Analisis implementasi teori perencanaan dan pembangunan dalam pengelolaan timbulan sampah di Kabupaten Kendal. Dokumen ini membahas tentang model perencanaan advokasi yang dilakukan oleh LSM LP2KLH Kabupaten Kendal dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

1. ANALISIS IMPLEMENTASI
TEORI PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN :
PENGELOLAAN TIMBULAN
SAMPAH DI KABUPATEN KENDAL
DISUSUN DALAM RANGKA MEMENUHI TUGAS KELOMPOK
MATA KULIAH TEORI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2017
powered by: teoper2017_mpwk@gmail.com
P . P . W
R E G I O N A L
P L A N N E R

2. H. KHAIRI FAHRIZAL
2
AMALIA AZIMAH
BRAMANTIYO MARZUKI
MISI HARIYANTI WIJAYA
PUJIATI SRI REJEKI
SIGIT RIYANTO
TEAMMEMBERS
powered by: teoper2017_mpwk@gmail.com

3. powered by: teoper2017_mpwk@gmail.com
Outline
LATAR BELAKANG I TUUJUAN I RUANG LINGKUP I
SISTIMATIKA KAJIAN I
MODEL PERENCANAAN I PEMIKIRAN PERENCANAAN I
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MASING-MASING TEORI
LP2KLH KABUPATEN KENDAL I
LP2KLH SEBAGAI BENTUK PERENCANAAN ADVOKASI
KEKUATAN & KELEMAHAN I
MANFAAT MODEL PERENCANAAN ADVOKASI

4. 4
Untuk mengkaji penerapan salah satu model
perencanaan dan pemikiran perencanaan dalam
permasalahan pengelolaan timbulan sampah di
Kabupaten Kendal.
Dinamika pertumbuhan penduduk, diikuti meningkatkan
jumlah timbulan sampah, dengan jenis dan karakteristik
beragam.
Pengelolaan sampah secara berkelanjutan menjadi
suatu kebutuhan.
Pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal menjadi
program unggulan dalam kebijakan pelestarian
lingkungan hidup.
Kesadaran masyarakat masih menjadi masalah utama
dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal.
LP2KLH muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap
permasalahan lingkungan yang muncul di Kabupaten
Kendal karena kurangnya perhatian pemerintah dalam
penanganan permasalahan lingkungan
Powered by: teoper2017_mpwk@gmail.com
Identifikasi masalah yang timbul dalam pengelolaan
timbulan sampah di Kabupaten Kendal.
Kajian teoritis dan tinjauan umum terhadap teori
perencanaan dan pembangunan dan pembangunan
yang berkaitan dengan studi kasus yang dilakukan.
Tinjauan kritis terhadap implementasi teori
perencanaan dan pembangunan pada pengelolaan
timbulan sampah di Kabupaten Kendal

6. 6
Powered by: teoper2017_mpwk@gmail.com
PERENCANAAN ADVOKASI
Model advokasi menyandarkan pada kenyataan bahwa
masyarakat bukan merupakan kelompok yang monolitik
dan homogen, melainkan mempunyai kepentingan
yang berbeda-beda (Davidoff, 1965).
Masyarakat memiliki kemampuan dan kapasitas yang
berbeda dalam mengelola dan memanfaatkan
sumberdaya termasuk memenuhi kebutuhannya sehari-
hari. Kebutuhan dan kepentingan yang berbeda ini
harus diakomodasi dalam proses perencanaan
Sementara kepentingan ini banyak yang lebih
bernuansa politis daripada saintifik, sehingga urgensi
untuk melibatkan aspek politik dalam perencanaan
rasional menjadi semakin penting.
Pendekatan advokasi berusaha mewadahi aspek
politis dalam perencanaan (Schonwant, 2008).
Perencanaan advokasi berupaya memindahkan
formulasi kebijakan sosial dari negoisasi elitis
menjadi ruang terbuka, dimana setiap orang bisa
berkontribusi dan menyumbang pemikiran (Hudson et
al, 2013).
Perencanaan advokasi berupaya mengakomodasi
suara-suara yang muncul di masyarakat sebagai
antitesis dari pendekatan rasional yang lebih bersifat
menuruti apa yang terbaik menurut pemerintah
(Davidoff, 1965).

