Understanding about corruption criminals

1. D R . R A H MATSYA H , SH ., MM., MH
PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI

2. KORUPSI DAN TANTANGAN
DEMOKRASI
• Reformasi politik lewat pembenahan
prosedur dan kelembagaan demokrasi,
seperti aturan kepartaian yang terbuka,
sistem pemilu, dan pengaturan dana
politik, belum melahirkan kekuatan-
kekuatan politik baru yang bisa
menandingi kekuatan politik lama yang
korup.

3. LANGKAH DAN UPAYA PENCEGAHAN
KORUPSI
• Sebagai bangsa yang sadar akan
perjuangan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan bangsanya, maka
setiap langkah usaha mencapai cita-
cita terutama melalui program-program
pembangunan nasional hendaknya
disertai kejujuran, keikhlasan dan
pengorbanan yang tinggi.

4. • Saat ini, korupsi terjadi di seluruh penyelenggara
Negara, baik di eksekutif, legislatif maupun
yudikatif. Bahkan terjadi hampir di semua institusi
resmi seperti BUMN, dan strata sosial politik seperti
LSM, partai politik, dan sebagainya. Keadaan
sekarang sangat memprihatinkan, karena di tengah
maraknya demokrasi, marak pula praktek korupsi.

5. Aspek
Pencegahan
(Preventif)
Aspek pencegahan dimaksudkan untuk
menghilangkan penyebab terjadinya korupsi
baik oleh lembaga-lembaga negara maupun
oleh lembaga non-negara yang mengelola
keuangan negara.
Pemberantasan korupsi dari aspek pencegahan
merupakan upaya ekstrayudisial (di luar
peradilan) yang menjadi domain dari eksekutif
dalam hal ini adalah Presiden dan Kepala-
Kepala Daerah baik Kabupaten/Kota atau
Propinsi.
Dapat dikatakan bagian terbesar dari upaya
pemberantasan korupsi berada di tangan
eksekutif yang mengendalikan birokrasi.

6. ASPEK DETEKTIF
• Aspek detektif dilakukan dengan memperkuat sistem
pengawasan dan pemeriksaan baik internal maupun
eksternal. Pengawasan internal dimaksudkan untuk
mengetahui secara cepat dan tepat penyimpangan
yang terjadi dan segera melakukan perbaikan.
• Pengawas internal Pemerintah di antaranya adalah
Irjen dan BPKP. Keduanya melakukan fungsi
pengawasan internal, sedangkan pengawas internal
pemerintah daerah adalah Bawasda (Badan
Pengawas Daerah).

7. Selain itu satu-satunya pengawas
eksternal pemerintah di bidang
keuangan negara adalah BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan)
BPK menyampaikan hasil pemeriksaannya
kepada DPR sebagai pemegang fungsi
controling dan budgeting untuk
ditindaklanjuti. Keberadaan BPK memang
didesain untuk memperkuat fungsi
pengawasan dan keuangan DPR/DPRD.

8. ASPEK PENINDAKAN (REPRESIF)
Upaya luar biasa
dalam
pemberantasan
korupsi secara
represif
(penindakan)
dilakukan dengan
membentuk KPK
(Komisi
Pemberantasan
Korupsi).
KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan
supervisi terhadap lembaga penegak hukum
(Kepolisian dan Kejaksaan) dalam melakukan
penyidikan dan penuntutan terhadap tindak
pidana korupsi.
Bila KPK menilai proses hukum kasus korupsi
yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan
berlarut-larut dan berindikasi KKN maka KPK
dapat mengambilalih kasus korupsi tersebut,
dalam mendeteksi indikasi tindakpidana KPK juga
diberi wewenang penyadapan.

9. TRANSPARANSI, CLEAN GOVERNANCE
DAN GOOD GOVERNANCE
Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam
membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui
dan diawasi oleh DPR dan masyarakat.
Keterbukaan pemerintahan merupakan syarat mutlak bagi suatu
pemerintahan yang efisien. Keterbukaan mengandung makna
bahwa setiap orang mengetahui proses pengambilan keputusan
oleh pemerintah.
Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal
accountabilility antara pemerintah dengan masyarakat. Ini akan
menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan
responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

10. Ada tiga unsur utama keterbukaan
pemerintah yang memungkinkan
peran serta masyarakat :
Mengetahui proses
pengambilan
keputusan
rancangan rencana
(meeweten)
Memikirkan
bersama
pemerintah
mengenai
keputusan/rancang
an rencana yang
dilakukan
pemerintah
(meedenken)
Memutuskan
bersama
pemerintah
(meebelissen)

11. Membangun
Kesadaran
Perilaku Anti
Korupsi
Interaksi
Alam Ke(Tidak)Sadaran
Korupsi

12. TERIMAKASIH