekomendasi
Pertemuan iv identifikasi rekomendasiPertemuan iv identifikasi rekomendasi
Pertemuan iv identifikasi rekomendasiSTISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publikPertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publikSTISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)STISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)STISIPOL Raja Haji
 

More from STISIPOL Raja Haji (16)

Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4DDesentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
 
Icpa kku
Icpa kku Icpa kku
Icpa kku
 
Ppt id 141 IICIES
Ppt id 141 IICIESPpt id 141 IICIES
Ppt id 141 IICIES
 
Ppt id 141(a) IICIES
Ppt id 141(a) IICIESPpt id 141(a) IICIES
Ppt id 141(a) IICIES
 
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
 
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran PerundanganPertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
 
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islam
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islamPertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islam
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islam
 
Pertemuan ii pai
Pertemuan ii paiPertemuan ii pai
Pertemuan ii pai
 
Pertemuan v value for money, jenis anggaran
Pertemuan v value for money, jenis anggaranPertemuan v value for money, jenis anggaran
Pertemuan v value for money, jenis anggaran
 
Pertemuan vi siklus anggaran
Pertemuan vi   siklus anggaranPertemuan vi   siklus anggaran
Pertemuan vi siklus anggaran
 
Pertemuan ii p4 d
Pertemuan ii p4 dPertemuan ii p4 d
Pertemuan ii p4 d
 
Pertemuan vi implementasi kebijakan
Pertemuan vi   implementasi kebijakanPertemuan vi   implementasi kebijakan
Pertemuan vi implementasi kebijakan
 
Pertemuan iv identifikasi rekomendasi
Pertemuan iv identifikasi rekomendasiPertemuan iv identifikasi rekomendasi
Pertemuan iv identifikasi rekomendasi
 
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publikPertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
 
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
 
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
 

Pertemuan 3 identifikasi masalah publik

  • 1. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) RAJA HAJI Tanjungpinang PERTEMUA Dosen pengajar: RENDRA SETYADIHARJA, M.I.P NIDN 1020038602 (MK KEBIJAKAN PEMERINTAH) N KE-3
  • 2.
  • 3. Masalah Kebijakan “adalah produk pemikiran, yang dibuat pada suatu lingkungan, suatu elemen situasi masalah, yang diabstraksikan dari situasi oleh para analis.” (Dunn 1998:210-213) Masalah kebijakan adalah kebutuhan yang tidak terealisir, tapi dapat dicapai melalui tindakan kebijakan publik.
  • 4. SIFAT MASALAH PUBLIK Saling Ketergantungan Antara Berbagai Masalah Subyektivitas dari masalah kebijakan Artificiality (Keinginan Untuk Merubah) Dinamika Masalah Kebijakan
  • 5. TIPOLOGI MASALAH KEBIJAKAN ELEMEN STRUKTUR MASALAH TERSTUKTUR BAIK AGAK TERSTRUKTUR TIDAK TERSTRUKTUR PEMBUAT KEBIJAKAN SATU/BEBERAPA SATU/BEBERAPA BANYAK ALTERNATIF TERBATAS TERBATAS TAK TERBATAS NILAI KONSENSUS KONSENSUS KONFLIK PROBABILITAS DAPAT DIHITUNG SULIT DIHITUNG SANGAT SULIT DIHITUNG CONTOH PENGHENTIAN PNS PEMBEBASAN TANAH KEMISKINAN DAN KRIMINALITAS