SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
DOSEN PENGAJAR: 
RENDRA SETYADIHARJA, M.I.P 
(MK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH) 
PEMBANGUNAN DAN 
PENGANGGARAN 
PERTEMUAN 
KE-2 
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (STISIPOL) RAJA HAJI 
Tanjungpinang
DEFENISI 
• USAHA UNTUK MEMAJUKAN PEMBANGUNAN 
KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN 
WARGA. SERINGKALI KEMAJUAN 
KEHIDUPAN YANG DIMAKSUD 
TERUTAMA ADALAH KEMAJUAN 
MATERIAL. MAKA 
PEMBANGUNAN SERINGKALI 
DIARTIKAN SEBAGAI KEMAJUAN 
YANG DICAPAI OELH SEBUAH 
MASYARAKAT DI BIDANG 
EKONOMI (BUDIMAN, 1995)
MENGUKUR 
PEMBANGUNAN Kekayaan rata-rata 
Pemerataan 
Kualitas Kehidupan 
Kerusakan 
Lingkungan 
Keadilan Sosial dan 
Kesinambungan
INDIKATOR PEMBANGUNAN YANG BERHASIL 
(BUDIMAN, 1995) 
Pembangunan 
yang Berhasil 
Pertumbuhan 
Ekonomi yang 
Tinggi 
Berkesinambungan 
Tidak Terjadi 
Kerusakan Sosial 
Tidak Terjadi 
Kerusakan Alam
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK 
ANGGARAN MERUPAKAN ESTIMASI KINERJA 
YANG HENDAK DICAPAI 
PENGANGGARAN ADALAH PROSES 
MEMPERSIAPKAN ANGGARAN 
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK TERKAIT 
DENGAN PROSES PENENTUAN JUMLAH ALOKASI 
DANA UNTUK PROGRAM DAN AKTIVITAS 
ASPEK-ASPEK ANGGARAN SEKTOR PUBLIK YAITU 
 ASPEK PERENCANAAN 
 ASPEK PENGENDALIAN 
 ASPEK AKUNTABILITAS PUBLIK
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK (CONT.) 
ANGGARAN MERUPAKAN ALAT EKONOMI 
TERPENTING YANG DIMILIKI UNTUK 
MENGARAHKAN PERKEMBANGAN SOSIAL DAN 
EKONOMI, MENJAMIN KESINAMBUNGAN DAN 
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT 
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK HARUS MEMENUHI 
KRITERIA SEBAGAI BERIKUT: 
MEREFLEKSIKAN PERUBAHAN PRIORITAS 
KEBUTUHAN DAN KEINGINAN MASYARAKAT 
MENENTUKAN PENERIMANAAN DAN 
PENGELUARAN DEPARTEMEN-DEPARTEMEN 
PEMERINTAH, PEMERINTAH PROPINSI ATAU 
PEMERINTAH DAERAH
Anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, 
menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang 
tak terbatas dan terus berkembang. Sedangkan sumber daya yang ada terbatas 
Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung 
jawab terhadap rakyat 
URGENSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
FUNGSI ANGGARAN SEKTOR 
PUBLIK 
Alat Perencanaan 
Alat Pengendalian 
Alat Kebijakan Fiskal 
Alat Politik 
Alat Koordinasi dan 
Komunikasi 
Alat Menciptakan 
Ruang Publik 
Alat Motivasi 
Alat Penilaian Kinerja

More Related Content

What's hot

Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyatPembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
Qiu El Fahmi
 
Sustainable development (SDGs) - Pembangunan Berkelanjutan
Sustainable development (SDGs) - Pembangunan BerkelanjutanSustainable development (SDGs) - Pembangunan Berkelanjutan
Sustainable development (SDGs) - Pembangunan Berkelanjutan
Meidina Nabila
 
Potensi desa dan perkembangan desa
Potensi desa dan perkembangan desaPotensi desa dan perkembangan desa
Potensi desa dan perkembangan desa
Ayuu Ebbol
 

What's hot (19)

Policy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
Policy Brief Pembangunan Wawasan KependudukanPolicy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
Policy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
 
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASARTRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASAR
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
 
Greetings New Year 2018
Greetings New Year 2018Greetings New Year 2018
Greetings New Year 2018
 
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyatPembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
 
Global trends di indonesia
Global trends di indonesiaGlobal trends di indonesia
Global trends di indonesia
 
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakatStrategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
 
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
 
Sustainable development (SDGs) - Pembangunan Berkelanjutan
Sustainable development (SDGs) - Pembangunan BerkelanjutanSustainable development (SDGs) - Pembangunan Berkelanjutan
Sustainable development (SDGs) - Pembangunan Berkelanjutan
 
Lapdal profil jembrana
Lapdal profil jembranaLapdal profil jembrana
Lapdal profil jembrana
 