7. SKEMATISPERENCANAANADVOKASI
FINALISASI
PRODUK
PERENCANAAN
DAN
IMPLEMENTASI
IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
ANALISIS
PENENTUAN
TUJUAN
IDENTIFIKASI
PEMILIHAN
MODEL DAN
ALAT BANTU
PENENTUAN
METODE
MONEV
KARAKTERISTIK KELEBIHAN
Keunikan cara pandang perencanaan advokasi adalah,
proses PERENCANAAN MENJADI TIDAK HANYA SATU
DIMENSI YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAN
PEMEGANG KEKUASAAN (sebagaimana umum terjadi
pada konsep – konsep perencanaan “TOP DOWN”).
Melalui perencanaan advokasi, suara – suara dari
masyarakat marginal dan terpinggirkan dapat muncul
dan menjadi perhatian bagi pengambil keputusan
KARAKTERISTIK KELEMAHAN
Sulit untuk menyatukan persepsi akibat begitu banyak
kepentingan.
Perencanaan vokasi tidak dapat menjawab seluruh
kepentingan.
Tidak di desain untuk common goods melainkan untuk
kepentingan tertentu

8. 8
2. ANALISIS KEBIJAKAN (POLICY ANALYSIS)
Analisis kebijakan adalah cara pandang perencanaan
yang berfokus pada pencarian solusi terbaik dari
serangkaian alternatif skenario yang terumus dalam
perencanaan
analisis kebijakan berkonsentrasi pada tahap
perumusan alternatif skenario, identifikasi dampak
dari implementasi setiap skenario dan evaluasi dari
konsekuensi yang muncul terkait tujuanyang
diinginkan dan aspek lainnya
Analisis kebijakan tidak mempertimbangkan unsur-
unsur filosofis, kualitatif, epistemologis dan faktor
subyektifitas manusia.
Keputusan harus datang dari pertimbangan logis
rasional ilmiah, bukan dari konsensus politik.
: JOHN FRIEDMAN
1. REFORMASI SOSIAL (SOCIAL REFORM).
Tradisi ini bertumpu pada kekuatan negara atau
pemerintah dalam mengatur kehidupan sosial.
Tradisi ini berfokus pada menemukan cara bagaimana
praktek perencanaan dapat dilembagakan oleh
negara/pemerintah secara lebih efektif. Penganut
paham reformasi sosial memahami perencanaan
sebagai implementasi dari pengetahuan ilmiah untuk
menyelesaikan permasalahan publik
Powered by: teoper2017_mpwk@gmail.com

9. HASIL
• INFORMASI
IMPELMENTASI
•AKSI
KEPUTUSAN
•INTRUKSI
ANALISIS
•REKOMENDASI
(Sesuai/Tidak Sesuai)
9
3. PEMBELAJARAN SOSIAL (SOCIAL LEARNING)
Tradisi social learning berfokus pada upaya
menjembatani antara pengetahuan teoritis dan teknis
implementasi, antara pengetahuan dan tindakan.
Konsep social learning dapat diungkapkan dalam istilah
“learning by doing”.
Teoritis social learning berpendapat bahwa
pengetahuan berasa dari pengalaman dan divalidasi
melalui sebuak aksi/tindak.
Pengetahuan diperkaya oleh pengalaman baru, dan
pengetahuan yang telah diperkaya ini diterapkan dalam
kontinuitas perencanaan tindak perubahan. Melalui
proses ini, lingkungan sosial akan berubah menjadi
lebih baik.
Social learning selalu bersemangat untuk melakukan
eksperimen spasial, mengamati hasilnya dengan hati-
hati, dan mengakui jika terdapat sebuah kekeliruan,
dan belajar dari kekeliruan tersebut.
Powered by: teoper2017_mpwk@gmail.com
Alur Kebijakan Policy Analysis
Sumber: Friedmann, 1987
Alur Kebijakan Social Learning
Sumber: Friedmann, 1987

