Dokumen tersebut membahas tentang pengantar kebijakan sosial, definisi, tujuan, dan model analisis kebijakan sosial. Secara khusus, dibahas bahwa kebijakan sosial bertujuan untuk mengatasi masalah sosial, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan hubungan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sumber daya, peningkatan akses, dan pendistribusian hak
2. PENGANTAR
BATASAN KEBIJAKAN SOSIAL
DEFINISI ANALISIS KEBIJAKAN
SOSIAL
TUJUAN KEBIJAKAN SOSIAL
MODEL ANALISIS KEBIJAKAN
3. Negara2 barat, kebijakan sosial sebagian
besar menjadi tanggung jawab pemerintah.
Karena sebagian besar dana yang digunakan
dihimpun dari masyarakat melalui pajak.
Setelah terjadinya pergeseran paradigma
dalam ketatanegaraan dan kebijakan publik
dari government(pemerintah) ke governance
(tatakelola pemerintahan), kebijakan sosial
dipandang bukan lagi dominasi pemerintah.
Makna publik juga bergeser dari “penguasa
orang banyak” yg identik dengan pemerintah
ke bagi “kepentingan orang banyak” yang
identik dengan stakeholder/pemangku
kepentingan.
Para analisis kebijakan dan kelompok pemikir
yg independent muncul sebagai profesi baru
yang berperan mengkritisi suatu kebijakan
kemudian mengajukan saran2 perbaikan demi
terwujudnya good governance.
4. Kebijakan sosial adalah seperangkat
tindakan, kerangka kerja(framework),
petunjuk, rencana, peta atau strategi
yang dirancang untuk menterjemahkan
visi politis pemerintah atau lembaga
pemerintah kedalam program dan
tindakan untuk mencapai tujuan
tertentu di bidang kesejahteraan sosial.
Menyangkut orang banyak, maka
kebijakan sosial identik dengan
kebijakan publik.
Memuat kata sosial, kebijakan sosial
mencakup bidang2
kemasyarakatan/bidang sosial seperti
kesehatan, pendidikan, perumahan
bahkan makanan.
5. Kebijakan sosial adalah tentang
kebijakan artinya meskipun
kebijakan sosial bersentuhan
dengan bidang sosial namun ia
memiliki fokus pada kebijakan.
Elemen utama kebijakan adalah
tujuan, proses implementasi dan
pencapaian hasil suatu inisiatif atau
keputusan kolektif baik dalam skala
makro(departemen pemerintah)
atau mikro (lembaga pelayanan
sosial).
Meski berurusan dengan makanan,
perkembangan anak atau kesehatan
namun implementasinya dalam
bentuk regulasi dan dstribusi
makanan, pendidikan dan pelayanan
sosial untuk membantu kesulitan
anak ataupun kebijakan tentang
promosi kesehatan atau perawatan
kesehatan(JSK)
6. Dunn ahli kebijakan publik mendefinisikan AKS
sebagai bagian dari ilmu sosial terapan yang
menggunakan berbagai metode penelitian dan
argumentasi untuk menghasilkan informasi yang
relevan dalam menganalisis masalah2 sosial
yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu
kebijakan.
Quade, AKS adalah suatu jenis penelaahan yg
menghasilkan informasi yg dapat dijadikan
dasar2 pertimbangan bagi para pembuat
kebijakan dalam memberikan penilaian2
terhadap penerapan kebijakan sehingga
diperoleh alternatif2 perbaikannya.
Suharto ; AKS adalah usaha yang terencana dan
sistematis dalam membuat analisis atau
asesmen akurat mengenai konsekuensi2
kebijakan sosial baik sebelum maupun sesudah
kebijakan tersebut diimplementasikan
7. Kegiatan penganalisian
kebijakan dapat bersifat
formal yang melibatkan
penelitian mendalam
terhadap isu atau masalah2
yang berkaitan dengan
evaluasi suatu program yang
akan maupun telah
dilaksanakan.
Beberapa kegiatan analisis
kebijakan sosial dapat pula
bersifat informal yang
melibatkan tidak lebih dari
sekedar kegiatan berfikir
secara cermat dan hati2
mengenai dampak2
kebijakan terhadap
kehidupan masyarakat
8. Kebijakan sosial berorientasi pada
dua hal yang saling berkaitan yakni
1. Pemecahan masalah sosial ;
mengusahakan atau mengadakan
perbaikan karena ada suatu
kondisi yang tidak diharapkan
atau kejadian yang bersifat
destruktif atau patologis yang
menganggu dan merusak tatanan
masyarakat.
1. Pemenuhan kebutuhan sosial ;
menyediakan pelayanan2 sosial
yang diperlukan, baik ada
masalah ataupun
tidak/pencegahan (mencegah
terjadinya, mencegah tidak
terulang atau mencegah agar
tidak meluas).
9. Tujuan kebijakan sosial secara umum :
1. mengantisipasi, mengurangi atau
mengatasi masalah2 sosial yg terjadi di
masyarakat
2. Memenuhi kebutuhan2 individu, keluarga,
kelompok atau masyarakat yg tidak dapat
dipenuhi secara mandiri.
3. Meningkatkan hubungan intrasosial
manusia dengan mengurangi kedisfungsian
sosial individu atau kelompok yg
disebabkan oleh faktor2 internal-personal
maupun eksternal- struktural
4. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial
ekonomi yg kondusif bagi upaya
pelaksanaan peranan2 sosial dan
pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai
dengan hak, harkat dan martabat
kemanusiaan.
5. Menggali, mengalokasikan dan
mengembangkan sumber2 kemasyarakatan
demi tercapainya kesejahteraan sosial dan
keadilan sosial.
10. David Gill mengembangkan 3
kerangka acuan dalam pencapaian
tujuan kebijakan sosial :
1. Pengembangan sumber2 ; meliputi
pembuatan keputusan2 masyarakat
dan penentuan pilihan2 tindakan
berkenaan dengan jenis, kualitas
dan kuantitas pelayanan2 dalam
masyarakat
1. Pengalokasian status ; menyangkut
peningkatan dan perluasan akses
pada seluruh anggota masyarakat,
tanpa ada diskriminasi dan
pemerataan kesempatan yang sama
dalam setiap aspek kehidupan
1. Pendistribusian hak ; menunjuk
pada perluasan kesempatan individu
dan kelompok dalam mengontrol
sumber2 material dan nonmaterial
secara adil.
11. Dunn mengemukakan 3 model analisis
kebijakan
1. Prospektif ; bentuk analisis kebijakan
yang mengarahkan kajiannya pada
konsekuensi2 kebijakan sebelum suatu
kebijakan diterapkan. (model prediktif).
2. Retrospektif ; analisis kebijakan yang
dilakukan terhadap akibat2 kebijakan
setelah suatu kebijakan
diimplementasikan (model evaluatif)
3. Integratif ; model perpaduan antara
prediktif dan evaluatif (model
komrehensif/holistik), karena analisis
dilakukan terhadap konsekluensi2
kebijakan yang mungkin timbul baik
sebelum maupun sesudah suatu
kebijakan direalisasikan.
12. Dan seandainya pohon-pohon di bumi
menjadi pena dan lautan (menjadi tinta), ditambahkan
kepadanya tujuh lautan lagi (setelah keringnya), niscaya
tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat
Allah.