SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik (STISIPOL) 
RAJA HAJI Tanjungpinang PERTEMUA 
Dosen pengajar: 
RENDRA SETYADIHARJA, M.I.P 
NIDN 1020038602 
(MK KEBIJAKAN PEMERINTAH) 
N 
KE-3
Masalah Kebijakan “adalah produk 
pemikiran, yang dibuat pada suatu 
lingkungan, suatu elemen situasi masalah, 
yang diabstraksikan dari situasi oleh para 
analis.” (Dunn 1998:210-213) 
Masalah kebijakan adalah kebutuhan yang 
tidak terealisir, tapi dapat dicapai melalui 
tindakan kebijakan publik.
SIFAT MASALAH PUBLIK 
Saling Ketergantungan Antara Berbagai 
Masalah 
Subyektivitas dari masalah kebijakan 
Artificiality (Keinginan Untuk Merubah) 
Dinamika Masalah Kebijakan
TIPOLOGI MASALAH 
KEBIJAKAN 
ELEMEN STRUKTUR MASALAH 
TERSTUKTUR 
BAIK 
AGAK 
TERSTRUKTUR 
TIDAK 
TERSTRUKTUR 
PEMBUAT 
KEBIJAKAN 
SATU/BEBERAPA SATU/BEBERAPA BANYAK 
ALTERNATIF TERBATAS TERBATAS TAK TERBATAS 
NILAI KONSENSUS KONSENSUS KONFLIK 
PROBABILITAS DAPAT DIHITUNG SULIT DIHITUNG SANGAT SULIT 
DIHITUNG 
CONTOH PENGHENTIAN 
PNS 
PEMBEBASAN 
TANAH 
KEMISKINAN DAN 
KRIMINALITAS
TEKNIK 
PERUMUSA 
N MASALAH
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik

More Related Content

What's hot

Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publik
siskamto
 
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
UmmuFaizah7
 
Manajemen publik
Manajemen publikManajemen publik
Manajemen publik
Alfajar A
 

What's hot (20)

3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Teori governance
Teori governanceTeori governance
Teori governance
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 
Kebijakan publik
Kebijakan publik Kebijakan publik
Kebijakan publik
 
Inovasi Sektor Publik
Inovasi Sektor PublikInovasi Sektor Publik
Inovasi Sektor Publik
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
 
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBuku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publik
 
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
 
Ii komunikasi pemerintahan
Ii komunikasi pemerintahanIi komunikasi pemerintahan
Ii komunikasi pemerintahan
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
New public Service
New public ServiceNew public Service
New public Service
 
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Manajemen publik
Manajemen publikManajemen publik
Manajemen publik
 
siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
 

Similar to Pertemuan 3 identifikasi masalah publik

Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1
BKPP kabupaten Bandung
 
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
BKPP kabupaten Bandung
 
EkonomiPolitikPembangunan-2010 dengan cara baru.pptx
EkonomiPolitikPembangunan-2010 dengan cara baru.pptxEkonomiPolitikPembangunan-2010 dengan cara baru.pptx
EkonomiPolitikPembangunan-2010 dengan cara baru.pptx
muntahamardhatillah
 
VISUALISASISTRUKTURALmenujuMINDMAPPING1.pptx
VISUALISASISTRUKTURALmenujuMINDMAPPING1.pptxVISUALISASISTRUKTURALmenujuMINDMAPPING1.pptx
VISUALISASISTRUKTURALmenujuMINDMAPPING1.pptx
DummyHound
 

Similar to Pertemuan 3 identifikasi masalah publik (20)

Modul 13 kel 2
Modul 13 kel 2Modul 13 kel 2
Modul 13 kel 2
 
Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptxKonsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
 
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
Transparansi kebijakan publik ii revisi (agustus 2011)
 
Transparansi kebijakan publik II
Transparansi kebijakan publik IITransparansi kebijakan publik II
Transparansi kebijakan publik II
 
Transparansi kebijakan publik II
Transparansi kebijakan publik IITransparansi kebijakan publik II
Transparansi kebijakan publik II
 
EkonomiPolitikPembangunan-2010 dengan cara baru.pptx
EkonomiPolitikPembangunan-2010 dengan cara baru.pptxEkonomiPolitikPembangunan-2010 dengan cara baru.pptx
EkonomiPolitikPembangunan-2010 dengan cara baru.pptx
 
Isu kontemporer
Isu kontemporerIsu kontemporer
Isu kontemporer
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
 
Kelompok 2 Teori Pembangunan
Kelompok 2 Teori PembangunanKelompok 2 Teori Pembangunan
Kelompok 2 Teori Pembangunan
 
Evaluasi Efektifitas, Relevansi dan Keberlanjutan Dampak Proyek Water and San...
Evaluasi Efektifitas, Relevansi dan Keberlanjutan Dampak Proyek Water and San...Evaluasi Efektifitas, Relevansi dan Keberlanjutan Dampak Proyek Water and San...
Evaluasi Efektifitas, Relevansi dan Keberlanjutan Dampak Proyek Water and San...
 
