2. DAFTAR BACAAN
• Arief, Sritua dan Adi Sasono,1981, Indonesia:
Ketergantungan dan Keterbelakangan, Jakarta,
Lembaga Studi Pembangunan.
• Buchanan, James, 1989, Essay on Political Economy,
Honolulu, University of Hawai Press.
• Giddens, Anthony, 1998, The Third Way:The Renewal
of Social Democracy, dalam Ketut Arya Mahardika
(penerjemah), 1999, Jalan Ketiga Pembaharuan
Demokrasi Sosial, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
3. • Grindle, Merilee.S and Thomas, John W, 1991, Public
Choice and Policy Change: The Political Economy of
Reform in Developing Countries, The Johns Hopkins
University Press, Baltimore and London.
• Haggard, Stephan and Kaufmann, Robert,R, 1995,
The Political Economy of Democratic Transition,
Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
• Hudiyanto, 2004, Ekonomi Politik, Jakarta, Bumi
Aksara.
• Kunio, Yoshihara, 1990, Kapitalisme Semu Asia
Tenggara, Jakarta LP3ES.
4. • Mas’oed, Mohtar,1997. Politik, Birokrasi dan
Pembangunan, Jakarta, Pustaka Pelajar.
• --------------------, 2003, Ekonomi Politik Internasional
dan Pembangunan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
• Munandar, Haris dan Priatna, Dudy, 2003, Apakah
Ekonomi Politik itu: Sebuah Teori Sosial dan
Keterbelakangan, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
• Osborn, David and Gaebler, Ted, 1993, Reinventing
Government, New York: A Plume Book.
• Osborne, David dan Plastrik, Peter, 1997, Banishing
Bureaucracy: the five strategies for reinventing
government, Addison-Wesley Publishing Company,
Inc.
5. • Paul Baran, 1957, The Political Economy of Growth,
New York, Monthly Review Press.
• -----------------, 1952, On The Political Economy of
Bachwardness, The Manchester School of Economic
and Social Studies.
• Rachbini, Didik,J, 2002, Ekonomi Politik: Paradigma
dan teori Pilihan Publik, Jakarta, Ghalia Indonesia.
• ---------------------, 2001, Analisis Kritis: Ekonomi Politik
Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
• Riggs, Fred.W,1964, Administration in Developing
Countries: The Theory Of Prismatic Society, Boston,
Houghton Mifflin Company.
• Siagian, Sondang,P, 2000, Manajemen Abad 21,
Jakarta, Bumi Aksara.
6. • Staniland, Martin, 1985, What Is Political
Economy? A Study of Social Theory And
Underdevelopment, Yale University.
• Tjokroamidjojo, Bintoro, 1986, Manajemen
Pembangunan, Jakarta, Haji Masagung.
• Todaro, Michael, 1983, Pembangunan
Ekonomi di Dunia Ketiga, Aminuddin dan
Mursid (penterjemah), Jakarta, Ghalia
Indonesia.
7. • Wahab, Solichin, Abdul, 1999, Ekonomi Politik
Pembangunan: Bisnis Indonesia Era Orde Baru
dan Di Tengah Krisis Moneter, Malang, Danar
Wijaya.
• Wilber, Charles K and Jameson,Kenneth P, 1992,
The Political Economy of Development and
Underdevelopment, New York, McGraw Hill, Inc.
• Suryadi, Budi, 2006, Ekonomi Politik Modern,
Yogyakarta, IRCiSoD.
