Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•170 views
Dokumen tersebut membahas tentang definisi kebijakan publik dan tahapan-tahapan proses kebijakan publik mulai dari pengidentifikasian isu, perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Jenis-jenis kebijakan publik dijelaskan seperti distributif, regulatif, dan redistributif.
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
Similar to Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar) (11)
More from STISIPOL Raja Haji
More from STISIPOL Raja Haji (14)
Pertemuan 2 kebijakan pemerintah (suatu pengantar)
- 1. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) RAJA HAJI Tanjungpinang PERTEMUAN Dosen pengajar: RENDRA SETYADIHARJA, M.I.P NIDN 1020038602 (MK KEBIJAKAN PEMERINTAH) KE-2
- 2. DEFENISI KEBIJAKAN 1. Kebijakan adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik tertentu (Laswell dan Kaplan) 2. Kebijakan adalah sebagai akibat aktivitas pemerintah (Easton) 3. Kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (Dye)
- 3. Ekonomi Politik Sosial- Budaya KEBIJAKAN PUBLIK
- 5. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MONITORING KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN FORMULASI KEBIJAKAN AGENDA SETTING
- 6. JENIS-JENIS KEBIJAKAN PUBLIK • Kebijakan yang membuktikan keberadaan negara Constitutent • Kebijakan yang berkenaan dengan alokasi layanan atau manfaat kepada kelompok masyarakat tertentu Distributive • Kebijakan yang berisikan larangan perilaku tertentu bagi individu ataupun kelompok Regulatory
- 7. JENIS-JENIS KEBIJAKAN PUBLIK (CONT) • Kebijakan yang berisikan larangan perilaku tertentu bagi profesi atau kelompok tertentu Self Regulatory • Kebijakan yang berkenaan dengan upaya pemerintah memberikan pemindahan alokasi kesejahteraan, kekayaan atau hak-hak dari kelompok tertentu di masyarakat Redistributive
- 8. Membagi (Distributif, Alokatif) Meregulasi (Mengatur, Membatasi) Menggerakkan (Dinamisasi) Memperkuat Pasar (Deregulatif) VERSUS Menyerap (Absurtif) Menderegulasi (Membebaskan) Menjaga (Stabilisasi) Memperkuat Negara (Regulatif)
- 9. AKTUALISASI KEBIJAKAN PUBLIK UUD 1945 TAP MPR UU PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH PERATURAN MENTERI (MIKRO) PERDA PROVINSI (MIKRO) PERDA KAB/KOTA (MIKRO) MAKRO MEZZO MIKRO
- 10. PERUMUSAN KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN ISU KEBIJAKAN