94035530 definisi-pembangunan-ekonomi
94035530 definisi-pembangunan-ekonomi94035530 definisi-pembangunan-ekonomi
94035530 definisi-pembangunan-ekonomi
 
Makalah pembangunan masyarakat desa
Makalah pembangunan masyarakat desaMakalah pembangunan masyarakat desa
Makalah pembangunan masyarakat desa
 
Bappenas
Bappenas Bappenas
Bappenas
 
7.2 kemiskinan dan kesenjangan pend
7.2 kemiskinan dan kesenjangan pend7.2 kemiskinan dan kesenjangan pend
7.2 kemiskinan dan kesenjangan pend
 
Potensi desa dan perkembangan desa
Potensi desa dan perkembangan desaPotensi desa dan perkembangan desa
Potensi desa dan perkembangan desa
 
F 19997 a20
F 19997 a20F 19997 a20
F 19997 a20
 
Pa penggal2 bab2
Pa penggal2 bab2Pa penggal2 bab2
Pa penggal2 bab2
 
Modul penuh penduduk
Modul penuh pendudukModul penuh penduduk
Modul penuh penduduk
 
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi DaerahKedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
 

Similar to Pertemuan ii p4 d

Daya saing daerah untuk ekstesion pemerintahan
Daya saing daerah untuk ekstesion pemerintahanDaya saing daerah untuk ekstesion pemerintahan
Daya saing daerah untuk ekstesion pemerintahan
endrayaman
 
EVALUASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI )ARlNGAN DALAM KECAMATAN (Evaluation on Vil...
EVALUASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI )ARlNGAN DALAM KECAMATAN (Evaluation on Vil...EVALUASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI )ARlNGAN DALAM KECAMATAN (Evaluation on Vil...
EVALUASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI )ARlNGAN DALAM KECAMATAN (Evaluation on Vil...
Repository Ipb
 
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Muh Saleh
 
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptxEKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
AlfiSyahrin89
 

Similar to Pertemuan ii p4 d (20)

TUGAS EKONOMI ( PEMBANGUNAN EKONOMI).pptx
TUGAS EKONOMI ( PEMBANGUNAN EKONOMI).pptxTUGAS EKONOMI ( PEMBANGUNAN EKONOMI).pptx
TUGAS EKONOMI ( PEMBANGUNAN EKONOMI).pptx
 
Manajemen Pembangunan #1
Manajemen Pembangunan #1Manajemen Pembangunan #1
Manajemen Pembangunan #1
 
Daya saing daerah untuk ekstesion pemerintahan
Daya saing daerah untuk ekstesion pemerintahanDaya saing daerah untuk ekstesion pemerintahan
Daya saing daerah untuk ekstesion pemerintahan
 
Presentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptxPresentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptx
 
Makalah pertumbuhan ekonbomi
Makalah pertumbuhan ekonbomiMakalah pertumbuhan ekonbomi
Makalah pertumbuhan ekonbomi
 
EVALUASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI )ARlNGAN DALAM KECAMATAN (Evaluation on Vil...
EVALUASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI )ARlNGAN DALAM KECAMATAN (Evaluation on Vil...EVALUASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI )ARlNGAN DALAM KECAMATAN (Evaluation on Vil...
EVALUASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI )ARlNGAN DALAM KECAMATAN (Evaluation on Vil...
 
Tugasan Amalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
Tugasan Amalan Terbaik Kesejahteraan SosialTugasan Amalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
Tugasan Amalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
 
Orientasi Dewan.pptx
Orientasi Dewan.pptxOrientasi Dewan.pptx
Orientasi Dewan.pptx
 
Amalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
Amalan Terbaik Kesejahteraan SosialAmalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
Amalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
 
Makalah pertumbuhan ekonbomi
Makalah pertumbuhan ekonbomiMakalah pertumbuhan ekonbomi
Makalah pertumbuhan ekonbomi
 
Makalah pertumbuhan ekonbomi
Makalah pertumbuhan ekonbomiMakalah pertumbuhan ekonbomi
Makalah pertumbuhan ekonbomi
 
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
6.Manajemen Pemulihan Pasca Bencana.pptx
6.Manajemen Pemulihan Pasca Bencana.pptx6.Manajemen Pemulihan Pasca Bencana.pptx
6.Manajemen Pemulihan Pasca Bencana.pptx
 
Artikel Sosiologi Lingkungan Lina Febriani (L1C018050)
Artikel Sosiologi Lingkungan Lina Febriani (L1C018050)Artikel Sosiologi Lingkungan Lina Febriani (L1C018050)
Artikel Sosiologi Lingkungan Lina Febriani (L1C018050)
 
EKO.PUBLIK PERTEMUAN 1.pptx
EKO.PUBLIK PERTEMUAN 1.pptxEKO.PUBLIK PERTEMUAN 1.pptx
EKO.PUBLIK PERTEMUAN 1.pptx
 
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
 
ILMU NEGARA - Dasar dasar negara
ILMU NEGARA - Dasar dasar negaraILMU NEGARA - Dasar dasar negara
ILMU NEGARA - Dasar dasar negara
 
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptxEKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
 
Fisip manajemen lingkungan2
Fisip manajemen lingkungan2Fisip manajemen lingkungan2
Fisip manajemen lingkungan2
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
 

More from STISIPOL Raja Haji

Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publikPertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
STISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
STISIPOL Raja Haji
 

More from STISIPOL Raja Haji (16)

Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4DDesentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
 
Icpa kku
Icpa kku Icpa kku
Icpa kku
 
Ppt id 141 IICIES
Ppt id 141 IICIESPpt id 141 IICIES
Ppt id 141 IICIES
 
Ppt id 141(a) IICIES
Ppt id 141(a) IICIESPpt id 141(a) IICIES
Ppt id 141(a) IICIES
 
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
 
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran PerundanganPertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
 
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islam
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islamPertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islam
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islam
 
Pertemuan ii pai
Pertemuan ii paiPertemuan ii pai
Pertemuan ii pai
 
Pertemuan v value for money, jenis anggaran
Pertemuan v value for money, jenis anggaranPertemuan v value for money, jenis anggaran
Pertemuan v value for money, jenis anggaran
 
Pertemuan vi siklus anggaran
Pertemuan vi   siklus anggaranPertemuan vi   siklus anggaran
Pertemuan vi siklus anggaran
 
Pertemuan vi implementasi kebijakan
Pertemuan vi   implementasi kebijakanPertemuan vi   implementasi kebijakan
Pertemuan vi implementasi kebijakan
 
Pertemuan iv identifikasi rekomendasi
Pertemuan iv identifikasi rekomendasiPertemuan iv identifikasi rekomendasi
Pertemuan iv identifikasi rekomendasi
 
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publikPertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
 
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
 
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publikPertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
 
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
 

Recently uploaded

mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfmengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
saptari3
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
dpp11tya
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
ssuser35630b
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfmengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 

Pertemuan ii p4 d

  • 1. DOSEN PENGAJAR: RENDRA SETYADIHARJA, M.I.P (MK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH) PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN PERTEMUAN KE-2 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) RAJA HAJI Tanjungpinang
  • 2. DEFENISI • USAHA UNTUK MEMAJUKAN PEMBANGUNAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN WARGA. SERINGKALI KEMAJUAN KEHIDUPAN YANG DIMAKSUD TERUTAMA ADALAH KEMAJUAN MATERIAL. MAKA PEMBANGUNAN SERINGKALI DIARTIKAN SEBAGAI KEMAJUAN YANG DICAPAI OELH SEBUAH MASYARAKAT DI BIDANG EKONOMI (BUDIMAN, 1995)
  • 3. MENGUKUR PEMBANGUNAN Kekayaan rata-rata Pemerataan Kualitas Kehidupan Kerusakan Lingkungan Keadilan Sosial dan Kesinambungan
  • 4. INDIKATOR PEMBANGUNAN YANG BERHASIL (BUDIMAN, 1995) Pembangunan yang Berhasil Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi Berkesinambungan Tidak Terjadi Kerusakan Sosial Tidak Terjadi Kerusakan Alam
  • 5. PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK ANGGARAN MERUPAKAN ESTIMASI KINERJA YANG HENDAK DICAPAI PENGANGGARAN ADALAH PROSES MEMPERSIAPKAN ANGGARAN PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK TERKAIT DENGAN PROSES PENENTUAN JUMLAH ALOKASI DANA UNTUK PROGRAM DAN AKTIVITAS ASPEK-ASPEK ANGGARAN SEKTOR PUBLIK YAITU  ASPEK PERENCANAAN  ASPEK PENGENDALIAN  ASPEK AKUNTABILITAS PUBLIK
  • 6. PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK (CONT.) ANGGARAN MERUPAKAN ALAT EKONOMI TERPENTING YANG DIMILIKI UNTUK MENGARAHKAN PERKEMBANGAN SOSIAL DAN EKONOMI, MENJAMIN KESINAMBUNGAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT ANGGARAN SEKTOR PUBLIK HARUS MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI BERIKUT: MEREFLEKSIKAN PERUBAHAN PRIORITAS KEBUTUHAN DAN KEINGINAN MASYARAKAT MENENTUKAN PENERIMANAAN DAN PENGELUARAN DEPARTEMEN-DEPARTEMEN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH
  • 7. Anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang. Sedangkan sumber daya yang ada terbatas Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat URGENSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
  • 8. FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Alat Perencanaan Alat Pengendalian Alat Kebijakan Fiskal Alat Politik Alat Koordinasi dan Komunikasi Alat Menciptakan Ruang Publik Alat Motivasi Alat Penilaian Kinerja