• Suryono, Agus, 2006, Ekonomi Politik
Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu
Sosial, Malang, Universitas Negeri Malang (UM)
11. STUDI EKONOMI
Mempelajari bagaimana orang/keluarga/
masyarakat/perusahaan (micro) dan
negara/pemerintah (macro) memilih (choice) dan
menggunakan sumberdaya (resources) produktif
(productive) yang langka (disefeciency), karena
dianggap memiliki manfaat (utilities) atau alternatif
prioritas (priority) untuk menghasilkan barang
(goods) dan jasa (service) dengan mendistribusikan
(distribution) sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif
(consumtive) untuk kebutuhan sekarang (saving) dan
masa depan (investasi) dengan menggunakan uang
(money) maupun dengan tukar menukar sesuatu
(barter/ exchange)
13. POLITIK
• Seni (art) dan ilmu (science) dalam mengelola
(memanaje) sesuatu (kepentingan dan
kekuasaan) yang tidak mungkin menjadi
mungkin dan yang mungkin menjadi tidak
mungkin (uncertainties)
• Seni dan ilmu dalam mengelola alternatif-
alternatif untuk pengambilan keputusan dan
kebijaksanaan (publik maupun bisnis)
14. STUDI POLITIK
1. Kekuasaan
2. Negara
3. Pemerintahan/Kepemerintahan
4. Fakta Politik
5. Aktivitas Politik
6. Organisasi Masyarakat dan Parpol
7. Pengambilan Keputusan
8. Kebijaksanaan
9. Alokasi dan Distribusi Nilai-Nilai (politik)
16. PERBEDAAN=KESAMAAN KONSEP
EKONOMI POLITIK
(Political Economy)
POLITIK EKONOMI
(Economical Politics)
Cenderung sbg tinjauan
ekonomi yg melihat
politik adalah alat
untuk mencapai
keuntungan maksimal
(Efesiensi)
Cenderung sbg tinjauan
politik yg melihat
ekonomi adalah alat
untuk mencapai
kekuasaan dan
kepentingan (Efektif)
17. EKONOMI POLITIK
Mempelajari fenomena ekonomi
(sebagai subyek) yang didekati dengan
metodologi ekonomi (kuantitatif) dan
metodologi politik (kualitatif)
19. TERMINOLOGI
STUDI EKONOMI POLITIK
• Studi ekonomi politik pada umumnya
berbicara tentang anatomi sistem yang
diterapkan oleh suatu negara atau
pemerintahan dan hasilnya bermuara pada 2
(dua) kategori utama yaitu sistem ekonomi
politik kapitalisme dan sistem ekonomi politik
sosialisme
• Produk dari studi ekonomi politik adalah
kebijaksanaan publik (public policy)
20. EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN
• Sebagai cabang ilmu ekonomi yang
mempelajari proses-2 sosial dan institusional
dimana kelompok-kelompok elite (aktor)
ekonomi dan politik berusaha
mempengaruhi keputusan untuk
mengalokasikan sumber-2 produktif yang
langka untuk masa sekarang atau
mendatang, baik untuk kepentingan
kelompok maupun untuk kepentingan
masyarakat luas (publik)
21. • Membahas hubungan ekonomi dan politik
dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam
pengambilan keputusan ekonomi (Arief
Budiman,1996)
• Sebagai sebuah studi teori sosial dan
keterbelakangan (Martin Staniland, 1985)
• Sebagai sebuah pendekatan dalam ilmu-Iimu
sosial yang bersifat supradisiplin atau ilmu yang
melampaui batas-batas disiplin (Uphoff dan
Ilchman, 1970)
• Sebagai ilmu sosial terpadu tentang paradigma
dan teori pilihan publik (Rachbini, 2002)
22. STRATEGI KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK
1. Harmonisasi ekonomi dan politik
2. Tim ekonomi yang kompeten/profesional
3. Penataan mainstream ekonomi
4. Stabilitas ekonomi
5. Reformasi hukum dan birokrasi
27. TUJUAN STUDI EPP
Untuk mengembangkan proposisi-2 atau
hipotesis mengenai kemungkinan hasil akhir
(outcomes) dari proses pertukaran sumber-2,
baik yang bersifat non- ekonomis (biaya
sosial dan politik) maupun yang bersifat
ekonomi (uang, materi, phisik), shg dapat
dijelaskan secara rasional berbagai hal
mengenai bagaimana sistem ekonomi politik
seharusnya bekerja.
28. MANFAAT STUDI EPP
Secara teoritik kajian ekonomi politik berguna:
(1) untuk mengetahui mengapa dan dengan
cara bagaimana kebijakan pembangunan
(termasuk kebijakan ekonomi dan politik)
dirumuskan dan di implementasikan dalam
suatu negara, dan siapa saja yang terlibat
dalam perumusan pengambilan keputusan
dan kebijakan tersebut.
29. (2) Untuk memahami kebijakan pembangunan
dan dampaknya dengan benar pada kurun
waktu tertentu dengan menelusuri secara
cermat perilaku, motivasi dan preferensi
para aktornya shg diperoleh jawaban siapa,
memperoleh apa, berapa banyak, mengapa,
dan dengan cara bagaimana berdasarkan
tinjauan deterministik ekonomi politik secara
interaktif.