10. 10
4. MOBILISASI SOSIAL (SOCIAL MOBILIZATION)
Tradisi ini sangat berkebalikan dengan tradisi social
reform dan policy analysis.
Tradisi ini merupakan wujud perencanaan dari bawah
yang sesungguhnya.
Perencanaan nampak sebagai bentuk upaya politik
tanpa melibatkan pengetahuan ilmiah.
Tradisi ini dekat dengan social learning dimana
mobilisasi sosial merupakan proses transformasi awal
yang dibutuhkan sebelum mobilisasi sosial dapat
dijalankan
Keputusan dirumuskan secara kolektif oleh stakeholder
yang terlibat.
Mengakomodir keberadaan golongan lapisan bawah
(tersingkirkan)
Powered by: teoper2017_mpwk@gmail.com
DASAR PERGERAKAN “SOCIAL MOBILIZATION”
UTOPIANISME :
Berperan terhadap mobilisasi sosial melalui ide dan visi
anti ekonomi kapitalis
ANARKISME SOSIAL :
Berperan dalam pembentukan visi masyarakat yang
mandiri, pembentukan masyarakat regional yang
sesuai dengan bentang alam dan bentang budaya yang
dimiliki, anti hierarki kekuasaan, berprinsip kerja sama,
dan pergerakan massa.
MATERIALISME HISTORIS :
Berperan dalam pemahaman mengenai sifat alami
kelas dalam masyarakat., pembahasan mengenai
aspek historis dari perjuangan kelas (class struggle)

11. 11
Powered by: teoper2017_mpwk@gmail.com
Alur Pembelajaran Sosial Dalam Perspektif Mobilisasi Sosial
Sumber: Friedmann, 1987
Friedmann membagi dua kategori besar kelompok
perencanaan, yaitu kelompok SOCIAL GUIDANCE (Top down
planning) dan kelompok SOCIAL TRANSFORMATION
(Bottom Up Planning). Social Reform dan termasuk ke dalam Social
Guidance, sedangkan Social Learning dan Social Mobilization termasuk ke
dalam Social Transformation
KARAKTERISTIK KELEBIHAN
Perencanaan Social guidance dapat dilembagakan. sehingga
dapat diimplementasikan diberbagai tempat.
Perencanaan Sosial Transformation sebagai rencana tindak
lebih tepat sasaran dalam menyelesaikan permaslahan pada
satu daerah tertentu
KARAKTERISTIK KELEMAHAN
Social guidance bermasalah pada dursasi waktu yang
panjang, membutuhkan informasi yang lengkap, kriteria umum
(pakem) , pengetahuan akurat dan sikon yang rasional.
Sosial Transformation bermasalah pada filosofi (rasionalitas),
dan validasi solusi komprehensif.

12. 12
Powered by: teoper2017_mpwk@gmail.com
PERENCANAAN ADVOKASI DALAM MENANGANI PERMASALAHAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KENDAL
LSM LP2KLH merupakan LSM yang bergerak pada isu-isu
lingkungan dengan melakukan berbagai kegiatan penelitian
dan pengembangan konservasi lingkungan hidup.
Kegiatan yang dilakukan oleh LP2KLH sebagai upaya untuk
menyadarkan masyarakat terkait peran dan fungsi masyarakat
dalam menjaga kelestarian lingkungan, selain itu LP2KLH juga
melakukan inisiasi terhadap masyarakat untuk mau dan
mampu mengubah perilaku dengan menjadi lebih peduli
terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitar mereka.
Hal tersebut dilandasi atas keprihatinan terhadap kebijakan
daerah yang terkait lingkungan yang belum sampai menyentuh
pada akar permasalahan yang ada.
Perencanaan advokasi yang dilakukan di LP2KLH lebih
mengarah pada upaya penyadaran dan pemberdayaan
masyarakat dan tidak dalam membuat justifikasi terhadap
pemerintah.
A. LP2KLH KABUPATEN KENDAL
A. Diskusi Pengolahan Sampah Organik menjadi Pupuk Cair (LP2KLH Kendal)
B. Media Fermentasi Sampah (Tong Pengolah Pupuk Cair)
C. Pupuk Cair yang Dihasilkan dalam Pengolahan oleh LP2KLH Kab. Kendal
D. Gudang Sampah RumahTangga LP2KLH
E. Hasil Kompos dari pengolahan Sampah Rumah Tangga oleh LP2KLH
Sumber: Hasil observasi lapangan, 2017

