Dokumen tersebut membahas strategi pemberantasan korupsi nasional di Indonesia, termasuk analisis tentang penyebab korupsi, upaya yang telah dilakukan, dan visi untuk memerangi korupsi. Dokumen ini menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi korupsi dan merumuskan strategi baru untuk pemberantasan korupsi di tingkat nasional dengan mengacu pada pengalaman internasional.

1. Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional
Pandangan Umum tentang Korupsi
‘Cari uang yang haram saja susah, apalagi yang halal.’ Ungkapan bernada pragmatis ini populer
sebagai pembenaran bagi sebagian masyarakat untuk melakukan korupsi. Tapi, apakah korupsi
itu? Istilah korupsi bisa dinyatakan sebagai perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang
dilakukan karena adanya suatu pemberian. Sedangkan dalam kamus Webster diartikan sebagai
perubahan kondisi dari yang baik menjadi tidak baik.
Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya
dengan jabatan tanpa ada catatan atau administrasinya. Balas jasa yang diberikan oleh pejabat,
disadari atau tidak, adalah kelonggaran aturan yang semestinya diterapkan secara ketat.
Kompromi dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitann dengan jabatan tertentu dalam jajaran
birokrasi di Indonesia inilah yang dirasakan sudah sangat mengkhawatirkan.
Di Indonesia, masalah penanggulangan korupsi sudah lama diupayakan. Pada tahun 1957 dibuat
Peraturan Penguasa Militer-Angkatan Darat dan Laut RI- Nomor: PRT/PM/06/1957 yang
mencantumkan istilah korupsi secara yuridis. Pada masa itu, korupsi dianggap sebagai penyakit
masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan dan menghambat pelaksanaan pembangunan,
merugikan perekonomian, dan mengabaikan moral. Peraturan dibuat karena Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) saat itu tidak mampu menanggulangi meluasnya korupsi.
Peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya awal pemerintah dalam menanggulangi
korupsi sebelum Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dikeluarkan. Namun, dalam perjalanannya, korupsi semakin bertambah parah dan
berkembang luas. Bahkan, pelopor Orde Baru yang semula berteriak palinglantang untuk
memberantas korupsi pada akhirnya justru menjadi sumber tumbuh suburnya korupsi dengan
berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang penuh dengan unsur korupsi, kolusi
dan nepotisme.
Berbagai kalangan dalam dan luar negeri sudah mengemukakan pendapat mereka tentang
korupsi di Indonesia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah
menjadi sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Disebutkan
bahwa daya tahan struktur pemerintahan sangatbergantung pada kelancaran penyaluran dan a
kepada unsur-unsur pemerintahan yang di dalamnya banyak mengandung unsur-unsur korupsi.
Bila korupsi diberantas, maka akan merusak arus penyaluran dana itu dan pemerintahan akan
hancur.
Dibandingkan dengan kondisi di berbagai negara lainnya,Indonesia tergolong pada negara
dengan tingkat korupsi yang sangat parah. Ini adalah hasil survei yang dilakukan oleh berbagai
lembaga atau organisasi di luar negeri, baik swasta ataupun pemerintah. Terlepas dari berbagai
parameter yang mungkin bisa diperdebatkan, hasil tersebut harus diakui sebagai kenyataan yang
tidak terbantahkan.
Secara lebih khusus, jajak pendapat yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan di berbagai kalangan masyarakat menunjukkan korupsi paling banyak dilakukan
pada instansi,lembaga atau kegiatan-kegiatan pemerintahan. Berbagai kasus korupsi yang
ditemukan telah diteruskan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.

2. Lalu, mengapa fenomena korupsi di Indonesia menjadi semakin parah dan bagaimana upaya -
upaya yang harus dilakukan untuk menanggulanginya?
Sebagai aparat pengawasan fungsional pemerintah, khususnya dalam bidang keuangan dan
pembangunan, BPKP berkewajiban menilai korupsi berdasarkan hasil-hasil pelaksanaan
tugasnya selama ini. Penilaian tersebut dapat meliputi pengungkapan fakta tentang korupsi,
sebab-sebab yang mendasarinya dan upaya-upaya penanggulangannya.
Tujuan Pembahasan
Pembahasan ini merupakan bentuk kepedulian dan rasa tanggung jawab BPKP sebagai bagian
dari aparat pengawasan fungsional pemerintah. Makalah ini mencoba merangkai kembali fakta-
fakta mengenai korupsi berdasarkan hasil-hasil kajian,pemeriksaan dan penelitian yang
dilakukan BPKP.
Pembahasan dilakukan dengan mendasarkan pada:
 Pendapat para pakar/tokoh nasional dan institusi maupun pakar asingberkaitan dengan
fenomena korupsi di Indonesia.
 Upaya penanggulangan korupsi yang telah dilaksanakan beserta sebab-sebab
kegagalannya.
 Penyajian hasil studi banding ke beberapa negara dan pembicaraan dengan berbagai
instansi terkait.
 Perumusan upaya-upaya strategi pemberantasan korupsi yang dihasilkan ini,
diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah. Itikad baik
pemerintah untuk secara sungguh-sungguh melaksanakannya merupakan penentu bagi
bermanfaat atau tidaknya makalah ini. Tanpa itikad baik atau kemauan politik dan
langkah nyata dari penyelenggara negara, maka makalah ini akan bernasib sama dengan
tulisan dan berbagai komentar tentang korupsi yang telah ada sebelumnya.
Sistematika Pembahasan
Pembahasan mengenai Konsepsi Strategi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.
Disajikan pembahasan tentang perlunya komitmen politik untuk memberantas korupsi,
pendekatan untuk perumusan strategi, upaya-upaya preventif, detektif, represif, alternatif untuk
menangani korupsi, serta aspek hukum, pembiayaan dan koordinasi.
Analisis Yang Mendasari Perumusan Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.
Analisis tentang kegagalan penanggulangan korupsi, sebab terjadinya korupsi, kekeliruan
penerapan UU No 3 tahun 1971,aspek manajemen SDM dan penggajian pegawai negeri,
partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, analisis kelembagaan dan analisis lain
yang relevan.
Fakta Korupsi di Indonesia.

3. Fakta korupsi di Indonesia yang didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penelitian BPKP, hasil-
hasil penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung, persepsi masyarakat Indonesia dan
internasional mengenai korupsi di Indonesia.
Pengkajian Korupsi di Indonesia.
Diuraikan modus operandi praktek korupsi, pemberantasan korupsi sebelum dan awal Orde
Baru, upaya yang telah dilakukan pada masa orde baru, peraturan-peraturan yang masih
berlaku, pendapat berbagai pihak di Indonesia, visi anti korupsi yang ada di Indonesia, dan
perkembangan akhir politik Indonesia.
Visi dan Pengalaman Masyarakat Internasional serta Pandangan Teori.
Dalam visi masyarakat internasional disajikan berbagai pandangan tentang korupsi yang
dikemukakan oleh lembaga-lembaga internasional seperti World bank, Asian Development Bank,
International Monetary Fund, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah lembaga internasional
lainnya. Pengalaman beberapa negara lain dalam menanggulangi masalah korupsi juga
dikemukakan untuk melengkapi bahasan.