30. (3) Sebagai alat analisis untuk mengkaji
berbagai isu sosial yang menyangkut
persoalan proses kebijakan dan
pembangunan.
(4) Meningkatkan kemampuan sebagai human
of analysis
31. FOKUS STUDI EPP
• Mengamati setiap isu atau kebijakan
pembangunan (yang langsung maupun tidak
langsung) melibatkan kepentingan publik
pada level makro (pemerintah, kelompok)
maupun mikro (individu)
• Mengamati fenomena pembangunan secara
interaktif dan komprehensif yaitu dari segi
proses dan dampaknya
32. • Mengkaji dan menganalisis keputusan-2
politik dan kebijakan publik menyangkut
persoalan-2 ekonomi dan politik dalam
pembangunan mengenai kesediaan barang-
barang (goods) dan jasa pelayanan (services)
yang diperlukan oleh publik
33. KARAKTERISTIK STUDI EPP
• Sebagai pendekatan “Supra Disipliner”, yaitu
studi ilmu-ilmu sosial (ekonomi politik
pembangunan) yang melampaui batas-batas
disiplin berkait dengan masalah visi (konsep
dan teori), presisi (metodologi), maupun
substansi kajian (studi kasus/fenomena)
• Tergolong Contemporary Theory (teori
kontemporer) dan Hard Science (Ilmu keras)
34. SOFT SCIENCE HARD SCIENCE
• Internalisasi :menginternalisasi
• Voluntaristik: kesukarelaan
• Subyektif (agen, aktor, khusus)
• Individualisme
• Kekuatan ide/mind
• Isu moral penting
• Penciptaan dan pemahaman
makna dari subyek (Emic)
• Interaksi dinamis antar subyek
• Perubahan evolusi dan
inkremental (Jangka pendek +,
jangka panjang -)
• Ekternalisasi : momen adaptasi
• diri
• Deterministik:tekad,menentukan
• Obyektif (umum)
• Strukturalisme/kolektivisme
• Kekuatan materi/body
• Isu lingkungan penting
• Menentukan bahasa dan makna
sesuai kepentingan (Etic)
• Interaksi pasif/semu
• Perubahan revolusi dan holistik
(Jangka pendek -, jangka
panjang +)
36. ISU EKUILIBRIUM KONFLIK
•Kepentingan (interest)
•Hubungan Sosial (social
relation)
•Kesatuan sosial (social
unity)
•Masyarakat (society)
•Alam hidup manusia
(nature of man)
•Perbedaan atau ketidak
samaan (in-equality)
•Negara (state)
•Klas (class)
•Sesuatu yang menyatukan (uniting)
•Sesuatu yang menguntungkan
(adventageous)
•Hasil kesepakatan (consensus)
•Sistem untuk memenuhi kebutuhan
(system with needs)
•Memerlukan pengendalian dari
kelembagaan (requires restraining
institution)
•Kebutuhan hidup masyarakat (social
necessity)
•Menumbuhkan keadaan dan
perasaan aman/nyaman (promotes
common good)
•Alat cara pandang keseluruhan
(heuristic device)
•Sesuatu yang memecah belah
(deviding)
•Sesuatu yang menindas
(exploitative)
•Sesuatu yang memaksa (coercion)
•Tahap keganasan klas (stage for
class struggle)
•Kelembagaan akan mengubah alam
(institutions distort basic nature)
•Meningkatkan konflik dan bukan
kebutuhan hidup (promotes conflict
and un-necessary)
•Alat untuk menindas (instrument of
oppression)
•Kelompok sosial dengan
kepentingan yang berbeda (social
group with different interest)
Sumber: A.Eugene Havens, 1980:255, Methodological Issues in The Study of Development.
38. ISU-ISU PEMBANGUNAN
• Kemiskinan
• Keadilan Sosial
• Pemerataan
• Penataan Kelembagaan
• Demokrasi
• Hak Azasi Manusia
• Supremasi dan Penegakan Hukum
• Lingkungan Hidup
• Ketidak percayaan Sosial (social distrust) dan
Kebohongan Publik (public lie)
39. • Penyalahgunaan Obat Terlarang (psikotropika)
• Persamaan gender (egalitarian)
• Kebebasan (the freedom)
• Pemberdayaan SDM (empowerment)
• Terorisme dan Separatisme
• UU Aborsi dan Prostitusi
• UU Pornografi dan Pornoaksi
• Konflik Peradaban (civilization conflict)
• Kebebasan Informasi Publik (KIP)
40. 1. Tingginya jumlah pengangguran
2. Kesenjangan pembangunan
3. Rendahnya kualitas SDM
4. Menurunnya kualitas SDA
5. Rendahnya penegakan hukum dan keadilan
6. Rendahnya kualitas pelayanan kepada publik
7. Belum optimalnya fungsi kelembagaan
8. Ancaman separatisme dan terorisme
9. Tingginya tingkat kejahatan/kriminalitas/korupsi
(konvensional, transnasional)
10. Rendahnya kemampuan Hankam
MASALAH PEMBANGUNAN DI INDONESIA
45. KONSEP DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN
KONSEP PENDEKATAN
Pertumbuhan (Growth) Ekonomi
Rekonstruksi (Recovery) Pemulihan ekonomi
Modernisasi Iptek
Westernisasi Kebudayaan dan Iptek
Perubahan Sosial Sosial
Pembebasan Ekonomi Politik dan Teologi
Pembaharuan (Inovasi) Iptek, kemudian Sosial Politik
Pembangunan Bangsa Politik
Pembangunan Nasional Politik
Pengembangan Politik
Pembinaan Politik
Pembangunan/Reformasi Campuran/Eklektik/Kontemporer
46. TUNTUTAN GERAKAN REFORMASI
(INDONESIA)
• Perbaikan Ekonomi
• Perbaikan Tata Pemerintahan (Governance)
• Supremasi dan Taat Hukum (Rule of Law)
• Demokrasi, dan
• Bersih dari KKN
• Aparat Birokrasi yang Netral (A-Poilitis) dan
Profesional
• Efesiensi, Transparan, dan Akuntabel
48. Metode/Pendekatan • Substansi/Fenomena
Ekonomi
• Substansi/Fenomena
Politik
Ilmu Ekonomi • Ekonomi Mikro
• Ekonomi Makro
• Ekonomi Produksi
• Public Choice
Ilmu Politik • Pendekatan
Kekuasaan
terhadap Ekonomi
(Rational Choice)
• Ilmu Politik
PENDEKATAN ILMU EKONOMI - POLITIK
49. PERBEDAAN ILMU POLITIK KONVENSIONAL DENGAN
EKONOMI POLITIK
ILMU POLITIK EKONOMI POLITIK
(Konvensional) (Catallaxy)
Politik sbg Kekuasaan Politik sbg Pertukaran
(Politics as Power) (Politics as Exchange)
Tidak Sukarela Sukalera
(Non Voluntary Process) (Voluntary Process)
Permainan Kekuasaan Aturan Kelembagaan
(Power Game) (Instituti onal Game)
Conventional Politician Techno Politician
50. TRANSFORMASI KONSEP EKONOMI KLASIK KE
PILIHAN PUBLIK
VARIABEL EKONOMI KLASIK PILIHAN PUBLIK/EPP
Supplier Produsen, Pengusaha Politisi, Parpol
(Penawaran/Penyedia) Distributor Birokrasi, Pemerintah
Demander Konsumen Pemilih (Konstituan)
(Permintaan/Pengguna)
Jenis Barang Barang Individu Barang Publik
(Private Goods) (Public Goods)
Alat Transaksi Uang (Money) Suara (Voters)
Jenis Transaksi Sukarela Politik sbg Pertukaran
(Voluntary Transaction) (Politics as Exchange)
51. ALUR PIKIR EKONOMI -POLITIK
Public Choice Theory
Pendekatan Catallaxy/Barter Pendekatan
Homo Economicus