13. 13Bersambung…
Teori Perencanaan Advokasi
menurut Schoenwandt
Teori Perencanaan
Advokasi menurut
Hudson
Perencanaan Advokasi yang dilakukan LP2KLH
Kabupaten Kendal
Pemikiran Perencanaan John Friedman
Masyarakat bukan monolitik dan
homogen namun terdiri atas
kelompok yang memiliki
kepentingan yang berbeda-beda
Perencanaan
diterapkan untuk
membela kepentingan
kelompok masyarakat
lemah terhadap
kekuatan pengusaha
dan pemerintah terkait
masalah lingkungan,
kemiskinan dsb.
Menyadari bahwa kepentingan masyarakat terkait isu
lingkungan sangat kompleks dan beragam
Sesuai dengan teori pemikiran John
Friedman proses perencanaan LP2KH
merupakan social learning
Terdapat kesenjangan terhadap
akses sumberdaya sehingga
muncul kalangan yang
berpendidikan tinggi dan
berpendidikan rendah, kalangan
kaya dan miskin dan lain-lain
Perencanaan advokasi
mampu
mengakibatkan
pergeseran pemikiran
perencanaan dengan
lebih memperhatikan
kepentingan kelompok
yang lemah
Petani dan petambak sebagai kelompok yang mengalami
terjadinya penurunan pendapatan akibat hasil panen yang
kurang baik akibat menurunnya kualitas lahan
Hal tersebut dikarenakan LP2KLH
merupakan perencanaan yang berasal dari
bawah (bottom up) selain itu LP2KLH
melakukan kegiatan penelitian yang
kemudian diaplikasikan kepada
masyarakat.
Perencanaan advokasi menuntut
penciptaan beberapa rencana,
masing-masing mengambil
berbagai kepentingan kelompok
yang berbeda ke dalam suatu
bentuk perencanaan
Perencanaan advokasi
memberikan
kontribusi kepada
perencana untuk lebih
memperhatikan
masalah sosial serta
mendukung
menerapkan prinsip-
prinsip yang lebih
eksplisit dalam
keadilan sosial.
Masyarakat mampu melakukan sesuatu untuk mencapai suatu
perubahan yang lebih baik
Perencana (LP2KLH) melakukan kegiatan
berdasarkan pengalaman yang kemudian
diterapkan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat Kendal terutama terkait
permasalahan lingkungan yang ada.

14. 14
Bersambung…
Teori Perencanaan Advokasi
menurut Schoenwandt
Teori Perencanaan
Advokasi menurut
Hudson
Perencanaan Advokasi yang dilakukan LP2KLH
Kabupaten Kendal
Pemikiran Perencanaan John Friedman
Masyarakat bukan monolitik dan
homogen namun terdiri atas
kelompok yang memiliki
kepentingan yang berbeda-beda
Perencanaan
diterapkan untuk
membela kepentingan
kelompok masyarakat
lemah terhadap
kekuatan pengusaha
dan pemerintah terkait
masalah lingkungan,
kemiskinan dsb.
Menyadari bahwa kepentingan masyarakat terkait isu
lingkungan sangat kompleks dan beragam
Sesuai dengan teori pemikiran John
Friedman proses perencanaan LP2KH
merupakan social learning
Terdapat kesenjangan terhadap
akses sumberdaya sehingga
muncul kalangan yang
berpendidikan tinggi dan
berpendidikan rendah, kalangan
kaya dan miskin dan lain-lain
Perencanaan advokasi
mampu
mengakibatkan
pergeseran pemikiran
perencanaan dengan
lebih memperhatikan
kepentingan kelompok
yang lemah
Petani dan petambak sebagai kelompok yang mengalami
terjadinya penurunan pendapatan akibat hasil panen yang
kurang baik akibat menurunnya kualitas lahan
Hal tersebut dikarenakan LP2KLH
merupakan perencanaan yang berasal dari
bawah (bottom up) selain itu LP2KLH
melakukan kegiatan penelitian yang
kemudian diaplikasikan kepada
masyarakat.
Perencanaan advokasi menuntut
penciptaan beberapa rencana,
masing-masing mengambil
berbagai kepentingan kelompok
yang berbeda ke dalam suatu
bentuk perencanaan
Perencanaan advokasi
memberikan
kontribusi kepada
perencana untuk lebih
memperhatikan
masalah sosial serta
mendukung
menerapkan prinsip-
prinsip yang lebih
eksplisit dalam
keadilan sosial.
Masyarakat mampu melakukan sesuatu untuk mencapai suatu
perubahan yang lebih baik
Perencana (LP2KLH) melakukan kegiatan
berdasarkan pengalaman yang kemudian
diterapkan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat Kendal terutama terkait
permasalahan lingkungan yang ada.
Perencana menstimulasi
kelompok yang kurang beruntung
agar mengetahui dan menegaskan
kepentingan mereka dan
memberikan hasil temuan kepada
pemerintah/dewan perwakilan
masyarakat
Memberikan dukungan terhadap
kepentingan masyarakat yang
kurang beruntung dan kurang
terwakili untuk dapat
dipertimbangkan
LP2KLH mendampingi masyarakat petani dan petambak
untuk dapat mengetahui penyebab penurunan hasil panen
salah satunya karena kualitas lahan yang semakin buruk
LP2KLH melakukan pendampingan kepada petani untuk
mengolah residu pertanian yaitu jerami sebagai bahan pupuk
organik dengan memanfaatkan bakteri pengurai
LP2KLH melakukan pendampingan pengolahan residu
peternakan untuk mencukupi kebutuhan pupuk kompos petani
LP2KLH mendampingi masyarakat dengan melakukan
edukasi dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh
masyarakat sendiri
LP2KLH melakukan pendampingan pelatihan pengolahan
sampah rumah tangga, residu tanaman hortikultura menjadi
kompos dan pupuk cair baik dilakukan secara mandiri oleh
LP2KLH maupun dengan kerjasama dengan dinas atau
instansi terkait
LP2KLH membantu membangun kesadaran masyarakat
terkait arti penting lingkungan sehingga mampu mengubah
pemikiran masyarakat dalam memperlakukan sampah
LP2KLH mengupayakan advokasi sosial dengan melakukan
kegiatan yang mengarah pada community development
dengan pembentukan komunitas pengelolaan sampah dimulai
dengan menginisiasi pembentukan bank-bank sampah
LP2KLH melakukan penyuluhan dan simulasi terkait dampak
yang akan terjadi apabila lingkungan tidak dikelola dengan
baik
LP2KLH menyusun konsep terkait masalah lingkungan yang
diajukan melalui Badan Lingkungan Hidup dan Dinas
Ciptarum maupun melalui dewan
…Lanjutan

15. 15
…Lanjutan

16. 16
Powered by: teoper2017_mpwk@gmail.com
LP2KLH KABUPATEN KENDAL
Sesuai dengan skema perencanaan advokasi menurut
UN-Water (2009) dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
Pada proses identifikasi permasalahan, LP2KLH
melakukan pendalaman fakta-fakta mengenai
permasalahan lingkungan dan dampaknya bagi
masyarakat di Kabupaten Kendal. Salah satu
permasalahan yang merupakan fokus perhatian
LP2KLH dalam hal ini adalah tidak tertangani secara
paripurnanya masalah timbulan sampah yang
dihasilkan oleh warga.
2. ANALISIS
LP2KLH selanjutnya melakukan kajian dan analisis
mengenai penyebab dan dampak masalah tidak
tertangani secara paripurnanya masalah timbulan
sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh warga di
Kabupaten Kendal.
3. PENENTUAN TUJUAN
LP2KLH tidak berupaya untuk melakukan tindakan
pengawasan ataupun intervensi melalui tindakan kritis
terhadap kebijakan pemerintah secara frontal. LP2KLH
memberikan solusi praktis bagi pemerintah dan
masyarakat di Kabupaten Kendal.
4. IDENTIFIKASI DAN SASARAN SUMBER DAYA
LP2KLH melakukan pengamatan langsung di beberapa
lokasi yang memiliki potensi. Sasaran sumber daya
adalah pihak-pihak yang memiliki potensi untuk dapat
bergerak bersama mengatasi permasalahan lingkungan
secara partisipatif dari hasil penelitian dan pengkajian
LP2KLH Kabupaten Kendal.
5. PEMILIHAN METODE DAN ALAT BANTU
LP2KLH mendapatkan dukungan metode dan materi
pengelolaan timbulan sampah dari Pusat Penelitian
Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia yaitu Dr. Isroi,
M.Si. Dengan begitu, konsep yang ditawarkan oleh
LP2KLH kepada Pemkab Kendal dan masyarakat
Kendal pada umumnya benar-benar merupakan upaya
ilmiah yang dilakukan guna mengatasi masalah
timbulan sampah yang dapat mengancam kerusakan
lingkungan.