Merinawati keibjakan publik sp
Merinawati keibjakan publik spMerinawati keibjakan publik sp
Merinawati keibjakan publik sp
 
Analisa kebijakan
Analisa kebijakanAnalisa kebijakan
Analisa kebijakan
 
Analisa kebijakan
Analisa kebijakanAnalisa kebijakan
Analisa kebijakan
 
VISUALISASISTRUKTURALmenujuMINDMAPPING1.pptx
VISUALISASISTRUKTURALmenujuMINDMAPPING1.pptxVISUALISASISTRUKTURALmenujuMINDMAPPING1.pptx
VISUALISASISTRUKTURALmenujuMINDMAPPING1.pptx
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
 
Kebijakan publik1
Kebijakan publik1Kebijakan publik1
Kebijakan publik1
 
Planning theory in Waster Management
Planning theory in Waster ManagementPlanning theory in Waster Management
Planning theory in Waster Management
 
PPT KLP 1.pptx
PPT KLP 1.pptxPPT KLP 1.pptx
PPT KLP 1.pptx
 
Presentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptxPresentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptx
 

More from STISIPOL Raja Haji

Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publikPertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
STISIPOL Raja Haji
 
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
STISIPOL Raja Haji
 

More from STISIPOL Raja Haji (16)

Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4DDesentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
 
Icpa kku
Icpa kku Icpa kku
Icpa kku
 
Ppt id 141 IICIES
Ppt id 141 IICIESPpt id 141 IICIES
Ppt id 141 IICIES
 
Ppt id 141(a) IICIES
Ppt id 141(a) IICIESPpt id 141(a) IICIES
Ppt id 141(a) IICIES
 
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
 
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran PerundanganPertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
 
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islam
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islamPertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islam
Pertemuan v politik, kepemimpinan dan pemerintahan islam
 
Pertemuan ii pai
Pertemuan ii paiPertemuan ii pai
Pertemuan ii pai
 
Pertemuan v value for money, jenis anggaran
Pertemuan v value for money, jenis anggaranPertemuan v value for money, jenis anggaran
Pertemuan v value for money, jenis anggaran
 
Pertemuan vi siklus anggaran
Pertemuan vi   siklus anggaranPertemuan vi   siklus anggaran
Pertemuan vi siklus anggaran
 
Pertemuan ii p4 d
Pertemuan ii p4 dPertemuan ii p4 d
Pertemuan ii p4 d
 
Pertemuan vi implementasi kebijakan
Pertemuan vi   implementasi kebijakanPertemuan vi   implementasi kebijakan
Pertemuan vi implementasi kebijakan
 
Pertemuan iv identifikasi rekomendasi
Pertemuan iv identifikasi rekomendasiPertemuan iv identifikasi rekomendasi
Pertemuan iv identifikasi rekomendasi
 
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
 
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publikPertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
 
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
 

Recently uploaded

Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
IvvatulAini
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
furqanridha
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
FitriaSarmida1
 

Recently uploaded (20)

Materi Modul 1.4_Fitriani Program guru penggerak
Materi Modul 1.4_Fitriani Program guru penggerakMateri Modul 1.4_Fitriani Program guru penggerak
Materi Modul 1.4_Fitriani Program guru penggerak
 
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMPBioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 

Pertemuan 3 identifikasi masalah publik

  • 1. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) RAJA HAJI Tanjungpinang PERTEMUA Dosen pengajar: RENDRA SETYADIHARJA, M.I.P NIDN 1020038602 (MK KEBIJAKAN PEMERINTAH) N KE-3
  • 2.
  • 3. Masalah Kebijakan “adalah produk pemikiran, yang dibuat pada suatu lingkungan, suatu elemen situasi masalah, yang diabstraksikan dari situasi oleh para analis.” (Dunn 1998:210-213) Masalah kebijakan adalah kebutuhan yang tidak terealisir, tapi dapat dicapai melalui tindakan kebijakan publik.
  • 4. SIFAT MASALAH PUBLIK Saling Ketergantungan Antara Berbagai Masalah Subyektivitas dari masalah kebijakan Artificiality (Keinginan Untuk Merubah) Dinamika Masalah Kebijakan
  • 5. TIPOLOGI MASALAH KEBIJAKAN ELEMEN STRUKTUR MASALAH TERSTUKTUR BAIK AGAK TERSTRUKTUR TIDAK TERSTRUKTUR PEMBUAT KEBIJAKAN SATU/BEBERAPA SATU/BEBERAPA BANYAK ALTERNATIF TERBATAS TERBATAS TAK TERBATAS NILAI KONSENSUS KONSENSUS KONFLIK PROBABILITAS DAPAT DIHITUNG SULIT DIHITUNG SANGAT SULIT DIHITUNG CONTOH PENGHENTIAN PNS PEMBEBASAN TANAH KEMISKINAN DAN KRIMINALITAS