Social Exchange Theory Rational Choice Theory
Efektivitas Efesiensi
State/Government Private/Market
Sosialis Liberal
Komunis Kapitalis
Birokrasi Humanisme Birokrasi Rego
(Reinventing Government)
Voluntary Aggrement
Civil Society/Participative Development
Structuration Theory
Empowerment Theory
Kolektif/Struktur
Sosial
Individu/
Agensi
53. HUBUNGAN EKONOMI-POLITIK
POLITIK
Dominan Tidak dominan
-Supradisipliner -Eksploitasi
Dominan -Rego -Kesadaran semu
(Osborn&Gabler) (Marxian)
EKONOMI
Tidak -Coercion -Supremasi kultur
Dominan -Intimidasi -Hegemoni/patuh
(Altuser, Michell) (Gramsci, Geertz)
54. PARADIGMA DAN SISTEM EKONOMI POLITIK
No. SIFAT DASAR KAPITALISME SOSIALISME KOMUNISME CAMPURAN
1. Pemilikan •Individu •Industri dasar
dimiliki negara
sisanya individu
•Seluruhnya
dimiliki
negara
•Individu dan
negara
2. Inisiatif
Pembentukan
•Individu
•Partnership
•Korporasi
•Usaha bersama
pd industri dasar
dan individu
lainnya
•Negara •Individu dan
negara
3. Inisiatif Ekonomi •Keuntungan
sbg motif utama
•Motif ekonomi
dan non ekonomi
•Insentif
terbatas
•Ekonomi,
sosial,politik,
dll
4. Mekanisme Harga •Pasar (supply
and demand)
•Pemerintah,
birokrasi
•Negara •Birokrasi
hukum pasar
5. Kompetisi •Eksis •Ada apabila
negara mau
•Tidak ada •Antara ada
dan tidak
6. Struktur
Organisasi
•Desentralisasi •Semi
sentralisasi
•Sentralisasi
penuh
•Desentralis
asi
7. Inisiatif Kegiatan •Materialistik •Sosialistik •Untuk
ideologi
•Gabungan
55. PEMISAHAN PERAN SWASTA DAN NEGARA
SWASTA
(PRIVATE)
Modal, inovasi,
wirausaha
Sukarela
(voluntary)
Mekanisme Pasar
(Market Mechanism)
Output sebagai
Private Goods
BISNIS DAN
SISTEM EKONOMI
Aturan main sbg
Public Goods
Pengaturan Ekonomi
(Power of Economic
Regulation)
Sifat Wajib
(Compulsary)
Proses Politik
NEGARA
(STATE)
56. PROSES POLITIK DALAM POLITICAL MARKET
POLITISI
PARLEMEN
BIROKRASI
PEMERINTAH
MASYARAKAT
PEMILIH
(VOTERS)
•Program
•Peraturan
•Public Goods
•Program
Pembangunan
•Kontrol
pajak,
dsb.
•Suara
melalui
Pemilu
57. POLITICAL MARKET DAN KELOMPOK
KEPENTINGAN
POLITISI
PARLEMEN
KELOMPOK
KEPENTINGAN
PEMILIH
MASYARAKAT
58. HUBUNGAN IDEOLOGI, EKONOMI
TERHADAP POLITIK
(Malcolm Waters)
Super Structure IDEOLOGI Determination
(Relatively in the last instance/Hybrida
Autonomous) (sesaat)
POLITICAL
Structure Base ECONOMIC Reproduction
(salinan/semu)
59. ACTION THEORY
(Talcott Parson)
Super Structure BUDAYA Kaya nilai, norma, ideologi
(mind, abstrak)
SOSIAL
POLITIK
Base Structure EKONOMI Kaya materi (body, konkrit)
60. FUNGSI AGIL
A = Adaptation = Fungsi Ekonomi
G = Goals Attainment = Fungsi Politik
I = Integration = Fungsi Sosial
L = Latency = Fungsi Budaya
61. TIPE DOMINASI
TIPE PERTAMA:
IDEOLOGI/POLITIK EKONOMI= Paksaan (coercion)
yang melahirkan adu domba atau intimidation (Altuser,
Michell, Galtung)
TIPE KEDUA:
EKONOMI IDEOLOGI/POLITIK= Eksploitasi yang
melahirkan kesadaran semu atau false conciousness (Marxian)
TIPE KETIGA:
BUDAYA IDEOLOGI/POLITIK DAN EKONOMI=
Supremasi budaya/SARA yang melahirkan Hegemoni atau
simbol-2 kekuasaan budaya (Antonio Gramsci, Geertz)