17. 17
Powered by: teoper2017_mpwk@gmail.com
6. PENENTUAN METODE MONITORING DAN
EVALUASI
LP2KLH melakukan komunikasi secara intensif
melalui pendampingan dan pembinaan.
7. FINALISASI PRODUK PERENCANAAN DAN
IMPLEMENTASI
Finalisasi produk perencanaan dilakukan oleh
LP2KLH dengan terus berdiskusi bersama berbagai
elemen masyarakat dan pemerintah, sehingga
konsep pengelolaan timbulan sampah secara
partisipatif dapat diimplementasikan dengan baik dan
sesuai dengan tujuan perencanaan.
Kerjasama sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan
komposting timbulan sampah rumah tangga yang
diselenggarakan oleh beberapa instansi Pemkab Kendal
seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Kendal dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
pada tahun 2010 hingga tahun 2016.
Kerjasama sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan
penanganan timbulan sampah pasar tradisional dengan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal
tahun 2014 hingga tahun 2016.
Kerjasama sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan
komposting produk residu kegiatan pertanian dengan
Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
pada tahun 2013 hingga tahun 2016.
Kerjasama dengan Tim Penggerak PKK di beberapa desa
dan kelurahan, seperti TP PKK Desa Limbangan
Kecamatan Limbangan dan TP PKK Kelurahan
Langenharjo Kecamatan Kota Kendal pada tahun 2011
hingga sekarang.
IMPLEMETASI ADVOKASI DALAM LP2KLH

18. 18
Menurut Friedmann (1987), kegiatan perencanaan
dengan social learning dimulai dan diakhiri melalui
aksi / tindak. Unsur-unsur yang terdapat dalam aksi
pada kegiatan LP2KLH dapat dijabarkan sebagai
berikut.
a) Pengajuan konsep perencanaan LP2KLH
didasarkan oleh penelitian dan pengkajian
b) Perencanaan dilakukan dengan melakukan
pendekatan secara proaktif
c) LP2KLH selalu melakukan pemantauan dan
upaya pengelolaan terhadap fakta-fakta
d) LP2KLH selalu memegang prinsip dan nilai sosial
IMPLEMENTASI SOCIAL LEARNING YANG DILAKUKAN
OLEH LP2KLH
1. Aksi dan tindakan  penelitian, pengkajian fakta dan
kebijakan, interaksi secara intensif dengan masyarakat,
pendekatan dan dialog, sosialisasi konsep perencanaan
dengan praktek
2. Aktor  Ketua dan pengurus LP2KLH
3. Pembelajaran  masukan (informasi, pengetahuan,
metode baru serta materi) terhadap kegiatan LP2KLH
4. Prinsip Pembelajaran  Pembelajaran dari aktivitas
praktis, Pembelajaran dari agen perubahan,
Pembelajaran tunggal dan Pembelajaran ganda

19. KEKUATAN dan
KELEMAHAN
KEKUATAN
a. Mempunyai ide dan gagasan yang komperehensif.
b. Memberikan sosialisasi dan pendampingan
masyarakat
c. Mempunyai ide/gagasan yang aplikatif
d. Keterbukaan akses dan fleksibilitas organisasi
KELEMAHAN
a. Keterbatasan Pendanaan
b. Pemasaran Produk Binaan
c. Persoalan Internal Organisasi
d. Keterbatasan pengaruh
e. Tidak adanya jaminan keberhasilan

