Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•672 views
Dokumen tersebut membahas tentang desentralisasi keuangan pemerintahan di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai konsep desentralisasi fiskal, sumber pendanaan pemerintah daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dokumen ini juga menjelaskan alur anggaran pemerintah pusat menuju daerah berdasarkan prinsip "uang mengikuti fungsi".
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
Similar to Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D (20)
More from STISIPOL Raja Haji
More from STISIPOL Raja Haji (16)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
- 1. (MK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH) PERTEMUAN KE-11 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) RAJA HAJI Tanjungpinang Dosen pengajar: RENDRA SETYADIHARJA, S.Sos., M.I.P
- 2. SENTRALISASI DEKONSENTRASI DELEGASI DESENTRALISASI
- 3. Aspek Perencanaan: Dominannya pemerintah pusat Aspek Pelaksanaan: harus tunduk pada juklak/ Juknis dari pemerintah pusat Aspek Pengawasan: banyaknya institusi Pengawasan sering tumpang tindih Masalah UU 22/1999 UU 25/1999 UU 32/2004 UU 33/2004 OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL Pengalihan Kewenangan revisi Penataan Dan Perimbangan Keuangan Daerah mengatur diikuti
- 4. Desentralisasi: alat mencapai tujuan bernegara dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis Desentralisasi: penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI ASPEK KEBIJAKAN DESENTRALISASI POLITIK ADMINISTRATIF FISKAL EKONOMI MONEY FOLLOWS FUNCTION
- 5. Desentralisasi Menghilangkan senjang vertikal dan horisontal Mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat “Efek Menyebar/Merembes” antar daerah (Inter-juridictional Spill Over Effects) Demokratisasi
- 6. Hilangnya kesenjangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Terciptanya demokratisasi Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Terciptanya efek penyebaran/ perembesan antar daerah (interjurisdictional spillover effect) VERTIKAL HORIZONTAL
- 7. •Pendistribusian tanggung jawab pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi kepada tingkatan pemerintah yang lebih rendah DESENTRALISASI FISKAL
- 8. Pendelegasian tanggung jawab pengeluaran Pendistribusian sumber perpajakan Transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
- 9. MEMPERBAIKI RELEVANSI KUALITAS PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEBUTUHAN DAN KONDISI MASYARAKAT LOKAL DENGAN TETAP MENGACU PADA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL BAIK REGIONAL MAUPUN NASIONAL
- 10. OTONOMI DAERAH PERENCANAAN BOTTOM-UP PARTISIPASI DALAM DEMOKRASI MENCIPTAKAN SUMBER KEUANGAN PEMBAGIAN SUMBER DAYA YANG MERATA
- 11. JENIS BELANJA NEGARA DALAM APBN Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pegawai Belanja Untuk Daerah Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Lainnya Dana Perimbangan Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian AP BN AP BD A PB N
- 12. Kebijakan Fiskal Nasional Pemerintah Desentralisasi Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah APBD Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan Pendapatan Lainnya Pengeluaran Surplus/Defisit Pembiayaan Implementasi Otoritas Dana Bagi Hasil (Revenue Sharing) DAU / General Allocation Fund (DBH) DAK / Specific Allocation Fund (DBH) APBN APBN Penggunaan SILPA Dana Cadangan Daerah Dari penjualan aset2 daerah Pinjaman Daerah otoritas Sumber Pendanaan Sumber: handout “Allocation of Equalizing Fund under Law No.33 of 2004”, Achmad Rochyadi, 2005
- 13. ALUR APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION) PUSAT DAERAH Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-lain Belanja Untuk Daerah Belanja Pusat di Pusat Belanja Pusat di Daerah 6 Urusan Mutlak Kanwil di Daerah Di luar 6 Urusan Dikerjakan sendiri Melalui UPT Dilimpahkan ke Gubernur Ditugaskan ke Gub/Bupati/ Walikota A PB N Dana Sektoral di Daerah Dana Dekonsentras i Dana Tugas Pembantuan APBD Hibah Dana Darurat 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus 3. Dana Penyesuaian Dana Desentralisasi
- 14. DBH 1. DANA PERIMBANGAN DAU DAK 2. DANA OTONOMI KHUSUS 3. DANA PENYESUAIAN BELANJA UNTUK DAERAH Pajak SDA Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan PPh WPOPDN dan PPh Ps 21 Kehutanan Pertambangan Umum Perikanan Pertambangan Minyak Bumi Pertambangan Gas Bumi Dana Reboisasi *) Non Dana Reboisasi Pertambangan Panas Bumi *) DAK Dana Reboisasi (DR) mulai TA 2006 masuk sebagai Dana Bagi Hasil Kehutanan
- 15. DBH •Sumber pendanaan pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu DAU •Dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk global dan besarannya ditentukan berdasarkan celah fiskal (selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah) DAK •Dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan maksud untuk membantu biaya kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, contohnya sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat