Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to MasalahUtama
Similar to MasalahUtama (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
MasalahUtama
- 1. KonsepdanStudi Kebijakan Publik Septiana Dwiputrianti, SE, M. Com (Hons), Ph.D. Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Angkatan XXIV/2023 Pusbangkom TSK ASN LAN RI Kamis, 27 Juli 2023
- 2. Pendidikan: • Philosophy of Doctoral (Ph.D.), Public Policy and Governance, Australian National University, Canberra, Australia. • Master of Commerce by Honours (M. Com. Hons), The University of Wollongong, NSW, Australia • Sarjana Ekonomi (SE), FEB, UNPAD, Bandung Riwayat Pekerjaan: Jan 1994- Sekarang – LAN RI 2013 - Kapus Pembinaan JF Analis Kebijakan 2014 - Kapus Inovasi dan Tata Pemerintahan LAN RI 2016- Asisten KASN Pengawasan Sistem Merit Man ASN 2000- sekarang JF Dosen Lektor Kepala • Email: sdwputrianti@gmail.com | +6208112200228 / 08122002295 Septiana Dwiputrianti, SE, M. Com (Hons), Ph. D.
- 3. AGENDA dan TUJUAN PEMBELAJARAN 3. Tantangan kebijakan publik di indonesia • Menciptakan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) • Menciptakan nilai dalam pembuatan kebijakan • Mengembangkan proses deliberatif dalam pembuatan kebijakan • Memperkuat eksistensi analis kebijakan • Keahlian yang dibutuhkan oleh analis kebijakan • Posisi analis kebijakan dalam struktur birokrasi 1. Kebijakan publik dalam pemerintahan modern • Pergeseran peran pemerintah • Pemerintah dan kebijakan publik 2. Memahami proses kebijakan • Definisi dan ruang lingkup kebijakan publik • Komponen proses kebijakan publik • Proses kebijakan
- 4. Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • Sharing Jadwal Pk. 08.00- 13.45 Istirahat 1: 10.15-10.30 Istirahat 2: 12.00-12. 45
- 5. AGENDA 1. Kebijakan publik dalam pemerintahan modern • Pergeseran peran pemerintah • Pemerintah dan kebijakan publik
- 8. Dampak Masif Korupsi terhadap: 1. Ekonomi 2. Sosial dan Kemiskinan 3. Birokrasi Pemerintahan 4. Politik dan Demokrasi 5. Penegakan Hukum 6. Pertahanan dan Keamanan 7. Kerusakan Lingkungan
- 9. Covid-19 mendisrupsi semua sektor kehidupan Masalah Ekonomi Pengangguran Masalah Pendidikan Masalah Sosial Korupsi Kriminalitas …and many more DISRUPTION
- 10. Masalah Publik di Era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) Millenial Disruption Digital Disruption Kebijakan Publik yang seperti apa yang menjadi sangat penting saat ini?
- 11. Perubahan Global di Era VUCA Kebijakan Publik seperti apa yang menjadi sangat penting saat ini? Kebijakan Publik yang adaptif, kolaboratif, agile, dan berbasis BIG DATA • Volatility Vision • Uncertainty Understanding • Complexity Clarity • Ambiguity Agility Millenial Disruption Digital Disruption
- 12. Old Public Administratio n (OPA) Wodrow Wilson (1887) Dikotomi Politik – Administrasi, Fungsi-fungsi manajemen (Rowing) David Osborne & Ted Gaebler (1992) Mekanisme Pasar, privatisasi, entrepreneurial government (Steering) New Public Service (NPS) New Public Management (NPM) New Public Governanc e (NPG) Denhardt dan Denhardt (2003) Citizen first, values for people, service equity, leadership, inovasi (Serving) Stephen P Osborne (2006) Civil society sebagai empowered citizen dalam tata kelola kolaboratif yang digerakkan oleh mesin birokrasi pemerintah Pergeseran Paradigma Administrasi Publik
- 13. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik Yang dibutuhkan: 1. Agile & Smart Government Optimalisasi Teknologi dan Informasi dan Digitalisasi 2. Open Government: Tuntutan Transparansi & Akuntabilitas Publik 3. Evidence & BigData Driven Policy Kebijakan Publik yang berdasarkan bukti dan data. 4. Kebijakan Publik yang melibatkan aktor non negara (Collaborative Governance)
- 14. Politik, Administrasi dan Kebijakan (Prasojo, 2021) Administration (appointed) Politic (elected) + Public Policy Services Citizen Feedback: Perception on government
- 15. AGENDA 1. Kebijakan publik dalam pemerintahan modern • Pergeseran peran pemerintah • Pemerintah dan kebijakan publik 2. Memahami proses kebijakan • Definisi dan ruang lingkup kebijakan publik • Komponen proses kebijakan publik • Proses kebijakan
- 16. Question #2 Mengapa pembuat kebijakan memilih menyelesaikan masalah publik tertentu dibanding masalah publik lainnya?
- 17. Permasalahan Publik Prioritas Kebijakan • Sumberdaya yang terbatas, • Berbagai masalah publik yang makin kompleks Pemerintah dituntut untuk menyelesaikan banyak persoalan publik VS Pemerintah harus menentukan pilihan penyelesaian masalah- masalah publik berdasarkan skala prioritas Kebijakan Publik
- 18. KAPAN SUATU MASALAH MENJADI MASALAH PUBLIK? 1. Masalah privat masalah yang bersifat pribadi dan tidak memiliki dampak luas di masyarakat. 2. Masalah privat akan bergeser menjadi masalah publik ketika masalah tersebut menjadi masalah bersama dan kemudian suatu kelompok mengorganisir suatu gerakan untuk mengatasi masalah tersebut. 3. Masalah publik menjadi pertentangan di masyarakat (konflik) dimana terjadi perbedaan-perbedaan tentang persepsi dan solusi terhadap masalah publik 4. Isu mulai dirasakan oleh para pemangku kepentingan politik yang berada dalam yurisdiksi kewenangan pemerintah 5. Serangkaian masalah membutuhkan pertimbangan yang aktif dan serius dari pemerintah Sumber: Anderson, 2003 Systemic Agenda Institutional Agenda Masalah Privat Masalah Publik Issue
- 19. Penentuan Masalah Kebijakan Kejadian Kejadian biasa Masalah Masalah Privat Masalah Publik Masalah tidak strategis Masalah strategis Masalah tidak strategis terstruktur Masalah strategis terstruktur Perlu keterlibatan pemerintah Kualitas, wawasan,
- 20. Kompleksitas Penentuan Masalah Strategis 1. Adanya keterkaitan yang luas (interdependency) antar aspek dalam masyarakat Contoh: Upaya meningkatkan taraf hidup petani melalui peningkatan pendapatan atan (Abidin, 2 Pendapatan Petani Lahan Modal Informasi Teknologi Tenaga Kerja Air Kualitas tanah Iklim Kredit Pasar Sarana Prasarana Bibit Diversifikasi tanaman Upah Waktu Luas lahan
- 21. Kompleksitas Penentuan Masalah Strategis 2. Subyektifitas dalam melihat permasalahan publik Perbedaan persepsi atau cara pandang satu aktor memandang permasalahan dapat berbeda dengan aktor lain, misal: • Pemerintah pusat vs Pemerintah daerah • Eksekutif vs legislatif • Pemerintah vs masyarakat • Masyarakat vs masyarakat 3. Multi dimensi dan interdependensi permasalahan • Masalah publik dan gejalanya berubah cepat (dinamis) • Satu masalah publik dipengaruhi dan mempengaruhi aspek lain • Pengaruh eksternal (perkembangan internasional atau regional, trend global)
- 22. Masalah Strategis Terstruktur dan Tidak Terstruktur No Elemen Terstruktur Tidak Terstruktur 1 Jumlah pengambil keputusan Satu/sedikit Banyak 2 Alternatif keputusan Terbatas Tidak ada batasan 3 Nilai Konsensus Koordinasi Konflik 4 Hasil Tertentu/ ada resiko Tidak diketahui 5 Kemungkinan Terhitung Tidak terhitung
- 23. Konsep “Publik” • Public: Not simply what the majority wants • Kepentingan kelompok minoritas didalam proses pembuatan kebijakan Publik • Memuaskan kepentingan individu sekaligus meningkatkan kesehjateraan masyarakat banyak • Setiap negara mendefinisikan “barang public” vs. “barang privat” secara beragam. contoh: Pendidikan di Jerman • Bergantung pada ideologi suatu negara (welfare-state, liberal market) Adanya konstitusi yang menetapkan kewajiban dan hak negara/rakyat (e.g. pendidikan, kesehatan, fakir miskin, kekayaan negara) • Pendekatan Barang Publik Prinsip non-rivalry (tidak perlu bersaing) & Prinsip non-excludability (tidak perlu dikecualikan)
- 24. Konsep KEBIJAKAN PUBLIK Policy as a choice. Public policy is ultimately about achieving objectives. (A. Kay, 2006) Kebijakan publik suatu pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik A purposive course of action followed by government in dealing with some topics or matters of public concern (J. E. Anderson, 1975) Fokus pada: a. Tindakan yang dilakukan aktor kebijakan (mandiri ataupun kelompok) b. Berkaitan dengan masalah yang harus dipecahkan
- 25. Konsep KEBIJAKAN PUBLIK Whatever governments choose to do or not to do (Thomas R. Dye, 1978) Fokus pada: a. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan b. Pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu A projected program of goals, values and practices (Lasswell, 1970) Fokus pada: Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai, dan praktik (yang terarah)
- 26. Konsep KEBIJAKAN PUBLIK Behavioral consistency and repetitiveness associated with efforts in and through government to resolve public problems (Charles O. Jones, 1970) Fokus pada: a. Kebijakan bersifat dinamis b. Peran besar pemerintah c. Berkaitan dengan upaya memecakan masalah publik The authoritative allocation of values for the whole society (Easton) Fokus pada: a. pengalokasian nilai-nilai secara paksa b. kepada seluruh anggota masyarakat
- 27. Dengan demikian… Permasalahan Publik Prioritas Kebijakan • Sumberdaya yang terbatas, • Berbagai masalah publik yang makin kompleks Pemerintah dituntut untuk menyelesaikan banyak persoalan publik VS Pemerintah harus menentukan pilihan penyelesaian masalah-masalah publik berdasarkan skala prioritas Kebijakan Publik Kebijakan publik merupakan bentuk pernyataan formal dari pemerintah tentang pilihan terbaik dari berbagai alternatif penyelesaian masalah publik
- 28. Kebijakan Publik adalah … • Pilihan melakukan atau tidak melakukan suatu keputusan/tindakan (to do or not to do) • Berkaitan dengan upaya memecakan masalah public, sehingga menyelesaikan masalah publik menjadi titik sentral dalam kebijakan publik • Intervensi negara/pemerintah • Tujuan bersama (public interest and social welfare) • Pengalokasian nilai-nilai secara paksa • Apa yang menjadi kebijakan pemerintah mempengaruhi kehidupan masyarakat, dari aspek sosial, ekonomi, politik.
- 29. NO MAKNA KEBIJAKAN CONTOH 1 Sebagai label untuk sebuah aktivitas Kebijakan pendidikan, kebijakan industri 2 Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan Kebijakan tentang pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh masyarakat, kebijakan pengurangan angka kemiskinan 3 Sebagai proposal spesifik Kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak 4 Sebagai keputusan pemerintah Keppres, keputusan menteri 5 Sebagai otorisasi formal Keputusan DPR 10 Penggunaan istilah kebijakan, dengan makna yang berbeda (Hogwood & Gunn, 1984)
- 30. NO MAKNA KEBIJAKAN CONTOH 6 Sebagai sebagai sebuah program Program pengarusutamaan gender 7 Sebagai sebuah keluaran (output) Pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk mendorong pengembangan usaha keciil 8 Sebagai sebuah hasil (outcome) Peningkatan nilai investasi dan pendapatan pengusaha kecil sebagai implikasi pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk usaha kecil 9 Sebagai sebagai teori atau model Jika infrastruktur fisik wilayah indonesia timur diperbaiki maka perkembangan sosial ekonomi wilayah itu semakin meningkat 10 Sebagai sebuah proses Pembuatan kebijakan dimulai sejak penetapan agenda, keputusan tentang tujuan, implementasi sampai dengan evaluasi 10 Penggunaan istilah kebijakan…
- 31. Pentingnya Kebijakan Publik Apa yang menjadi kebijakan pemerintah mempengaruhi kehidupan masyarakat, dari aspek sosial, ekonomi, politik. Kebijakan Publik disusun sebagai reaksi atas masalah publik yang muncul, sehingga kemampuan menyelesaikan masalah publik menjadi titik sentral dalam kebijakan publik.
- 32. Lingkup dan Hierarki Kebijakan Publik LINGKUP: mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum. HIERARKI: kebijakan publik bersifat nasional, regional maupun lokal
- 33. Sistem Kebijakan: Tiga Elemen Kebijakan • KEBIJAKAN PUBLIK lahir karena tuntutan-tuntutan yang merupakan serangkaian pengaruh lingkungan • LINGKUNGAN KEBIJAKAN: (al. karakteristik sosial ekonomi, sumberdaya alam, iklim, topografi, demografi, budaya). Keterbatasan dan konstrain dari lingkungan mempengaruhi pembuat kebijakan. • PELAKU KEBIJAKAN: Pemerintah memiliki otoritas pembuatan kebijakan dengan peran pokok sebagai regulator. Namun dalam lingkungan negara yang demokratis, seluruh aktor kebijakan, pemerintah dan non pemerintah secara kolektif memberikan kontribusi Sumber: Dunn, 2004
- 34. 4 3 2 1 Nasehat Kebijakan Studi Kebijakan memberikan nasehat kebijakan Akademik intelektual Studi kebijakan sebagai pekerjaan akademik intelektual yang berkontribusi pada pekerjaan politik riil Apa yang harus dilakukan politik Fokus pada pertanyaan apa yang harus dilakukan sebagai komunitas politik (bukan pada apa yang seharusnya terjadi) Persuasi Intervensi Studi kebijakan sebagai sebuah persuasi yang mengintervensi komitmen yang bersifat normative dalam dunia Tindakan yang nyata Studi Kebijakan Publik
- 35. Tiga Faktor Penting Knowledge, theory, data Authority and power Political & economic interest Kebijakan yang baik didukung oleh pengetahuan, informasi, data, best practice dan bukti yang memadai (evidence basedpolicy/ knowledge basedpolicy) Positivisme: Empirical Hubungankausal dan prediktif dalammemahami dan menjelaskan masalah Study Kebijakan Publik Post-Positivisme: Memberikan pemahaman yang lengkap & mendalam mengenai nilai & hubungan antara organisasi & individual
- 36. Komunitas Kebijakan Publik (Sumber:Prasojo, 2021) Perancang Per-UU-an Analis kebijakan Perencana Media, NGO, Donors Peneliti Kebijakan (PT, Litbang) INSTANSI PEMERINTAH
- 37. Strata Kebijakan Kebijakan menjabarkan kebijakan umum Bentuk: • Lingkup Pem Pusat: PP menjabarkan UU, Kepmen menjabarkan Keppres • Lingkup daerah: Keputusan Kepala Dinas Menjabarkan Peraturan bupati 03 02 01 Kebijakan Umum • Cakupan kebijakan luas • berjangka panjang • strategi kebijakan tidak bersifat operasional Bentuk: • Lingkup wilayah negara: UU, Perpres • Lingkup daerah: Perda, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan
- 40. Policy Cycle Althaus et al., 2013 • Identifying Issues (Agenda Setting): dragging attention to take action • Policy Analysis: the issue being analyzed, outcomes set • Policy instrument: means to achieve the outcomes • Consultation: support from actors • Coordination: secure resources and avoid conflicts with other policies/ regulations • Decision: all set, decree publicly • Implementation: the decision executed • Evaluation: effectiveness, whether outcome achieved?
- 41. Policy Cycle Proses yang terstruktur dan logis (sekuensial) dalam menyelesaikan masalah publik oleh pemerintah Dunn, 2004 04 Policy Implementation Advocacy Analisis Konsultansi Publik Koordinasi Pooling Riset, FGD Proses Politik Policy Evaluation 05 Perumusan Masalah (Agenda Setting) 01 Policy Formulatio n 02 PolicyAdoption 03
- 42. Proses Kebijakan Publik (1/2) NO TAHAPAN IDENTIFIKASI 1 Perumusan Masalah (Agenda Setting) Mengidentifikasi isu/masalah publik apa yang akan menjadi masalah kebijakan untuk diselesaikan 2 Policy Formulation memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan: menentukan kemungkinan kebijakan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah melalui proses forecasting (konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan ditentukan) 3 Sumber Policy Adoption :Dunn (2004), Shafritz dan Russel (1997) menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para eksekutif dan legislatif, yang sebelumnya dilakukan proses usulan atau rekomendasi kebijakan
- 43. Proses Kebijakan Publik (2/2) NO TAHAPAN IDENTIFIKASI 4 Policy Implementation Kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan oleh organisasi atau unit administratif tertentu dengan memobilisasi dana dan sumberdaya untuk mendukung kelancaran implementasi. Pada tahap ini, proses pemantauan (monitoring) kebijakan dilakukan 5 Policy Evaluation • Melakukan penilaian kebijakan (program & kegiatan) yang telah diimplementasikan beserta dampaknya • Melakukan umpan balik memutuskan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan, direvisi atau dihentikan Sumber: Dunn (2004), Shafritz dan Russel (1997)
- 44. Namun demikian, Praktik Pembuatan Kebijakan Policy Making SDM Budaya Birokrasi Keterbatasan Informasi Advocacy, Analisis, Konsultansi Publik, Pooling, Riset, FGD, Proses Politik Prosesnya tidak selalu Sekuensial, namun dapat dengan urutan yang berbeda, atau overlap, atau dilakukan bersamaan Penentuan Isu Waktu Anggaran LINGKUNGAN KEBIJAKAN (politik, karakteristik sosek, SDA, iklim, topografi, demografi). Interest aktor kebijakan
- 45. The Garbage Can Model (Cohen et al., 1972) Participants Choice opportunities Problems Solutions • MODEL TEMPAT SAMPAH Dengan asumsi bahwa pengambilan keputusan kebijakan publik bersifat acak dan unsystematic, serta tidak ada hubungan yang jelas antara masalah kebijakan, analisis dan solusi. • Ide-ide kebijakan, masalah, dan alternatif solusi ditumpahkan bersama, sehingga kebijakan dikembangkan secara acak, dipengaruhi oleh berbagai kepentingan
- 46. MODEL RASIONAL MODEL TEMPAT SAMPAH Analisis secara mendalam (logis dan step- by-step) terhadap berbagai isu atau alternatif kebijakan dan konsekuensinya Pengambil keputusan dalam organisasi bersifat acak dan unsystematic karena adanya tumpang tindik kepentingan • Outcome sangat rasional • Pengambil keputusan menggunakan sistem pilihan yang konsisten untuk memilih isu atau alternatif terbaik • Pengambil keputusan mampu mengenali semua alternatif • Keberhasilan/ kegagalan tiap alternatif • Memiliki waktu, informasi dan sumberdaya yang cukup • Pola pengambil keputusan ditandai dengan ketidakteraturan yang disebabkan karena pilihan problematik antar alternatif/isu, ketidakjelasan informasi, dan dinamika dukungan yang selalu berubah dipengaruhi keputusan kelompok/individu • Identifikasi masalah dilakukan secara acak, masalah kebijakan dan solusi muncul secara bersamaan, siklus kebijakan dimulai dari implementasi atau evaluasi Model Rasional vs Model Tempat Sampah
- 47. Model inkremental (Charles E. Lindblom) … memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau, dengan hanya melakukan perubahan- perubahan seperlunya untuk menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan • Model kebijakan yang dilakukan dengan mendesain ulang kebijakan yang ada namun masih dalam koridor rangka utama kebijakan asalnya. • Dalam hal pembuat keputusan, hanya mempertimbangkan beberapa altematif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah. • Bagi tiap altematif hanya sejumlah kecil akibat- akibat yang mendasar saja yang akan dievaluasi • Model inkremental dilakukan untuk menghadapi masalah yang membutuhkan penanganan dengan waktu yang cukup singkat atau pengambilan keputusan sehari-hari.
- 48. The Advocacy Coalition Framework • Model Kerangka Kerja KoalisiAdvokasi mengasumsikan bahwa para pelaku kebijakan berusaha untuk membuat keputusan yang rasional; • Meskipun seringkali rasionalitas pengambilan keputusan terhalang oleh berbagai faktor yang kompleks. • Model ini berpendapat proses kebijakan adalah negosiasi jangka panjang antara koalisi kepentingan, perantara kebijakan, dan lembaga politik yang memiliki keyakinan dasar yang sama. Koalisi ini bersaing dan berinteraksi untuk mempengaruhi perubahan
- 49. Multiple Streams Framework is a well-respected approach for analyzing policymaking across a variety of policies and countries. FSM is a powerful tool for understanding the policy process, and more specifically, agenda- setting, through three separate streams:problems, policies and politics. Multiple Streams Framework (Teori Multi Arus) (John Kingdon) Multiple Streams Framework meneliti fenomena yang terjadi dalam tahap agenda setting. Agenda setting merupakan tahap awal dan sangat menentukan kualitas atas kebijakan publik yang diambil oleh eksekutif Toga arus dalam proses agenda setting : • arus masalah • arus kebijakan dan • arus politik • berkaitan satu sama lain • Agenda setting akan dinilai baik apabila ketiga arus tersebut bertemu pada suatu titik.
- 50. AGENDA 3. Tantangan kebijakan publik di indonesia • Menciptakan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) • Menciptakan nilai dalam pembuatan kebijakan • Mengembangkan proses deliberatif dalam pembuatan kebijakan • Memperkuat eksistensi analis kebijakan • Keahlian yang dibutuhkan oleh analis kebijakan • Posisi analis kebijakan dalam struktur birokrasi 1. Kebijakan publik dalam pemerintahan modern • Pergeseran peran pemerintah • Pemerintah dan kebijakan publik 2. Memahami proses kebijakan • Definisi dan ruang lingkup kebijakan publik • Komponen proses kebijakan publik • Proses kebijakan
- 51. Question #3 Mengapa beberapa kebijakan berhasil, sementara beberapa lainnya tidak?
- 52. • Effective Government vs Failure government • Bad government policies • Poor implementation • Ethical failures • Inability of government to change when it necessary • Government faces too many policy priorities to realistically and too few resources to make progress against all of them simultaneously. • The appropriate government policies and priorities shift as a country itself changes. • The world outside the country changes Why Public Policy Fails… (Porter, 2009)
- 53. Praktik Pembuatan Kebijakan (konteks Indonesia) Datta, Ajoy, Rachma Nurbani, Gema Satria, Hans Antlov, Ishkak Fatonie, and Rudy Sabri. 2017. ‘Policy, Change and Paradox in Indonesia: Implications for the Use of Knowledge’. Jakarta: Knowledge Sector Initiative. “…Indonesia menghadapi tantangan khusus dalam pembuatan kebijakan. Birokrasi memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program di pusat maupun daerah, dalam penyusunan dan pelaksanaan UU, dan dengan berpartisipasi dalam proses perencanaan, penganggaran, ...” Data Prolegnas: 2005-2009 2010-2014 2014-2019 2020-2024 : 284 : 247 : 189 : 294 …. Selesai 2021 = 4 Rata-rata pertahun yang terealisasi hanya 30 Undang-undang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- 54. Why Public Policy Fails… Konteks Indonesia • Lemahnya kapasitas pembuat kebijakan • Lingkungan politik yang kompleks • Persaingan kepentingan antar aktor yang terlibat • Pengambilan keputusan gaya konsensus • Tidak adanya dukungan dari Publik • Keterlibatan aktor informal • Budaya organisasi • Cost benefit analysis (analisis biaya-manfaat) • Organisasi non pemerintah • Organisasi masyarakat sipil • Media
- 55. Question #4 Apakah Dampak dari Proses Kebijakan Publik yang buruk?
- 56. • Kualitas pelayanan publik yang buruk; • Kebijakan Publik memberi hanya sedikit (atau tidak ada) manfaat bagi masyarakat, dan/atau manfaat yang diberikan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang; • Harapan pengguna tidak terpenuhi; • Memunculkan konsekuensi sosial atau lingkungan yang merugikan; • Memberikan efek merugikan pada daya saing ekonomi • Tingkat kepercayaan kepada pemerintah menurun/rendah Dampak dari Proses Kebijakan Publik yang BURUK
- 57. Bagaimana dengan praktik Pembuatan Kebijakan di Indonesia?
- 58. UU No. 5 tahun 2014 ttg ASN Latar belakang Pemerintah melihat adanya masalah mendasar dalam SDM birokrasi yang harus secepatnya dibenahi, diantaranya: • Belum tertanamnya budaya kinerja dan pelayanan dan ukuran kinerja belum terencana dengan baik. Meski berkualitas rendah, pemerintah sulit memberhentikan mereka yang berkinerja buruk. • Proses rekrutmen dan promosi jabatan di sebagian pemerintahan daerah berdimensi politik, kekeluargaan, dan ekonomi. • Sulit menegakkan integritas dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam birokrasi. RUU ASN mengalami proses pembahasan panjang (dibahas dalam 10x persidangan) adanya resistensi.
- 59. UU No. 5 tahun 2014 ttg ASN 1. AGENDA SETTING: Diusulkan DPR International Donors Melihat Perlunya Reform Memberikan Support Kepada Kemenpan RB • Presiden dalam rangka Reformasi Birokrasi, melalui Kemenpan RB melakukan Review UU 43/1999 Tentang Perubahan Atas UU No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian • Menteri Kemenpan RB mengusulkan dibentuknya 2 kelompok untuk menyusun Draft UU (2010) POLICY FORMULATION DAN POLICY ANALYSIS: Akademisi menghasilkan academic paper dan draft UU (2011) DISKUSI KEBIJAKAN: DPR melakukan pembahasan draft UU KOORDINASI KEBIJAKAN: Presiden menunjuk 3 menteri untuk memimpin tim pemerintah untuk mempertimbangkan draft UU DISKUSI KEBIJAKAN/KONTESTASI KEBIJAKAN: Lobbying oleh pemerintah dan stakeholders yang mendukung dan menentang UU DISKUSI KEBIJAKAN/PENGAMBILAN KEPUTUSAN: Pemerintah memberikan pertimbangan dengan menolak draft UU
- 60. DISKUSI KEBIJAKAN /KOORDINASI: Pembahasan di DPR ditunda, dan pemerintah mencoba membangun consensus internal (tapi gagal meraih konsensus setelah melaksanakan 60x pertemuan) POLICY DISCUSSION: Kabinet melakukan pertemuan dalam merespon berita di media (2013) DISKUSI POLITIK/ FORMULASI: Musyawarah parlemen. Terjadi kesepakatan antara pemerintah dan legislative terkait draft UU PENETAPAN KEBIJAKAN: DPR menyetujui UU UU No. 5 tahun 2014 ttg ASN COORDINATION: KASN dibentuk untuk melakukan monitoring pelaksanaan UU ASN (2014) KASN menetapkan guidelines (PEDOMAN) terkait pelaksanaan UU ASN sebagai respon atas complaints dan permintaan ASN. Selanjutnya pedoman tersebut di revisi kembali untuk menyesuaikan dengan peraturan menteri lainnya A DISKUSI KEBIJAKAN/ FORMULASI: Wakil menteri Kemenpan RB menginisiasi diskusi kebijakan dan membentuk tim perwakilan dari pemerintah untuk menyusun draft pedoman. Tim menyusun 9 peraturan (untuk 6 kementerian terkait) dan melakukan negosiasi peraturan2 tersebut. Policy formulation: Akademisi dan private sector dilibatkan oleh kemenpan RB agar memberikan advise (masukan) terkait draft pedoman B
- 61. UU No. 5 tahun 2014 ttg ASN Pergantian Pemerintahan (2014) AGENDA SETTING dari Presiden (Joko Widodo) yang focus pada pemerintahan yang efektif dan roadmap birokratik reform (2014-2015) Implementasi kebijakan (2016)
- 62. Evidence Based Policy “Tantangan terbesar bagi pemerintah adalah bagaimana memproduksi kebijakan berkualitas sehingga memperkuat daya saing Indonesia dengan peluang dan sumber daya yang dimiliki. Kebijakan publik yang berkualitas dan aplikatif adalah berdasarkan bukti-bukti yang memadai” (Kepala LAN, 2016)
- 63. Konflik Terdapat Pasal/ketentuan yang bertentangan dengan peraturan lainnya Inkonsistensi Terdapat ketentuan yang tidak konsisten dalam satu peraturan Per-UU-an beserta turunannya Multitafsir Terdapat ketidakjelasan pada objek atau subjek yang diatur hingga menimbulkan rumusan bahasa dan sistematika tidak jelas Tidak operasional Regulasi tidak memiliki daya guna atau tidak memiliki peraturan pelaksana Belum ada kajian yang komprehensif seluruh kementerian terkait dengan permasalahan hukum yang ada di dalam kewenangannya Tantangan Kebijakan
- 64. Contoh: Permasalahan proses pembentukan peraturan daerah: ⦁ Perda dibuat tidak mengarah pada pemecahan masalah dan sering bertentangan dengan peraturan per-uu-an yang lebih tinggi. ⦁ Perda kurang aspiratif dan partisipatif, substansinya sering membebani masyarakat/dunia usaha. ⦁ Penyusunan Raperda kurang didukung dengan perencanaan yang jelas, terpadu dan sistematis, serta sering kali tidak terkait dengan RPJPD, RPJMD/Renstra SKPD & dengan perencanaan pembangunan nasional. ⦁ Pembentukan Perda tidak didukung oleh kompetensi legal drafter dan/atau minimnya jumlah ahli perancangan yang memahami substansi secara Pada tahun 2016 terdapat 3.143 Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dibatalkan/revisi karena dinilai menghambat investasi dan daya saing bangsa (Kemendagri, 2016) Sumber: (https://setkab.go.id/kemendagri-resmi- umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/).
- 65. Konflik Inkonsistensi Multitafsir Tidak operasional Evidence Based Policy Belum ada kajian yang Komprehensif Tantangan Kebijakan
- 66. Tuntutan Kebijakan Publik yang dibentuk… Kebijakan yang inovatif Kebijakan yang agile Kebijakan yang kompetitif Kebijakan yang berbasis Data (Data-driven policy making)
- 67. IDEAL Proses keputusan kebijakan berdasarkan kajian bukti yang tepat (evidence based policy making). FACT kebijakan dibuat berdasarkan intuisi, pemahaman umum, pengalaman, ideologi, opini publik, kepentingan politik, tekanan politik atau naluri belaka. vs Evidence-Based Policy
- 68. Evidence-Based Policy EVIDENCE (Bukti), antara lain: • Pengetahuan Pakar • Hasil Penelitian yang dipublikasikan • Data Statistik • Konsultasi dengan pemangku kepentingan • Evaluasi Kebijakan sebelumnya • Hasil Konsultasi Bukti mengacu pada “pengetahuan terkini yang terbaik”, yang relevan, representatif, dan valid.
- 69. Evidence-Based Policy Making (EBPM) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang mengatur bahwa dalam penyusunan peraturan perundang- undangan selain harus melibatkan perancang peraturan perundang-undangan juga harus melibatkan peneliti/analis kebijakan.
- 70. 4. Hasil Penelitian dan Kebutuhan Kebijakan kesesuaian topik penelitian dengan hasil penelitian berbasis terapan, sesuai dengan kebutuhan pembuatan kebijakan. Tantangan dalam Evidence-Based Policy Making 1. Perubahan paradigma dalam EBPM memberi peluang bagi peneliti untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan melalui kerjasama dengan pengambil kebijakan 2. Kualitas dan kuantitas penelitian yang relevan dengan prioritas kebijakan pemerintah 3. Pemerintah dalam melegitimasi kebijakan mengacu pada gagasan tentang pengambilan keputusan berbasis bukti ilmiah 5. Bahasa Penelitian dan Bahasa Kebijakan bahasa penelitian yang ilmiah tidak dapat secara mudah dan tepat dituangkan oleh pembuat kebijakan dalam norma kebijakan.
- 71. Tantangan dalam Evidence-Based Policy Making 9. Sumber Daya: SDM, anggaran, sarana prasarana 6. Komitmen pemerintah untuk merubah paradigma menjadi evidence based policy dalam proses pembuatan kebijakan 7. Profesionalitas, independensi dan memegang teguh kode etik untuk mengasilkan penelitian yang relevan, representatif, dan valid, sehingga hasil penelitiannya dapat menghasilkan kebijakan yang benar bukan untuk membenarkan kebijakan 8. Desentralisasi (pembagian kewenangan yang menuntut kebijakan dibuat oleh pusat dan Daerah), akan sulit untuk menstandarkan kualitas kebijakan yang sama antar daerah bila melihat tingkat kemajuannya yang berbeda 10.Ketersediaan Data
- 72. D A T A • Merupakan komponen penting dalam analisis kebijakan • Data ditransformasikan menjadi informasi yang menjadi basis pengambilan keputusan, merancang pencapaian target kebijakan dan tujuan kebijakan serta membantu dalam implementasinya • Dalam sebuah penelitian (riset) kebijakan: kegiatan merancang kebutuhan data dan mengembangkan metode untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan. • Data yang dikumpulkan, dianalisis untuk tujuan membantu analis dalam memahami masalah publik yang dianalisis agar menjadi lebih jelas
- 73. Bentuk Data (Purwanto dan Sulistyastuti (2007) Menurut sumbernya: • Data internal (dikumpulkan oleh lembaga sendiri) • Data eksternal (diperoleh dari media massa, lembaga lain dan buku-buku). Menurut sifatnya • Data kualitatif (berupa narasi, deskripsi tentang suatu kondisi) • Data kuantitatif (berupa angka-angka): 1) Data diskrit (data hasil pengamatan), 2) Data kontinyu (data hasil pengukuran) Menurut cara memperolehnya: • Data Primer dikumpulkan secara langsung dari responden/ narasumber yang menjadi unit analisis dalam penelitian • Data Sekunder data yang sudah tersedia yang proses pengumpulannya dilakukan oleh penelitian terdahulu, data statistik yang dikumpulkan lembaga pemerintah/lembaga penelitian). Menurut dimensi waktu: • Data runtut waktu (time-series data), Data antara ruang (cross-sectional data), Data panel (pooling data), data ini merupakan data gabungan antara data time-series dan cross sectional.
- 74. Bentuk Data (Purwanto dan Sulistyastuti (2007) Menurut skala pengukuran: • Data nominal (data yang memiliki skala terendah karena hanya bersifat membedakan sehingga angka yang ada tidak memiliki nilai kecuali membedakan antara kategori satu dengan yang lain. Contoh: jenis kelamin: laki-laki (kode 1) dan perempuan (kode 2). • Data ordinal (data berupa angka sudah dapat mengurutkan fenomena yang diukur dari rendah sampai tinggi, namun belum mampu menggambarkan jarak yang sesungguhnya antara satu kategori dengan kategori yang lain. Contoh mengkategorikan bobot responden menjadi tiga kategori, yaitu: 1= kurus, 2=sedang, 3=gemuk ). • Data interval (data yang memiliki semua karakter di atas, namun belum memiliki nilai nol yang bersifat murni. Contoh suhu udara. Jika dalam termometer dengan skala Celcius dinyatakan • Data rasio (data yang memiliki karakter di atas dan sudah memiliki nilai nol murni. Contoh pendapatan. Jika seorang responden menyatakan pendapatannya nol rupiah, berarti dia memang tidak memiliki pendapatan sama sekali)
- 75. • Tersedianya data yang terintegrasi (Satu Data) • Ketertundaan dan kualitas data • Aksesibilitas • sistem yang mampu menyediakan data secara komprehensif dan lengkap baik dari aspek time series (waktu) maupun aspek substansi (bidang/sektor) untuk kesediaan bukti yang valid • sistem yang mengharuskan pengguna data rumah tangga dan data-data mentah lainnya untuk membayar. Contoh: Data yang di-disagregasi berdasarkan gender umumnya tidak ada. Kurangnya statistik gender menyulitkan langkah untuk mengadvokasi kebijakan nasional menyangkut isu-isu gender. Kendala Data
- 78. Peran AK dalam Policy Making
- 80. Penelitian Kebijakan 1. Dimaksudkan untuk memahami secara mendalam sebuah kebijakan & mungkin keterkaitannya dengan kebijakan lain 4. Biasanya dilakukan oleh Lembaga penelitian, output laporan penelitian 2. Dilakukan dengan metodologi yang sesuai (ethnography, legal analysis, economic modeling, dst) 3. Durasi yang lama sesuai masalah yang diteliti 5. Fokus penelitian terkait dengan impact kebijakan, proses implementasi kebijakan, isu kebijakan, actor, lingkungan kebijakan dan data yang sangat lengkap
- 81. Analisis Kebijakan 1. Merupakan peninjauan atas sebuah rencana kebijakan (ex ante) atau atas sebuah hasil kebijakan (ex post) 3. Biasanya berdurasi waktu pendek atau sangat pendek jenis dokumentasi kebijakan 2. AK dilakukan dengan pendekatan ilmu kebijakan melalui definisi masalah kebijakan, membangun tujuan kebijakan, membangun opsi-opsi kebijakan, menganalisis implementasi dan mengevaluasi kebijakan 4. Dilakukan oleh Analis Kebijakan dengan output Policy Advice
- 82. Peran Analis Kebijakan ditemukan pada: • Perguruan Tinggi • Lembaga Penelitian Independen • Unit kebijakan analis kebijakan yang bertanggungjawab melakukan penelitian dan penyelidikan pada pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah dan institusi publik lainnya. • Kelompok penekan & kelompok lobby, dimana Kelompok penekan berusaha mempengaruhi kebijakan dengan cara melakukan pemantauan dan pengembangan ide-ide tentang alternatif kebijakan. • Partai Politik • Konsultan tidak tetap yang melakukan riset khusus berdasarkan kontrak.