20. 20
MANFAAT PERENCANAAN ADVOKASI LP2KLH KENDAL :
1. melakukan sosialiasi, pelatihan dan sekaligus praktik
pembuatan kompos dari bahan sampah organik rumah
tangga, hasil olahan sampah dapat dimanfaatkan
masyarakat minimal untuk kebutuhan sendiri.
2. Dalam praktik implementasi program, LP2KLH lebih
mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya ibu-ibu
rumah tangga, untuk mengelola sampah rumah tangga.
Diharapkan dengan demikian sekaligus dapat merubah
pola fikir terhdap sampah, dan sekligus jika dilakukan
secara produktif akan bernilai ekonomis bagi tiap-tiap
rumah tangga.
3. Program dan kegiatan L2KLH secara luas, dapat menjadi
bagian dari upaya pemerintah Kabuapten Kendal dalam
mengurangi timbunan sampah dari satuan poduksi
timbulan terkecil yaitu rumah tangga.
4. Dengan menerapkan sistim advokasi yang mengedpankan
keterbukaan, masyarakat akan selalu mendapat informasi
yang akurat berkenaan dengan perencanaan pengelolaan
lingkungan hidup yang disusun oleh LP2KLH, sekaligus
memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk
menyampaikan ide dan gagasannya untuk mengahasilkan
kegiatan LP2KLH yang lebih baik.
5. Perencanaan dalam hal ini adalah LSM LP2KLH mampu
merespon umpan balik dari masyarakat dalam konteks
teknis. Melalui ide dan gagasan yang bersumber dari
kebutuhan masyarakat sendiri, kegiatan LP2KLH akan
menjadi lebih praktis dan aplikatif, sehingga masyarakat
akan lebih mudah didorong untuk mereplikasi kegiatan
yang disosialiasikan secara individu dirumah masing-
masing. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan
menyebar secara luas dan tujuan pelestarian lingkungan
akan lebih mudah untuk dicapai.

21. 21
Powered by: teoper2017_mpwk@gmail.com
Pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab
semua pihak, untuk itu diperlukan usaha untuk
mengurangi hal-hal yang dapat mengurangi kualitas
lingkungan yang dilakukan seacara komprehensif. Karena
dampak yang dikaibatkan terhadap suatu aktifitas
pengrusakan lingkungan akan dibebankan secara global
kepada masyarakat.
LP2KLH yang saat ini hanya berdiri dikendal, cukup baik
untuk direplikasi di daerah yang lain. Agar upaya
pelestarian lingkungan dapat dilakukan secara lebih luas.
Pemerintah diharapkan berusaha secara maksimal dalam
mengelola sampah dan lingkungan untuk menjaga
sanitasi dan kesehatan masyarakat. Upaya tersebut dapat
disinergikan dengan lembaga yang bertujuan sama
sehingga akan menjadi lebih mudah.
Pemerintah Kabupaten Kendal diharapkan memberkan
perhatian dan support yang leebih kepada LP2KLH agar
mampu menjalankan perannya secara lebih optimal.
Pembangunan seharusnya dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dengan berprinsip kepada
pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan
kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan.
Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup merupakan
cita-cita yang luas yang tidak dapat hanya dilakukan oleh
pemerintah (elit) melainkan memerlukan kerja sama
dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat
(LSM), maupun pihak swasta.
Perencanaan advokasi merupakan model yang tepat
dalam pengelolaan lingkungan karena adanya
keberagaman masyarakat dan perubahan paradigma baru
dalam pembangunan, masyarakat tidak hanya sebagai
objek pembangunan melainkan sebagai subjek
pembangunan.
LP2KLH merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat di
Kabupaten Kendal yang bergerak dibidang lingkungan
dengan berprinsip pada perencanaan pembelajaran
masyarakat (Social Learning) dengan memberikan
pengetahuan kepada masyarakat terkait cara serta
implementasi aktivitas yang diharapkan dilakukan oleh
masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

22. THANK YOU!
Any Questions?