- 83. Faktor penyebab Gap antara PolicyAnalyst dan Policy Maker : Pembuat kebijakan tidak terbiasa membaca laporan dan buku Pembuat kebijakan “biasanya sibuk”, tidak suka laporan yang panjang & lama Bahasa yang dipergunakan terlalu teknis dan sulit dimengerti oleh aktor kebijakan Informasi dan rekomendasi terlalu umum tidak “tidak directive dan kontekstual” dengan posisi pengambil kebijakan. Peneliti sering tidak mengidentifikasi kliennya dengan jelas (Dwiyanto, 2012)
- 84. Davies (2005) membedakan BUKTI oleh kalangan pembuat kebijakan vs kalangan peneliti/analis kebijakan: Bagi Pembuat Kebijakan (Policy Maker), evidence: BagiAnalisKebijakan (PolicyAnalyst), evidence: Lazim sehari-hari Apapun yang tampak relevan Relevan dengan kebijakan Tepat Waktu (timely) Pesan yang jelas Ilmiah (scientific) Terbukti (proven) Theoretically driven Sepanjang waktu yang dibutuhkan Persyaratan dan kualifikasi
- 85. Hubungan antara Peran Pembuat Kebijakan dengan Analis Kebijakan dalam menghasilkan Informasi Kebijakan Peran Pembuat Kebijakan (Policy Maker) Informasi Kebijakan yang dihasilkan PeranAnalis Kebijakan (PolicyAnalyst) Perumusan Masalah Permasalahan Kebijakan (Policy Problems) Penyusunan Agenda Peramalan Hasil yang diharapkan (Expected Outcomes) Formulasi Kebijakan Rekomendasi Alternatif Kebijakan terpilih (Preferred Policies) Adopsi Kebijakan Pengamatan Pengamatan Hasil Kebijakan (Observed Policy Outcomes) Implementasi Kebijakan Penilaian Kinerja Kebijakan (Policy Performance) Penilaian Kebijakan
- 86. Peran & Kompetensi Analis Kebijakan dalam EBP 1. Kemampuan untuk mengidentifikasi isu/masalah, mengumpulkan dan mengorganisir data/ informasi, mengidentifikasi opsi/alternatif, mengevaluasi keuntungan, biaya dan resiko, dan menyajikan informasi kebijakan/membuat saran kebijakan terbaik, serta mengidentifikasi dampak dalam pelaksanaanya 2. Kemampuan untuk menginformasikan hasil analisis kebijakan, bekerja dalam konteks politik dan membangun jejaring kerja (kemampuan untuk mengadvokasi informasi kebijakan) 3. Kemampuan Politis (political skill)
- 87. Skills yang dibutuhkan AK 2. Statistika dasar 1. Kemampuan dasar riset & metodologi 3. Komunikasi, diplomasi, networking 4. Comparative Case Study 5. Visualisasi data 6. Design thinking
- 88. Kemampuan Dasar Riset & Metodologi Menjelaskan tujuan Menemukan Masalah Manfaat Impact Action item Output: EBP
- 89. Memahami kebijakan secara utuh Contoh: Kebijakan penanggulangan Covid-19 Kebijakan sejenis di dunia(global) Kebijakan di daerah lain di Indonesia Kebijakan sejenis di Asia Tenggara
- 90. Statistika Dasar • Jenis data: primer, sekunder • Tipe Data analisis: • Deskriptif, diagnostik • Statistik deskripif (mean, median) • Uji Hipotesis • Software: SPSS Design Thinking A Non Linier Process (Sumber: Purwanto, 2021)
- 91. AK 1. Identifikasi Kebijakan: Penyediaan informasi valid tentang masalah 3. Implementasi Kebijakan: penyediaan informasi status pelaksanaan kebijakan dan permasalahannya 2. Formulasi Kebijakan: penyusunan alternatif- alternatif untuk penyelesaian masalah 4. Evaluasi Kebijakan: Capaian kebijakan terkait aspek-aspek evaluatif Analisis Kebijakan Peran Analis Kebijakan:
- 92. Peran AK dalam Policy Making Problem sensing Problem structuring Policy innovation Policy fixing Reformulation Recommendation Policy evaluation
- 93. TERIMAKASIH